‘’Mulu-mulu Politik, Politik Mulu-mulu’’

KAMPANYE Pileg, kata anak muda dengan rambut dicukur pendek beranting bulat menggantung di telinga kanannya, ‘’Adalah kesempatan jual diri di tengah riuhnya para penjaja menawarkan komoditi yang sama.’’ Saya tak sengaja mendengar tausiah sang bijak yang dia sampaikan pada empat kawannya –dari tampilan tampaknya mereka mahasiswa— saat suntuk menunggu KRL Commuter Bogor-Jakarta, Kamis petang (3 Maret 2014).

Kendati kagum dan tertarik dengan lanjutan analisis si kepala rapi beranting bajak laut, perlahan saya beringsut menjauh. Tak enak rasanya diam-diam menguping pembicaraan orang. Namun tak urung pernyataan cerdas yang dia lontarkan mengiang-ngiang di benak, bahkan hingga saya tiba di rumah selepas dibelit kemacetan ruas Jalan Sudirman, Jakarta.

Belum lagi surut pesona kalimat itu, yang dengan sederhana berhasil menyimpulkan fenomena politik (politisi dan pra pendukungnya) di kampanye Pemilu yang berakhir Minggu, 6 April 2014, ini, kabar lain tiba dari Bolmong: ‘’Kiapa kong Ketua DPD PAN Bolmong kase kampanye pa EE Mangindaan, bukang Yasti Mokoagow?’’ Informasi berbentuk tanya ini jelas menggelitik, tetapi saya menahan diri tak berkomentar. Di situasi yang serba sensitif, menyahuti sepotong info, sebaris kabar, bisa berkonsekwensi macam-macam.

Saya tak ingin terperosok merepotkan diri. Tiga nama yang disebutkan itu bukan orang biasa. Mereka adalah tokoh-tokoh publik dan politik lokal, regional, dan nasional. Dua di antaranya bahkan tergolong ‘’papan atas’’ di negeri ini. Sebaiknya mulut yang biasanya gampang mengumbar sinisme dan celetukan pedas ini, bersegera dikatup serapat-rapatnya.

Tapi penasaran terlanjur bersarang di batok kepala, mendorong saya mengontak beberapa adik-adik, dan akhirnya berhasil mendapatkan pernyataan utuh yang ditafsir sebagai kampanye Ketua DPD PAN Bolmong yang untuk Caleg Nomor Urut 1 PD Dapil Sulut untuk DPR RI, EE Mangindaan, dan konteksnya. Rupanya, di satu kesempatan kampanye yang berlangsung beberapa waktu lalu, Ketua DPD PAN yang juga Bupati Bolmong, Salihi Mokodongan, menginformasikan adanya komitmen Menhub EE Mangindaan merealisasikan proyek infrastruktur perhubungan vital di Bolmong.

Kalimat Ketua DPD PAN Bolmong tidak selesai sampai di situ, karena dilanjutkan (kurang lebih) dengan frasa, anggaran proyeknya tak lepas dari kontribusi anggota Komisi V yang juga Caleg Nomor Urut 6 PAN Dapil Sulut untuk DPR RI di Pemilu 2014 ini, Yasti Soepredjo Mokoagow. Menyebarkan hanya setengah fakta pernyataan Salihi Mokodongan, adalah jenis ‘’kampanye hitam’’ yang jauh dari elegan dan etis. 

Di posisi formalnya sebagai Bupati, tidak ada yang salah jika Salihi Mokodongan menyampaikan apresiasi terhadap Menhub EE Mangindaan. Namun lain soal bila dikonteksnya dengan kampanye Pemilu. Jika ketidak-lengkapi pernyataan yang disebarkan itu tak buru-buru dikoreksi, orang banyak mudah menyimpulkan Salihi Mokodongan menghianati partainya dan relasinya (politik, bahkan pribadi) dengan Yasti telah tak karuan. ‘’Bagitu noh ini politik skarang di Bolmong Raya. Lebe banya’ politik mulu-mulu,’’ kata salah seorang adik yang saya kontak, sembari menyemburkan sejumlah serapah yang demi sopan-santun haram saya kutipkan.

Politik mulu-mulu? Ini juga penyederhanaan yang tepat dari fenomena politik, khususnya di Bolmong Raya. Teringatlah saya satu ketika di awal masa kampanye pencalonan Tatong Bara-Jainuddin Damopolii sebagai Walikota-Wawali KK di Pilwako 2013 lalu, ada yang mengirim kisikan, ‘’Ketua DPD PAN KK tidak diberi peran karena dia kurang disukai oleh Tatong Bara dan Yasti Mokoagow.’’ Ketua DPD yang dimaksud adalah Begie Gobel, yang sepengetahuan saya justru menjadi salah-satu penggerak dukungan terhadap kandidat yang diusung partainya.

Hingga Pilwako usai dan Tatong Bara-Jainuddin Damopolii terpilih sebagai Walikota-Wawali KK 2013-2018, saya tak pernah mengecek dari mana sumber info tak bertanggungjawab itu dating. Tidak pula menanyakan benarkah Tatong Bara dan Yasti Soepredjo Mokoagow tidak menyukai Begie? Bagi saya, kalau keduanya tidak suka (politis dan pribadi), gampang saja: Copot Begie dari jabatannya. Tatong adalah Ketua DPW PAN Sulut, Yasti tak lain Bendahara DPP PAN. Apa susahnya mereka menyingkirkan Begie?

Saya juga tidak peduli tatkala dibisiki, di kampanye Pemilu 2014 ini ada ‘’instruksi’’ yang dimotori Kepala SKPD (pertemuannya pun dilakukan di kantor instansi Pemkot) yang mengarahkan di Dapil Kotamobagu Barat (di mana Begie terdaftar sebagai Caleg Nomor Urut 9 PAN untuk DPR KK), Caleg yang harus didukung adalah si Fulin, bukan Begie Gobel. Instruksi itu konon datang dari Walikota yang lebih mem-favoritkan si Fulin (kader baru PAN) ketimbang Begie Gobel yang Ketua DPD.

Gila betul ‘’politik mulu-mulu’’ itu. Faktanya memang ada pertemuan seperti yang dikisahkan dengan bisik-bisik itu ke saya. Tapi melibatkan PNS dan fasilitas pemkot KK, apalagi dengan atas nama ‘’instruksi’’ Walikota, agak di luar nalar. Kecuali kalau Walikota KK saat ini sama bodoh dengan pendahulunya yang mengedepankan kekuasaan ketimbang menggugah kesadaran publik.

Di masa kampanye ini, tiap hari gosip, bisik-bisik, dan batata’ politik seperti itu (dengan Caleg dan Parpol berbeda-beda) tiba di telepon saya, terutama berbentuk SMS dan BBM. Sungguh informasi cemen yang menempatkan kita, para konstituen, seolah bernalar dan pengetahuan rendah. Sama halnya dengan kabar bahwa salah satu Caleg DPR RI berlatar Mongondow lain tanpa malu-malu mengklaim massifnya pembangunan infrastruktur perhubungan, perumahan, irigasi, dan fasilitas publik lain, adalah juga hasil kinerja optimalnya.

Saya berkeyakinan, informasi sesat itu tak bakal laku di tengah masyarakat Sulut umumnya dan Bolmong Raya khususnya, yang relatif sudah terpapar informasi anggota DPR RI mana yang duduk di komisi apa; lengkap dengan apa yang sudah mereka kerjakan dan capaiannya. Masyarakat khatam mengetahui infrastruktur teknis itu berada di wilayah Komisi V DPR RI dimana Yasti Soperedjo Mokoagow menjadi anggota (bahkan pernah menjadi ketua)-nya. Beda dengan Komisi IX, misalnya, yang mengurusi kesehatan atau pendidikan, yang bila infrastrukturnya berantakan di Bolmong Raya, tentu selayaknya harus ditanyakan pada anggota DPR RI asal Sulut lain yang duduk di komisi ini.

Tapi siapa yang mampu menghentikan jalaran info ‘’politik mulu-mulu’’ itu? Terlebih, sekali pun lebih banyak karang-karangan dan duga-duganya,  saya yakin ‘’mulu-mulu politik’’ punya sedikit (atau malah banyak) kebenaran. Dan sedikit kebenaran selalu membuka ruang dikreasi dan dibumbui para penerusnya di warung kopi, arisan ibu-ibu, bual-bual hajatan sosial, bahkan bisik-bisik antar suami-istri di ruang pribadi.

Masalahnya, maukah kita ramai-ramai menyerahkan keputusan nasib kualitas anggota DPR, kontrol efektif terhadap jalannya pemerintahan, dan aspirasi terhadap kemaslahatan bersama pada informasi ‘’politik mulu-mulu’’, sekadar klaim, atau atas nama? Saya kira, masyarakat Bolmong Raya adalah entitas cerdas dan tersadarkan yang lebih dari mampu dengan jernih membeda yang mana substansi dan yang sekadar bumbu atau penyedap.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

BBM: BlackBerry Messenger; Bolmong: Bolaang Mongondow; Caleg: Calon Legislatif; Dapil: Daerah Pemilihan; DPD: Dewan Pimpinan Daerah; DPR: Dewan Perwakilan Rakyat; DPW: Dewan Pimpinan Wilayah; KK: Kota Kotamobagu; KRL: Kereta Rel Listrik; Menhub: Menteri Perhubungan; PAN: Partai Amanat Nasional; PD: Partai Demokrat; Pemilu: Pemilihan Umum, Pileg: Pemilu Legislatif, Pilwako: Pemilihan Walikota (dan Wakil Walikota); RI: Republik Indonesia; SMS: Short Message/Pesan pendek; SKPD: Satuan Kerja Pemerintah Daerah; Sulut: Sulawesi Utara; dan Wawali: Wakil Walikota.

Begie

DI MANAKAH tempat anak-anak muda (usia dan pengalaman) di peta politik Bolmong Raya? Hari-hari terakhir ini, ketika Pemilu 2014 tinggal menghitung hari, saya mendadak menyadari sosok-sosok belia bertaburan di daftar Caleg di wilayah Mongondow. Mereka datang dari aneka latar: Putra-putri politisi; birokrat teras; mantan atau masih mengklaim diri aktivis; hingga yang sekadar mencoba-coba peruntungan, siapa tahu nasib baik berpihak dan kursi DPR jatuh tepat di hadapan.

Politisi-politisi muda itu adalah kabar baik bagi regenerasi kepemimpinan politik, sosial, dan kemasyarakatan di Mongondow; sekaligus keprihatinan karena –sejujurnya—sebagian besar mereka adalah produk karbitan bermodal proteksi orangtua, jauh dari berpengetahuan, apalagi kematangan perilaku dan emosi. Lagak-lakunya, setidaknya yang tercermin dari kampanye Pemilu 2014, mengindikasikan betapa generasi kini miskin visi, kreativitas, apalagi pemihakan.

Atau mungkin media, sebagai wadah, saluran, dan sumber publik utama, memang lebih suka menampilkan politisi-politisi usia muda (khususnya) di Bolmong Raya dengan mengesankan mereka tak lebih dari bebek, beo, dan boneka? Yang mengandalkan daya pukau dan atensinya terhadap konstituen pada marga, nama besar orangtua, atau patron politik yang dijadikan tempat bergantung?

Kita, para konstituen, beberapa pekan terakhir tak pelak mesti melapangan dada dibanjiri suguhan omong kosong jargon ‘’mengabdi dan berjuang’’, ‘’yang muda yang berkarya’’, dan sejenisnya, yang lama-kelamaan terasa tak beda dengan gelegar musik dari gerobak penjaja ice cream. Pula, wajah-wajah berhias jambul tegak mengkilap, imbas wabah pop star Korea yang menjalar di negeri ini bagai flu di musim penghujan.

Pertanyaannya: Tidakkah kita belajar dan kapok bagaimana sebagian besar politisi berusia muda –utamanya—di DPR Kota/Kabupaten dan Provinsi yang terpilih pada Pemilu 2009 ternyata lebih banyak membadut ketimbang merepresentasikan konstituennya? Kita tidak perlu pura-pura lupa dan memaafkan, misalnya, dengan kedunguan anggota DPR Sulut, Raski Mokodompit, yang mempermalukan masyarakat Bolmong Raya dengan interupsi tidak bermutu di Sidang Paripurna HUT Sulut ke-47, Jumat (23 September 2012) silam. Politisi seperti inikah yang kita inginkan sebagai etalase wilayah dan orang Mongondow di DPR Provinsi?

Saya bisa merunut dan membeberkan banyak fakta tentang politisi usia muda asal atau berlatar Mogondow, mulai dari DPR Kabupaten/Kota hingga DPR RI, yang hampir lima tahun terakhir hanya memamerkan kepongahan dan otak kosongnya. Sekadar contoh yang lain, tidakkah kita jengah menonton tayangan teve yang menunjukkan seorang anggota DPR RI masyuk bergoyang kepala menikmati musik dari gadget-nya, di tengah gentingnya lalu-lintas Sidang Paripurna DPR RI?

Tapi mewacanakan kabar buruk dan pasimisme hanya mematahkan hati; menguras keyakinan terhadap masa depan yang lebih baik. Sebab, kendati tak banyak, selalu ada politisi muda dari dan berlatar Mongondow yang menunjukkan kinerja minimal memuaskan. Kalau pun prestasi mereka tidak sangat mencorong dipercakapkan, dugaan saya ada faktor perilaku dan bias jurnalistik jual-beli (belakangan populer disebut ‘’cash in’’) yang dipelopori salah satu grup media arus utama di daerah ini. No money, no coverage.

Optimisme politik itu pada akhirnya mesti kita kais sendiri dengan mengabaikan iklan dan advertorial politik di media cetak dan digital yang dipublikasi dari Manado dan Kotamobagu. Sungguh, bagi saya pribadi, tidak ada yang menarik dari politisi muda yang lahir dengan silver spoon dan naik panggung dengan bertumpu pada gendongan orangtuanya.

Berbeda dengan beberapa politisi usia muda yang susah payah memanjat tangga politik, jatuh-bangun meraih kesempatan –termasuk menjadi Ketua DPD atau DPC partainya--, yang kemudian terdaftar sebagai Caleg Pemilu 2014. Politisi jenis ini adalah kabar baik dan optimisme yang mesti disampaikan ke banyak pihak. Memang tak ada jaminan mereka pasti lebih baik dari pengalaman buruk yang telah kita lalui. Tapi setidaknya kita punya alternatif dan wajah segar yang terbebas dari sekadar prestasi warisan.

Anugerah Begie Chandra Gobel adalah salah satu politisi usia muda yang membuat saya tak kehilangan selera terhadap dinamika politik di Bolmong Raya. Penilaian terhadap Begie (demikian kami akrab menyapa dia) mungkin tidak sepenuhnya obyektif, mengingat dia dikenal sebagai salah seorang di antara sedikit anak muda Mongondow yang berada di lingkaran terdekat saya, setidaknya 20 tahun terakhir. Namun, karena subyektivitas itu pula saya berani menjamin, kepercayaan terhadap dia, ideologi, pemihakan, dan lagak-lakunya, telah diuji di tahun-tahun yang tidak melulu penuh kembang dan bunga-bunga.

Berkarir sebagai jurnalis di paruh akhir masa kuliahnya, saat bekerja di Tabloid KABAR, Begie adalah reporter yang tekun dan penulis berbakat yang dengan cepat mencapai keterampilan di atas rata-rata angkatannya. Dari KABAR dia mampir ke Harian Gorontalo Post (kalau tak salah ingat di posisi Redaktur Pelaksana), kemudian Tabloid DeTAK (pengganti almarhum DeTik), Totabuan, dan akhirnya ke dunia politik dengan bergabung di PBR.

PBR tampaknya bukan wahana yang memuaskan kegelisahan politiknya. Begie lalu pindah ke PAN, kemudian mampir ke PG, dan akhirnya kembali ke PAN dan bahkan terpilih sebagai Ketua DPD KK. PAN rupanya menjadi ‘’rumah’’ yang cocok dengan gaya politik Begie yang low tone, low profile. Dia tipe politisi pemikir dan pekerja, bukan yang meledak-ledak, apalagi grasa-grusu. Pilwako KK 2013 menjadi pembuktian, bagaimana dia terlibat sebagai salah satu pilar yang menggerakkan mesin PAN mendukung pasangan Tatong Bara-Jainuddin Damopolii, tanpa tergoda (dalam posisi Ketua DPD KK) tampil sejajar dengan kandidat yang diusung.

Dia memahami kapan harus mengambil peran di depan dan di saat mana mesti memposisikan diri tetap di belakang layar dengan disiplin.

Di tengah brutalitas politik lokal Mongondow, mengedepankan visi, ide, dan hubungan yang dilandasi kepercayaan, sungguh mencemaskan. Dan saya kian cemas tatkala Begie terdaftar di Nomor Urut 9 Caleg PAN Dapil Kotamobagu Barat untuk DPR KK di Pemilu 2014. Saya menguatirkan gaya berpolitiknya terlampau canggih untuk konstituen yang terlanjur silau pada kemasan dan –terlebih—iming-iming transaksional untuk setiap pilihan yang mereka ambil.

10 tahun terakhir, baik di Pilkada, Pilwako, dan Pileg di Bolmong Raya, harga per suara telah dengan konstan mengalami penyesuaian. Menurut bisik-bisik yang mampir ke kuping saya, per suara di Pemilu 2014 ini, untuk DPR KK setidaknya mencapai kisaran Rp 300 – Rp 400 ribu. Begie, yang sekali pun lahir dari lingkungan keluarga yang punya keterikatan kuat dengan politik (ibunya adalah mantan politisi PG dan anggota DPR Sulut), sepengetahuan saya tidak punya modal memadai bila dipaksa turut mempraktekkan politik transaksional itu.

Namun, saya cemas bukan karena buaian mimpi menyaksikan Begie dilantik sebagai anggota DPR 2014-2019. Melainkan, bila konstituen di Kotamobagu Barat gagal melihat potensi besarnya, maka apa lagi yang kita harap dari politik yang dipraktekkan di KK? Tidak ada derita lebih memiriskan dari DPR yang melulu berisi orang-orang tua yang kian karatan dan miskin kreativitas; serta anak-anak muda tong kosong yang cuma pamer gaya dan keriuhan ala boys and girls band.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Bolmong: Bolaang Mongondow; Caleg: Calon Legislatif; Dapil: Daerah Pemilihan; DPC: Dewan Pimpinan Cabang; DPD: Dewan Pimpinan Daerah; DPR: Dewan Perwakilan Rakyat; HUT: Hari Ulang Tahun; KK: Kota Kotamobagu; PAN: Partai Amanat Nasional; Pemilu: Pemilihan Umum; PBR: Partai Bintang Reformasi; PG: Partai Golkar; Pilbup: Pemilihan Bupati (dan Wakil Bupati); Pileg: Pemilihan Legislatif; Pilwako: Pemilihan Walikota (dan Wakil Walikota); RI: Republik Indonesia; dan Sulut: Sulawesi Utara.

Yasti

BILA ingatan ini tak selip, Selasa siang (25 Maret 2014) saya menerima kiriman tautan tulisan Pitres Sombowadile, Kisah PAN dan Tragika Yasti, yang dipublikasi situs www.okemanado.com. Tersebab pekerjaan yang dihadapi menumpuk, setelah menyimak cepat, saya mengirim terima kasih dan komentar pendek pada kawan yang meluangkan waktu membagi informasi itu. Saya menuliskan, ‘’Biasa kua’ itu. Skarang kan musim cari perhatian. Nyanda Caleg, nyanda tim sukses, samua mo suka makang puji.’’

Rabu malam (26 Maret 2014), ditindih penat penerbangan Jakarta-Manado yang disiapkan terburu-buru karena saya baru mendapat konfirmasi beberapa jam sebelumnya, lalu perjalanan Manado-Kotamobagu; menjelang tengah malam saya menyua pertemuan Yasti Soepredjo Mokoagow dengan ratusan orang di salah satu desa di antara Inobonto-Kotamobagu. Saya menyaksikan bagaimana anggota Komisi V DPR RI berlatar Mongondow ini berkomunikasi dengan konstituennya; memaparkan apa yang sudah dilakukan untuk Sulut dan Bolmong Raya khususnya; serta apa yang menjadi rencana ke depannya.

Dia, yang terdaftar sebagai Caleg Nomor 6 PAN Dapil Sulut di Pemilu 2014 ini, sebagaimana Caleg-Caleg lain, tengah menjalani ritus lima tahunan: Kembali menjajakan diri agar masyarakat pemilih melirik dan menjatuhkan pilihan. Dan, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, dibanding Caleg DPR RI berlatar Mongondow lain, Yasti jauh unggul dari berbagai aspek. Apa yang dia lakukan terbukti dan dirasakan, dikomunikasikan, dan yang terpenting: Sejauh ini dia cukup konsisten.

Tak urung, ditemani sebotol air mineral di warung yang terletak tak jauh dari tempat pertemuan, saya menikmati keriuhan dialog Yasti dengan konstituennya sembari mengingat-ingat kembali tulisan Pitres Sombowadile. Sejatinya, saya tidak terganggu dengan apa yang dia tuliskan. Saya mengenal Pitres sangat dekat; demikian pula dengan Yasti. Selebihnya, kalau pun ada bisik-bisik saya terlibat dalam beberapa urusan terkait prestasi politik Yasti, percayalah, itu hoax belaka. Sama halnya dengan hoax yang dituliskan Pitres Sombowadile ihwal kelahiran PAN dan bagaimana Yasti kini tampil menjadi salah satu politisi papan atas (setidaknya) di Sulut.

Mari saya kisahkan catatan kaki lain di balik kelahiran PAN. Tersebutlah satu majalah bernama UMMAT yang pernah berjaya pada 1990-an hingga paruh 2000-an. Di malam-malam tertentu, terutama menjelang deadline, saya –sesekali bersama sastrawan AS Laksana-- kerap berada di ruang redaksi UMMAT. Para pengelola majalah ini membolehkan saya reriuangan sepanjang tidak mengganggu kesibukan mereka. Orang-orang itu kini tetap dikenal sebagai nama-nama beken di jagad (utamanya) sosial dan politik negeri ini: Hamid Basyaib, Luthfi Assaukanie, Abdillah Toha, Syafe’i Anwar, Farid Gaban, dan di banyak kesempatan ada pula Ihsan Ali-Fauzi serta Eep Saefulloh Fatah.

Majalah UMMAT-lah yang terang-terangan menempatkan Amien Rais sebagai tokoh, salah satunya dengan memilih dia menjadi Tokoh UMMAT pada 1998 (sebelum Soeharto mundur dan lahirlah orde reformasi). Karena itu, dengan banyak lupa dan keterbatasan ingatan, saya sedikit mengetahui persis bagaimana sesungguhnya muasal PAN yang cikal-bakalnya berkecambah dari MARA. Apalagi belakangan saya bersentuhan cukup intens dengan beberapa nama yang diakui punya andil melahirkan partai ini, semisal Goenawan Mohammad atau Rizal Pagabean. Yang lain, katakanlah Fikri Jufri atau Sutrisno Bachir, di setiap pertemuan di mana mereka hadir, saya puas menikmati jadi penonton dan penyimak yang takzim.

Agar tidak melantur kemana-mana dan mendadak saya ikut-ikutan menggambar diri berkolor merah dilengkapi sarung yang melambai-lambai di punggung, sekelumit sejarah kelahiran PAN dari versi yang tak ditemukan di situs resmi Parpol ini, dapat disimak di: http://yoilah.blogspot.com/2012/04/sejarah-berdirinya-pan-dan-peranan-amin.html. Tentu versi ini --dan versi-versi lainnya yang saya dengar langsung dari aktor-aktor utama yang terlibat— agak berbeda dengan versi Pitres Sombowadile. Mana yang benar, kita serahkan pada ‘’perasaan kepahlawanan’’ orang per orang, khususnya mereka yang merasa terlibat, dilibatkan, tahu, atau bahkan sekadar sok tahu.

Namun dengan merunut aktivitas ‘’memberi panggung’’ pada Amin Rais oleh kalangan media (khususnya Harian Republika dan Majalah UMMAT) berbulan-bulan sebelum orde reformasi ditahbiskan, kelahiran MARA; Tanwir Muhammadiyah, 5-7 Juli 1998 di Semarang; hingga deklarasi PAN pada 23 Agustus 1998, saya agak sulit menempatkan peristiwa Mei 1998 di Bonn seperti yang ditulis Pitres pada logika yang runut. Tidak mengherankan, sebab Pitres terlibat kendati mengaku ada di pinggirnya saja; sedangkan saya cuma penonton yang rajin bertepuk-tangan.

Sama halnya dengan saya gamang menempatkan peran mantan Ketua DPR Sulut, Syachrial Damopolii, dengan karir politik Yasti yang dia bangun sejak menjadi Koordinator Deklarasi PAN di Sulut, kemudian Ketua Departemen Ekonomi dan Koperasi DPW PAN Sulut (1999-2000), hingga Ketua DPW PAN Sulut (2006-2008). Saya cukup mengenal (sekali pun tak berani mengklaim sungguh akrab) Syachrial Damopolii, politisi dengan kecerdasan politis alamiah di atas rata-rata yang amat setia pada partainya, PG.

Syarial menjadi tokoh penting masuknya Yasti ke ranah politik (demikian yang saya tafsir dari kalimat Pitres, yang tapak logisnya memang membingungkan, ‘’Tetapi, grafik kemajuan PAN di Sulawesi Utara tidak bisa dilepaskan dari Yasti Soepredjo, yang setahu saya awalnya dia dibidani oleh Drs. Syachrial Damopolii MBA….’’), saya curigai sebagai hasil tafakur berteman cap tikus atau saledo. Bahwa Yasti juga berhubungan sangat baik dengan Syachrial Damopolii, bahkan pernah bersikukuh menyandingkan dia dengan Tatong Bara pada Pilwako KK 2009, adalah fakta yang diketahui umum. Namun, Syachrial mutlak tidak cawe-cawe dengan pilihan Yasti berpolitik, apalagi ke PAN.

Tampaknya Pitres mengacaukan Syachrial Damopolii dengan mantan Ketua DPW PAN Sulut, Almarhum JA Damopolii. Tokoh kedua ini, di banyak kesempatan, diakui Yasti cukup berperan dalam karir politiknya. Setidaknya sebagai ‘’orangtua’’ yang mengayomi dan menjadi tempat bertukar-pikiran.

Malam itu, usai menonton pertemuan politik dengan Yasti sebagai pemeran utamanya, pertanyaan kecil menggantung di kepala saya: Apa motif Pitres mempublikasi artikel dengan judul yang juga dia karang-karang sendiri itu (cobalah cari kata ‘’tragika’’ dalam bahasa Indonesia, Anda pasti akan berakhir di ketiak ular, sebab yang benar adalah ‘’tragedi’’)? Pertanyaan ini bahkan masih menggantung setelah saya marathon mengelilingi hampir seluruh wilayah Mongondow, bertemu banyak orang, termasuk beberapa Kepala Daerah.

Di perjalanan dari kediaman pribadi Bupati Boltim, Sehan Landjar, di Bunong menuju Manado, Minggu tengah malam (30 Maret 2014), sepercik jawaban menggelegar di kepala saya: Artikel Pitres Sombowadile yang juga diketahui menjadi ‘’penasihat’’ Caleg PG Dapil Sulut untuk DPR RI, Didi Moha, adalah upaya belittling terhadap Yasti. Terlebih ada frasa yang menyerang Yasti secara pribadi, kendati dia bungkus dengan kalimat manis. Ah, sengaja atau tidak, politik kerap mampu menampilkan watak seseorang yang sesungguhnya.

Sebab itu, pada akhirnya, menurut pendapat saya, menakut-nakuti Yasti dengan parliamentary threshold dan hasil survei tarhadap Parpol peserta Pemilu 2014, bakal menjadi tragedi tersendiri untuk Pitres. Apalagi kalau PAN dan Yasti lolos dan Caleg yang didukung Pitres justru tersungkur –sekaligus mengulang pengalamannya di Pilkada Bolmong 2010 lalu.

Kenyataannya, di seluruh wilayah Mongondow nama Yasti memang mendominasi. Ini tentu membuat Caleg lain dan pendukungnya meriang, tidur tak nyenyak, makan dan minum tak enak. Termasuk Pitres-kah?***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Bolmong: Bolaang Mongondow; Boltim: Bolaang Mongondow Timur; Caleg: Calon Legislatif; Dapil: Daerah Pemilihan; DPR: Dewan perwakilan Rakyat; DPW: Dewan Pengurus Wilayah; MARA: Majelis Amanat Rakyat; PAN: Partai Amanat Nasional; Parpol: Partai Politik; Pemilu: Pemilihan Umum; PG: Partai Golkar; RI: Republik Indonesia; dan Sulut: Sulawesi Utara.