Palas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, 2005, mencantumkan: kro.nik n catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya; susunan waktu; yang berhubungan dengan waktu. Sedang Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Balai Pustaka, 2006, menjelaskan: kronik E cerita yang meriwayatkan suatu peristiwa tersusun menurut waktu terjadinya.

Foto-Foto: Internet

Minggu, 24 Mei 2015

Tapal Batas Boltim-Mitra: Memang Ada Dusta di Antara Kita

BATAS wilayah Boltim dan Mitra tiba-tiba kembali jadi isu hangat di hari-hari belakangan ini. Mulanya ada bisik-bisik dan kasak-kusuk bahwa Bupati Boltim, Sehan Landjar, telah menukar tapal batas Boltim-Mitra dengan kepentingan politiknya. Lalu, isunya menjadi tak terkendali, menyerempet kiri-kanan hingga menohok sejumlah tokoh publik dan politik di dan dari Sulut.

Salah satu ekor rumor liar itu bahkan memercikkan bara yang mengobarkan ‘’api hubungan’’ antara Eyang—sapaan populis Sehan Landjar—dan dua tokoh muda di Boltim, Ahmad Alheid dan Ahmad Ishak—atau yang lebih populer dikenal sebagai ‘’Matt Jabrik’’. Ihwal silang-selisih trio ini sudah saya tuliskan di blog ini pada Kamis, 16 April 2015 (Harga ‘’Murahan’’ Silang Selisih Eyang dan Duo Mat-Matt).

Saya tidak tahu perkembangan terkini serangan Eyang terhadap duo Mat-Matt. Mudah-mudahan mereka telah rukun, damai, dan sejahtera. Harapan ini penting, terutama buat Eyang, yang karena isu tapal batas Boltim-Mitra, tampaknya juga membuat hubungannya dengan sejumlah elit, terutama Gubernur Sulut SH Sarundajang, Sekprov Rahmat Mokodongan, dan anggota DPR RI Yasti Mokoagow, kini deman dan meriang berat.

Pernyataan Eyang yang dikutip situs Harian Tribun Manado, Kamis (14 Mei 2015), di berita dengan tajuk Sekprov Sulut Sebut Tapal Batas Boltim-Mitra Sudah Selesai (http://manado.tribunnews.com/2015/05/14/sekprov-sulut-sebut-tapal-batas-boltim-mitra-sudah-selesai), secara implisit menuduh beberapa elit Sulut—termasuk Gubernur—memperdayai dia. Bahwa tapal batas Boltim-Mitra belum selesai karena masih di tangan Kemendagri dan dalam posisi status quo.

Akan halnya Yasti Mokoagow, saya mendapat informasi bahwa di beberapa kesempatan Eyang menuduh anggota DPR RI Dapil Sulut asal PAN ini adalah ‘’provokator’’ dalam isu tapal batas Boltim-Mitra. Musababnya: dalam reses beberapa waktu lalu, Yasti yang melakukan pertemuan dengan konsituennya di Boltim, mendapat pertanyaan berkenaan dengan kepastian penetapan tapal batas Boltim-Mitra. Kata informasi yang disampaikan ke saya, jawaban dari anggota DPR RI ini adalah: isunya sudah selesai karena Bupati Boltim, Bupati Mitra, dan Pemprov Sulut sudah mencapai kesepakatan.

Pembaca, kita semua pasti bertanya: apa sebenarnya yang sedang terjadi? Benarkan para elit tertentu di Sulut tega memperdaya Bupati Boltim? Betulkah Yasti Mokoagow adalah politikus provokator yang sengaja mengipas-ngipasi isu tapal batas itu, padahal Sehan Landjar sedang memperjuangkan hak hakiki Boltim dan masyarakatnya?

Kalau kita berdiri di sisi Bupati Boltim, simpulan mudahnya adalah: Gubernur Sulut dan jajaran Pemprov serta anggota DPR RI Yasti Mokoagow adalah para elit yang perilakunya sungguh tercela; sedang Bupati Boltim adalah politikus yang pantas didaulat sebagai pahlawan rakyat. Sebaliknya, andai kita memilih berada di sisi Gubernur dan jajaran Pemrov serta mempercayai info dari Yasti, maka jelaslah Sehan Landjar adalah pejabat publik dan politikus yang tingkat kebohongannya sudah berada di taraf sungguh gawat.

Di tengah sangkarut itu, ada baiknya semua pihak tidak memperkeruh situasi. Karena itu, saya lebih memilih mengedepankan fakta berdasarkan catatan yang bersifat publik dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu tapal batas Boltim-Mitra, yang kebetulan saya miliki. Saya akan memulai dengan menukil berita Landjar-Tjanggulung Sepakat, Batas Boltim-Mitra Rampung yang dipublikasi situs Harian Tribun Manado, Rabu, 3 April 2015 (http://manado.tribunnews.com/2013/04/03/landjar-tjanggulung-sepakat-batas-boltim-mitra-rampung).

Di dalam berita itu jelas disebutkan, pada hari itu, di Ruang Huyula, Kantor Gubernur Sulut, bersamaan dengan penandatanganan pakta integritas dan rapat koordinasi kepegawaian se-Provinsi Sulut, Bupati Sehan Landjar dan Bupati Telly Tjanggulung menandatangani kesepakatan tapal batas Boltim-Mitra. Peristiwa ini, menurut Tribun Manado, dihadiri dan disaksikan Bupati dan Walikota se-Sulut.

Berita tersebut saya pastikan 100% benar. Saya bahkan memiliki copy dokumen yang dibuka dengan kalimat ‘’Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Tiga Belas….’’ dengan tanda-tangan Bupati Sehan Landjar di sisi kiri, Bupati Telly Tjanggulung di sisi kanan, dan di tengah bawah ‘’Mengetahui’’ Gubernur Sulut SH Sarundajang. Kesepakatan yang diabsahkan Bupati Boltim dan Mitra ini berisi empat poin, dengan poin 1 yang rinci menjabarkan batas-batas wilayah yang telah disepakati.

Saya kutipkan poin 1 sesuai isu dokumennya: ‘’Bahwa batas yang disepakati adalah persimpangan Batas antara Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta Kabupaten Minahasa Selatan yang berada di puncak Gunung Tukusan dengan ketinggian Gunung 1.230 m dari permukaan laut, arah ke Timur menyusuri punggung Gunung sampai ke Gunung Muntoi, kearah Timur menyusuri punggung Gunung menuju puncak Gunung Mangangaan, kearah Timur menyusuri punggung Gunung menuju puncak Gunung Mabiringan, kearah Timur menyusuri punggung Gunung menuju Gunung Buku + 300 m dari arah Jalan Tombatu menuju Desa Pisa Kecamatan Tauluaan, kearah Timur menyusuri punggung Gunung dari arah Timur kearah Selatan menyusuri punggung Gunung menuju puncak Gunung Kayu Manis kearah Barat Daya menyusuri punggung Gunung masuk Ulu Sungai  Buyayat, menyusuri Sungai menuju Sungai Lambat terus kearah Selatan menyusuri sampai dipersimpangan Sungai Buyat dan Sungai Lambat, dari persimpangan Sungai Lambat dan Sungai Buyat masuk ke Sungai Buyat menyisir/menyusuri Sungai Buyat sampai di Jembatan Buyat ke Selatan sampai di muara Sungai Buyat (Teluk Buyat).’’

Kutipan itu sebagaimana dokumen aslinya yang diimbuhi tanda-tangan Bupati Boltim, Bupati Mitra, dan Gubernur Sulut. Eyang dapat mengkonfirmasi benar-tidaknya kutipan yang saya cantumkan. Tentu dia juga dapat mengkonfirmasi apakah ada paraf yang dibubuhkan atau tidak. Yang jelas, copy dokumen yang saya miliki tak perlu diragukan otentitasnya. Termasuk otentitas poin 2 yang mengatakan Penentuan Titik Koordinat dan Pembuatan Peta Batas dilakukan bersama oleh Pemkab Boltim dan Mitra dengan difasilitasi Pemprov Sulut.

Pertanyaannya: Apakah penentuan titik koordinat dan pembuatan peta batas wilayah dilakukan bersama-sama oleh jajaran Pemkab Boltim-Mitra? Kalau jawabannya ya, tentu saja kedua pihak pasti memiliki copy dokumen yang diklaim diparaf oleh Eyang (sebagaimana kutipan berita situs Tribun Manado, Kamis, 14 Mei 2015). Kalau kemudian ada satu pihak yang bertindak curang, menyodorkan ‘’sesuatu’’ yang berbeda dengan yang dibuat bersama-sama, dengan cara kerja yang bertanggung jawab dan profesional, bukan perkara sulit membuktikan ada pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat.

Saya kuatir poin 2 dari kesepakatan yang ditandatangani pada Rabu, 3 April 2013, sesungguhnya tidak pernah diwujudkan dengan serius oleh Bupati dan jajaran Pemkab Boltim. Lebih gawat lagi, publik bisa (dan pantas) bersyak, dalam soal penentuan tapal batas dan proses selanjutnya, Eyang ‘’bermain sendiri’’, termasuk tidak melibatkan DPRD Boltim. Padahal, untuk urusan sepenting tapal batas wilayah, Bupati mutlak melibatkan DPRD.

Tak pelak, memang ada masalah yang sangat krusial berkenaan dengan isu termuktahir tapal batas Boltim-Mitra. Pendek kata: ada salah satu pihak yang patut diduga curang atau justru layak disebut pembohong besar.

Lepas dari siapa yang benar di antara para elit yang sedang tak sejalan itu, sebagai sahabat saya tak henti mendukung Eyang dengan nasihat—yang barangkali tidak ada gunanya juga: Mohon dipertimbangkan untuk ber-hobi yang lebih produktif dan positif, misalnya memelihara mujair di karamba atau bebek di Bunong, ketimbang kesukaan menciptakan aneka gonjang-ganjing. Hobi yang pertama minimal menghasilkan protein hewani, sedang yang kedua maksimal cuma membuat segala jenis dan nama hewan berseliweran di tengah-tengah kalimat orang banyak yang sudah pegel dan jengkel.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Boltim: Bolaang Mongondow Timur; Dapil: Daerah Pemilihan; DPR: Dewan Perwakilan Rakyat; DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat; Kemendagri: Kementerian Dalam Negeri; Minsel: Minahasa Selatan; Mitra: Minahasa Tenggara; PAN: Partai Amanat Nasional; Pemkab: Pemerintah Kabupaten; Pemprov: Pemerintah Provinsi; RI: Republik Indonesia; Sekprov: Sekretaris Provinsi; dan Sulut: Sulawesi Utara.

Kamis, 16 April 2015

Harga ‘’Murahan’’ Silang Selisih Eyang dan Duo Mat-Matt

TELEPON yang saya terima, satu hari pada 2010 lampau, tetap segar dalam ingatan. Yang mengontak adalah Ahmad Alheid, kini PNS di Pemkab Boltim, yang bertahun akrab dengan saya—dari masa menjadi pewarta hingga pindah ke dunia korporasi—yang rumah orangtuanya selalu menjadi tempat menginap tiap kali saya berkeliaran hingga Tombolikat.

Setelah bertukar sapa dan tawa, Mat—demikian saya menyapa dia—menanyakan kapan saya (yang saat itu masih bekerja di NPN) punya rencana perjalanan ke Boltim. Dia tahu saya rutin mengunjungi area PT NMR yang sudah memasuki fase akhir penutupan operasi tambang. Juga, beberapa hari sebelumnya, selintas saya menginformasikan dalam waktu dekat ingin ke Boltim bertemu dengan Sehan Mokoagow.

Niatan mengontak dan bertemu Sehan Mokoagow sederhana belaka. Pertama, tetap menjaga tali silahturrahim. Kedua, mengingatkan dia, yang diusung PG sebagai Cabup Boltim 2010-2015, agar mengubah model dan pendekatan kampanyenya yang terlampau percaya diri. Walau, hasil sigi berbagai lembaga memang menempatkan tingkat keterpilihannya di atas 80%.

Pembaca, tanpa menjelaskan konteks, tentu Anda akan menganggap saya gila urusan karena cawe-cawe di Pilkada Boltim. Telepon berulang kali ke Sehan Mokoagow, yang tentu karena kesibukannya tak pernah tersambung, serta upaya bertemu, saya lakukan karena beberapa waktu sebelumnya kami sempat mendiskusikan peluang emasnya menduduki kursi Bupati Boltim 2010-2015.

Realitas politik waktu itu sepenuhnya berpihak pada Sehan Mokoagow. Dia diusung partai besar, berstatus sebagai Wabup Bolmong (induk), berasal dari Boltim, dengan keluarga besar yang tersebar merata dari perbatasan dengan Kabupaten Mitra, Kota Kotamobagu, dan Kabupaten Bolsel. Kelemahannya cuma satu: Saking percaya dirinya, Sehan Mokoagow bahkan yakin andai dipasangkan dengan tiang listrik, dia tetap terpilih sebagai Bupati.

Barangkali dengan bercakap-cakap lewat telepon atau bertemu langsung, saya bisa mengingatkan Sehan Mokoagow bahwa dengan tetap bersahaja dan merendahkan hati, peluang emas kursi Bupati Boltim lebih mudah diraih. Sayangnya, saat itu—di tengah gempita menuju Pilkada—rupanya sungguh sulit bertemu dengan tokoh politik sepenting dia.

Mudah-mudahan ingatan saya tak silap, di tengah sulitnya komunikasi dengan Sehan Mokoagow, saya menerima telepon dari Mat Alheid itu, yang mempromosikan kandidat Bupati pesaing Sehan Mokoagow, yaitu Sehan Landjar yang berpasangan dengan Medi Lensun sebagai Cawabup. Namun Mat tidak meminta dukungan. Dia hanya memohon izin menghubungi kawan-kawan, kerabat, tokoh-tokoh berpengaruh, dan kontak-kontak yang saya jalin cukup lama, untuk memperkenalkan Sehan Landjar.

Mat tentu tidak lupa ‘’kecap politik’’ yang dia guyurkan di kuping saya. Bahwa Sehan Landjar adalah tokoh idealis, sederhana, mumpuni, dan kredibel, yang apabila terpilih sebagai Bupati, bakal membawa Boltim sukses hingga langit ketujuh. Mat bahkan dengan rinci menggambarkan kecerdasan politik, kemampunian kepemimpinan, kedasyatan orasi, dan kerendahan hati Sehan Landjar yang melampaui tunduknya pohon tomat sarat buah.

‘’Kecap Ahmad Alheid’’ yang sungguh memukau saya beli dengan meng-iya-kan permohonan izinnya.

Saya tidak tahu seberapa efektif Mat mengolah ‘’kecapnya’’. Yang jelas, beberapa kawan, kerabat, tokoh, dan kontak-kontak saya di Boltim menghubungi dan menceritakan banyak hal luar biasa tentang Eyang. Begitu luar biasanya hingga dua-tiga pekan sebelum Pilkada dilaksanakan, saya sudah berkeyakinan Boltim akan dipimpin duet Sehan Landjar-Medi Lensung. Dan nyatanya demikian yang terjadi.

Belakangan, saya sangat akrab dengan Eyang dan Medi. Bahkan dengan Eyang, hingga tulisan ini dibuat, saya tak segan menyatakan kedekatan kami bagai dua saudara—sekali pun dia barangkali tidak merasa demikian. Akan halnya Mat Alheid dan teman-teman yang lain (termasuk Ahmad Ishak—yang lebih dikenal dengan nama populernya, Matt Jabrik),  setahu saya tetap berhubungan dengan Eyang. Tentu relasi mereka kadang pasang-surut dan jauh-dekat, tetapi pasti baik-baik saja karena tidak pernah ada hal negatif tentang Eyang yang mereka sampaikan.

Kalau hubungan antara orang-orang seperti Ahmad Alheid atau Matt Jabrik yang relatif independen dan agak ‘’pemberontak’ dengan Eyang berlangsung tanpa dinamika, saya justru tak percaya mereka baik-baik saja. Itu sebabnya, saya hanya menanggapi sambil lalu ketika seorang kawan mengirimkan rekaman suara Bupati Boltim yang dengan meledak-ledak mencaci Mat Alhaeid dan Matt Jabrik sebagai: “Orang Boltim murahan itu. Saya tahu orangnya, orang kampung goblok, sok pintar.” Saya juga hanya tertawa karena pernyataan Eyang di depan sejumlah wartawan ini, diimbuhi ‘’ancaman’’ meninju duo Mat dan Matt.

Di benak saya, apa yang disampaikan Eyang itu sekadar akting. Dengan mengenal dekat Eyang, kerap sulit buat saya membedakan kapan dia tampil sebagai politikus atau aktor yang piawai memainkan benak publik dengan keterampilan aktingnya.

Ternyata saya salah, karena Ahmad Alheid kemudian menanggapi tudingan berapi-api Eyang dengan ‘’gugatan’’ yang dipublikasi Harian Radar Bolmong, Kamis, 16 April 2015, dengan tajuk Surat Terbuka untuk Sehan Landjar. Saya menangkap kemarahan yang mengelegak dalam tulisan ini. Mat Alheid bahkan lebih dari sekadar marah. Dia sedang murka. Barangkali hal yang sama juga melanda Matt Jabrik, yang saya yakin dengan cepat menjalar ke sejumlah orang di sekitar mereka, lalu berganda menjadi bola salju, mengingat keduanya bukanlah sekadar anggota masyarakat biasa.

Mat Alheid adalah mantan Ketua IMM Sulut, jurnalis, dan politikus PAN. Sedang Matt Jabrik adalah jurnalis yang secara informal ditokohkan oleh kalangan pewarta generasi kini di Bolmong. Politikus seperti Eyang, yang masih berkeinginan menduduki kursi Bupati untuk periode kedua, semestinya menghindar sejauh mungkin bersilang-selisih dengan orang-orang seperti duo Mat dan Matt. Kecuali dia sejenis politikus kapiran yang memang bersuka rela membakar investasi sosial-politiknya.

Apa dikata, sekali lagi Eyang terpeleset dan kali ini bukan sekadar kulit pisang. Dia terjerembab pada sejenis zat lengket yang beracun, menyebar bagai virus, dan mudah terbakar. Tuduhannya terhadap Mat Alheid dan Matt Jabrik yang tampaknya berasal dari sumber ‘’asbun’’ dan meletus karena provokasi para pewarta, kian memperbanyak ‘’tabungan kelemahan’’ yang tak henti dia produksi.

Sekalipun begitu, saya berharap dalam urusan Mat dan Matt ini, Eyang tidak sekadar ‘’sesumbar’’. Sebagai tokoh publik, seorang Bupati—saya selalu senang mendengar penegasannya, serius atau sekadar gurauan, ‘’Babagini, Bupati ini!’’—yang kata-katanya adalah harga diri, dia harus menjawab gugatan Mat Alheid.

Eyang harus mampu menunjukkan dan membeberkan bukti-bukti bahwa duo terduga itu memang menjadi sumber dan penyebar rumor Bupati sudah menukar tapal batas Boltim-Mitra dengan iming-iming jabatan Ketua DPC PDIP (yang ternyata juga sekadar ‘’pemberian harapan palsu’’). Setelah itu, Eyang harus meninju duo Mat dan Matt, sebagaimana pernyataan yang dia lontarkan dan direkam oleh para pewarta.

Jika Bupati Boltim tidak mampu menunjukkan dan membeberkan bukti-bukti yang sudah dituntut Ahmad Alheid lewat surat terbukanya; tentu alasan meninju Mat dan Matt dengan sendirinya gugur. Konsekwensinya, sebagai laki-laki (frasa ini juga sering dilontarkan Eyang), dia mesti meminta maaf secara terbuka. Bukankah sungguh memalukan bila urusan ini didiamkan begitu saja, sementara publik terbahak-bahak sembari menuding dia sekadar Bupati yang tukang fitnah. Sama dengan lelucon ‘’tambio politik’’ yang sejak awal pekan ini beredar bersama foto Eyang tengah bersalaman dengan Ketua Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Sikap saya sendiri? Dengan kerendahan hati sebagai orang yang tak sungkan mengumumkan kedekatan dengan Eyang pada orang banyak, saya menyarankan sesegera mungkin dia meminta maaf—jika perlu dengan rangkulan dan cipika-cipiki di depan para pewarta—pada Mat dan Matt. Rumor yang membuat Eyang ‘’terlepas mulut’’ itu tidaklah berasal dari dua terduga ini, sebab saya tahu persis dari mana dan siapa yang jadi muasalnya.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Asbun: Asal Bunyi; Bolmong: Bolaang Mongondow; Bolsel: Bolaang Mongondow Selatan; Boltim: Bolaang Mongondow Timur; Cabup: Calon Bupati; Cawabup: Calon Wakil Bupati; DPC: Dewan Pimpinan Cabang; IMM: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah; Mitra: Minahasa Tenggara; NMR: Newmont Minahasa Raya; NPN: Newmont Pasific Nusantara; PAN: Partai Amanat Nasional; PDIP: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Pemkab: Pemerintah Kabupaten; Perindo: Persatuan Indonesia; PG: Partai Golkar; PNS: Pegawai Negeri Sipil; PT: Perseroan Terbatas; dan Wabup: Wakil Bupati.

Rabu, 15 April 2015

Kapolres Bolmong dan Kajari Kotamobagu: Luar Biasa!

KEJARI Kotamobagu, tulis totabuan.co, Selasa, 14 April 2015 (http://totabuan.co/2015/04/kejaksaan-kotamobagu-kembalikan-spdp-milik-mms-ke-polres/), mengembalikan SPDP dugaan korupsi TPAPD dengan tersangka mantan Bupati, MMS, ke Polres Bolmong. Musababnya, sejak P21 pada 13 Desember 2013 dan P21A pada 13 Desember 2014, Polres Bolmong tak kunjung melimpahkan berkas dan tersangkanya ke Kejari Kotamobagu.

Tanpa sadar saya bertepuk tangan membaca berita tersebut. Harus diakui, saya terkagum-kagum dengan cara kerja jajaran kepolisian di Polres Bolmong di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Wiliam A Simanjuntak, SIK. Kapolres sukses mewarnai jabatan yang diembannya sejak menjelang akhir 2014 lalu dengan memperpanjang rekor proses penyidikan kasus TPAPD Bolmong mendekati catatan hilangnya Bang Toyip.

Insya Allah, dalam tempo yang tak lama lagi, kasus TPAPD yang terkait dengan tersangka MMS akan melewati tiga puasa dan tiga lebaran. Dan mudah-mudahan, bersama kepemimpinan Kapolres Simanjuntak, berkas dan tersangka ini sukses melampaui empat puasa dan empat lebaran. Dengan demikian, /tiga kali puasa/tiga kali lebaran/abang tak pulang pulang/sepucuk surat tak datang/, dipastikan kalah telak.

Pembaca, orang banyak harus yakin dan optimis, bahwa AKBP Simanjuntak akan menunjukkan prestasi luar biasa sebagai polisi yang berada di garda depan penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, di Bolmong. Sebagai mantan Kasubdit Tipikor Polda Sulut, kemampuniannya dalam menelisik tilep-menilep, hilang-menghilangkan, elak-mengelak, dan tutup-menutupi sudah sekelas pendekar. Tentu saja dengan operasi diam, termasuk ke kalangan media yang beberapa tahun terakhir ini juga tampaknya suka pilih-pilih kasus dan tersangka dalam pemberitaannya.

Melihat rekam jejak Kapolres, saya optimis banyak penyidikan kasus korupsi yang bakal memecahkan rekor di Bolmong. Lagipula, usia SPDP tersangka MMS didugaan penyalahgunaan dana TPAPD baru menginjak lebih—sedikit—dua tahun. Kalau ditambah dengan masa kepemimpinan seorang Kapolres yang berkisar 2-3 tahun, masyarakat Bolmong patut berharap, sepanjang tidak ada SP3, kasusnya bakal berumur panjang. Umur yang panjang, terlebih dengan kesehatan dan rezeki yang lancar, adalah berkah yang harus disyukuri.

Masyarakat Bolmong juga tidak perlu cerewet atau berspekulasi lewat bisik-bisik, apalagi mempertanyakan prestasi AKPBP Simanjuntak dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Seperti yang pernah saya tulis di blog ini, kita yakin saja, bahwa hanya polisi berprestasi yang mampu memanjat jenjang karir dan mendapat promosi. Kalau misalnya tidak ditemukan catatan signifikan kinerja Kapolres Bolmong mengungkap kasus korupsi semasa menjabat Kasubdit Tipikor, mari kita salahkah sistem adminsitrasi, komunikasi, dan pencatatan statistik di negeri ini, yang memang selalu terlambat dibanding fakta yang sesungguhnya.

Saya, sebagai bagian dari masyarakat negeri ini, percaya bahwa di Polri tidak ada jilat-menjilat, setor-menyetor, dan suap-menyuap agar seseorang dipromosi menjadi Kapolres, misalnya. Ada penilaian yang kompleks di internal kepolisian yang tidak perlu direcoki oleh orang luar. Bahwa kemudian ada polisi jujur, berprestasi, dan disukai banyak orang karena ketegasan dan kebijaksanaannya tetap saja di pangkat dan jabatan yang itu-itu juga, persoalannya barangkali pada nasib belaka. Terhadap polisi yang seperti ini, saran terbaik saya: banyak-banyaklah berdoa.

Kembali ke berkas dan pelimpahan tersangka MMS, bahwa sebagai bagian dari masyarakat Bolmong saya prihatin terhadap diambangkannya status tersangka seorang mantan Bupati, tentu tidak berpengaruh apa-apa. Pertama, memangnya siapa saya? Kedua, sebagai politikus tangguh yang kini duduk di DPRD Sulut, ditambah pula berputra anggota DPR RI yang terhormat, MMS lebih dari mampu melindungi diri sendiri. Dan ketiga, di banyak kasus, didudukkan sebagai tersangka justru menguntungkan seorang politikus, karena dengan demikian dia dapat menaikkan nilai tawar: di posisi yang dizalimi atau justru sebagai penanda pencapaian prestasi politik.

Sebagaimana Kapolres Bolmong, Kajari Kotamobagu juga patut diacungi jempol karena kinerja dan prestasinya yang tak kurang luar biasa dalam menjerat para terduga tindak pidana korupsi. Pengembalian SPDP tersangka MMS bukan sikap ‘’maraju’’ Kajari, tetapi ketegasan bahwa Kejari Kotamobagu serius menjerat para pengemplang dan maling duit negara.Pembaca, Anda jangan ragu dengan Kejari Kotamobagu. Keyakinan kita terhadap insititusi ini harus sekokoh tersangka percobaan penculikan dan pemerkosaan, MM alias Bute, yang melenggang lolos dari tangan Kejari Kotamobagu karena disiplin tinggi dari Kajari dan jajarannya dalam mengawasi tahanan.

Kaburnya Bute dari penjagaan jaksa di depan hidung umum, beberapa saat sebelum dia semestinya di dudukkan di depan hakim, adalah prestasi yang pantas diacungi jempol. Kalau perkara dan tersangka ‘’kacang-kacang’’ saja bisa mudah melenggang dari tangan Kejari Kotamobagu, apalagi kasus kakap dengan tersangka ‘’kelas berat’’. Contohnya adalah kasus dugaan korupsi MRBM yang mulanya nyaring disuarakan jajaran Kejari Kotamobagu, lalu mulai sayup-sayup, dan kini kelanjutannya entah sudah disimpan di lemari mana di kantor kejaksaan.

Dengan fakta-fakta seperti itu, kita pantas bangga, yakin, dan optimis sinergi Kapolres Bolmong dan Kajari Kotamobagu bakal melahirkan rekor-rekor pengungkapan kasus—khususnya tindak pidana korupsi—yang layak dicatat MURI. Mari kita dukungan dengan khimat dan saksama pencapaian kinerja dua tokoh ini dan institusi penegakan hukum yang mereka pimpin, supaya Bolmong tidak hanya tercatat di MURI karena bakar binarundak  terbanyak, tetapi juga di soal hilang atau terlamanya pengungkapan kasus korupsi.

Bukankah prestasi jenis tak biasa itu akan dipercakapkan dan dikenang untuk jangka waktu yang lama?

Agar lebih afdol, ketika Kapolres Bolmong dan Kajari Kotamobagu mengakhiri masa jabatannya, Amabom mesti menyelenggarakan penganugerahan gelar (klaim dan katanya) adat, sebagai apresiasi atas prestasi mereka. Dengan begitu, orang-orang yang nyinyir dan merasa diri waras dalam perkara kepentingan publik dan penegakan hukum di Bolmong, boleh gigit jari dan merana. Alangkah sedapnya bukan?***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Amabom: Aliansi Masyarakat Adat Bolmong; Bolmong: Bolaang Mongondow; Kajari: Kepala Kejaksaan Negeri; Kasubdit: DPR: Dewan Perwakilan Rakyat; DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kepala Sub-Direktorat; Kejari: Kejaksaan Negeri; MMS: Marlina Moha-Siahaan; MRBM: Mesjid Raya Baitul Makmur; MURI: Museum Rekor Indonesia; Polda: Kepolisian Daerah; Polres: Kepolisian Sektor; Polri: Kepolisian Republik Indonesia; RI: Republik Indonesia; SP3: Surat Perintah Penghentian Penyidikan; SPDP: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; Sulut: Sulawesi Utara; Tipkor: Tindak Pidana Korupsi; dan TPAPD: Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.