Palas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, 2005, mencantumkan: kro.nik n catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya; susunan waktu; yang berhubungan dengan waktu. Sedang Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Balai Pustaka, 2006, menjelaskan: kronik E cerita yang meriwayatkan suatu peristiwa tersusun menurut waktu terjadinya.

Foto-Foto: Internet

Wednesday, June 7, 2017

Senggol-menyenggol di Pasar Senggol

KENDATI akrab dengan tradisi Pasar Senggol yang digelar setiap pertengahan hingga penghujung Ramadhan di pusat kota Kotamobagu, saya harus mengakui: saya tak pernah merekam dengan cermat riwayat pesta ekonomi kaki lima ini. Lahir dan tumbuh di Kotamobagu—hingga hijrah saat remaja—, pasar jalanan ini saya akrabi sebagai sesuatu yang mesra dan diterima tanpa banyak pikir, sebagaimana seluk-beluk, lika-liku, dan pernak-pernik khas kehidupan kota ini  lainnya.

Sepengetahuan saya (semoga ingatan ini tidak melenceng), Pasar Senggol yang sebutannya kemudian diringkas menjadi ‘’Senggol’’ saja, bermula sekitar 23 tahun lampau dan diinisiasi oleh sekelompok orang (tepatnya kaum muda) di Kelurahan Gogagoman. Tokoh paling menonjol di antara para pionir arena transaksi ekonomi dadakan ini adalah Lendy Mokodompit atawa yang lebih populer sebagai Papa Eka.

Selama 22 tahun orang-orang dari Kelurahan Gogagoman (yang menjadi wilayah administratif hampir sebagian besar kompleks pertokoan dan pasar utama KK, 23 Maret) membesarkan dan merawat tradisi Senggol. Tak ada gesekan, apalagi tarik urat leher dan otot, yang mengguncang stabilitas ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan di KK karena Senggol.

Semua orang, pengelola, pedagang, dan konsumen, meraup untung, kegembiraan, dan kebahagian puasa dan Idul Fitri dari even ini. Segalanya baik-baik saja hingga dijelanglah Ramadhan 2016 lampau tatkala Pemkot KK mengambil alih, menyerahkan pelaksanaan dan pengelolaannya ke bawah naungan birokrasi lewat (kini) Disperindagkop-PM.

Senggol yang sediahnya meriah dan guyub—sekalipun dengan macet, bersesakan bagai sarden, dan mandi keringat—berubah menjadi rusuh tarik-menarik antara mereka yang bertahun-tahun merawat tradisi ini (juga mendapatkan macam-macam berkah, terutama distribusi keuntungan ekonomi) dengan aparat Pemkot KK dan pihak berwenang lain. Alih-alih menjadikan Senggol sebuah peristiwa ekonomi-sosial-budaya yang lebih tertata laksana, pengambil alihan oleh Pemkot KK sekadar parade kekuasaan. Pertontonan taji politik, sosial, dan keamanan; sekaligus sentralisasi distribusi ekonomi ke kas Pemkot.

Yang saya amati dari gelaran Senggol di Ramadhan 2016, dalam hampir segala hal, pengelolaan dan pelaksanaannya tak beda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Gogagoman. Kalaupun ada upaya yang diklaim sebagai penataan, tampaknya dilaksanakan setengah hati belaka. Lagipula, sejak kapan aparat birokrasi pintar mengurus perdagangan, terlebih di tingkat kaki lima? Satu-satunya keahlian aparat Pemkot/Pemkab yang khatam saya mahfumi sejak zaman kuliah, berkaitan dengan para pelaku ekonomi jalanan, adalah kefasihan mereka dalam memburu, membubarkan, dan memporak-porandakan kaki lima.

Sepemahaman saya (atau demikianlah yang diceritakan beberapa pelakunya), setelah tarik-ulur habis-habisan, Senggol Ramdhan 2016 terselenggara dengan berbagai kompromi. Tak bisa dipungkiri, di bawah permukaan tentu bandul Senggol yang dirawat bertahun-tahun telah kehilangan keseimbangan. Pembagian fungsi dan tanggung jawab yang sebelumnya terstruktur alamiah di kalangan orang-orang Gogagoman, bubar tercerai-berai. Dan yang lebih penting lagi, distribusi keuntungan ekonomi di kalangan kebanyakan, yang kesehariannya (di luar Ramadhan) memang bergelut di lingkungan pasar, porak-poranda tak karuan.

Alhasil, Senggol di Ramadhan 2016 tetap padat dengan senggol-senggolan antara pedagang-konsumen, sesama konsumen, juga orang-orang Gogagoman dan aparat (lebih dari perangkat birokrasi Pemkot). Selebihnya, pusat kota KK tak lekan dari macet, panas, dan Senggol diakhiri dengan gunungan sampah yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Dinas Kebersihan (jika tak keliru sekarang kebersihan kota menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup).

Lalu tibalah Ramdhan 2017. Senggol pun segera jadi mainstream isu di KK. Bahkan jauh hari sebelum wangi bulan puasa tercium, Pemkot lewat Disperindagkop-PM sudah pasang kuda-kuda dan persiapan menggelar peristiwa ‘’puncak’’ ekonomi-sosial-budaya lolak tahunan ini. Setidaknya demikianlah yang diwartakan totabuan.co, Senin, 17 April 2017 (http://totabuan.co/2017/04/pemkot-tetapkan-pasar-senggol-di-poyowa-kecil/). Menurut situs berita ini, mengutip Kadisperindagkop-PM, karena sudah disepakati (entah siapa yang duduk berembuk dan bersepakat), Walikota mengeluarkan SK yang memutuskan Senggol Ramadhan 2017 dilaksanakan di Lapangan Poyowa Kecil.

Alasan pemidahan Senggol dari wilayah Kelurahan Gogagoman ke Poyowa Kecil, menurut Bapak Kadis yang terhormat, demi mengurangi kemacetan saat Idul Fitri. Juga, tegasnya, ‘’Membuat keramaian jelang Idul Fitri tersebar di daerah lain, selain pusat kota.’’

Akan halnya pengelola, Pemkot tak akan ikut campur dan menyerahkan pada masyarakat dengan mengajukan permohonan. Siapa kelompok yang sudah menyampaikan minatnya? Per April 2017, saat totabuan.co mengunggah beritanya, yang memasukkan proposal baru dari kalangan pemuda Gogagoman. Tetapi, menurut Kadis, (karena dilaksanakan di wilayahnya) masyarakat Poyowa Kecil jelas akan dilibatkan pula.

Retorika Bapak Kadis sungguh meyakinkan. Pendek kata, pemindahan Senggol dipikirkan matang dari berbagai sudut dan aspek, yang muaranya adalah kemaslahatan seluruh masyarakat KK. Empat jempol—dua jempol tangan dan dua jempol kaki—untuk Pemkot, Walikota KK dan jajarannya, dan terkhusus Kadisperindagkop-PM.

Begitukah idealnya? Menurut saya kok tidak ya. Kebijakan pemindahan Senggol dengan alasan-alasan yang seolah cerdas dan komprehensif itu, justru menunjukkan rendah dan miskinnya mutu pikir, perencanaan, dan imajinasi aparat birokrasi Pemkot. Setidaknya ada tiga alasan sepele, tetapi fundamental.

Pertama, sebuah kota yang tertata, terencana, dan sehat, semestinya tidak mencampur-adukkan peruntukan wilayahnya. Karena itu ada yang namanya RTRW. Lapangan (sepakbola) Poyowa Kecil bukan—dan tidak pernah—diperuntukan sebagai pasar. Mengubah tempat bermain bola menjadi pasar, sekalipun bersifat temporer, jelas jalan pintas kejumudan dan impotensi pikir birokrasi Pemkot.

Kedua, sudah menjadi pengetahuan dan pemahaman umum bahwa pasar dan kompleks pertokoan—juga Senggol di setiap Ramadhan—di pusat kota KK adalah wilayah riuh dan macet. Tidak hanya di bulan puasa. Artinya, dengan memindahkan Senggol ke Poyowa Kecil, Pemkot KK tidaklah berikhtiar menyelesaikan keruwetan lalu lintas. Pemerintah kota ini hanya menambah satu lagi titik kemacetan yang bikin jengkel. Tak beda dengan menularkan kudis yang mulanya hanya ada di dahi ke bagian lain tubuh.

Dan ketiga, dimensi Senggol lebih dari sekadar urusan keramaian, ihwal kusut lalu lintas, atau ketertiban ekonomi. 23 tahun pelaksanaan hajat ekonomi ini telah membentuk ikatan sosial, budaya, dan sistem pengelolaan keamanan dan ketertibannya sendiri. Ketika dia dicerabut dari akarnya di wilayah Gogagoman, dipindahkan ke Poyowa Kecil, Pemkot sesungguhnya secara sadar sedang mendorong potensi perbenturan dua kompleksitas komunitas yang berbeda. Singkatnya: siapa yang bisa menjamin tak akan terjadi pergesekan di antara pemuda Gogagoman (yang secara historis memiliki ikatan kuat dengan Senggol) dengan pemuda dan masyarakat Poyowa Kecil.

Dari itu, saya pikir olok-olok yang diam-diam pertukarkan sebagai gosip di arena-arena pergunjingan, bahwa belakangan program Pemkot KK tak lebih dari ‘’kartas kado’’, barangkali benar adanya. Program seperti pemindahan Senggol, karena dibungkus dengan retorika berbunga dan canggih, tampak seolah-olah indah dan menggiurkan. Soal isinya ternyata sekadar kepayahan birokrasi yang bingung dan terkaing-kaing memuaskan ego Walikota dan jajaran elit Pemkot, kita semua harap maklum saja.

Bila yang berkuasa sudah punya mau, jangankan ditentang, sekadar disenggol sekalipun, urusannya bisa merepotkan hingga ubun-ubun. Terlebih jika para penguasa yang semau-maunya itu mudah ‘’baper’’ serta merasa paling mantap jiwa dan pikir sendiri.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Baper: Bawa Perasaan; Disperindagkop-PM: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal; KK: Kota Kotamobagu; Pemkab: Pemerintah Kabupaten; Pemkot: Pemerintah Kota; RTRW: Tata Ruang dan Tata Wilayah; dan SK: Surat Keputusan.

Tuesday, June 6, 2017

Senewen Semen di Lolak

HANYA 15 hari sejak dilantik sebagai Bupati Bolmong 2017-2022 (bersama Wabup Yanny Ronny Tuuk), Yasti Soepredjo Mokoagow bikin gebrakan heboh. Senin, 5 Juni 2017, dia ‘’menggeruduk’’ kompleks (yang direncanakan menjadi) pabrik semen di Desa Solok, Lolak, menghentikan pekerjaan  kontruksi yang sedang dilakukan dan menyegel seluruh aktivitas yang berlangsung.

Selain membaca keriuhan penghentian pekerjaan konstruksi dan penyegelan aktivitas di kawasan yang digadang-gadang bakal menjadi pusat produksi semen di Sulut itu dari media online, telepon saya juga tak henti berdering. Kabar yang datang umumnya mewartakan—dengan detail yang menggetarkan—apa saja yang dilakukan Yasti dan perangkat Pemkab Bolmong yang menyertai dia. Tentu ada pula yang mempertanyakan keabasahan langkahnya, yang memang—harus diakui—cukup kontroversial.

Di tengah ghirah seluruh negeri mengatraksi investasi, kok ada Bupati, baru dilantik pula, dengan berani dan nekad menghentikan investasi yang—konon—dalam fase konstruksi saat ini (saja) sudah mengucurkan sekitar USD 250 juta dolar. Sebagai Bupati, Yasti bukan hanya melawan arus besar yang sedang mengalir di seantero Indonesia. Dia, boleh dikata, bagai membenturkan kepala ke ‘’sesuatu’’ yang kekerasan dan keliatannya tak diketahui benar.

Pabrik semen yang didirikan di Lolak itu selama ini memang serba samar dan remang-remang. Bahkan buat saya yang terus-menerus berada di lingkungan industri tambang selama lebih 25 tahun terakhir, dia masih ‘’sesuatu’’ yang penuh tanda tanya.

Di media saya membaca, yang membangun fasilitas produksi di Desa Solok adalah PT Conch North Sulawesi Cement. Menyebut Conch, mau tak mau kita harus menengok induknya, Anhui Conch Cement Company Ltd, perusahaan produsen dan penjual semen yang dimiliki pemerintah Provinsi Anhui, Cina, dan terdaftar di Bursa Saham Hongkong dan Shanghai. Lebih jauh lagi, kita bisa menelusuri dan mengetahui, Conch yang didirikan pada 1997 kini adalah salah satu raksasa semen dunia. Dari sebuah perusahaan skala provinsi, dengan cepat Conch menggurita hingga mendarat di Kabupaten Bolmong dan bersiap segera memproduksi dan menjual semen dari fasilitas produksi yang didirikan di Desa Solok.

Namun, jika telisikan itu kita lanjutkan, kehadiran Conch di Bolmong malah bikin bingung. Perusahaan ini menggenjot pembangunan fasilitas produksi, memaparkan namanya ke publik, tetapi dengan status yang abu-abu. Apakah dia pemilik WIUP mineral non logam di kawasan yang akan dikelola; sekaligus pemegang IUP Produksinya? Atau sekadar mitra dari perusahaan pemegang WIUP dan IUP Produksi? Dengan kata lain, Conch hanyalah operator produksi dari perusahaan lain yang memiliki hak legal terhadap WIUP dan IUP Produksi mineral non logam di Desa Solok.

Tampaknya demikianlah yang terjadi. Sebab di tengah keriuhan yang mendahului penghentian dan penyegelan aktivitas Conch oleh Bupati Bolmong, mencuat PT Sulenco Bohusami Cement. Semoga tak silap, bila semua informasi yang lalu-lalang diringkas, konklusinya adalah: Sulenco-lah pemilik WIUP, IUP Eksplorasi, dan IUP Produksi—inipun jika seluruh dokumen prinsip dan mustahak ini memang dikantongi. Sulenco inilah yang lalu mengandeng Conch menanamkan investasinya membangun fasilitas produksi dan mengeksploitasi mineral non logam di Desa Solok, yang hasil akhirnya adalah semen.

Teranglah, hak legal ada di tangan Sulenco dan Conch cuma operator penambangan, produksi, dan distribusinya.

Ihwal Sulenco dan mimpi pabrik semen di Lolak sejatinya sudah saya dengar sejak sekitar 20 tahun silam. Perusahaan ini dikononkan bakal membangun pabrik semen yang dengan takjub dan penuh harap ditunggu-tunggu, tetapi kemudian tak terdengar kabar beritanya, hingga tiba-tiba Conch—lengkap dengan para pekerja dari Cina yang membanjir masuk—hadir dan bersigegas membangun konstruksi masif untuk memproduksi semen.

Sungguh mengagetkan. Tak ada ‘’halo-halo’’ sosialisasi, kabar Amdal, dan tetek-bengek yang galibnya mengiringi kehadiran sebuah industri pertambangan. Masuknya Conch ke Lolak seperti sosok yang diam-diam menyelinap di malam hari. Serba senyap dan tiba-tiba mengagetkan ketika kita terjaga di pagi hari.

Sejatinya, di penghujung 2016, saya sesungguhnya pernah mendapat gambaran yang sedikit jelas dari seorang kawan yang ternyata berada di lingkaran manajemen Sulenco. Saya tidak pernah bertanya apa posisi dan tanggung jawabnya. Yang pasti kami beberapa kali bertemu (di Jakarta), bertukar cerita dan pengalaman, dan membahas proses perizinan eksplorasi dan eksploitasi mineral non logam untuk bahan baku semen. Pendeknya: yang dipercakapkan adalah perizinan pendirian pabrik dan produksi semen di Desa Solok, Lolak, Kabupaten Bolmong, yang ‘’katanya’’ masih terkatung-katung.

Sebab  yang dibicarakan adalah industri tambang (semen), di daerah kelahiran saya pula, saya sungguh antusias; bahkan menawarkan bantuan untuk melihat-lihat (jika dibolehkan) di mana letak masalahnya hingga perizinan yang sesungguhnya mudah menjadi serumit benang kusut. Tawaran ini ternyata ditindaklanjuti dengan mempertemukan saya dengan pemilik Sulenco. Sayangnya pertemuan ini hanya diisi percakapan setengah serius, diimbuhi janji menyediakan dokumen yang saya maksud, namun bersama waktu berakhir sebagai sekadar ‘’social courtesy’’ belaka. Tidak ada kabar berita, bahkan sekadar ‘’hai’’ atau ‘’halo’’. Amin dan wassalam.

Lalu di Juni 2017 ini Bupati Yasti unjuk gigi. Begitu mulai menjabat, dia langsung menelisik urusan Sulenco, Conch, dan gadang-gadang pabrik semen yang pengerjaan konstruksinya digenjot habis-habisan di Desa Solok. Dari pemberitaan dan percakapan yang mengiringi sepak-terjang Bupati, saya terlongo-longo mengetahui: Sulenco sebagai pemilik konsesi, nyatanya memang tidak memiliki kelengkapan dokumen yang semestinya dikantongi setiap perusahaan yang mengeksplorasi kemudian akan mengeksploitasi bahan tambang.  Dalam pertemuan dengan manajemen Sulenco pada Rabu, 31 Mei 2017, sebagaimana yang dinukil totabuan.co (http://totabuan.co/2017/05/bupati-bolmong-aktivitas-pt-conch-ditutup/), perusahaan tak mampu menunjukkan dokumen valid yang mendukung operasi bisnis pertambangan mereka. Jangankan IUP Eksploitasi, WIUP dan IUP Eksplorasinya pun tak jelas juntrungannya. Artinya, Sulenco (dan Conch) di Lolak sedang membangun fasilitas pertambangan ilegal. Liar. 100% melanggar hukum.

Status ilegal dan liar itu sesungguhnya memberikan hak hukum pada Bupati Bolmong untuk mengambil tindakan apapun yang menjadi kewenangannya. Menghentikan dan menyegel proses konstruksi yang dilakukan Conch, termasuk merubuhkan semua bangunan yang mereka bangun (sekalipun memiliki IMB), semestinya sangat masuk akal sesiapapun yang waras dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Mempersoalkan hal sepele seperti pembongkaran bangunan yang didirikan Conch, yang ternyata memiliki IBM, jelas menghina pikiran sehat. Bagaimana bila Bupati Bolmong menyerang balik, misalnya, dengan menjerat Sulenco dan Conch melakukan pengerusakan lingkungan karena aktivitas pembangunan masif ilegal di wilayahnya? Perkara melanggar UU Lingkungan ini, tentu semua pihak yang melek hukum tahu persis berapa besar ancaman hukumannya.

Suka atau tidak, jika semua pihak yang terseret urusan senewen pabrik semen di Lolak ini ingin menyelesaikan silang-selisih dan sengkarut yang sudah berbelit ini, langkah paling rasional yang harus diambil adalah: Conch mesti menghentikan seluruh aktivitasnya. Agar investasi yang sudah ditanamkan tak hanyut atau busuk dimakan panas dan hujan, Sulenco sebagai pihak yang mengklaim memiliki hak eksploitasi mineral non logam di Desa Solok, bersegeralah memproses perizinan yang wajib mereka kantongi.

Di zaman kini, dimana investasi adalah salah satu program utama pemerintah, mengurus perizinan (WIUP, IUP Eksplorasi, dan IUP Eksploitasi) bukan perkara sulit. Syaratnya: Sulenco harus berbisnis dengan penuh etika, tertata laksana, serta mematuhi norma dan hukum yang berlaku. Termasuk menyatakan dengan jelas dan terbuka siapa pihak yang memiliki hak hukum terhadap wilayah tambang mineral non logam dan eksploitasinya di Desa Solok; dan siapa yang hanya operator. Bila tidak, memaksa dilanjutkanya konstruksi kemudian operasi pabrik semen yang kini jadi akar masalah itu, tak beda dengan provokasi terbuka terhadap Bupati, Pemkab, dan seluruh rakyat Bolmong.

Pemaksaan, di era saat ini, apalagi karena investasi terlanjur yang sejak mula terang-benderang melanggar hukum, adalah tindakan bodoh dan sia-sia. Cuma menimbulkan konflik tajam yang korbannya tak ingin saya pikirkan, bahkan sekadar lewat bayangan yang dilintaskan di benak.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Amdal: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Bolmong: Bolaang Mongondow; IMB: Izin Mendirikan Bangunan; IUP: Izin Usaha Pertambangan; Ltd: Limited; Pemkab: Pemerintah Kabupaten; Sulut: Sulawesi Utara; USD: Dolar Amerika Serikat; UU: Undang-undang; Wabup: Wakil Bupati; dan WIUP: Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Sunday, May 14, 2017

Politik BMR 2018-2019 dan Para Fakir Etika

KEMENANGAN pasangan Yasti Soepredjo Mokoagow-Yanny Ronny Tuuk di Pilkada Bolmong 2017 menentukan hasil Pilwako KK 2018. Nujum ini kerap saya dengar beberapa saat setelah Yasti-Yanny ditetapkan sebagai Cabup-Cawabup menantang pasangan (petahana) Salihi Bue Mokodongan-Jefri Tumelap.

Ramalan itu bagai déjà vu. Tatkala (petahana) Sehan Landjar-Rusli Gumalangit mengungguli Sam Sachrul Mamonto-Medy Lensun di Pilkada Boltim 2016, umum di BMR hampir serentak menyepakati: Eyang akan memainkan peran penting di Pilkada Bolmong. Apalagi dia kemudian terpilih sebagai Ketua DPW PAN Sulut (dan Bupati-Wabup Bolmong 2011-2016 tak lain pasangan yang diusung PAN, PDIP, PKS, dan PDS).

Kelompok yang terang-terangan mendukung dan mengagumi Eyang bahkan sangat optimis pengaruh politiknya juga bakal sangat menentukan di Pilwako KK 2018. Pokoknya, pemenang Pilkada Boltim 2016—yang dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada Bolsel—seolah menjadi kartu ace peta politik BMR di tahun-tahun setelahnya. Terlebih, walau menang dengan selisih suara cukup besar dari penantangnya, petahana di Bolsel, Herson Mayulu, seperti berada di lingkar kedua isu utama politik BMR.

Fakta Pilkada Bolmong 2017 mengubah peta itu, sekaligus memperjelas polarisasi politik Parpol dan para politikus di BMR. Sehan Landjar terpilih dari PAN lalu memimpin partai ini di Sulut. Herson Mayulu adalah Ketua DPC PDIP Bolsel. Yasti adalah pengurus DPP PAN dan anggota DPR RI dari partai ini; Yanny tak lain Ketua DPC PDIP Bolmong; dan keduanya diusung PDIP, PAN, dan PKS.

Ringkasnya, Pilkada Bolmong mengkongklusi, saat ini pertarungan politik BMR dapat dibagi menjadi setidaknya empat kelompok: (1) Yasti dan para politikus yang sejalan dengan visi dan ide-idenya seperti Walikota KK, Tatong Bara, dan Wabup Bolmong Yanny Tuuk. (2) Sehan Landjar dan politikus seperti Rusdi Gumalangit (Ketua DPD PAN Boltim) dan Djainuddin Damopolii (Ketua DPD PAN KK). (3) Herson Mayulu yang relatif berdiri sendiri tetapi cenderung lebih sejalan dengan kelompok Yasti Mokoagow. Dan (4) Bupati Bolmut, Depri Pontoh, yang tampaknya tidak punya masalah dan konflik politik dengan tiga kelompok lainnya. Depri juga menunjukkan dia tidak memiliki ambisi dan minat memainkan peran berlebih di jagad politik BMR. Dia sungguh berkonsentrasi di Bolmut.

PG dan tokoh-tokohnya seperti Marlina Moha-Siahaan (Ketua PG Bolmong), Aditya Moha Siahaan (anggota DPR RI dari PG Sulut), dan Djelantik Mokodompit (Ketua PG KK) yang sebelumnya berada di garda depan, untuk sementara harus puas di lingkar luar mainstream. Guncangan internal PG yang secara nasional belum jua menemukan keseimbangan serta problem individu yang menjerat politikusnya, membuat nilai tawar mereka memudar di tengah masyarakat Mongondow.

Di tengah gambaran besar itu, dinamika lain yang mempermarak pengelompokan politik dan para politikus di BMR adalah adanya perubahan afiliasi, misalnya bergabungnya anggota DPD RI yang menjadikan Mongondow sebagai basis konstituen, Benny Rhamdani, ke Hanura. Sejumlah orang, terutama para pembual di warung-warung kopi sudah menyiarkan spekulasi, posisi baru Benny ini bakal membawa dampak penting terhadap politik BMR.

Saya mengenal dekat Benny Rhamdani dan selalu mudah takjub dengan manuver politiknya. Dengan sungguh menghormati prestasi politiknya yang unik sejak pertama kali dia terpilih sebagai anggota DPRD Sulut dari PDIP, menurut hemat saya, di Hanura—yang sama sekali berbeda gaya dan praktek politik dibanding PDIP yang membesarnya dia—Benny akan menemukan kesulitan luar biasa. Tradisi politiknya yang cenderung keras (bahkan seringkali ‘’brutal’’) memerlukan penyesuaian lama sebelum pas dengan nafas Hanura.

Jadi, bagaimana peta politik dan politikus BMR di 2018? Mengutip Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, zonabmr.com, Selasa, 17 Januari 2017 (https://www.zonabmr.com/pilwako-2018-ketum-pan-tegaskan-kembali-usung-tatong-bara/) memastikan, partai ini tetap mengusung Tatong Bara di Pilwako KK 2018. Kemenangan Yasti-Yanny di Pilkada Bolmong mempertegas tiket yang ada di genggaman Tatong tak bakal terusik, kecuali ada hal sangat luar biasa yang terjadi. Yasti dan gerbongnya membuktikan, perencanaan dan eksekusi politik yang rapi mampu meredam pengaruh Sehan Landjar dan kelompoknya serta nostalgia dominasi PG (Marlina-Aditya Moha-Djelantik).

Tersebab titik pandang utama politik BMR terpaku pada rivalitas tiga kelompok politik (Yasti-Sehan Landjar-Herson Mayulu), yang paling diuntungkan adalah Depri Pontoh. Sebagai petahana di Pilkada Bolmut 2018 (yang dilaksanakan serentak dengan Pilwako KK) dia bakal mudah mendapatkan dukungan. Posisi aman Tatong dan Depri itu disertai keawasan siapa tokoh yang dipilih sebagai pendamping. Salah memilih Cawawali/Cawabup, Tatong dan Depri bakal berhadapan dengan gangguan yang potensial mengubah lanskap politik BMR saat ini.

Siapa calon wakil Tatong Bara di Pilwako 2018? Demi keutuhan PAN, pilihan rasionalnya tetap Djainuddin Damopolii. Tapi publik sudah mafhum, TB-Djadi telah tamat sejak usai tahun pertama kepemimpinan mereka. Djainuddin bahkan belakangan terang-terangan mengisyaratkan dia akan maju sebagai kandidat Cawali. Maka, di antara sejumlah banyak nama yang beredar, menurut hemat saya, yang paling mendekati ideal dan masuk akal (mengingat kedekatan, prestasi, serta persepsi publik KK) adalah mengandeng Ketua KPU KK (yang dinobatkan sebagai salah satu KPU terbaik di Indonesia) saat ini, Nayodo Kurniawan.

Dari sisi netralitas politik, Nayodo mudah diterima oleh parpol mana pun yang bakal berkoalisi dengan Tatong (PAN). Hubungannya dengan para ‘’tokoh pemain utama’’ seperti Yasti-Sehan-Harson pun relatif baik.  Satu-satunya halangan untuk pasangan ini jika Djainuddin Damopolii, entah bagaimana, berhasil mendapatkan tiket sebagai Cawali dan mampu menggandeng pasangan yang lebih kuat dari Nayodo Kurniawan—yang jelas sulit ditemukan di BMR. Bahwa ada spekulasi pasangan Djelantik Mokodompit-Djainuddin Damopolii cukup ampuh menghadang Tatong Bara dan siapapun Cawawali-nya, menurut pendapat saya, walau tak mustahil (mengingat politik adalah kompromi) tak mudah diwujudkan; sebagaimana gosip Djainuddin Damopilii-Aditya Moha (di atas kertas lebih lemah) yang lebih masuk akal tetapi berarti mengesampingan Djelantik sebagai Ketua PG KK.

Akan halnya Depri Pontoh, sekali lagi dia diuntungkan. Tidak ada ruginya dia tetap bersama Suriansyah Korompot atau mengganti pasangan. Dinamika politik Bolmut yang teduh dan tenteram, cukup menjadi jaminan penerimaan masyarakat terhadap gaya dan pendekatan kepemimpinannya.

Namun, sesungguhnya di mana titik keseimbangan politik di BMR di (minimal) tujuh tahun mendatang? Dari amatan saya, komposisi paling ideal dimulai dari kompromi-kompromi di Pilwako KK dan Pilkada Bolmut.

Pertama, koalisi PAN-PDIP dan beberapa partai sejalan mengusung Tatong Bara-Nayodo Kurniawan di Pilwako. Hal yang sama dilakukan di Pilkada Bolmut dengan kesepakatan yang fair siapa yang diusung sebagai Cawabup—yang sejauh ini masih menunjukkan peluang terbesar tetap Suriansyah.

Dan kedua, sebagai kompromi, Djainuddin Damopolii disepakati diusung ke DPRD Sulut pada 2019; Sehan Landjar dan Herson Mayulu ke DPR RI; dan Muslimah Mongilong (anggota DPRD Sulut mewakili Bolmong dari PDIP) disiapkan menjadi Wabup Bolsel mendampingi Iskandar Kamaru ketika Herson Mayulu menanggalkan jabatannya.

Di manakah posisi tokoh-tokoh lain seperti Aditya Moha dan Benny Rhamdani (yang pasti juga berkeinginan ke DPR RI setelah bergabung dengan Hanura)? Mohon maaf, saya tidak bermaksud mengecilkan keduanya, tetapi pasar politik saat ini jelas lebih berpihak pada Sehan Landjar dan Herson Mayulu jika keduanya serius berniat ke DPR RI pada 2019. Konstituan Aditya Moha adalah irisan identik dengan ‘’penggemar’’ Sehan Landjar; sedang lapangan politik Benny Rhamdani yang selama ini bertumpuh pada pemilih PDIP, pasti cenderung loyal pada Herson Mayulu yang 100% merepresentasikan partai ini.

Sebagai duga-duga belaka, idealisasi itu belum tentu masuk akal dan ‘’dibeli’’ oleh parpol dan para politikus utamanya di BMR. Apalagi jika para tokoh—setidaknya yang saya sebutkan di tulisan ini—kemudian asyik merasa ‘’besar’’, lebih pantas dari yang lain, dan enggan berkompromi; lalu mulai mengatraksi umum dengan pendekatan klasik dan kuno politik di BMR: menggunakan aktivis, LSM, wartawan dan media, dan bahkan ASN mengkampanyekan diri mereka dengan segala cara.

Delusi ‘’tokoh’’ ala aktivis, LSM, wartawan dan media, dan (bahkan) ASN yang dipraktikkan di BMR memang efektif di masa lalu. Makin ke belakang, daya pukau mereka (yang biasanya mudah ditemukan di warung-warung kopi) kehilangan tuah. Publik sudah memahami, keramaian yang mereka buat tidak lebih dari sekadar kepentingan mendapatkan keuntungan sesaat. Soldier of furtune. Para tentara bayaran yang mudah berpindah pihak, tergantung seberapa royal tokoh yang diusung mengucurkan rupiah. Para pembual yang modal utamanya cuma omong kosong, tapi fasih dan piawai membaca kebodohan tokoh publik dan politikus yang akan diperdaya.

Etika (politik-sosial-budaya) yang mereka anut adalah kompensasi. Entah itu uang, posisi, atau kemudahan yang menguntungkan secara ekonomi. Minimal kopi gratis dan uang jajan memadai. Mereka, boleh dibilang, fakir etika dalam pengertian utuh, yang sebenarnya tidak memberikan dampak apa-apa kecuali keriuhan di tempat-tempat berbual, media sosial, serta beberapa situs berita abal-abal dan terbitan bertendensi kuning.

Dengan demikian, terserah para pemain utama publik dan politik BMR itu, apakah mereka memilih akal sehat dan kompromi; atau delusi dan kepercayaan seolah-olah yang akhirnya berujung pada zero sum game politik.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

ASN: Aparatur Sipil Negara; BMR: Bolaang Mongondow Raya; Bolmong: Bolaang Mongondow; Bolmut: Bolaang Mongondow Utara; Bolsel: Bolaang Mongondow Selatan; Boltim: Bolaang Mongondow Timur; Cabup: Calon Bupati; Cawabup: Calon Wakil Bupati; Cawali: Calon Walikota; Cawawali: Calon Wakil Walikota; Djadi: Djainuddin Damopolii; DPC: Dewan Pimpinan Cabang; DPD: Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Perwakilan Daerah; DPP: Dewan Pimpinan Pusat; DPR: Dewan Perwakilan Rakyat; DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DPW: Dewan Pimpinan Wilayah; Eyang: Sehan Landjar; Hanura: Hati Nurani Rakyat; KK: Kota Kotamobagu; KPU: Komisi Pemilihan Umum; LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat; PAN: Partai Amanat Nasional; Parpol: Partai Politik; PDIP: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; PDS: Partai Damai Sejahtera; PG: Partai Golkar; PKS: Partai Keadilan Sejahtera; Pilkada: Pemilihan Kepala Daerah; Pilwako: Pemilihan Walikota/Wakil Walikota; RI: Republik Indonesia; Sulut: Sulawesi Utara; TB: Tatong Bara; dan Wabup: Wakil Bupati.