Palas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, 2005, mencantumkan: kro.nik n catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya; susunan waktu; yang berhubungan dengan waktu. Sedang Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Balai Pustaka, 2006, menjelaskan: kronik E cerita yang meriwayatkan suatu peristiwa tersusun menurut waktu terjadinya.

Foto-Foto: Internet

Wednesday, February 21, 2018

KPU KK dan Centang-perenang Warung Kopi

APA penyebab sepakbola Indonesia—negeri dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa—selalu gagal punya 11 orang yang pintar mengola sebiji bola dan bikin gol? Ini bukan pertanyaan sinis atau retorik. Tidak pula membandingkan dengan timpang antara jeruk nipis dan kelapa, misalnya jika Timnas Indonesia disanding dengan Timnas Islandia yang sukses berlaga (nanti) di Piala Dunia 2018.

Islandia, negeri yang masuk jajaran negara-negara Skandinavia, berdasar statistik 2016 hanya berpenduduk 334.252 jiwa. Sepakbolanya? Umumnya klub amatir yang para pesepakbolanya bermain sebagai hobi belaka. Bahkan pekerjaan utama pelatih yang membawa negeri ini ke Piala Dunia 2018, Heimir Hallgrimsson, adalah dokter gigi. Di luar kesibukannya mengebor dan mencabut gigi, Hallgrimsson mengatur menejemen, strategi, dan taktik Timnas Islandia supaya efektif mengocek bola dan menjebol gawang lawan. Mereka sukses, berjaya, mengejutkan dunia.

Pasti ada nyinyir dan berkilah, ‘’Jangan bandingkan Islandia dan Indonesia. Islandia itu negara makmur. Kita?’’ Baiklah. Bagaimana dengan timnas Panama, negara berpenduduk hampir 4 juta jiwa (perkiraan 2015) di Amerika Tengah yang babak-belur intrik dalam negeri dan korupsi? Atau Nigeria, negara di Afrika Barat yang berpenduduk hampir 200 juta jiwa, yang kerap diguncang konflik tetapi tetap mampu punya timnas yang diperhitungan di Piala Dunia?

Bila dicermati—demikian pula pendapat dan bual-bual para pengamat—, keberhasilan negara-negara ‘’di luar perhitungan’’ seperti Islandia dan Panama punya timnas sepakbola handal, tak lepas dari manajemen, keseriusan, dan (yang terpenting) kesungguhan serta kekeras-hatian profesional semua pihak yang terlibat. Organisasinya mengurus sepakbola bukan dengan otak dan praktek politik. Wasitnya tidak memposisikan diri sebagai pemain ke-12 salah satu tim. Pelatih dan pemainnya fokus pada sepakbola, bukan intrik, apalagi jual beli gol dan pengaturan pertandingan. Masyarakat dan (khusus) penontonnya, memang berkeinginan melihat olah bola, bukan tawuran dan pengerusakan.

Intinya, apapun dinamika dan gejolak (politik-ekonomi-sosial, bahkan keamanan) yang terjadi, sepakbola tak perlu dicemari dengan aspek-aspek non sepakbola. Dengan begitu, peluang memiliki 11 orang di lapangan yang benar-benar mendedikasikan seluruh tenaga dan pikirannya membobol gawang lawan, menjadi optimal dan optimum.

Apa relevansi sepakbola, timnas Islandia, Piala Dunia, dan KPU KK—yang menjadi tajuk tulisan ini? Tidak ada! Kecuali bahwa ada persinggungan fungsi dan peran yang disebut ‘’penyelengara (organisator) dan wasit’’ dalam laga bola dengan KPU sebagai ‘’penyelenggara dan wasit’’ dalam perhelatan politik, lebih khusus lagi dalam konteks Pilwako KK 2018, yang semaraknya kebetulan bersamaan dengan Piala Dunia 2018.

KPU KK adalah penyelenggara sekaligus wasit dalam pelaksanaan Pilwako 2018. Dengan sejumlah tuntutan, setidaknya jujur, terbuka, tertata-laksana, transparan, akuntabel, dan profesional. Aspek-aspek ini menempatkan para komisioner dan perangkat KPU (tidak hanya di KK) harus bersikap dan bertindak bagai malaikat. Dingin, lurus, tegas, dan tak pandang bulu. Tidak boleh tergoda hanya karena tekanan, sentimen tertentu, apalagi fulus dan janji-janji politik.

Dengan segala kelemahan dan kekurangannya, rekam-jejak KPU KK menunjukkan, lembaga ini dan orang-orangnya pernah menunjukkan kinerja sangat terpuji. Di bawah kepemimpinan Nayodo Koerniawan (yang mundur sebagai Ketua pada 2017 lalu dan mencalonkan diri sebagai Wawali KK 2018-2023 berpasangan dengan Tatong Bara), pada 2014 KPU KK diakui sebagai KPU terbaik se-Sulut dan KPU berintegritas Tingkat Nasional untuk kategori kabupaten/kota.

Itu kinerja mengkilap yang dulu. Bagaimana kini, terutama yang kita saksikan sejak tahapan Pilwako KK dimulai beberapa waktu lalu? Menurut hemat saya, di Pilwako 2018 ini KPU KK tak beda dengan warung kopi yang dijalankan dengan moto ‘’hear nothing, see nothing, say nothing’’ lengkap dengan logo tiga monyet yang masing-masing menutup telinga, mata, dan mulut. Sekadar untuk diketahui, tiga frasa bahasa Inggris ini pernah populer sebagai judul album yang dirilis grup punk Inggris, Discharge, pada 1982.

Maaf saja. Saya tidak sedang mengkampanyekan salah satu dari dua pasang calon Walikota-Wawali KK 2018-2023, Tatong Bara-Nayodo Koerniawan atau Jainuddin Damopolii-Suharjo Makalalag. Siapapun yang duduk memimpin KK setelah Pilwako 27 Juni 2018, adalah pilihan seluruh masyarakat. Soalnya adalah, bagaimana Pilwako diselenggarakan dengan sebaik dan sebenar-benarnya?

Sebaik dan sebenar-benarnya tentu menuntut jajaran KPU KK bukan berlagak seperti tiga monyet yang menutup telinga, mata, dan mulut, sembari tetap menyajikan kopi serta camilan dan mengutip duit. Yang tak peduli kopinya diseduh dari air comberan, yang camilannya penuh belatung, sementara para pengunjung warung kopi saling jambak dan baku pukul.

Menutup telinga, mata, dan mulut dari calon independen yang mengganti pasangan tiga hari sebelum pendaftaran, sungguhnya menunjukkan ada yang tak punya otak di antara kita. Sedemikian pula dengan ketak-pedulian bahwa di mana-mana orang (bahkan termasuk PPK dan PPS) mengakui ada penyalahgunaan KTP dan manipulasi tanda tangan dukungan. Ini kerja penyelenggara dan wasit macam apa?

Yang nyata dan telanjang seperti itu saja diabaikan oleh KPU KK, apalagi yang lebih sedikit menukik dan substansial. Misalnya soal surat pengunduran diri calon yang berstatus ASN, yang kebetulan pernah tersandung pidana dan sudah diperintahkan dipecat oleh BKN. Aturan mana yang akan dipakai? Yang dikeluarkan KPU, sekadar hasil konsultasi antara KPU KK dan KPU Provinsi dan Pusat, atau UU dan turunannya yang mengikat ASN?

Manakah yang dirujuk KPU KK, sebagai penyelenggara dan wasit Pilkwako, dalam isu itu? Tidak perlu menjadi ahli hukum atau administrasi negara untuk mengkongklusi bahwa ASN yang mengajukan pengunduran diri (dengan hormat), sementara dia dalam proses pemecatan, jelas tidak memenuhi syarat. Lain soal kalau yang diajukan adalah surat keterangan dalam proses pemecatan.

Tapi, memang apa yang diharapkan dari warung kopi bermoto ‘’hear nothing, see nothing, say nothing’’ dengan logo tiga monyet yang menutup telinga, mata, dan mulut; kecuali situasi centang-perenang tak karuan. Itu pula yang membuat saya tak heran jika KPU KK mesti menghadapi gugatan para calon di Pilwako 2018 seperti yang dipublikasi kroniktotabuan.com, Selasa, 20 Februari 2018, TBNK dan JaDi-Jo Gugat KPU ke Panwaslu, Ini Permintaan Mereka (https://kroniktotabuan.com/2018/02/20/tbnk-dan-jadi-jo-gugat-kpu-ke-panwaslu-ini-permintaan-mereka/) atau totabuan.co, Dua Pasangan Calon di PIlkada Kota Kotamobagu Saling Gugat (http://totabuan.co/2018/02/dua-pasangan-calon-di-pilkada-kota-kotamobagu-saling-gugat/), juga di hari yang sama.

Saling gugat itu tampaknya baru pemanasan. Dengan KPU KK yang ’hear nothing, see nothing, say nothing’’ sembari hanya bersandar pada putusan dan petunjuk KPU provinsi dan pusat, saya menyiapkan diri menerima, bahwa: Seperti sepakbola Indonesia, bukan tak mungkin pada akhirnya bakal terbukti KPU KK tak lebih dari bagian tim sukses salah satu pasangan calon.

Petanda yang kasat mata adalah fakta yang sulit diperdebatkan.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:


ASN: Aparatur Sipil Negara; BKN: Badan Kepegawaian Nasional; KK: Kota Kotamobagu; KPU: Komisi Pemilihan Umum; KTP: Kartu Tanda Penduduk; Pilwako: Pemilihan Walikota (dan Wakil Walikota); PPK: Panitia Pemungutan Kecamatan; PPS: Panitia Pemungutan Suara; Sulut: Sulawesi Utara; Timnas: Tim Nasional; UU: Undang-undang; dan Wawali: Wakil Walikota.

Tuesday, January 9, 2018

Para Pembual di Sekitar Kita

SENIN selepas magrib, 1 Januari 2018, saya menemani anak-anak yang ingin menonton The Greatest Showman di Premier XXI Mantos. Di bioskop, karena cukup lama menunggu pertunjukan dimulai, kami sekeluarga akhirnya reriungan di lounge.

Meja yang kami tempati berada di tengah, di apit dua meja depan-belakang di sisi jendela dengan pemandangan Teluk Manado dan julangan Manado Tua di kejauhan. Makan dan minuman dipesan dan segera anak-anak tenggelam dengan gadget mereka. Kids zaman now memang bukang gampang, kendati di sekitar suara percakapan berdentang-dentang, terutama dari meja yang tepat berbelakangan dengan anak bungsu saya.

Samar-samar (lagipula untuk apa menguping) saya mendengar enam orang yang menyesaki satu meja itu mempercakapkan sesuatu dengan menyebut-nyebut ‘’Bupati Bolmong’’, ‘’Walikota KK’’, dan ‘’Bupati Boltim’’, lengkap dengan nama depan mereka (Yasti, Tatong, dan Sehan—tanpa didahului ‘’Ibu’’ atau ‘’Bapak’’). Kendati cukup kenal dengan ketiga tokoh publik di BMR itu, saya tak ambil pusing dengan apapun yang terdengar di area publik. Menguping pembicaraan orang, buat saya, tak beda dengan mencopet dompet di angkutan umum.

Tapi, rupanya anak bungsu saya, yang kelihatannya asyik memainkan telepon selularnya, mendengar jelas apa yang dipercakapkan (apalagi dia hanya dipisahkan oleh sandaran kursi dengan majelis yang tengah bercakap). Sebab, setelah beberapa jenak, sambil cengegesan dia mengatakan (dengan menggunakan bahasa Inggris), ‘’Mereka mempercakapkan proyek yang katanya sudah dibicarakan dengan Tante Yasti dan Tante Tatong disaksikan oleh Om Sehan.’’

Apa yang disampaikan anak bungsu saya itu, membuat saya melotot dan mengingatkan dia, bahwa menguping percakapan orang bukan hanya tidak sopan, tetapi sesuatu yang tercela. Tapi dia kemudian mendebat, bahwa orang yang menyampaikan pernyataan itu bicara dengan volume tinggi. ‘’Sekalipun saya tidak ingin menguping, tetap saja terdengar jelas.’’

Anak bungsu saya, yang masih duduk di bangku SMA, barangkali hanya bocah umumnya yang tak ambil pusing dengan politik, kekuasaan, apalagi proyek-proyekan. Namun, mendengarkan (dengan tanpa sengaja) percakapan enam orang yang riuh-reda itu, tak urung dia terkekeh dan menyimpulkan, ‘’Orang yang menyatakan sudah bicara dengan Bupati Bolmong, Walikota KK, dan Bupati Boltim soal proyek itu, pasti cuma membual.’’

Menurut dia, yang memang kerap saya ajak sejak masih duduk di bangku SD bertemu tokoh-tokoh seperti Bupati Yasti, Walikota Tatong, atau Bupati Sehan Lanjar, omongan yang didengar itu tak lebih dari jual kecap ala calo pada bohir yang gampang diakali. ‘’Memangnya Tante Yasti, Tante Tatong, dan Om Eyang segampang itu dijual-jual? ’’ Begitu simpulannya.

Saya, setelah mencermati sosok dan wajah orang-orang itu, juga berakhir pada simpulan yang sama. Saya tak berani mengklaim sangat dekat dengan tiga elit BMR itu. Tapi saya kira tidak mengada-ada bila saya mengaku cukup tahu ketiganya dan lingkaran pergaulannya. Dalam hubungan intensif dengan Bupati Boltim, setidaknya dalam enam-tujuh tahun terakhir; serta Bupati Yasti dan Walikota Tatong yang telah berwindu-windu; sejujurnya saya belum pernah melihat enam orang itu di sekitar mereka.

Maka yang paling masuk akal: orang yang tervokal hari itu tak lain hanya pembual; calo kebablasan; atau sekadar orang yang kenal Bupati Yasti, Walikota Tatong, dan Bupati Sehan, lalu coba-coba memanfaatkan nama mereka untuk sesuatu keuntungan. Orang-orang sejenis ini, di isu dan kasus berbeda, mudah ditemui di sekitar elit politik yang memegang kekuasaan (politik dan eksekutif).

Di lain pihak, kalaupun benar orang tersebut  sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Yasti dan Walikota Tatong, disaksikan oleh Bupati Sehan, untuk urusan ‘’membereskan proyek’’, mempercakapkan di tempat umum dengan suara keras adalah sikap haram jadah. Dia terang-terangan mengumumkan betapa gampang tiga elit BMR itu diatur-atur, tak lebih dari boneka yang mudah ditertawai di belakang punggung mereka. Bualan, fiksi atau fakta, sungguh virus berbahaya.

Selain urusan proyek yang didanai APBD, yang memang berada di bawah kewenangan Bupati/Walikota, para ‘’pembual pengaku-ngaku’’ itu biasanya sangat aktif beroperasi ketika ada rencana perubahan dan mutasi jabatan. Saya pribadi punya pengalaman beberapa waktu terakhir tatkala isu mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Bolmong menjadi wacana hangat. Tiba-tiba telepon saya rajin dihubungi oleh mereka yang bahkan bukan ASN, menyampaikan basa-basi penuh puja-puji, mengangkat-angkat bahwa saya dekat dengan Bupati Yasti, lalu menitipkan nama yang pantas menjabat di posisi-posisi penting.

Waduh! Ini saatnya bagi saya mengklarifikasi banyak duga-duga, bisik-bisik, dan bualan. Pertama, saya pribadi (dan keluarga) diterima baik di lingkungan Bupati Yasti dan keluarga besarnya. Namun sebatas itu. Tidak lebih dan tidak kurang, terlebih dalam soal politik, wewenang, tanggung jawab, dan kebijakannya sebagai Bupati. Tidaklah mungkin saya, yang bukan staf khusus dan sejenisnya; aktivis partai; apalagi penasihat, melanggar kepatutan dengan mencampuri ketatalaksanaan birokrasi yang ingin dia (dan jajarannya) tegakkan di Bolmong.

Kedua, hubungan pribadi dengan Bupati Yasti—demikian juga dengan elit lainnya--yang sudah terjalin bertahun-tahun adalah pertemanan yang saling respek dan menghargai. Kami tahu persis ‘’mana urusan di laut, mana urusan di darat’’, yang keduanya tak boleh dicampur aduk. Dalam hubungan pribadi yang ‘’tahu diri’’ dan ‘’tahu tempat’’ ini, jika ada diskusi, percakapan, atau tukar pikiran di antara kami, sebatas hal-hal yang bersifat normatif.

Dan ketiga, saya sangat menghormati para elit dan pemimpin di BMR. Rasa hormat itu saya ekspresikan dengan sedapat mungkin mendudukkan mereka di posisi sebagaimana mestinya. Dugaan, bisik-bisikan, dan bualan bahwa orang biasa seperti saya mampu mempengaruhi Bupati Yasti, Walikota Tatong, Bupati Sehan, Bupati Herson Mayulu (Bolsel), apalagi Bupati Depri Pontoh (Bolmut), jelas menghina kewarasan mereka dan akal sehat saya. Memangnya mereka sebegitu bodoh dan naïfnya hingga kebijakan dan putusannya gampang saja dipengaruhi?

Jadi, wahai orang-orang yang berakal sehat, berhentilah percaya pada para pembual yang ujung-ujungnya cuma mempraktekkan modus penipuan. Lihatlah mutasi yang dilaksanakan oleh Bupati Yasti, Jumat, 5 Januari 2018, lalu, dan nilai sendiri: adakah di antara perubahan—promosi dan degradasi—yang dia lakukan dapat diindikasi terpengaruh oleh pihak di luar mereka yang memang berwenang dan bertanggung jawab? Menurut hemat saya, sejauh ini (terlebih karena perubahan kabinet Yasti Soepredjo Mokoagow-Yanny Tuuk ditransparansi jauh-jauh hari) yang tampak dan dipraktekkan adalah pendekatan meritokrasi yang mengedepankan profesionalisme birokrasi dan kompetensi ASN.

Bahkan, bila dicermati lebih jauh, Bupati Yasti dan jajarannya melakukan terobosan dibanding daerah lain di BMR. Sebelum mutasi dilaksanakan, Bupati menginstruksi agar kendis ditarik dari seluruh ASN. Hasilnya, setelah mutasi tidak ada isu kendis yang susah payah—hingga bertahun-tahun—dialihkan karena ditahan dan enggan dikembalikan oleh birokrat yang sebenarnya tak berhak lagi karena pindah jabatan (struktural).

Pengalaman mutasi jabatan di Pemkab Bolmong itu dan ‘’kupingan tanpa sengaja’’ bualan di lounge Premiere XXI Mantos mengkongklusi: suka atau tidak, di sekitar kita memang banyak pembual yang doyan menjual-jual kedekatan dengan para elit politik dan pemerintahan. Percayalah, motif mereka hanya satu: penipuan demi keuntungan pribadi.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ASN: Aparatur Sipil Negara; BMR: Bolaang Mongondow Raya; Bolmong: Bolaang Mongondow; Bolmut: Bolaang Mongondow Utara; Boltim: Bolaang Mongondow Timur; Bolsel: Bolaang Mongondow Selatan; Kendis: Kendaraan Dinas; KK: Kota Kotamobagu; dan SMA: Sekolah Menengah Atas.

Monday, January 8, 2018

Salut untuk Djelantik Mokodompit!

MASYARAKAT Mongondow, khususnya di BMR, tahu persis: dalam soal politik dan—terutama—jabatan publik (terlebih ketika menjadi Walikota KK 2008-2013), Djelantik Mokodompit dan saya bagai musuh bebuyutan. Hampir tak ada tindakan dan kebijakannya yang luput dari kritikan (bahkan sangat pedas dan sarkas) saya.

Begitu kerapnya saya menulis tentang DjM hingga beberapa karib pernah menanyakan, ‘’Yang Anda lakukan memang karena kepentingan umum atau sudah sentiment pribadi.’’ Pertanyaan ini normatif belaka. Dan jikapun harus dijawab, saya yakin tidak ada yang pribadi antara DjM dan saya. Bukan sebab politik perlu drama; melainkan karena setiap pemimpin yang bertanggung jawab terhadap hajat hidup orang banyak memang mutlak harus dikontrol.

Sama dengan kita—bukan hanya saya—, setidaknya di BMR, harus punya kesadaran berpartisipasi mengontrol para Bupati dan Walikota serta jajarannya di daerah ini. Hanya dengan demikian, politik (dan pemerintahan) benar-benar berada di arasnya sebagai pelayan kemaslahatan dan kemakmuran umum.

Saya membuktikan tak ada yang pribadi atau sentimentsubyektif dengan DjM dengan tak lagi mengusik dia paska digantikan Tatong Bara yang memenangi Pilwako 2013. Memang, sejak menjabat sebagai Walikota 2008-2013, kemudian Wakil Ketua DPRD KK 2014-2019, hampir tak ada persuaan fisik antara saya dengan DJM. Sekalipun KK adalah kota yang relatif kecil dan hampir setiap bulan saya ada di rumah orangtua di Mogolaing (kelurahan di mana DjM juga bermukim), saya hanya melihat dia di Idul Fitri atau Idul Adha. Itupun DjM di deretan VIP di shaf depan, saya (biasanya bersama anak-anak) berada tiga-empat shaf di belakang.

Di lain pihak, saya haqul yakin, DjM tahu persis kritik brutal dan kejam yang kerap saya lontarkan terhadap dia. Tapi, seingat saya, kendati DjM pasti sakit hati (sesuatu yang sangat wajar dan manusiawi), tak pernah ada tindakan (baik langsung maupun lewat pihak lain) yang dia lakukan terhadap saya; juga adik-adik yang kebetulan berprofesi sebagai birokrat dan berada di bawah kekuasaannya di KK.

Sebagai politikus yang sadar terhadap risiko politik dan kekuasaan yang ada di genggaman, dalam pandangan saya, DjM mampu dengan baik mengelolah emosinya. Bahwa merespons frontal, apalagi penuh amarah dan amuk, terhadap ordinary people seperti saya, lebih banyak membawa mudharat ketimbang manfaat. Kritik (bahkan umpatan dan caci) boleh disemburkan setiap saat, tetapi Walikota berhak pula untuk tak ambil pusing.

Dalam posisi yang subyektif saya klasifikasikan berseberangan politik, dengan tak terpancing berkeruh-keruh publik, secara pribadi membuat saya menyimpan respek dan hormat tersendiri terhadap DjM. Dia pribadi yang baik, dengan kelemahan-kelemahan politik dan kekuasaan yang tidak harus dicampur-adukkan dengan penilaian terhadap sosok personalnya.

Sekitar dua bulan lampau, secara tidak sengaja saya melihat DjM berjalan sendiri, agak tergesa, di Mantos. Spontan saya menyambangi, menegur, dan bahkan menemani dia ke salah satu optik untuk memperbaiki kacamata yang tampaknya agak tidak nyaman digunakan.

Pertemuan tak sengaja itu berlanjut dengan ngopi bersama sembari mempercakapkan hal-ihwal politik, termasuk Pilwako KK 2018 dan rencananya kembali menguji pengaruh di kontestasi ini. Kepada DjM, saya menyatakan, bila dia—juga Jainuddin Damopolii dan petahana Walikota, Tatong Bara—mendapatkan dukungan menjadi kandidat Walikota di Pilwako 2018, menang atau kalah sangat ditentukan oleh calon wakil yang digandeng.

Saya menegaskan, kurang lebih, ‘’Pilih wakil yang menambah suara. Bukan yang justru menggerus dukungan.’’ Pendapat ini bukan tanpa alasan. Baik DjM, Jainuddin, maupun Tatong, sudah sangat dikenal di KK dan memiliki modal sosial yang melimpah. Andai mereka bertiga menjadi kandidat Walikota KK 2018-2023, saya menyakini dukungan konstituen tidak akan jauh berbeda. Dan kita bahkan bakal melihat bagaimana dinamisnya swing voters terjadi.

Kontestasi yang seru dan dinamis tentu memberikan pendidikan politik yang meruah untuk masyarakat KK. Karenanya, sekali lagi dengan mempertimbangkan keunggulan-keunggulan nama-nama yang sudah mengemuka berkeinginan bertarung di Pilwako KK 2018, saya menyarankan: ada baiknya DjM mempertimbangkan untuk berpasangan dengan Jainuddin Damopolii. DjM sebagai balon Walikota—sebab UU dan turunannya tidak membolehkan lagi dia turun derajat menjadi Wawali— dan Jainuddin sebagai balon Wawali.

Sekadar ide, usulan itu barangkali realistis. Namun bukankah tidak mudah bagi para ‘’jagoan politik’’ yang masing-masing sudah punya nomor punggung untuk saling mengalah?

Hari ini, Senin, 8 Januari 2018, fakta kontestasi politik Pilwako KK adalah: Jainuddin Damopolii-Suharjo Makalalag maju sebagai balon independen; Tatong Bara-Nayodo Kurniawan turun gelanggang dengan didukung 100% parpol peraih kursi di DPRD KK; dan DjM (sebagai Ketua DPD II PG KK) tereliminasi karena tidak mendapatkan dukungan dari partainya sendiri. Apakah ini ironi? Tidak juga. Politik, bagaimanapun adalah tanjakan, turunan, dan kelokan yang tak terduga dan teramalkan. Anda baru tahu apa yang ada di hadapan ketika ‘’sesuatu itu’’ sudah ada di depan mata. Dalam bentuk hitam di atas putih.

DjM pasti menyimpan kecewa yang sangat ketika mengetahui partainya memilih mendukung Tatong-Nayodo. Sebagai Ketua DPD II PG, warga KK akan memahfumi bila dia memilih tak ikut serta mendaftarkan pasangan yang didukung partainya ke KPU. Namun yang dia pertunjukkan hari ini adalah kebesaran hati: DjM hadir, mendampingi, dan menandatangani pendaftaran Tatong-Nayodo. Dia sukses memkompromikan kekalahan dari Tatong Bara di Pilwako 2013, kegagalan mendapatkan mandat partainya di Pilwako 2018 ini, dan—barangkali—patah hati politik dari kader yang semestinya sudah membuktikan dedikasi dan loyalitas total.

Politik ada medan yang kejam dan brutal. Hanya mereka yang memiliki jiwa lapang yang mampu tetap tegak dan tersenyum, kendati berulang kali terpukul (atau dipukul) jatuh. DjM membuktikan dia tak hanya politikus piawai yang kenyang asam gunung dan garam lautan, tetapi juga pribadi yang—dalam konteks Pilwako KK 2018—patut mendapat hormat tinggi.

Maka, izinkan saya menyampaikan: Salut sepenuh hati dan tulus dari saya, untuk Anda, Bung DjM!

Senyampang dengan dua jempol untuk DjM, saya juga menyesali tak hadirnya Ketua DPD PAN KK, Jainuddin Damopolii, bersama petinggi parpol pendukung Tatong Bara-Nayodo Kurniawan di KPU KK. Membaca pemberitaan media, yang mengesankan Tatong-Nayodo sebagai pasangan yang didukung PAN KK sama sekali tak berkomunikasi dengan Ketua DPD-nya, saya dapat memahami mengapa Jainuddin engan menunaikan tugasnya.

Namun, jika dilihat dalam perspektif politik yang lebih subtil, sebagai pesaing independen dari Tatong-Nayodo, jika Jainuddin hadir (tanpa perlu diminta) dan membubuhkan tanda tangannya, dia sesungguhnya mendapatkan keuntungan berlimpah. Publik akan menilai tindakannya lebih dari kebesaran hati. Orang banyak bakal mempersepsi dia bukan hanya pesaing yang gagah dan gentle, tetapi juga orang tua yang lebih matang dan bijaksana dibanding ‘’anak-anak kemarin sore’’ seperti Tatong-Nayodo.

Hadir, mengantar, dan mengabsahkan pendaftaran Tatong-Nayodo menempatkan Jainuddin pada posisi yang mau tak mau mendulang simpati dan empati para pemilih. Politikus yang sadar dan awas tahu persis: tak ada magnet politik yang lebih kuat menarik para pemilih untuk tak ragu menjatuhkan pilihannya kecuali simpati dan empati yang tulus dan tanpa syarat.

Sayang Jainuddin melewatkan momen emas itu. Saya berharap, di saat jeda dan teduh, tatkala merenungkan kembali langkah, strategi, dan, dan taktik politiknya di Pilwako KK 2018 ini, Jainuddin tidak akan menyesali keabaiannya.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Balon: Bakal Calon; BMR: Bolaang Mongondow Raya; DPD: Dewan Pimpinan Daerah; DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DjM: Djelantik Mokodompit; KK: Kota Kotamobagu; KPU: Komisi Pemilihan Umum; Mantos: Manado Town Square; PAN: Partai Amanat Nasional; Parpol: Partai Politik; PG: Partai Golkar; Pilwako: Pemilihan Walikota (dan Wakil Walikota); UU: Undang-undang; VIP: Very Important Person; dan Wawali: Wakil Walikota.