Palas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, 2005, mencantumkan: kro.nik n catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya; susunan waktu; yang berhubungan dengan waktu. Sedang Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Balai Pustaka, 2006, menjelaskan: kronik E cerita yang meriwayatkan suatu peristiwa tersusun menurut waktu terjadinya.

Foto-Foto: Internet

Jumat, 15 Juli 2016

''Ai, Notakit atau Nodia' Bidon in Ki Bupati?''

BUPATI-WABUP Bolmong 2011-2016, Salihi Mokodongan-Yani Tuuk, mengakhiri jabatannya pekan ini. Seperti ketika mulai menjabat, selain diwarnai serah-terima formalitas pemerintahan dan birokrasi, pengakhiran jabatan ini juga disertai prosesi (yang diklaim) adat.

Ihwal adat menyambut dan melepas para pemimpin politik dan birokrasi (khususnya Bupati/Walikota) di Mongondow, bagi saya pribadi, sesungguhnya kian amat membingungkan. Apalagi yang dipraktekkan belakangan ini, yang katanya--oleh mereka yang mengklaim dan diklaim sebagai ''tokoh adat''--adalah warisan yang pantas dilestarikan dari masa lalu masyarakat Mongondow yang gemilang karena berbudaya tinggi, bertradisi kuat, dan beradat luhur.

Sebagai anak Mongondow yang tumbuh-besar di tanah kelahiran dan sejak kanak-kanak menyaksikan datang dan perginya pemimpin politik dan birokrasi, saya tercegang-cegang ketika mengetahui prosesi (adat) penyambutan Walikota KK, Tatong Bara, ketika mulai menjabat dan memasuki rudis sebagai kediaman resmi. Yang mengusik bukanlah tata upacaranya, melainkan pernak-pernik yang menyertai prosesi itu: Walikota diantar lengkap dengan balun tikar dan bantal, tak beda dengan anak mahasiswa baru yang pertama kali dibawa orangtuanya ke tempat kost.

Ketika itu saya sempat bertanya ke beberapa orang tua, ''Apa artinya bantal dan tikar itu?'' Apakah karena terpilih sebagai Walikota lalu Tatong Bara diusir dari tempat tinggalnya dan suami (atau rumah orangtuanya)? Atau, rudis belum sepenuhnya siap, sehingga Walikota perlu membawa tikar dan bantal supaya ada tempat melepaskan penat di malam hari? Terlalu! Miskin betul masyarakat KK sampai-sampai tidak mampu menyediakan sekadar ranjang, kasur, dan bantal yang memadai untuk pemimpinnya.

Alasan bahwa tikar dan bantal itu adalah simbol semata, membuat saya lebih bingung lagi. Simbol apakah yang dimaksud? Sepengetahuan saya (yang tentu jauh dari memadai dibanding para tokoh adat yang bijak bestari), tikar dan bantal yang diserah pada seseorang di Mongondow hanya dapat diartikan sebagai: ''mulai saat ini Anda memiliki sendiri tempat meletakkan tikar dan bantal ini. Tempat pulang Anda adalah di mana tikar dan bantal itu berada. Dan sifatnya permanen, kecuali jika satu saat tikar dan bantal itu diserahkan kembali untuk dipindah ke tempat lain.''

Kalau dipikir-pikir, dalam kasus prosesi di KK itu, para mereka yang mengaku tokoh adat sebenarnya telah memperlakukan Walikota tidak lebih dan kurang setara sopir truk antar kota antar provinsi. Setiap kali bertugas, dia dibekali bantal, handuk putih kecil, kain sarung, dan kaos oblong. Dengan asesoris ini, lengkap dengan tulisan ''buronan mertua atau abang pergi demi uang, pulang demi cinta'' di bak belakang truk, resmilah sang sopir mulai bertugas hingga dia pulang ke rumah.

Sekadar memuaskan keingintahuan, adakah orang-orang yang mengaku tokoh adat yang bisa mengkonfirmasi, apakah di zaman monarki masih berkuasa di Mongondow, para raja dibekali pula dengan tikar dan bantal ketika mulai berkuasa? Adakah secarik catatan saja atau kesaksian dari masa lalu, yang dapat membenarkan urusan sepele tikar dan bantal ini? Sebab, jangan-jangan kita telah mengacaukan tradisi Mongondow, dimana seorang pemuda memberikan ranjang, kasur, dan bantal saat melamar calon istrinya, dengan urusan menyambut dan merayakan naiknya pemimpin politik dan birokrasi.

Maafkan para orang tua yang tahu persis ihwal budaya, tradisi, dan adat Mongondow, tampaknya praktek ''adat modern'' kita telah kacau-balau karena tafsir sesuka-suka hati. Simbolisme sebagai salah satu ciri khas budaya tinggi, tidak lagi ditelusuri asbabun nuzul-nya. Akibatnya, simbolisme (katanya) yang dipraktekkan dalam adat Mongondow kini menjadi tak jelas juntrungan dan logikanya. Padahal, sekali pun sekadar simbol, setiap tindakan dan pernak-pernak yang mengiringi satu upacara budaya, tradisi, atau adat, semestinya punya pijakan logis.

Logika simbolisme itu pula yang mati-matian saya kais tatkala mengetahui Bupati Bolmong, Salihi Mokodongan, mengakhiri jabatan dengan diusung di atas tandu dari kantor ke kediamannya. Ini pertunjukan apa lagi? Apakah ketika Bupati-Wabup mulai menjabat mereka diusung dengan tandu dari kediaman ke kantor? Di keseharian, selama lima tahun terakhir, pernahkah mereka diusung dengan tandu saat turne?

Pembaca, abaikan dulu catatan sejarah dan tetek-bengek sehari-hari para pemimpin Mongondow di zaman lalu. Mari kita gunakan logika. Di zaman doeloe, ketika Camry, Kijang, Avanza, dan Xenia belum dibuat, masuk akallah jika pemimpin (raja) yang diangkat, diusung atau naik kuda menuju kediaman resmi. Di keseharian, wajar pula jika dia turun menemui rakyat dengan naik kuda atau diusung. Sebab alangkah memalukannya jika raja, berserta pakaian kebesarannya, berkasut penuh lumpur, terlebih kotoran kuda dan sapi.

Karena raja adalah pemimpin seumur hidup (kecuali dia dikudeta), dapat dipastikan yang mulia turun tahta dengan normal paling tidak hanya oleh dua sebab: meninggal dunia atau tak berdaya karena sakit parah dan telah menyerahkan kekuasaan pada pewarisnya. Dalam dua kondisi ini, raja pasti akan diusung. Yang pertama diusung ke pekuburan, sedang yang kedua diusung ke tempat perawatan untuk ompigon hingga wafat.

Tak heran seorang kawan, yang hanya mendengar Bupati Salihi diusung dari kantor ke rumah karena masa jabatannya berakhir, mengirimkan BBM, ''Ai, notakid bi' atau nodia' bidon in ki Bupati, sin binuligan bi' nongkon kantor nobui kon baloi?'' Saat saya menjawab bahwa sepengetahuan saya Bupati sehat wal afiat, pertanyaan berikutnya datang, ''Jadi binuat bo binuligan in ki Bupati sin doi' bi' moponag?''

Pertanyaan-pertanyaan itu sungguh logis. Di Mongondow, seseorang yang bertahan (duduk atau mendiami) tempat yang bukan haknya lagi, biasanya--demi sopan-santun dan adab sosial--diusir dengan cara ''buaton'' dan ''binuligan''. Dengan kata lain, tafsir paling logis dan sejalan dengan budaya, tradisi, dan adat Mongondow dari peristiwa diusungnya Bupati Salihi dari kantor, pulang ke kediamannya, adalah: walau masanya telah berakhir, dia masih kerasan menduduki jabatan, dan karenanya orang banyak perlu ramai-ramai memaksa dia pulang ke rumah yang menjadi haknya.

Jika bukan demikian tafsirnya, lalu apakah itu, wahai para mereka yang mengaku dan petantang-petenteng sebagai tokoh adat? Mohon pencerahan agar kami yang muda dan tak paham ini jauh dari dungu dan sesat.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Balun: Bekal; Binuat: Diangkat; Binuligan: Diusung; Bolmong: Bolaang Mongondow; Buaton: Diangkat (Paksa); KK: Kota Kotamobagu; Ompigon: Ditemani dan dirawat; Pemkot: Pemerintah Kota; Rudis: Rumah Dinas; dan Wabup: Wakil Bupati.

Selasa, 12 Juli 2016

Kota untuk Semau-maunya

APEL perdana ASN setelah libur dan cuti bersama Idul Fitri 1437 H di lingkungan Pemkot KK, sebagaimana di daerah lain di seluruh Indonesia, dihelat Senin, 11 Juli 2016. Dihadiri oleh Wawali Jainuddin Damopolii dan hampir seluruh ASN, apel ini dipimpin Sekkot Tahlis Galang yang sekaligus membacakan sambutan Walikota Tatong Bara.

Sepintas apel jajaran Pemkot KK di Lapangan Boki Hotinimbang (penamaan keliru yang--Alhamdulilah--hingga kini dengan takzim dilestarikan) itu normal belaka. Walikota, yang kediaman resminya hanya sejarak tiga tarikan nafas, memang tak hadir. Tapi itu bukan masalah. Bukankah Walikota-Wawali adalah paket utuh yang dipilih warga KK. Akan halnya Sekkot, dia adalah ''komandan besar ASN'' di KK. Jadi, klop sudah!

Saya tentu tak perlu berspekulasi, terlebih menciptakan gosip murahan. Misalnya, semacam duga-duga bahwa Walikota tak hadir di apel perdana karena kecapean menerima ribuan tamu yang bersilaturrahmi Idul Fitri. Atau, Walikota yang kebetulan berulang tahun pada 11 Juli 2016 alpa karena tengah khusyuk bersyukur telah diberi umur panjang dan rahmat sebagai pemimpin politik dan birokrasi di KK.

Pokoknya, Walikota berhalangan memimpin apel dan tersebab itu Sekkot ditunjuk mewakili, sekaligus membacakan sambutan yang telah disiapkan. Bahwa kemudian Wawali tampak seperti ''kambing congek'', sekadar pajangan pemanis politik, saya kira tak banyak yang manaruh peduli. Toh di zaman pemerintahan Walikota Djelantik Mokodompit, Wawali yang ketika itu dijabat oleh Tatong Bara, juga kerap diperlakukan tidak lebih dan kurang sekadar pelengkap yang menderita.

Pembaca, tulisan ini bukanlah tentang hal-ihwal politik para elit dan sangkarutnya di KK, melainkan kepatutan laku dan tingkah para pemimpin. Juga kepekaan orang banyak terhadap tata laksana. Saya mengenal baik Walikota, Wawali, dan Sekkot KK. Dua yang terakhir ini, boleh dibilang matang dan khatam dalam soal tata laksana pemerintahan dan birokrasi.

Sejak terpilih (bersama Tatong Bara) memimpin KK pada Pilwako 2013 lalu, Jainuddin Damopolii menunjukkan kualitas tokoh yang jauh dari dugaan saya. Ketika mereka dipasangkan, secara terus-terang saya mengumumkan: hanya dalam enam bulan Wawali (yang piawa politik dan paripurna dalam birokrasi) akan menelikung dan menempatkan Walikota (yang lima tahun sebelumnya menjadi ''Wawali mei-mei'') ke dalam saku popoji kiri celananya. Saya keliru. Wawali KK 2013-2018 ini justru tampil sebagai wakil yang tahu diri, tahu tempat, dan tahu keadaan. Tanpa ma'ere', apalagi maraju, dia memilih peran menjadi ''orang tua'' yang membijaksanai apapun.

Jainuddin Damopolii dengan sadar berperan benar-benar sebagai ''yang nomor dua''. Mungkin tak banyak yang memperhatikan, tetapi di beberapa peristiwa sosial (pernikahan, kedukaan, bahkan ''cuma'' mintahang kecil aqiqah), setiap kali diminta memberikan sambutan, Wawali tak lupa menyampaikan salam dari Walikota pada ahlul hajat dan hadirin. Saya tahu persis (dan sudah bertanya langsung), bahwa penyampaian salam itu sesungguhnya adalah bentuk sopan santun dan kepekaan sosial-budaya Wawali. Sebab jangankan Walikota mengirim salam, mengetahui ada hajatan pun barangkali tidak.

Sedemikian pula dengan Sekkot Tahlis Galang, yang rekam jejaknya sebagai birokrat profesional mengkilap sejak masih berada di Pemkab Bolmong, kemudian Bolsel. Walau tak henti digoda memasuki ranah politik, setahu saya, Tahlis bersikukuh mengelak dari politik praktis. Begitulah, sebagai birokrat profesional, dia paham betul untuk hanya memainkan peran sebagai ''orang nomor satu ASN'' KK, bukan ''orang nomor satu'' di KK. Profesiolisme ini pula, yang saya yakin, membuat dia patuh ditunjuk memimpin apel perdana dan membacakan sambutan Walikota, kendati Wawali sebagai ''orang nomor dua'' di KK hadir di acara yang sama.

Saya tidak tahu bagaimana jajaran Pemkot KK menyusun dan mengatur protokoler untuk Walikota-Wawali. Pula, bagaimana tata laksana dan praktek kepemimpin di antara keduanya disepakati dan dihormati. Yang saya tahu persis, secara normatif dan telah menjadi adab pemerintahan di mana pun, jika Walikota berhalangan, maka secara otomatis Wawali menjadi ''ban serep'' yang mengambil alih tanggung jawab (apapun itu). Dan jika Walikota dan Wawali berhalangan, maka Sekkot-lah yang mengambil peran, dan demikian selanjutnya secara terstruktur dan berjenjang.

Mari berbaik sangka. Di apel perdana jajaran Pemkot KK, Senin, 11 Juli 2016, Wawali memang memilih tak tampil dan bersepakat dengan Walikota bahwa ''panggung'' sepenuhnya diserahkan pada Sekkot. Bahwa Wawali tidak mengambil peran ''paket utuh kepemimpin'' di KK dengan Walikota, bukan karena dia dikecilkan dan dikucilkan. Melainkan, karena Wawali (yang sehari-hari lebih suka menyebut dirinya ''Papa Et'' ketimbang ''Wawali'') dengan sadar dan legowo memposisikan diri sebagai ''orang tua'' yang bijaksana, prima menahan dan mengendalikan diri.

Namun, dengan memahami dinamika politik-sosial-budaya di Mongondow, saya merasa baik sangka itu hanya hadiah hiburan semata. Apa yang terjadi dengan Wawali Jainuddin Damopolii adalah deja vu. Pengulangan buruk terhadap apa yang dilakukan mantan Walikota Djelantik Mokodompit terhadap Wawalinya, Tatong Bara, yang kini menjabat Walikota. Sebagaimana hukum umum sejarah, pengulangan yang buruk, akan berakhir lebih buruk lagi.

Hari-hari belakangan ini, Wawali yang mengkompensasi pengecilan perannya dengan menggiatkan aktivitas sosial, harus diakui lebih diterima dan populer dibanding Walikota yang kian hari kian ekslusif (dan, meminjam gerutuan banyak orang, ahli jam karet bahkan untuk acara yang waktunya telah dia tetapkan sendiri). Komentar orang-orang (biasa) yang saya temui sepanjang satu pekan terakhir di Kotamobagu, barangkali mampu mewakili pandangan umum terhadap Wawali, yang ''ginalum, sin totok bi' mogalum na' ginalum''.

Pilwako KK 2018 masih sangat jauh. Yang ada di hadapan warga Mongondow saat ini adalah Pilkada Bolmong 2017, yang anehnya--setidaknya di media--terkesan sepi dan kurang gairah. Media justru memanaskan tensi politik KK dengan spekulasi semacam PAN akan mengusung Jainuddin Damopoli sebagai Cawali, dipasangkan dengan anggota DPR RI Aditya Moha. Saya mencermati, khususnya tentang Papa Et, satu tahun terakhir yang tak bisa ditolak: dari seluruh politikus di KK, modal dan relasi sosial yang dia tebar telah melimpah-ruah. Berbanding terbalik dan konstan dengan Walikota Tatong Bara.

Fakta sosial itu menjadi konklusi: andai Pilwako dilaksanakan hari ini di KK, dipasangkan dengan kodok pun, Jainuddin Damopolii hampir pasti akan menang mutlak. Karena sekadar beandai-andai, saya ingin menambahkan: andai Papa Et benar-benar telah mencapai ''kebijaksanaan orang tua'' dalam politik, maka pasti dia akan memilih tokoh muda yang benar-benar baru. Dia tahu persis, gadang-gadang dan sodor-sodor seperti nama Aditya Moha, secara umum tidak berfaedah pada kepentingan melahirkan sebanyak mungkin tokoh baru dari Mongondow.

Tetapi, sekali lagi, tulisan ini bukanlah tentang dinamika politik praktis di KK. Saya hanya ingin menyampaikan pada para pemimpin, terutama Walikota KK 2013-2018, bahwa memandang remeh hal-hal kecil biasanya bakal menjadi sandungan besar. Menempatkan Wawali sekadar ''pelengkap dengan penderitaannya'' bukanlah hal sepele, karena dia seperti mengumumkan bahwa ''kota untuk semua'' kini telah berubah menjadi ''kota untuk semau-maunya (Walikota)''.

Warga KK yang tergolong maju dalam pengetahuan dan praktek politik dibanding daerah lain di Bolmong Raya, pasti tak sudi dengan pemimpin yang ''semau-maunya sendiri''. Demi kemaslahatan semua orang, ada baiknya setelah jeda dari riuh Idul Fitri dan syukur HUT, barangkali tak salah jika Walikota Tatong Bara sejenak merenung apakah dia masih pemimpin ''kota untuk semua'' atau sudah memimpin ''kota dengan semau-maunya''.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

ASN: Aparatur Sipil Negara; Bolmong: Bolaang Mongondow; Bolsel: Bolaang Mongondow Selatan; Cawali: Calon Walikota; DPR: Dewan Perwakilan Rakyat; H: Hijriyah; HUT: Hari Ulang Tahun; KK: Kota Kotamobagu; PAN: Partai Amanat Nasional; Pemkab: Pemerintah Kabupaten; Pemkot: Pemerintah Kota; Pilkada: Pemilihan Kepala Daerah; Pilwako: Pemilihan Walikota (dan Wawali); RI: Republik Indonesia; Sekkot: Sekretaris Kota; dan Wawali: Wakil Walikota.

Minggu, 10 Juli 2016

Akhir Sunyi Sang Bupati

JAUH sebelum matahari mekar, Sabtu (9 Juli 2016), di tengah semarak Idul Fitri 1437 H, saya, adik-adik, kerabat, dan sejumlah sahabat dekat terjerembab dalam diskusi dan percakapan seru di garasi kediamanan Sarif Mokodongan dan Vera Lamama. Sejak dibangun, pasangan ini--keduanya adalah adik dan sepupu saya--telah mengikhlaskan rumah mereka menjadi tempat saya sekeluarga berlabuh setiap kali pulang ke Kotamobagu.

Perut-perut yang melambung karena lebih 100 ekor oci bakar, kangkung cah, panganan, dan aneka minuman yang dihampar sejak Jumat (8 Juli 2016) petang, membuat lalu lintas percakapan menderas. Tampaknya makanan enak memang selalu menjadikan hormon, termasuk ''hormon bicara'', aktif bergolak.

Lewat tengah malam, majelis bual-bual kian menggelegak karena kehadiran beberapa tokoh yang secara politik cukup punya pengaruh di Bolmong Raya. Mereka tiba satu per satu, lalu akhirnya tak kuasa lagi melepaskan diri. Akan halnya anak-anak dan para istri, diam-diam telah menghempaskan diri (saya kira dengan menahan geram karena ayah dan suami dengan tak tahu diri mengabaikan kantuk yang menggantungi mata) di ruang tengah dan melayang bersama dalam koor dekuran.

Tersebab tak ada topik khusus, percakapan yang datang dan pergi merentang dari semi final Piala Eropa hingga faedah ulat kangkung sebesar kelingking yang tidak sengaja ikut tergigit. Toh sepanjang tidak beracun, ulat adalah salah satu sumber protein sedap. Bahkan di beberapa daerah, termasuk Bolmong, ulat sagu (obatog) dikenal sebagai teman nasi yang lezat.

Selepas tengah malam kabar itu datang. Mula-mulanya dengan pernyataan spekulatif: ''Kita dengar kata....''; disusul pertanyaan: ''Butul jo itu?'' Karena kabar yang tiba cukup mengguncang, beberapa orang beranjak dan mulai menelepon. Saya kira, andai yang ditanyakan bukan perkara serius, mereka yang sudah tertidur dan dibangunkan dengan raungan telepon menjelang subuh, punya alasan sahih mendahului jawabannya dengan cacian.

Bersama kian dinginnya udara menjelang pagi di ujung Kelurahan Mogolaing yang berbatasan dengan Motoboi Kecil, yang mulanya duga-duga mulai benderang. Apalagi ada salah satu saksi mata yang berhasil dibangunkan dan bersedia memberi konfirmasi--tentu dengan suara serak yang sulit dibedakan antara menahan haru atau mati-matian bertempur dengan mata yang dipaksa melek.

Pembaca, galibnya Lebaran, para politikus papan atas, pejabat teras, dan birokrat elit membuka pintu rumah lebar-lebar, menerima kunjungan orang ramai yang berkesempatan bertemu langsung, menjabat tangan, dan (syukur-syukur) berkesempatan sepatah-dua berbincang dengan tuan rumah. Bupati Bolmong, Salihi Mokodongan, yang segera menanggalkan masa jabatan (pertamanya) pada Minggu, 17 Juli 2016, juga menggelar tradisi  yang dikenal sebagai open house ini di kediamannya di Lolak.

Open house di kediaman Bupati, yang semestinya menjadi etalase politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kabupaten yang dia pimpin, pastilah bukan sekadar keramaian di rumah Ketua RT atau Kades. Bila perlu tenda yang didirikan dan kursi yang tersedia mampu menampung ratusan orang yang datang seketika; makanan dan minuman yang dihampar meruah dan mengundang selera; dan among tamu siaga di semua sudut, siap memberikan layanan prima.

Pendek kata, open house seorang Bupati adalah pesta di mana orang banyak datang menunjukkan hormat, respek (mungkin juga ''takut''), dan kasih sayang,  terhadap dia. Apalagi para birokrat dan perangkat birokrasi yang berada di bawah kepemimpinannya. Saya kira, di luar mereka yang bertugas mengurusi tetek-bengek protokoler, terutama para birokrat yang selama ini diberi kepercayaan jabatan, promosi, dan kemudahan oleh Bupati, bahkan semestinya harus meluangkan waktu lebih dari sekadar datang, berjabat tangan, mencicipi suguhan, dan pulang.

Di Idul Fitri 1437 H ini, seluruh gambaran indah itu buyar di kediaman Bupati Salihi. Tenda besar didirikan, kursi-kursi ditata, makanan dan minuman disiapkan, tetapi selepas Sholat Id kemuraman menggantung. Tamu yang tiba hanya dihitung dengan jari. Bahkan di jam makan siang, yang biasanya menjadi puncak arus orang banyak, hanya ada beberapa birokrat level menengah Bolmong dan istri mereka yang duduk menemani Bupati.

Tak ada keriuhan yang hidup dan melegakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tiada terlihat protokoler yang lalu-lalang mengatur tamu dan acara. Termasuk tak tampak pula Satpol PP pimpinan Laksamana Jenderal Linda ''Aladeen'' Lahamesang yang biasanya sigap mengawal kediaman Bupati Salihi.

Kepada saya (langsung), salah seorang tetamu yang saat itu hadir, bersaksi bahwa di Lebaran ini Bupati Salihi memang ditinggalkan oleh semua orang yang selama ini mengerubungi dia. Tidak terkecuali para birokrat asal Lolak yang dipromosi di masa pemerintahannya. Ah, seketika saya teringat pada lagu tua Mongondow: Ki Bata' ki Dumondaloi. Betapa mengguncangnya syair lagu ini siang itu di kediaman Bupati. Nonaid bo nonogulanoi/Tonga diya'bi' in no'i angoi/Ki Bata ki Dumondaloi/Lua'nea no taput kon ayoi.

Kurang dari enam bulan sejak pasangan Salihi Mokodongan-Yani Tuuk dilantik sebagai Bupati-Wabup Bolmong, saya meyakini banyak hal yang akan berjalan keliru di Bolmong. Bahwa, khususnya Bupati, punya logika, nalar, dan sikap sendiri (termasuk tidak memerlukan komentar, apalagi sekadar satu-dua saran dari saya). Tersebab itulah, sekalipun memendam marah dan sesal--khususnya pada perilaku para birokrat di jajarannya--, saya akhirnya melegakan jiwa dan berhenti bahkan sekadar menyedekahkan kritik terhadap dia.

Namun, sebagai bagian dari warga Mongondow, setelah 4,5 tahun menjauh dari Bupati Salihi (jangankan bertemu, bertelepon dan mengirim pesan saja tidak) dan hanya menyaksikan komedi dan pesta pora pemerintahan dan birokrasi di Bolmong dengan dada yang sesak karena sebal, perlakuan orang banyak (lebih khusus para birokrat dan orang-orang puas menangguk keuntungan dari jabatan Bupati Salihi) membuat saya turut terluka. Kebiadaban bukanlah soal memenggal kepala atau menyiksa seseorang dengan darah dingin. Menjadikan Lebaran terakhir seorang Bupati sunyi-senyap, padahal kekuasaannya tinggal menghitung hari kurang dari jumlah jemari di dua tangan, sungguh perilaku yang lebih rendah dari adab segerombolan babon.

Salihi Mokodongan bukanlah dan teramat jauh dari perilaku diktator yang digambarkan sastrawan Kolombia, Gabriel Garcia Marquez, dalam The Autumn of the Patriarch (El otono del patriarca). Novel ini, yang terbit pertama kali dalam bahasa Spanyol pada 1975 (sekaligus best seller pada tahun yang sama di Spanyol), menurut Marquez, adalah, ''Sebuah puisi tentang kesendirian kekuasaan.'' Tapi, kesendirian yang kejam itu memang pantas untuk para diktator.

Bagaimana dengan Bupati Salihi? Orang yang justru memimpin dengan kelemah-lembutan lebih dari seorang ustadz. Yang memperlakukan kekuasaan politik dan birokrasi di tangannya dengan kenaifan kanak-kanak usia delapan tahun. Yang urung mencopot jabatan seorang birokrat sebab: ''Bagimana kasiang dengan depa anak-anak pe biaya skolah?''

Saya menyukai dan tergila-gila dengan kisah-kisah realisme magis Marquez. Tetapi, apa yang dilakukan orang ramai terhadap Bupati Salihi di open house Idul Fitri 1437 H adalah seseram dan seliar-liarnya realisme magis yang bahkan mungkin tak terlintas di benak Marquez.

Di mimpi terburuk pun saya tak pernah membayangkan menjalani momen sesakral dan seagung Idul Fitri dalam kesendirian. Apalagi jika saya masih memiliki sisa kekuasaan, walau itu hanya tinggal menghitung jam dan detik. Dan karena itu, setelah hari-hari kekuasaannya berlalu, akhir pekan ini, Insya Allah saya akan datang dan kembali menjadi bagian dari orang-orang yang bangga dan sukacita mengenal dia sebagai seorang manusia. Bukan Bupati, orang kaya, tokoh politik, atau salah satu warga kelas elit masyarakat Mongondow.

Buat saya--dan beberapa gelintir orang yang mengenal dia dengan baik dan sempat menjauh karena jengah dengan kekuasaan--, Salihi mungkin adalah Bupati, pemimpin, dan politikus yang buruk. Amat jauh dari ideal. Tapi dengan seyakin-yakinnya saya dapat bersaksi, dia adalah orang baik dengan hati yang baik.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Bolmong: Bolaang Mongondow; H: Hijriyah; Kades: Kepala Desa; PP: Pamong Praja; RT: Rukun Tetangga; Satpol: Satuan Polisi; dan Wabup: Wakil Bupati.