Palas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, 2005, mencantumkan: kro.nik n catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya; susunan waktu; yang berhubungan dengan waktu. Sedang Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Balai Pustaka, 2006, menjelaskan: kronik E cerita yang meriwayatkan suatu peristiwa tersusun menurut waktu terjadinya.

Foto-Foto: Internet

Tuesday, December 6, 2016

Kasus Cabul dan Orang-orang yang Menyedihkan

BIASANYA saya mudah naik darah jika dicaci di belakang punggung, terutama di media sosial semacam fb. Terbiasa dengan komputer sejak tahun ketiga kuliah (saya tahu, di masa itu orangtua saya mesti susah payah menabung demi anak-anaknya bisa punya perangkat canggih ini), kemudian Internet, saya--juga adik-adik--menggunakan teknologi ini untuk hal-hal serius. Dan fb tidak masuk salah satu kategori ini.

Tak ber-fb (demikian pula twitter, Path, dan sejenisnya) membuat saya mengandalkan kebaikan kawan dan kerabat supaya tetap kekinian, tak ketinggalan gosip-gosip yang lalu lalang. Untunglah selalu ada orang baik yang meng-capture, mem-forward, bahkan mengirimkan dalam bentuk tercetak hal-hal yang dianggap serius dan menarik dari media sosial. Terlebih yang secara langsung terkait tulisan-tulisan di Kronik Mongondow.

Omong Kosong Praduga Tak Bersalah KNPI KK yang saya unggah di blog ini,  Minggu, 4 Desember 2016, misalnya. Tulisan ini ternyata mengundang reaksi yang mencaci dan merendahkan saya, termasuk dengan sebutan sese', dari Sekretaris KNPI KK, Hendra Manggopa, di akun fb-nya. Status emosional yang bahkan menyatakan saya bukanlah siapa-siapa saat berada di usia seperti dia, mengundang banyak komentar, antaranya sebutan ''jongos'' di perusahaan asing.

Dalam sekejap saya menerima capture status fb itu dan komentar-komentar yang mengikutinya dari tak kurang 21 orang. Jumlah yang kurang lebih sama juga saya terima  berkenaan dengan sesumbar Audy Kerap (yang tampaknya tetap bodoh dan tak kapok-kapok) berkaitan dengan pengungkapan bahwa sejumlah media dan wartawan di BMR makan sogok agar tak memberitakan dugaan cabul oknum Kabid di Dinas PU yang juga Ketua KNPI KK.

Menyimak lalu lintas status dan komentar di fb itu, saya justru merasa lucu dan kasihan pada mereka yang jadi hatter.  Saya ingin mulai dari Hendra Manggopa. Tuan Sekretaris KNPI KK, saya akui, Anda sepenuhnya benar: sejauh ini, sebagai pribadi yang tidak risau dianggap bukan apa-apa di Mongondow, satu-satunya sumbangsih saya terhadap tanah kelahiran adalah tidak merepotkan daerah ini. Tidak berusaha cari jabatan, poularitas, bahkan cari makan dari Mongondow. Sejak mulai belajar mandiri di masa kuliah, saya hampir sepenuhnya hidup dari tanah orang lain.

Anda juga benar, wahai Yang Mulia Sekretaris KNPI KK. Di usia seperti Anda saat ini, saya bukan siapa-siapa di Mongondow. Memang sese'. Sebab, saat itu saya lebih asyik mengelilingi empat benua, hidup berpindah dari satu negara ke negara lain. Jika tidak karena pekerjaan, maka demi belajar sebab tempat di mana saya ''berjongos''mengharamkan para profesionalnya punya otak tumpul dan nir kompetensi. Makanya, di usia seperti Anda, jangankan jadi Sekretaris KNPI tingkat kota, sekadar anggota pun tampaknya saya sama sekali tak pantas.

Muasalnya sederhana: saya tidak biasa menjilat pantat orang sekadar demi punya jabatan. Apalagi menempelkan lidah di bokong seorang ketua yang kini diancam masuk kerangkeng karena mesum terhadap anak di bawah umur, supaya bisa menyandang jabatan keren Sekretaris KNPI. Saya tidak mampu jadi maling uang negara dan harus terlibat TGR. Tidak pula kuasa menganiaya istri (terlebih anak) hingga harus terjerat kasus KDRT yang hingga saat ini prosesnya masih menggantung.

Sungguh, Yang Hebat Tuan Hendra Manggopa, saya memang bukan siapa-siapa. Butul-butul sese',  sebab cuma mengkritik dan mencaci segala yang tidak benar di Mongondow lewat blog ini. Orang seperti Andalah yang patut diacungi jempol, terutama karena di jabatan seperti Sekretaris KNPI KK tetap tak bisa membedakan mana urusan publik dan yang personal. Kritik yang saya tuliskan karena Anda bicara atas nama Sekretaris KNPI KK, yang isinya ternyata cuma omong kosong. Jika Anda kemudian menyerang saya pribadi, itulah kehebatan yang patut diberi pujian tinggi: bahkan mempertontonkan kepandiran pun kalian lakukan tanpa malu-malu.

Saya yang sese' ini juga harus mengakui pada pengomentar status fb Anda, benar adanya selama hampir 20 tahun terakhir saya adalah ''jongos'' yang pindah dari satu korporasi global ke korporasi internasional yang lain. Tapi bukankah kita, yang masih bekerja untuk pihak lain (tak peduli itu orang, lembaga pemerintah, atau swasta), punya status yang sama: jongos. Bedanya, barangkali, saya jongos premium kelas internasional dengan jabatan Manajer, GM, bahkan tim Executive Management, sementara kalian cuma jongos kelas kampung yang sibuk menjilat-jilat pantat yang punya kuasa (politik dan birokrasi) dan menghiba-hiba demi jabatan dan prestis.

Mengingat kita ternyata sama sese' dan jongos belaka, maka mari saling menghormati dengan memilah mana ruang dan pernyataan publik; mana yang private dan personal. Janganlah membikin diri kalian pada akhirnya cuma orang-orang menyedihkan, yang sebab jabatan dan ikutannya, jadi tak punya harga diri dan kehormatan.

Walau diper-sese', diper-jongos, bahkan eksplisit dan implisit diancam pernyataan-pernyataan tong kosong seperti yang dilakukan Audy Kerap (di lalu lintas komentar karena unggahan Ando Lobud), saya tidak akan marah. Saya justru kian kasihan pada kalian, terutama orang seperti Audy Kerap. Sekadar informasi, beberapa minggu yang lalu saya sudah ke Polda Sulut, sedianya melaporkan yang bersangkutan.

Apa yang terjadi? Saya justru terlibat diskusi seru dengan Unit Cyber Crime, mendadah macam-macam kasus dan kejadian, termasuk diingatkan bahwa: jika saya serius menuntut yang bersangkutan, alangkah sengsara nasibnya. Saya serius, karenanya juga berhati-hati dan setuju dengan aparat berwajib dan berwenang, bahwa langkah-langkah yang tepat sangat efektif dan meremukkan hanya dengan sekali pukul.

Untuk itu, Saudara Audy, ketimbang Anda mengancam-ngancam di media sosial, kumpulkan saja segala yang mungkin akan dituntutkan ke saya. Cuma harap diingat: saya sama sekali tidak takut diancam fisik, ditakut-takuti dengan laporan polisi, apalagi sekadar provakasi bohong-bohongan. Anda yang cuma berputar-putar di Sulut bisa mengaku punya nyali, masak saya yang Alhamdulillah sudah kesasar dan hidup di daerah-daerah bergolak dan perang, harus hilang keberanian?

Nikmat betul menjadi sese' di tanah kelahiran dan jongos internasional, karena dengan begitu saya berhasil meluaskan perkawanan, menimba banyak pengetahuan dan pengalaman, juga mengasah nyali agar tak mudah kendor dan gentar. Termasuk tak peduli jika akhirnya cuma saya seorang yang tetap mengkritisi, mengkritik, dan mencaci segala hak publik di Mongondow yang dibengkokkan, dimanipulasi, atau dijarah oleh para oknum bejad.

Saya sadar betul, hewan buas yang ditakuti dan jadi penguasa belantara adalah binatang soliter. Untuk Mongondow yang saya cintai sepenuh hati, telah lama saya menerima kemungkinan kesendirian dan sepenuhnya waras memilih jadi binatang buas itu.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

BMR: Bolaang Mongondow Raya; fb: Facebook; GM: General Manager; Kabid: Kepala Bidang; KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; KK: Kota Kotamobagu; KNPI: Komite Nasional Pemuda Indonesia; Polda: Kepolisian Daerah; PU: Pekerjaan Umum; Sulut: Sulawesi Utara; dan TGR: Tuntutan Ganti Rugi.

Monday, December 5, 2016

Polres Bolmong, Bukankah Mencabuli Perempuan di Bawah Umur adalah Kejahatan Luar Biasa?

SAAT menyampaikan Perppu No. 1/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, Rabu, 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo mengemukakan, kejahatan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Dan, tegasnya, ''Kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan dengan cara-cara luar biasa pula.'' Video yang merekam pernyataan Presiden, beserta Perppu lengkapnya, antara lain dapat disimak di tautan http://news.detik.com/berita/3217764/ini-isi-lengkap-perppu-perlindungan-anak-pada-pelaku-kekerasan-seksual.

Di antara pasal-pasal kejahatan terhadap anak, isu pencabulan dengan kekerasan, Selasa, 29 November 2016, yang dilakukan oknum Kabid di Dinas PU yang juga Ketua KNPI KK, setidaknya terkait UU No. 23/2002, Pasal 76D, ''Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain'' dan/atau Pasal 76E, ''Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.''

Katakanlah oknum ASN yang kini jadi pusat gempa isu cabul di BMR itu dijerat dengan Pasal 76E, maka sesuai Perppu No. 1/2016, ancaman hukumannya merujuk ke Pasal 82, Ayat (1), ''Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).'' Bila dipertimbangkan korbannya adalah siswi PSG dan posisi pelaku adalah ''pengasuh'', maka dia terkait pula dengan Ayat (2) dengan ancaman: pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Karena Ayat (1) dan (2), sesuai Ayat (5), pelaku kejahatan ini dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitasnya; Ayat (6), pelaku dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip; dan Ayat (7), tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Menakutkan betul pidana yang mengintai Kabid birahi itu. Begitu dia ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada alasan buat Polres Bolmong untuk tak langsung menjebloskan ke dalam bui.

Apalagi, memasuki hari ketujuh sejak peristiwanya terjadi, Senin, 5 Desember 2016, tekanan umum kian kuat agar kasus yang melibatkan korban pelajar usia 16 tahun ini ditindaklanjuti cepat dan tegas. Termasuk unjuk rasa yang digelar sejumlah orang di DPRD dan Pemkot KK, mendesak Walikota dan jajaran segera bersikap. Hasilnya, mengutip Kepala BKDD, Adnan Masinae, Kronik Totabuan menulis sanksi terhadap oknum Kabid mesum ini bakal dijatuhkan satu-dua hari ke depan (https://kroniktotabuan.com/daerah/adnan-kita-akan-beri-keadilan-kepada-korban). Akhirnya ada tindakan nyata yang sedikit memberi penghiburan terhadap korban dan keluarganya.

Jika Pemkot KK kita tancap gas, kabar dari Polres Bolmong yang sudah tujuh hari menangani kasus itu justru berkabut dan somu-somu. Cara kerja polisi ini sungguh menjengkelkan dan sama sekali tak berpihak pada korban. Membuat kepercayaan umum terhadap institusi yang katanya penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat ini, khususnya di BMR, tak beda dengan fluktuasi harga saham di bursa. Sangat tergantung faktor-faktor tertentu, termasuk pembagian deviden. Ada distribusi deviden, harga saham dipastikan naik. Tak ada insentif, saham merosot dan lama-lama tak lagi dilirik.

Begini saja, sebab isu ini sudah jadi pengetahuan umum, tak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Tujuh hari sudah terduga pelakunya belum disentuh polisi, padahal kasus yang menjerat dia tak sepele. Dia memang ASN yang punya ''jabatan basah'' di Pemkot KK, tokoh organisasi kepemudaan, datang dari latar belakang keluarga berduit. Itu sebabnya, barangkali, jajaran Polres Bolmong menyidik dengan kecepatan kura-kura kurang gizi, bahkan terkesan penyidik dari Unit PPA yang mengurusi kasusnya mirip petugas Lantas yang diperbantukan di Reskrim. Pura-pura bingung dan mengulur waktu.

Bapak-bapak polisi yang terhormat, terutama Kapolres yang kursinya belum panas diduduki, film-film Hollywood dan Internet meruahkan pelajaran pada publik bagaimana seharusnya polisi bekerja. Kasus yang sekarang jadi pergunjingan dan cibiran ini, terlebih melibatkan korban seorang perempuan sekaligus anak di bawah umur, mutlak diperlakukan istimewa dan ditangani secepat kilat.

Kami, yang dianggap awam ini dan mau saja dibodohi dengan kata ''prosedur'' dan ''proses'', maaf-maaf saja, tidak sepandir itu. Tidak juga majal akal untuk mengingatkan bahwa dua bukti permulaan cukup untuk menyeret seorang terduga pencabulan (apalagi percobaan pemerkosaan) dengan kekerasan, langsung ke dalam bui. Negeri ini, sekali lagi, sedang darurat pelecehan perempuan dan anak; yang sesuai UU dan turunannya mengancam pelaku dengan penjara di atas lima tahun.

Tujuh hari tanpa polisi menyentuh terduga pelaku menunjukkan penegak hukum, pelindung, dan pengayom masih slogan omong-kosong. Fakta kasus yang melibatkan ASN soing itu adalah: ada kejadian, ada korban, ada visum et repertum. Bukti tambahan apa lagi yang dibutuhkan? Bagian manakah dari Pasal 76E UU No. 23/2002 2016 (yang jangankan seorang perempuan di bawah umur dipeluk paksa dan digerayangi; sekadar godaan verbal yang menjurus pada kecabulan sudah membuat pelakunya diancam hukuman di atas lima tahun) dan Perppu No. 1/2016  yang tak dimengerti penyidik PPA? Aspek mana pula dari ''instruksi'' Presiden agar kasus yang melibatkan anak-anak diperlakukan sebagai ''kejahatan luar biasa'' yang gagal dipahami Kapolres dan jajarannya?

Rasanya kok mulai ada bau busuk yang meruap dari cara polisi menangani kasus itu. Bolak-baliknya penyidik PPA meminta keterangan pada orangtua korban, korban, kemudian saksi, lalu para saksi lagi, apa sekadar modus bermain-main permen karet? Apalagi di saat sama ada lalu-lalang sogok untuk media dan wartawan supaya isunya tidak di-blow up serta pendekatan masif dengan iming-iming duit ke keluarga korban agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Wajar bila ada syak, jangan-jangan sejak mula polisi memang sudah kendor dan masuk angin gara-gara dikipasi banyak lembaran Soekarno-Hatta?

Aparat berwenang yang masuk angin sama berbahayanya dengan pelaku kejahatan itu sendiri. Sama-sama jahanam. Dengan tetap berbaik sangka, di mana pastinya Polres Bolmong dan aparat penyidiknya berpihak dalam kasus dugaan pencabulan siswi PSG di Dinas PU KK ini, semestinya dapat dikonklusi sebelum pekan ini berakhir. Jika prosesnya masih dijalankan bak keong pilek, tahulah kita sudah saatnya korban, keluarga, dan orang-orang yang peduli menaikkan kasus ini ke Divisi Propam.

Dari pengalaman, yang kendor dan masuk angin sekejap bisa dibuat kempes dan menguap.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

ASN: Aparatur Sipil Negara; BKDD: Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah; BMR: Bolaang Mongondow Raya; Bolmong: Bolaang Mongondow; DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kabid: Kepala Bidang; Kapolres: Kepala Kepolisian Resor; KK: Kota Kotamobagu; KNPI: Komite Nasionak Pemuda Indonesia; Lantas: Lalu Lintas; Pemkot: Pemerintah Kota; Perppu: Peraturan Pemerintah Pengganti UU; Polres: Kepolisian Resor; Propam: Profesi dan Pengamanan; PPA: Perlindungan Perempuan dan Anak; PSG: Praktek Sistem Ganda; PU: Pekerjaan Umum; Reskrim: Reserse Kriminal; dan UU: Undang-undang.

Sunday, December 4, 2016

Omong Kosong Praduga Tak Bersalah KNPI KK

DARI bilangan almanak, Minggu, 4 Desember 2016, dugaan cabul dengan kekerasan (bahkan dari fakta yang kian terungkap sebenarnya sudah masuk kategori percobaan pemerkosaan) oknum Kabid di Dinas PU yang juga Ketua KNPI KK telah menginjak hari keenam. Yang mengherankan, Pemkot--termasuk Walikota, Sekkot, dan MKE--, polisi, LSM perlindungan perempuan dan anak, termasuk organisasi tempat oknum mesum itu berkiprah, bersikap seolah peristiwanya adalah kasus kecil.

Masya Allah, belakangan bahkan ada sejumlah oknum yang terang-terangan ingin menutup-nutupi kasusnya dengan menyuap media dan wartawan. Petandanya terang-benderang. Telusuri saja di antara sekitar lebih 35 situs berita di BMR, yang sama sekali tak memberitakan kasus ini adalah mereka yang harganya cuma berada di kisaran Rp 500-Rp 1 juta. Terlalu murah untuk reputasi dan tak beda dengan ''makan uang lendir''.

Lebih menjijikkan lagi, oknum-oknum yang bergerak itu selama ini adalah yang omongannya paling koar dan sok idealis. Yang kemana-mana membanggakan diri sebagai kelas orang berpendidikan, punya komitmen terhadap kemaslahatan Mongondow, dan merasa paling layak dianggap tokoh. Tai kucinglah mereka semua.

Menutup-nutupi borok bernanah yang sudah menjadi pengetahuan umum, bahan gunjing dan cela, sama dengan berkubang lumpur bersama pelakunya. Tapi memang tidak mengherankan. Orang bijak dan para tetua selalu menasihati, waspadalah dalam pergaulan. Ajak hanya berhimpung dengan ajak. Babi cuma cocok dengan kumpulan babi. Tentu absah belaka jika kita, umum yang akhirnya tahu persis kasusnya hingga detil, berkonklusi mereka yang masih berusaha melindungi oknum cabul, sama belaka kelakuannya. Sesama cabul dan mesum memang tak malu-malu saling melindungi.

Pewarta siapapun yang sudah makan pelatihan jurnalistik dasar pasti sadar, isu pencabulan dengan kekerasan sungguh gurih, terlebih melibatkan tokoh yang sedang jadi perhatian publik, terkait pula masalah yang diprihatini secara nasional. Sebagai materi berita, kasusnya memenuhi seluruh mimpi media dan jurnalisnya.

Melihat fenomena gigihnya konspirasi dan komplotan jahat yang berusaha menimbun isu gawat ini dari kewarasan publik, saya mengapresiasi tinggi beberapa media (cetak dan situs berita) yang masih terus memperbaharui isu pencabulan dengan kekerasan itu. Mereka adalah benteng terakhir yang menunjukkan tetap dipeliharanya kewarasan di KK. Apalagi korbannya, seorang perempuan di bawah umur, pelajar berusia 16 tahun, disenonohi pelaku yang selain punya kuasa, duit, juga didukung segerombolan bajingan yang cukup punya kemampuan persuasi dan agitasi.

Bila dikuak lebih dalam, jejaring dan temali oknum tercela itu juga terkait--setidaknya di KK--dengan politikus papan atas, birokrat elite, dan tokoh-tokoh publik terkemuka. Bukan rahasia lagi, misalnya, terpilihnya dia menjadi Ketua KNPI tak lepas dari adanya campur tangan beberapa tokoh. Mungkin pula dengan dana tak sadikit. Sebagai sebuah investasi, galib jika ada upaya menyelamatkan oknum cabul ini, walau itu melawan seluruh fakta, keinginan pubik, termasuk pula lampu merah bahaya kekerasan dan pelecehan perempuan dan anak yang tengah digiatkan di negeri ini.

Karenanya, betapa pandir dan omong-kosongnya peryataan Sekretaris KNPI KK, Hendra Manggopa, yang dikutip totabuan.co (http://totabuan.co/2016/12/hendra-knpi-kotamobagu-masih-hargai-asas-praduga-tak-bersalah/). Tuan Sekretaris, kilahan Anda, ''Biarkan proses hukum berjalan dulu. Kita hargai asas praduga tak bersalah,” sungguh tak bermutu. Kasus cabul yang makin jelas bukan dugaan lagi, terlebih tak beraninya oknum pelakunya sedetik saja tampil di depan umum, tidak memerlukan pembelaan yang melecehkan intelektualitas pengurus dan seluruh kader organisasi seperti KNPI.

Gawatnya isu kekerasan dan pelecehan perempuan dan anak semestinya menempatkan setiap oknum pelakunya sebagai ''terduga bersalah'' hingga dia membuktikan sebaliknya. Sebagai ketua organisasi yang butuh publikasi, minta (bahkan instruksikan) Ketua KNPI KK tampil di depan media dan wartawan, menjelaskan duduk-soalnya seterang dan selengkap-lengkapnya. Kami tidak akan risih kok, sekalipun kisahnya barangkali sama birunya dengan novel-novel porno Enny Arrow atau Nick Carter. Pula, apa susahnya seluruh jajaran pengurus yang lebih sebulan lalu beriaan berjaket organisasi dilantik mengampuh KNPI KK, meminta keterangan langsung pada yang bersangkutan?

Ketua KNPI KK dipilih oleh para anggota. Maka seluruh anggota organisasi ini, terutama mereka yang memilih dia dan pengurus yang dia pilih, wajib tahu dengan segera kebenaran (atau ketidakbenaran) dugaan kasus pencabulan dengan kekerasan itu. Kecuali jika para pemangku kepentingan utama ini terpaksa memilih orang yang salah karena sogok, tekanan, kepentingan sesat, atau sebab terlalu dungu menilai mana yang emas dan yang cuma loyang.

Organisasi yang punya kehormatan, norma, etika, dan mekanisme, memiliki cara sendiri menegakkan marwahnya. Berlindung pada logika mesti menunggu proses pembuktian hukum oleh pihak berwenang (polisi, kejaksaan, dan hakim), adalah cara cuci tangan murahan. Lalu apa kerja nyata pengurus organisasi ini? Untuk apa ada pengurus tingkat provinsi dan DPP? Katakanlah, kalau aparat hukum memerlukan waktu berbulan menyelesaikan kasusnya, apakah dengan demikian organisasi ini juga harus menunggu sedemikian lama untuk akhirnya membersihkan kotoran ayam encer yang ditempelkan di jidat?

KNPI adalah organisasi tempat berhimpun kaum muda yang pengurus dan anggotanya dikenal berpendidikan di atas rata-rata. Didirikan oleh Kelompok Cipayung, forum bersama lima organisasi mahasiswa (HMI, GMKI, GMNI, PMII, dan PMKRI), yang menandatangani Kesepakatan Cipayung, Jawa Barat, pada 22 Januari 1972, akar organisasi mahasiswa ini menempatkan KNPI sejak mula dipercaya punya pemihakan yang solid.

Sayangnya, pemihakan itu tak saya lihat ada di KNPI KK dan Sulut. Berpusingnya mereka seperti kucing mengejar ekor dalam kasus yang melibatkan ketuanya, sama dengan maklumat organisasi ini sekadar tempat berhimpun orang-orang muda yang bingung dan nir-ideologi. Gampang diseret dan diarahkan sekadar meramaikan dinamika sosial atau politik praktis. Bahwa akhirnya organisasi ini hanya berisi sekumpulan boneka dan ''pak turut'' yang gampang bilang ''proses'' dan ''mekanisme'' tanpa tahu bagaimana menjalankan dan menerapkannya.

Jadi, begini saja, teruslah mencari-cari alasan dan mengulur waktu. Tapi jika akhirnya hukum berjalan dan membuktikan oknum terujung birahi itu cabul disertai kekerasan, jangan salahkan jika umum juga tidak lagi hanya menuntut tindakan terhadap dia. Sekalian saja organisasi ini dibubarkan supaya bisa menghemat APBD. Bukankah aktivitas organisasi ini di KK, sedikit-banyak, juga turut menggunakan uang rakyat?***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

BMR: Bolaang Mongondow Raya; DPP: Dewan Pengurus Pusat; HMI: Himpunan Mahasiswa Islam; GMKI: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia; GMNI: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia; Kabid: Kepala Bidang; KK: Kota Kotamobagu; KNPI: Komite Nasional Pemuda Indonesia; LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat; MKE: Majelis Kode Etik; Pemkot: Pemerintah Kota; PMII: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia; PMKRI: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia; PU: Pekerjaan Umum; dan Sekkot: Sekretaris Kota.