Palas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, 2005, mencantumkan: kro.nik n catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya; susunan waktu; yang berhubungan dengan waktu. Sedang Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Balai Pustaka, 2006, menjelaskan: kronik E cerita yang meriwayatkan suatu peristiwa tersusun menurut waktu terjadinya.

Foto-Foto: Internet

Tuesday, December 25, 2018

Para Lintah Itu Mungkin Brutus dan Badut

HARI itu, 15 Maret 44 SM, Konsul Julius Caesar tiba di Gedung Senat Romawi. Diktator yang berkuasa Oktober 49 SM – Maret 44 SM, yang meluaskan kekuasaan Republik Romawi—antaranya—lewat ekspedisi militer ke Asia dan penaklukan Galia (Perancis saat ini), tak menduga sesi yang dia hadiri ternyata jadi akhir hidupnya.

Para sejarawan, salah satunya Plutarch, yang mencatat kudeta terhadap Caesar, memapar, di tengah perdebatan tiba-tiba salah seorang senator, Casca, merogoh pisau dan akan menusuk lehernya. Caesar berhasil berbalik, memegang tangan dan membentak Casca. Namun, dia patah daya karena para senator yang sudah berkonspirasi kemudian beramai-ramai menggebuk dia.

Konon, sekitar 60 orang terlibat ambil bagian dalam konspirasi menghabisi Caesar. Salah satunya bahkan ‘’teman baiknya’’ (yang dispekulasikan pula diperlakukan tak beda dengan putra sendiri oleh Caesar), Marcus Junius Brutus. Alkisah, sesaat sebelum tumbang (bagian ini masih menjadi perdebatan tak berkesudahan di kalangan sejarawan dan akademisi) dengan 23 luka tusukan, Caesar sempat berkata pada Brutus, ‘’Kai su, Teknon?’’ Kau juga, Nak?

Di tangan penyair, penulis naskah, dan aktor Inggris, William Shakespeare (1564-1616), pernyataan Caesar itu dipopulerkan dalam frasa Latin, ‘’Et tu, Brute?’’  Kau juga, Brutus? Drama terkenal Shakespeare, The Tragedi of Julius Caesar(judul awalnya The Tragedie of Iulius Caesar yang diduga ditulis pada 1599), menggambarkan, usai melontarkan perkataan itu pada Brutus, Ceasar roboh dan tewas. Di usia 55 tahun.

Keterlibatan Brutus dalam konspirasi pembunuhan Caesar jadi mitos yang diabadikan lewat persepsi ‘’seperti Brutus’’, ‘’kelakuan Brutus’’, atau‘’dasar Brutus’’. Diidentifikasi sebagai Brutus adalah stempel buruk. Penghianat, tukang telikung, dan segala yang cemar juga jahat di punggung kekuasaan.

Tapi ‘’Brutus’’, sebagaimana badut, memang hampir (kalau tidak mutlak) selalu ada di sekitar para penguasa dan kekuasaan (utamanya politik). Kadang-kadang dua identifikasi ini berada di sosok yang sama: sudah badut, Brutus pula.

Di Mongondow, setidaknya dalam 25 tahun terakhir, setiap rezim politik dan birokrasi selalu punya (para) Brutus dan badutnya sendiri. Memangnya kejatuhan dinasti Moha-Siahaan (faktanya dua tokoh utamanya, mantan Bupati Marlina Moha-Siahaan dan putranya, mantan anggota DPR RI, Aditya Moha, kini sedang menjalani hukuman pidana), sedikit-banyak tidak turut dikontribusikan oleh para Brutus dan badut di sekitar saat mereka berkuasa?

Orang-orang yang bersaksi dalam persidangan pidana Marlina Moha-Siahaan a.k.a Bunda Butet, adalah mereka yang berada amat dekat selama dia menduduki kursi Bupati Bolmong. Mereka yang di keseharian memanen berkah dan manfaat, sembari memainkan aneka peran: mulai dari pelayan, pembisik, penghibur, bahkan mungkin menyediakan shoulder to cry on. Sedemikian pula, apakah kita dengan naïf menerima begitu saja, bahwa tangkap tangan KPK terhadap Aditya Moha karena terlibat suap-menyuap hakim semata karena sadapan komunikasi telepon? Orang banyak mungkin meluputkan bahwa selalu ada informasi awal yang dikantongi penegak hukum sebelum mereka menggali lebih dalam satu atau lebih dugaan tindak pidana. Informasi yang sungguh rahasia ini, tentu tidak bakal datang dari orang atau pihak jauh yang biasanya cuma sekadar menduga-duga dan berspekulasi.

Maka untuk mereka, para tokoh, yang sedang berkuasa (tak peduli itu kekuasaan politik, birokrasi, ekonomi, atau sekadar persepsi), waspadalah terhadap orang-orang sekitar dan dekat di keseharian. Nasihat para orang tua bijak-bestari, ‘’Dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu?’’ Tidak ada salahnya dengan hati-hati melakukan pengecekan, mencermati kembali rekam-jejak orang-orang yang dipilih dan diberi kepercayaan jadi pendamping: sekadar sopir, ajudan, aspri, bahkan hingga tukang pel di kediaman resmi. Mereka semua toh punya mata, kuping, dan mulut; yang pikirannya belum tentu sejalan dengan perilaku yang ditunjukkan.

Tentang waspada, setiap tokoh yang berhati-hati semestinya pintar membaca tanda-tanda awal. Apalagi di Mongondow khususnya, sepengalaman saya selama ini, para Brutus dan badut biasanya mampu menempel selengket-lengketnya, ibarat lintah yang menyatu dengan kulit dan hanya bisa dienyahkan dengan air tembakau. Inang yang ditempeli kerap tak sadar hingga sang lintah sudah menggembung, kekenyangan, dan jatuh dengan sendirinya ketika selesai menyedot manfaat maksimal.

Lintah-lintah di sekitar kekuasaan juga sangat ilutif. Bukan hanya mengidentikkan diri dengan inang yang ditempeli. Kadang-kandang, demi meraup manfaat sebanyak-banyaknya, mereka kerap bereaksi lebih frontal dan tampak heroik ketika merasa inangnya terganggu. Kritik dan kritisi—yang tentu saja blak-blakkan dan sarkas—saya terhadap Wawali KK di dua unggahan terakhir di blog ini, sekali lagi membuktikan, keberadaan para Brutus dan badut di Mongondow, khususnya KK, bukan sekadar prasangka belaka.

Dunia yang telah tanpa batas dan seketika karena teknologi digital, juga sifat alamiah kaum ‘’pencari muka’’ yang mudah bereaksi tanpa pikir, menyebabkan dengan mudah kita mengetahui lalu lintas reaksi orang dari (setidaknya) unggahan di medsos. Lihat saja, hanya beberapa saat setelah publikasi kritik dan kritisi kepada Wawali KK 2018-2023, beberapa lintah yang dekat (atau merasa dekat dan penting), berkicau di medsos. Sayangnya, kebanyakan dengan cara pengecut: cuma menyerempet-nyerempet dan menyindir-nyindir.

Sudah lintah, pengecut pula. Dibanding beberapa tokoh yang sudah jadi mantan penguasa politik dan birokrasi di Mongondow, Wawali KK saat ini lumayan sial: orang-orang (yang masih berada) di sekitar dia tidak semilitan—katakanlah—barisan yang ada di seputaran mantan Bupati, Marlina Moha-Siahaan, atau mantan Walikota KK, Djelantik Mokodompit, yang harus diakui lebih berani, bermartabat, dan terang-terangan membela patron mereka.

Lucunya, jika bukan ironis, beberapa lintah berkicau yang menyindir-nyindir saya di medsos dulunya tak lain orang-orang yang juga menempel di sekitar Marlina atau Djelantik. Ketika dua orang ini jadi mantan dan peta kekuasaan berubah, para lintah berkicau ini terlempar paria. Mirip ronin, bahkan anak anjing, yang ditendang dari kawanan. 

Sekarang: tanyakan pada mereka, siapa yang telah dengan baik hati dan sukarela memberikan (atau membantu memperoleh) kesempatan kedua, mungkin pula ketiga dan keempat? Siapa atau kelompok mana yang memungut mereka dari tong sampah kekuasaan politik-birokrasi, memberikan perlindungan, dan bahkan membantu agar belanga dan tempayan airnya tidak kering-kerotang? Saya pastikan, setidaknya--walau hanya sebiji kerikil--ada sumbangsih saya atau orang-orang yang disinisi sebagai ‘’antek-antek saya’’ yang turut berkontribusi melapangkan jalan nafas mereka.

Manusia memang sering lebih tak beradab dibanding hewan piaraan. Pepatah tua Amerika bilang, ‘’don't bite the hand that feed you.’’ Dipercayai, anjing yang kapasitas otaknya amat sangat terbatas, paham betul dengan ujar-ujar ini. Akan halnya manusia, sejarah panjang peradaban membuktikan, ketika syawat kepentingan sudah terujung, tangan yang memberi makan pun bukan hanya digigit, tapi bisa jadi dikunyah hingga putus.

Itu sebabnya, kendati saya jengkel terhadap Wawali KK yang kelakuan terakhirnya sebagai tokoh dan pejabat publik, di ruang publik, sungguh menyedihkan; saya tetap menyedekahkan nasihat: sebelum melihat mereka yang jauh dari jangkauan, periksa kembali sesiapa saja yang ada sekitar Anda. Brutus selalu datang dengan senyum, puja-puji, dan loyalitas, sebelum menikamkan pisau ke jantung. Dan badut yang tampaknya menghibur bisa jadi cuma setan dengan seringai dan layanan menina-bobo, sebelum ikut serta memuntir leher Anda.

Akan halnya para lintah yang sekarang menempeli Wawali KK dan secara publik berkicau-kicau seolah pahlawan pembela tuannya, terkhusus lagi yang berstatus ASN, saya sedekahkan peringatan: periksa diri terlebih dahulu sebelum memulai perang (politik) di ruang publik. Tolong cek dengkul apakah cukup kuat atau tidak. Sebab pada waktunya, jika saya harus menebas kaki Anda-anda, dengan segala cara dan secukup daya, akan saya lakukan dengan senyum lebar. 

Bersedekah selalu melegakan hati. Selamat menyambut Tahun Baru 2019.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:
a.k.a: Also Known As; ASN:Aparatur Sipil Negara; Aspri: Asisten Pribadi; Bolmong:Bolaang Mongondow; DPR:Dewan Perwakilan Rakyat; KK:Kota Kotamobagu; Medsos:Media Sosial; RI:Republik Indonesia; SM:Sebelum Masehi; dan Wawali:wakil Walikota.

Sunday, December 23, 2018

Wawali atau Bolai Inogoi-an in Tambor?

KESOMBONGAN, kata penulis yang juga penyair dan pendidik, Balroop Singh, adalah ‘’perlengkapan untuk mereka yang lemah’’. Lengkapnya, nukilan dari penulis Allow Yourself To Be A Better Person (2016) ini adalah, ‘’Arrogance is the armour of the weak. They are always at war to hide their real self.’’

Ganti kata ‘’kesombongan’’ (arrogance) dari kalimat milik Balroop dengan ‘’ketololan’’ (stupidity atau idiocy), Anda akan menemukan pemaknaan yang tak berbeda. Dan memang, jika bukan kembar siam, sombong dan tolol biasanya selalu beriringan penuh akrab dan mesra.

Tapi saya tak hendak membicarakan Balroop. Saya hanya langsung teringat pada penulis yang kini bermukim di San Ramon California ini, ketika ditelepon dan mendapat ‘’kisah lengkap’’ aksi ala preman leput Wawali KK di halaman Mapolres Kotamobagu, Jumat, 21 Desember 2018. Tentu pula amat tak pantas membandingkan Balroop dan Wawali KK. Balroop menggunakan otak dan rasa, sedang Wawali KK saya tidak yakin entah sedang pakai apa.

Namun, seorang pejabat publik yang berlaku seenaknya hanya pantas ditanggapi dengan cara yang—sebaiknya—lebih dari apa yang sudah diperbuat. Republik ini, khususnya KK, bukan milik nenek moyangnya seorang. Terlebih pejabat publik sesungguhnya adalah pencapaian posisi yang sepenuhnya atas kerelaaan (dan kasih sayang) orang banyak.

Kata informasi yang disampaikan dengan hati-hati ke saya; berita—utamanya online—, salah satunya Ini Kronologi Insiden Antara Wakil Walikota Kotamobagu dan Karyawan Jasa Raharja (http://totabuan.co/2018/12/ini-kronologi-insiden-antara-wakil-walikota-kotamobagu-dan-karyawan-jasa-raharja/); dan juga percakapan telepon saya dengan ‘’korban’’, Muhamad Gunawan Londa, semuanya bermula dari papasan di tengah kepadatan orang. Pagi itu, orang dan kendaraan memang bersesakan di sekitar dan di halaman Mapolres yang sedianya menggelar Apel Siaga Operasi Lilin Samrat 2018.

Sial sedang menyertai langkah Gunawan Londa. Dia yang tengah bersigegas, beradu jalan dengan Wawali dan rombongan yang terburu-buru, lalu Wawali no’i pintud. Versi seragam yang diaminkan adalah: kaki Gunawan Londa dan Wawali sama-sama berada di tempat yang salah di tengah kesempitan. Wawali nyaris roboh—pembaca, Anda tak perlu membayangkan seperti tong air plastik biru yang nyaris tumbang, sebab peristiwanya cuma ‘’nyaris’’.

Yang tak dinyana, ketidaksengajaan di tengah keriuhan dan massa yang berjejal itu ternyata jadi bencana untuk Gunawan Londa. Wawali, pejabat publik yang praktis jadi ‘’orang nomor dua’’ se-KK, kalap seperti kuda nil yang teritorinya diganggu. Cerita sekata dari orang-orang yang belakangan bertutur: kerah Gunawan dijambak, diangkat hingga tinjunya menabrak jakung, disertai kemarahan meledak. Sedemikian hingga—kurang-lebih—menyebur pula kalimat, ‘’Ngana nyanda kanal pa kita? Kita mo cari pa ngana biar sampe dimana!’’

Gunawan Londa, di foto yang saya lihat di hari kejadian, sedang mengenakan uniform institusi tempatnya bekerja. Akan halnya Wawali, hadir di Mapolres Kotamobagu dalam kapasitas sebagai pejabat publik, di acara publik. Keduanya sama dan setara: sedang bertugas sebagai pelayan publik. Bedanya, kelakuan Wawali (yang membuat saya masygul) dapat diibaratkan hanya setingkat dengan monyet yang baru dapat mainan; sedang Gunawan Londa terpaksa bersikap sebagaimana khas pekerja/karyawan/staf level menengah-bawah: segan membela haknya kendati 100% berada di posisi yang benar.

Pejabat publik, orang nomor dua se-Kota, saat melaksanakan tugas, di tengah orang banyak, lalu menjambak kerah baju seseorang yang dianggap (tak sengaja) bersalah dan melontarkan aneka sampah, juga ancaman? Adab dan akhlak macam apa ini?

Sejak kecil, sebagai orang Mongondow yang lahir dan tumbuh di Mongondow, saya kerap mendengar frasa ‘’na’ bolai inogoi-an in tambor’’.  Kalimat pendek ini, oleh mereka yang tahu persis kelakuan para monyet, pasti dengan segera dimahfumi. Berikan drum pada seekor monyet, yang akan dia lakukan (secara berurutan): memukul dan membuat kebisingan hingga puas hati, mengencingi, merobek-robek kulit dan menghancurkan drum, lalu sesudahnya petantang-petenteng seolah baru manaklukkan dunia.

Dengan peristiwa di Mapolres Kotamobagu itu Wawali KK langsung menyelesaikan dua tingkat tahapan bolai bo tambor: semena-mena dengan kekuasaannya dan mengencingi harga dirinya sebagai pejabat publik. Seingat dan sepengetahuan saya, dalam sejarah Mongondow yang kini telah dibagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, Wawali KK 2018-2023 adalah pejabat pertama yang patut diduga dan dicatat sebagai tokoh publik (berdasar standar etika dan norma umum) dengan otak dan kelakuan hanya setara bolai. Di derajat tertentu bahkan preman leput pun tampaknya masih lebih baik dan bermutu.

Peristiwa Gunawan Londa versus Wawali KK itu kian memalukan karena para pengiring Wawali (yang jumlahnya biasanya lebih dari 2-3 orang) kelihatannya juga sekadar kelompok hula-hula yang gampang tersirep. Tidak ada antisipasi, tidak pula crisis management and recovery. Kejadiannya dianggap sebagai kelakuan heroik seorang pemimpin yang pantas saja diperbuat, kendati penyebabnya adalah hal paling sepele sejagad. Dengan orang sekitar yang berkualitas babon, saya membayangkan, jika yang ter-pintud oleh Wawali hanya sekadar batu, boleh jadi yang dicari adalah kontraktor penyedia batu di halaman Mapolres, atau lebih buruk lagi tukang taman yang dianggap gagal mengurusi sang batu kapiran itu.

Dengan memahami hukum alam (buku yang menjelaskan ihwal ini berjejal di perpustakaan), saya juga tak heran dengan kelakuan para pengiring hula-hula di sekitar Wawali. Bukankah monyet memang hanya berkawanan dengan monyet? Makluk yang sedikit lebih tinggi tingkatannya, biasanya jika tidak geli dengan monyet, pasti memilih cara lain: menjadikan bagian dari santapan lezat. Tonton saluran televisi National Geographic atau Wild Life, dan lihat bagaimana monyet jadi kudapan gorila. Atau, di beberapa kelompok masyarakat—di Asia dan Afrika—, monyet jelas masuk daftar masakan yang dianggap makyusdan bermanfaat. 

Lingkaran keruntuhan adab dan akhlak yang dicontohkan Wawali KK itu kian lengkap setelah saya membaca tautan yang dikirimkan beberapa orang pada Sabtu malam, 22 Desember 2018. Di berita yang diunggah situs Bolmongnews, lengkap dengan foto Wawali dan Gunawan Londa tersenyum cerah pada dunia, Wawali dan Muhamad Londa Damai (https://bolmongnews.com/2018/12/22/wawali-dan-muhamad-londa-damai/), digambarkan keduanya telah menyelesaikan silang-selisih dengan anjangsana korban ke Rudis Walikota. Menurut berita ini, pertemuan itu disaksikan Kadis Budpar dan dan Sekretaris Dinas Perdagangan Kotamobagu.

Rezim pelayan publik 2018-2023 di KK sempurna sudah. Ada Wawali dengan keajaiban otak dan laku ibarat bolai, orang sekitar (para hula-hula) yang gesit menempelkan lidah di (maaf sangat) bokong atasan, dan warga masyarakat yang tak sadar (kalau bukan tidak punya keberanian) mempertahankan harga diri. 

Agar tak ada syak, apalagi duga-duga saya sedang memperkeruh situasi, penjelasannya adalah: ketika menelepon Gunawan Londa (semata-mata karena peristiwa yang dia alami adalah kejadian publik—saya juga masih waras untuk memilah mana yang pantas jadi perhatian dan yang tidak), saya menyampaikan simpati dan empati, juga dukungan dia wajib menjaga harga diri dan marwah (minimal) keluarganya—anak-istri yang muka dicoreng oleh penghinaan Wawali terhadap kepala keluarga mereka. Langkah terbaik yang patut diambil adalah memaafkan, tetapi harus tetap ada upaya hukum. Namun, jikapun akhirnya menggunakan pertimbangan kemanusiaan, ke-Mongondow-an, dan kekeluargaan, maka yang mesti menemui Gunawan Lonada adalah Wawali; bukan sebaliknya.

Saya bahkan menggunakan bahasa Mongondow, bahwa sekalipun kediaman Gunawan Londa hanya ‘’bambu dinaungi daun kelapa’’, dia pantas mendapatkan kehormatannya didatangi Wawali untuk satu kata saja: maaf. Sebab, di Mongondow, de’-emanbi’  lolaki aka dia’ kon harga diri.Permintaan maaf Wawali di tempat dan waktu yang tepat adalah pengembalian harga diri yang diinjak dengan sengaja di depan publik.

Laki-laki tanpa harga diri, kata para tua dan bijak Mongondow, tonga bi’ tobatu’ in batol-nea. Dengan alasan apapun, ketika Gunawan Londa berpasrah menyambangi Rudis Wawali demi rekonsiliasi, pemaafan, pemahfuman, atau apapun namanya, dia hanya menegaskan bahwa yang berpangkat lebih tinggi selalu benar. Di kelompok monyet, memang demikian. Tapi bagi manusia yang beradab, punya etika, norma, adat, dan tradisi, kehidupan macam apa yang sedang dijalani jika laku kita hanya setingkat monyet? Sudah begitu, bo tonga’ doman tobatu’ in batol-nea?

Sebab itu, saya ingin menutup tulisan ini dengan harapan tinggi: semoga saya dan orang-orang terdekat, termasuk para karib, di Mongondow—terkhusus lagi di KK—dijauhkan dari pikiran, perbuatan, dan bahkan sekadar berkelompok dengan para monyet. Walau para monyet itu dipimpin monyet bermahkota emas dengan barisan hula-hula yang mencengangkan.*** 

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:
Budpar:Kebudayaan dan Pariwisata; ITE:Informasi dan Transaksi Elektronik; KK:Kota Kotamobagu; Mapolres:Markas Kepolisian Resort; Rudis:Rumah Dinas; UU:Undang-undang; dan Wawali:Wakil Walikota.

Sunday, September 30, 2018

Menghormati Tai Sapi? Blum Stau!

Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup; dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia.
(Ali bin Abi Thalib, 599-611 M)

SELASA, 25 September 2018, sama dengan hari biasa lainnya. Saya bangun subuh, menyeret badan yang sedang diterjang flu dan batuk (barangkali gara-garatravelingterus-menerus dalam beberapa pekan terakhir), menyeduh kopi, dan bersiap berangkat ke kantor. Hari biasa dengan pagi cerah yang menandakan matahari bakal terik hingga petang.

Langit yang cerah membuat hari gembira. Itu sebabnya saya riang-riang belaka menjawab telepon yang masuk—sembari menikmati tol Sentul-Jakarta yang mulai dipadati rayapan mobil—, yang menanyakan apakah saya akan hadir di pelantikan Walikota-Wawali KK 2018-2023. Tentu tidak, bukan hanya karena saya sedang tidak berada di Sulut, tetapi juga sebab banyak alasan ‘’memalukan’’ yang terpaksa mesti saya akui.

Pertama(dan terutama), saya tidak mendapat undangan. Jangankan dalam bentuk surat yang biasanya dihiasi gambar garuda; sekadar SMS atau WA basa-basi pun (yang pasti tidak saya harapkan dari TB atau NK) sama sekali tak ada. Dua, yang sangat terkait dengan poin pertama, memangnya siapa saya? Bukan ketua parpol; bukan pemuka masyarakat; tidak pula masuk kategori tokoh agama, adat, atau aktivis; lalu mengapa mesti berharap diundang? Dan ketiga, saya memang tidak punya jasa atau ‘’saham’’ terhadap terpilihnya Walikota-Wawali KK 2018-2023, kecuali sebagai penonton.

Bahwa, misalnya ada dugaan saya berada di balik beberapa orang yang menjadi tokoh kunci tim pemenangan TB-NK (yang sukses terpilih dan dilantik sebagai Walikota-Wawali KK), juga mengada-ada belaka. Yang benar, Ketua Tim Pemenangan, Syarif Mokodongan, pernah sekadar sambil lalu bertanya, apa pendapat saya jika dia mendukung TB-NK. Tentu respons saya ketika itu adalah mendukung 100%. Mau bagaimana lagi, tidak saya dukung 1.000% pun dia tetap akan menyokong dan bekerja keras untuk pasangan ini. Syarif orang merdeka yang berhak atas kemerdekaannya, termasuk merdeka mendukung atau tidak mendukung calon Walikota-Wawali.

Demikian pula sosok lain, Ismail Dahab, yang menjadi ‘’kembar siam’’ Syarif, yang mulanya enggan dengan macam-macam alasan yang sifatnya sangat personal. Kepada Ismail, saya hanya mencandai, otak rasionalnya sudah tercemar ego melankolis. Apa-apa pakai baper, padahal sebagai aktivis yang bertahun-tahun berada di pusaran politik praktis (mulai dari tukang sigi hingga pengatur strategi dan operator kandidat di kompetisi politik), dia mestinya khatam: perasaan adalah faktor ke 113 yang diperhitungan dalam politik.

Setelah ber-ha ha-he he dengan beberapa penelepon, juga membalas sejumlah WA dengan kegembiraan yang sama, saya menenggelamkan diri dalam kepadatan lalu lintas dengan membayangkan Syarif Mokodongan dan Ismail Dahab hadir dengan setelan rapih di pelantikan Walikota-Wawali KK 2018-2023. Mereka berdua tentu saja duduk di kursi paling depan dengan senyum paling lebar yang dimiliki—dalam bayangan saya, gigi mereka mungkin perlu sering-sering dibilas karena senyum yang tak putus-putus selalu membuat gigi kering-kerotang. 

Kerja politik siang-malam yang dilakukan Syarif, Ismail, dan sejumlah orang (termasuk mereka yang kerap saya sebut ‘’adik-adik’’), jelas sangat melelahkan. Lahir-bathin. Menguras tenaga, juga emosi. Apalagi yang dihadapi bukan hanya kandidat dan tim lawan, tetapi juga kebodohan, kengawuran, sok tahu, dan macam-macam yang bikin ‘’hati lelah’’ di internal tim.

Lelah-luluh-lantak Syarif, Ismail, dan tim yang mendukung TB-NK terbayar dengan kemenangan. Saya tahu persis bagaimana sukacitanya mereka, yang bahkan masih tetap bersiaga, waspada, dan bekerja, jauh setelah hari pencoblosan selesai. Kandidat lawan, Jadi-Jo, kendati sudah terbukti kalah, masih tetap melakukan perlawanan. 

Bayangan indah itu yang menjelang siang mendorong saya menelepon Syarif, berbual-bual menanyakan bagaimana suasana pelantikan, sambil tak lupa mengucapkan selamat. Sungguh saya terkejut karena dengan nada datar Syarif menginformasikan bahwa pasangan TB-NK sama sekali tidak mengundang dia. Kalau pun ada undangan di tangannya, itu datang dari Pemkot yang ditujukan ke Ketua Nasdem KK (kebetulan Syarif-lah sang ketua dimaksud). 

Barangkali Syarif cuma sedang memprovokasi saya. Karenanya saya kemudian menelepon Ismail, yang setelah berkali-kali akhirnya tersambung dan menyahut dengan suara masih terdengar setengah memeluk bantal. Dia baru bangun tidur dan memang setengah harian bermalas-malasan karena tidak punya agenda keluar rumah. Termasuk agenda menghadiri pelantikan Walikota-Wawali KK, sebab, katanya sambil terbahak-bahak, ‘’Saya tidak tahu dan memang tidak diundang.’’

Walau lebih sering jauh dari Sulut dan KK beberapa waktu setelah Pilwako selesai dan pemenangnya diumumkan, saya tetap mendapat info lengkap ada ketidaksepahaman kecil antara Syarif dan Wawali terpilih. Masalah sepele tentu tak perlu didramatisir, apalagi misalnya antara Wawali terpilih dan Syarif, yang hubungannya lebih dari sekadar perkawanan. Yang paling gampang, lepaskan seluruh titledan embel-embel, panggil Syarif, dudukkan, marahi (jikapun dia memang melakukan kekeliruan) dan urusan selesai. 

Pemimpin yang sebenarnya adalah promotor kebijaksanaan dan solusi; kakak yang baik adalah pengusung akal sehat. Lagipula, manusia mana yang tidak terpeleset (bahkan terperosok) dalam kekeliruan? 

Sayangnya, sesuatu yang ‘’mendadak wah’’ memang kerap mengguncang yang tidak siap, bahkan seketika bisa mencerabut seseorang dari akar. Kekuasaan—jabatan dan (juga) uang, sepasang godaan yang selalu tak bisa dipisahkan—tampaknya tetap valid sebagai penguji. Dalam kasus Syarif—dan Ismail—, saya kira, mereka menjadi korban kenaifan prasangka bahwa seseorang yang diantar ke gerbang kekuasaan tetaplah dia yang dikenal sejak berpuluh tahun. Barangkali pula, sebagai dua orang yang kini total memasuki politik praktis, Syarif dan Ismail telah siap menerima perubahan yang paling menyakitkan sekalipun. Sayalah mungkin yang akhirnya tersadar dan menolak ‘’ketidakhormatan’’ tetap harus dibalas dengan ‘’kehormatan’’.

Buat saya, ‘’tak dianggapnya’’ Syarif dan Ismail saat pelantikan Walikota-Wawali KK 2018-2023, tak beda dengan memperlakukan mereka berdua dengan sangat tidak terhormat. Apapun kekhilafan dan kekeliruan yang mereka lakukan, sebesar gunung sekalipun, semestinya mereka lebih dari pantas tetap didudukkan dengan wajah tegak. Terlebih alasan utama bersedianya mereka bekerja (politik) untuk TB-NK (sudah saatnya saya membeber ini) bukanlah karena TB, melainkan semata dan sesungguhnya karena NK.

Dengan apa yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelantikan TB-NK sebagai Walikota-Wawali KK, saya (yang tentu, sekali lagi, bukan siapa-siapa) belajar satu lagi peringatan yang disampaikan kerabat, sahabat, dan menantu Nabi Muhammad SAW, Alih bin Abi Thalib, bahwa: ‘’Jika ingin menguji karakter seseorang, hormati dia. Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormati dirimu. Namun jika dia memiliki karakter buruk, dia akan merasa dirinya paling baik dari semuanya.’’

Hari ini, jikapun seluruh KK, Sulut, bahkan seisi bumi, menghormati orang yang saya maksudkan dalam tulisan ini; barangkali karena yang dilihat adalah labelyang sedang disandang. Saya sendiri cukup puas dengan memandang dia tak lebih baik dari seonggok tai sapi. Hanya orang tak waras yang bersedia menghormati tai sapi. Dan saya kira saya masih sangat waras.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:
Baper:Bawa Perasaan; Jadi-Jo:Jainuddin Damopolii-Suharjo Makalalag; KK:Kota Kotamobagu; Nasdem:Nasional Demokrat; NK:Nayodo Kurniawan; Parpol:Partai Politik; Pemkot:Pemerintah Kota; SMS:Short MessageSulut:Sulawesi Utara; TB:Tatong Bara; WA:WhatsApp; dan Wawali:Wakil Walikota.