Karenanya, dengan alasan apa saya mesti marah terhadap
mereka? Setelah bertahun-tahun mengkritik (dan memaki-maki), ada batas di mana
saya tahu diri dan menyadari: Percuma bicara dengan pohon pisang. Hasilnya cuma
capek dan bikin lapar.
Kalau pun ada alasan mendukung DjM, tersebab saya tidak suka
melihat serombongan bandit mengeroyok seorang bandit. Sekali pun bandit,
alangkah elegan bila siapa pun yang ingin menantang DjM, menggantikan dia
sebagai Walikota KK berikut, melakukan dengan cara yang lebih bermartabat.
Lebih baik dari orang yang akan digantikan. Minimal
kalu mo ba ruci, nyanda perlu diumumkan ka seluruh dunia.
KK Sebagai Kasus Khusus
Memahami KK sesungguhnya tidaklah sulit. Sama mudahnya
dengan melawan DjM. Memangnya apa prestasi luar biasa yang berhasil dia
torehkan sebagai Walikota?
KK dengan wilayah yang tergolong kecil (dibanding empat
kabupaten lain di Bolmong) dengan populasi besar yang berpendidikan, pendekatan
ideal adalah yang rasional dan terbukti.
Terlebih sebagai daerah hasil pemekaran, KK adalah kasus khusus yang
sejak awal menjadikan daerah ini mudah dikelolah.
Muhammad Salim Lanjar yang juga tengah bersiap turut berkompetisi
di Pilwako 2013 punya pendapat yang patut saya puji. Menurut dia, ada tiga
faktor yang sangat menguntungkan KK. Pertama,
KK adalah daerah pemekaran di mana induknya yang berpindah, meninggalkan
seluruh infrastruktur dan fasilitas yang siap digunakan. Fasilitas kesehatan
terbaik, sekolah-sekolah terbaik, kantor-kantor cabang perbankan, pusat
ekonomi, semuanya ada di KK. Bolmong sebagai induk justru mesti memulai dari
nol di ibukota yang baru.
Kedua, sumber daya
manusia (SDM) birokrasi KK adalah orang-orang pilihan. Dibanding tiga daerah
pemekaran lain, KK yang lebih dahulu berdiri beruntung karena ketika itu
Penjabat Walikotanya tak lain Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Rachmat
Mokodongan. Otoritas yang dimiliki Sekda memudahkan dia mengalokasikan SDM-SDM
terpilih (sebagian besar berusia muda) untuk mengurusi pemerintahan kota.
Ketiga, wilayah KK
yang relatif kecil, seluruh akses terbuka, dengan alokasi Anggaran Pembangunan
dan Belanja Daerah (APBD) yang setara dengan empat daerah lain di Mongondow.
Artinya, bila daerah lain harus memutar otak membangun infrastruktur dan
fasilitas pemerintahan, juga demi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan
warganya, KK tinggal merenovasi, memaksimalkan, atau merevitalisasi
infrastruktur dan fasilitas yang sebelumnya sudah tersedia.
Takarlah kinerja Walikota dan Wawali KK saat ini dengan tiga
faktor itu, niscaya kita sependapat apa yang mereka capai maksimal C minus (-C), kalau bukan D. Bila mereka
mampu memanfaatkan keunggulan bawaan KK, kota ini bukan hanya di atas kertas
menjadi daerah pemekaran terbaik di Indonesia atau mimpi menerima Adipura,
tetapi sudah bisa ‘’disulap’’ secara nyata memberikan dampak maksimal ekonomi
dan sosial bagi Mongondow.
Prestasi terbesar pemerintahan KK saat ini adalah menggusur
Pasar Serasi, membongkar Mesjid Baitul Makmur, membangun dua pasar yang
kontruksinya amburadul di Genggulang dan Poyowa Kecil (kalau ada lulusan teknik
sipil yang berani membantah pernyataan ini, saya tantang berkunjung bersama dan
akan saya tempeleng kepalanya setelah itu), termasuk mengerahkan ‘’katanya’’
Dewan Adat demi kepentingan Walikota.
Prestasi lain, beberapa elit birokrasi KK duduk sebagai
tersangka di pengadilan karena kasus penerimaan calon pegawai negeri sipil
(CPNS). Di sidang-sidang yang berlangsung, setidaknya yang saya ikuti dari
media, Walikota dan Wakil Walikota juga disebut-sebut terlibat.
Politik Sebagai Fakta
Bagaimana dengan keseimbangan politik di Mongondow? Para
politikus cerdas dan matang hanya akan berkonflik dengan alasan fundamental.
Kompetisi mencapai jabatan publik atau posisi elit, seketat apa pun itu,
dimaknai sebagai ujian efektivitas dan efisiensi kerja-kerja politik yang
dilakukan di rentang waktu tertentu. Politik dengan logika dan prakteknya akan
berjalan secara alamiah (hasilnya bisa memuaskan, dapat pula memuakkan) dan
kontrol publik akan hadir berdampingan sebagai penyeimbang.
Saya percaya masih sangat banyak orang waras di Mongondow
yang tidak silau dengan koneksi politik dan kekuasan.
Tapi bagaimana dengan bandul politik yang sekarang berpusat
di KK? Di titik ini saya harus mengakui DjM terus-menerus berupaya menjaga
konstituennya. Bahwa cara yang digunakan, pernyataan-pernyataan yang
disampaikan, lebih banyak menurunkan simpati warga, menunjukkan sebagai
politikus dia telah berhenti belajar (atau mungkin tidak pernah benar-benar
belajar agar paripurna). Kabar baiknya: hanya dengan mengubah persepsi dan
implementasi (sesuatu yang bukan mustahil dilakukan) di tingkat konstituen, DjM
masih berpeluang memperpanjang jabatan ke masa jabatan kedua.
Memangnya tidak ada pesaing yang potensial mengalahkan DjM
dengan telak?
Fakta politiknya DjM adalah Ketua PG KK dengan kursi yang
memenuhi syarat mengusung calon Walikota-Wawali tanpa koalisi dengan partai
lain. Demikian pula PAN yang jauh-jauh hari memastikan hanya akan menyodorkan
satu nama, Tatong Bara.
Realitas itu tak bisa dinafikan, walau misalnya, tokoh-tokoh
seperti Rachmat Mokodongan atau Ketua DPR Bolmong, Abdul Kadir Mangkat, menurut
hemat saya lebih bernilai jual. Kendalanya, andai Rachmat Mokodongan bersedia
mencalonkan diri, dia harus bersigegas mengumpulkan partai-partai di luar PG
dan PAN (problem yang sama juga dihadapi kandidat lain memastikan keikutsertannya,
Muhammad Salim Lanjar). Deal dengan
satu partai saja cukup menguras energi dan memeningkan kepala, apalagi
tiga-empat partai. Sebaliknya, Abdul Kadir Mangkat terhalang etika dan
sopan-santun internal PG; serta –yang terpenting-- tekad DjM mempertahankan
jabatannya.
Berharap Parpol di KK pro aktif dan menjadikan pancalonan
Walikota-Wawali sebagai peluang menemukan pemimpin yang mampu dorong
pembangunan kota secara maksimal, masih sebatas mimpi. Apa boleh buat, sembari
menunggu opsi yang lebih baik, saya serius mempertimbangkan mendukung DjM.
Tentu kalau dia ingin berubah. Kalau tidak, menunggu lima tahun lagi bukan
masalah.
Saya bisa bahagia menjadi tukang kritik siapa pun yang
terpilih menjadi Walikota-Wawali KK berikut.***
