Begie

DI MANAKAH tempat anak-anak muda (usia dan pengalaman) di peta politik Bolmong Raya? Hari-hari terakhir ini, ketika Pemilu 2014 tinggal menghitung hari, saya mendadak menyadari sosok-sosok belia bertaburan di daftar Caleg di wilayah Mongondow. Mereka datang dari aneka latar: Putra-putri politisi; birokrat teras; mantan atau masih mengklaim diri aktivis; hingga yang sekadar mencoba-coba peruntungan, siapa tahu nasib baik berpihak dan kursi DPR jatuh tepat di hadapan.

Politisi-politisi muda itu adalah kabar baik bagi regenerasi kepemimpinan politik, sosial, dan kemasyarakatan di Mongondow; sekaligus keprihatinan karena –sejujurnya—sebagian besar mereka adalah produk karbitan bermodal proteksi orangtua, jauh dari berpengetahuan, apalagi kematangan perilaku dan emosi. Lagak-lakunya, setidaknya yang tercermin dari kampanye Pemilu 2014, mengindikasikan betapa generasi kini miskin visi, kreativitas, apalagi pemihakan.

Atau mungkin media, sebagai wadah, saluran, dan sumber publik utama, memang lebih suka menampilkan politisi-politisi usia muda (khususnya) di Bolmong Raya dengan mengesankan mereka tak lebih dari bebek, beo, dan boneka? Yang mengandalkan daya pukau dan atensinya terhadap konstituen pada marga, nama besar orangtua, atau patron politik yang dijadikan tempat bergantung?

Kita, para konstituen, beberapa pekan terakhir tak pelak mesti melapangan dada dibanjiri suguhan omong kosong jargon ‘’mengabdi dan berjuang’’, ‘’yang muda yang berkarya’’, dan sejenisnya, yang lama-kelamaan terasa tak beda dengan gelegar musik dari gerobak penjaja ice cream. Pula, wajah-wajah berhias jambul tegak mengkilap, imbas wabah pop star Korea yang menjalar di negeri ini bagai flu di musim penghujan.

Pertanyaannya: Tidakkah kita belajar dan kapok bagaimana sebagian besar politisi berusia muda –utamanya—di DPR Kota/Kabupaten dan Provinsi yang terpilih pada Pemilu 2009 ternyata lebih banyak membadut ketimbang merepresentasikan konstituennya? Kita tidak perlu pura-pura lupa dan memaafkan, misalnya, dengan kedunguan anggota DPR Sulut, Raski Mokodompit, yang mempermalukan masyarakat Bolmong Raya dengan interupsi tidak bermutu di Sidang Paripurna HUT Sulut ke-47, Jumat (23 September 2012) silam. Politisi seperti inikah yang kita inginkan sebagai etalase wilayah dan orang Mongondow di DPR Provinsi?

Saya bisa merunut dan membeberkan banyak fakta tentang politisi usia muda asal atau berlatar Mogondow, mulai dari DPR Kabupaten/Kota hingga DPR RI, yang hampir lima tahun terakhir hanya memamerkan kepongahan dan otak kosongnya. Sekadar contoh yang lain, tidakkah kita jengah menonton tayangan teve yang menunjukkan seorang anggota DPR RI masyuk bergoyang kepala menikmati musik dari gadget-nya, di tengah gentingnya lalu-lintas Sidang Paripurna DPR RI?

Tapi mewacanakan kabar buruk dan pasimisme hanya mematahkan hati; menguras keyakinan terhadap masa depan yang lebih baik. Sebab, kendati tak banyak, selalu ada politisi muda dari dan berlatar Mongondow yang menunjukkan kinerja minimal memuaskan. Kalau pun prestasi mereka tidak sangat mencorong dipercakapkan, dugaan saya ada faktor perilaku dan bias jurnalistik jual-beli (belakangan populer disebut ‘’cash in’’) yang dipelopori salah satu grup media arus utama di daerah ini. No money, no coverage.

Optimisme politik itu pada akhirnya mesti kita kais sendiri dengan mengabaikan iklan dan advertorial politik di media cetak dan digital yang dipublikasi dari Manado dan Kotamobagu. Sungguh, bagi saya pribadi, tidak ada yang menarik dari politisi muda yang lahir dengan silver spoon dan naik panggung dengan bertumpu pada gendongan orangtuanya.

Berbeda dengan beberapa politisi usia muda yang susah payah memanjat tangga politik, jatuh-bangun meraih kesempatan –termasuk menjadi Ketua DPD atau DPC partainya--, yang kemudian terdaftar sebagai Caleg Pemilu 2014. Politisi jenis ini adalah kabar baik dan optimisme yang mesti disampaikan ke banyak pihak. Memang tak ada jaminan mereka pasti lebih baik dari pengalaman buruk yang telah kita lalui. Tapi setidaknya kita punya alternatif dan wajah segar yang terbebas dari sekadar prestasi warisan.

Anugerah Begie Chandra Gobel adalah salah satu politisi usia muda yang membuat saya tak kehilangan selera terhadap dinamika politik di Bolmong Raya. Penilaian terhadap Begie (demikian kami akrab menyapa dia) mungkin tidak sepenuhnya obyektif, mengingat dia dikenal sebagai salah seorang di antara sedikit anak muda Mongondow yang berada di lingkaran terdekat saya, setidaknya 20 tahun terakhir. Namun, karena subyektivitas itu pula saya berani menjamin, kepercayaan terhadap dia, ideologi, pemihakan, dan lagak-lakunya, telah diuji di tahun-tahun yang tidak melulu penuh kembang dan bunga-bunga.

Berkarir sebagai jurnalis di paruh akhir masa kuliahnya, saat bekerja di Tabloid KABAR, Begie adalah reporter yang tekun dan penulis berbakat yang dengan cepat mencapai keterampilan di atas rata-rata angkatannya. Dari KABAR dia mampir ke Harian Gorontalo Post (kalau tak salah ingat di posisi Redaktur Pelaksana), kemudian Tabloid DeTAK (pengganti almarhum DeTik), Totabuan, dan akhirnya ke dunia politik dengan bergabung di PBR.

PBR tampaknya bukan wahana yang memuaskan kegelisahan politiknya. Begie lalu pindah ke PAN, kemudian mampir ke PG, dan akhirnya kembali ke PAN dan bahkan terpilih sebagai Ketua DPD KK. PAN rupanya menjadi ‘’rumah’’ yang cocok dengan gaya politik Begie yang low tone, low profile. Dia tipe politisi pemikir dan pekerja, bukan yang meledak-ledak, apalagi grasa-grusu. Pilwako KK 2013 menjadi pembuktian, bagaimana dia terlibat sebagai salah satu pilar yang menggerakkan mesin PAN mendukung pasangan Tatong Bara-Jainuddin Damopolii, tanpa tergoda (dalam posisi Ketua DPD KK) tampil sejajar dengan kandidat yang diusung.

Dia memahami kapan harus mengambil peran di depan dan di saat mana mesti memposisikan diri tetap di belakang layar dengan disiplin.

Di tengah brutalitas politik lokal Mongondow, mengedepankan visi, ide, dan hubungan yang dilandasi kepercayaan, sungguh mencemaskan. Dan saya kian cemas tatkala Begie terdaftar di Nomor Urut 9 Caleg PAN Dapil Kotamobagu Barat untuk DPR KK di Pemilu 2014. Saya menguatirkan gaya berpolitiknya terlampau canggih untuk konstituen yang terlanjur silau pada kemasan dan –terlebih—iming-iming transaksional untuk setiap pilihan yang mereka ambil.

10 tahun terakhir, baik di Pilkada, Pilwako, dan Pileg di Bolmong Raya, harga per suara telah dengan konstan mengalami penyesuaian. Menurut bisik-bisik yang mampir ke kuping saya, per suara di Pemilu 2014 ini, untuk DPR KK setidaknya mencapai kisaran Rp 300 – Rp 400 ribu. Begie, yang sekali pun lahir dari lingkungan keluarga yang punya keterikatan kuat dengan politik (ibunya adalah mantan politisi PG dan anggota DPR Sulut), sepengetahuan saya tidak punya modal memadai bila dipaksa turut mempraktekkan politik transaksional itu.

Namun, saya cemas bukan karena buaian mimpi menyaksikan Begie dilantik sebagai anggota DPR 2014-2019. Melainkan, bila konstituen di Kotamobagu Barat gagal melihat potensi besarnya, maka apa lagi yang kita harap dari politik yang dipraktekkan di KK? Tidak ada derita lebih memiriskan dari DPR yang melulu berisi orang-orang tua yang kian karatan dan miskin kreativitas; serta anak-anak muda tong kosong yang cuma pamer gaya dan keriuhan ala boys and girls band.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Bolmong: Bolaang Mongondow; Caleg: Calon Legislatif; Dapil: Daerah Pemilihan; DPC: Dewan Pimpinan Cabang; DPD: Dewan Pimpinan Daerah; DPR: Dewan Perwakilan Rakyat; HUT: Hari Ulang Tahun; KK: Kota Kotamobagu; PAN: Partai Amanat Nasional; Pemilu: Pemilihan Umum; PBR: Partai Bintang Reformasi; PG: Partai Golkar; Pilbup: Pemilihan Bupati (dan Wakil Bupati); Pileg: Pemilihan Legislatif; Pilwako: Pemilihan Walikota (dan Wakil Walikota); RI: Republik Indonesia; dan Sulut: Sulawesi Utara.

Yasti

BILA ingatan ini tak selip, Selasa siang (25 Maret 2014) saya menerima kiriman tautan tulisan Pitres Sombowadile, Kisah PAN dan Tragika Yasti, yang dipublikasi situs www.okemanado.com. Tersebab pekerjaan yang dihadapi menumpuk, setelah menyimak cepat, saya mengirim terima kasih dan komentar pendek pada kawan yang meluangkan waktu membagi informasi itu. Saya menuliskan, ‘’Biasa kua’ itu. Skarang kan musim cari perhatian. Nyanda Caleg, nyanda tim sukses, samua mo suka makang puji.’’

Rabu malam (26 Maret 2014), ditindih penat penerbangan Jakarta-Manado yang disiapkan terburu-buru karena saya baru mendapat konfirmasi beberapa jam sebelumnya, lalu perjalanan Manado-Kotamobagu; menjelang tengah malam saya menyua pertemuan Yasti Soepredjo Mokoagow dengan ratusan orang di salah satu desa di antara Inobonto-Kotamobagu. Saya menyaksikan bagaimana anggota Komisi V DPR RI berlatar Mongondow ini berkomunikasi dengan konstituennya; memaparkan apa yang sudah dilakukan untuk Sulut dan Bolmong Raya khususnya; serta apa yang menjadi rencana ke depannya.

Dia, yang terdaftar sebagai Caleg Nomor 6 PAN Dapil Sulut di Pemilu 2014 ini, sebagaimana Caleg-Caleg lain, tengah menjalani ritus lima tahunan: Kembali menjajakan diri agar masyarakat pemilih melirik dan menjatuhkan pilihan. Dan, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, dibanding Caleg DPR RI berlatar Mongondow lain, Yasti jauh unggul dari berbagai aspek. Apa yang dia lakukan terbukti dan dirasakan, dikomunikasikan, dan yang terpenting: Sejauh ini dia cukup konsisten.

Tak urung, ditemani sebotol air mineral di warung yang terletak tak jauh dari tempat pertemuan, saya menikmati keriuhan dialog Yasti dengan konstituennya sembari mengingat-ingat kembali tulisan Pitres Sombowadile. Sejatinya, saya tidak terganggu dengan apa yang dia tuliskan. Saya mengenal Pitres sangat dekat; demikian pula dengan Yasti. Selebihnya, kalau pun ada bisik-bisik saya terlibat dalam beberapa urusan terkait prestasi politik Yasti, percayalah, itu hoax belaka. Sama halnya dengan hoax yang dituliskan Pitres Sombowadile ihwal kelahiran PAN dan bagaimana Yasti kini tampil menjadi salah satu politisi papan atas (setidaknya) di Sulut.

Mari saya kisahkan catatan kaki lain di balik kelahiran PAN. Tersebutlah satu majalah bernama UMMAT yang pernah berjaya pada 1990-an hingga paruh 2000-an. Di malam-malam tertentu, terutama menjelang deadline, saya –sesekali bersama sastrawan AS Laksana-- kerap berada di ruang redaksi UMMAT. Para pengelola majalah ini membolehkan saya reriuangan sepanjang tidak mengganggu kesibukan mereka. Orang-orang itu kini tetap dikenal sebagai nama-nama beken di jagad (utamanya) sosial dan politik negeri ini: Hamid Basyaib, Luthfi Assaukanie, Abdillah Toha, Syafe’i Anwar, Farid Gaban, dan di banyak kesempatan ada pula Ihsan Ali-Fauzi serta Eep Saefulloh Fatah.

Majalah UMMAT-lah yang terang-terangan menempatkan Amien Rais sebagai tokoh, salah satunya dengan memilih dia menjadi Tokoh UMMAT pada 1998 (sebelum Soeharto mundur dan lahirlah orde reformasi). Karena itu, dengan banyak lupa dan keterbatasan ingatan, saya sedikit mengetahui persis bagaimana sesungguhnya muasal PAN yang cikal-bakalnya berkecambah dari MARA. Apalagi belakangan saya bersentuhan cukup intens dengan beberapa nama yang diakui punya andil melahirkan partai ini, semisal Goenawan Mohammad atau Rizal Pagabean. Yang lain, katakanlah Fikri Jufri atau Sutrisno Bachir, di setiap pertemuan di mana mereka hadir, saya puas menikmati jadi penonton dan penyimak yang takzim.

Agar tidak melantur kemana-mana dan mendadak saya ikut-ikutan menggambar diri berkolor merah dilengkapi sarung yang melambai-lambai di punggung, sekelumit sejarah kelahiran PAN dari versi yang tak ditemukan di situs resmi Parpol ini, dapat disimak di: http://yoilah.blogspot.com/2012/04/sejarah-berdirinya-pan-dan-peranan-amin.html. Tentu versi ini --dan versi-versi lainnya yang saya dengar langsung dari aktor-aktor utama yang terlibat— agak berbeda dengan versi Pitres Sombowadile. Mana yang benar, kita serahkan pada ‘’perasaan kepahlawanan’’ orang per orang, khususnya mereka yang merasa terlibat, dilibatkan, tahu, atau bahkan sekadar sok tahu.

Namun dengan merunut aktivitas ‘’memberi panggung’’ pada Amin Rais oleh kalangan media (khususnya Harian Republika dan Majalah UMMAT) berbulan-bulan sebelum orde reformasi ditahbiskan, kelahiran MARA; Tanwir Muhammadiyah, 5-7 Juli 1998 di Semarang; hingga deklarasi PAN pada 23 Agustus 1998, saya agak sulit menempatkan peristiwa Mei 1998 di Bonn seperti yang ditulis Pitres pada logika yang runut. Tidak mengherankan, sebab Pitres terlibat kendati mengaku ada di pinggirnya saja; sedangkan saya cuma penonton yang rajin bertepuk-tangan.

Sama halnya dengan saya gamang menempatkan peran mantan Ketua DPR Sulut, Syachrial Damopolii, dengan karir politik Yasti yang dia bangun sejak menjadi Koordinator Deklarasi PAN di Sulut, kemudian Ketua Departemen Ekonomi dan Koperasi DPW PAN Sulut (1999-2000), hingga Ketua DPW PAN Sulut (2006-2008). Saya cukup mengenal (sekali pun tak berani mengklaim sungguh akrab) Syachrial Damopolii, politisi dengan kecerdasan politis alamiah di atas rata-rata yang amat setia pada partainya, PG.

Syarial menjadi tokoh penting masuknya Yasti ke ranah politik (demikian yang saya tafsir dari kalimat Pitres, yang tapak logisnya memang membingungkan, ‘’Tetapi, grafik kemajuan PAN di Sulawesi Utara tidak bisa dilepaskan dari Yasti Soepredjo, yang setahu saya awalnya dia dibidani oleh Drs. Syachrial Damopolii MBA….’’), saya curigai sebagai hasil tafakur berteman cap tikus atau saledo. Bahwa Yasti juga berhubungan sangat baik dengan Syachrial Damopolii, bahkan pernah bersikukuh menyandingkan dia dengan Tatong Bara pada Pilwako KK 2009, adalah fakta yang diketahui umum. Namun, Syachrial mutlak tidak cawe-cawe dengan pilihan Yasti berpolitik, apalagi ke PAN.

Tampaknya Pitres mengacaukan Syachrial Damopolii dengan mantan Ketua DPW PAN Sulut, Almarhum JA Damopolii. Tokoh kedua ini, di banyak kesempatan, diakui Yasti cukup berperan dalam karir politiknya. Setidaknya sebagai ‘’orangtua’’ yang mengayomi dan menjadi tempat bertukar-pikiran.

Malam itu, usai menonton pertemuan politik dengan Yasti sebagai pemeran utamanya, pertanyaan kecil menggantung di kepala saya: Apa motif Pitres mempublikasi artikel dengan judul yang juga dia karang-karang sendiri itu (cobalah cari kata ‘’tragika’’ dalam bahasa Indonesia, Anda pasti akan berakhir di ketiak ular, sebab yang benar adalah ‘’tragedi’’)? Pertanyaan ini bahkan masih menggantung setelah saya marathon mengelilingi hampir seluruh wilayah Mongondow, bertemu banyak orang, termasuk beberapa Kepala Daerah.

Di perjalanan dari kediaman pribadi Bupati Boltim, Sehan Landjar, di Bunong menuju Manado, Minggu tengah malam (30 Maret 2014), sepercik jawaban menggelegar di kepala saya: Artikel Pitres Sombowadile yang juga diketahui menjadi ‘’penasihat’’ Caleg PG Dapil Sulut untuk DPR RI, Didi Moha, adalah upaya belittling terhadap Yasti. Terlebih ada frasa yang menyerang Yasti secara pribadi, kendati dia bungkus dengan kalimat manis. Ah, sengaja atau tidak, politik kerap mampu menampilkan watak seseorang yang sesungguhnya.

Sebab itu, pada akhirnya, menurut pendapat saya, menakut-nakuti Yasti dengan parliamentary threshold dan hasil survei tarhadap Parpol peserta Pemilu 2014, bakal menjadi tragedi tersendiri untuk Pitres. Apalagi kalau PAN dan Yasti lolos dan Caleg yang didukung Pitres justru tersungkur –sekaligus mengulang pengalamannya di Pilkada Bolmong 2010 lalu.

Kenyataannya, di seluruh wilayah Mongondow nama Yasti memang mendominasi. Ini tentu membuat Caleg lain dan pendukungnya meriang, tidur tak nyenyak, makan dan minum tak enak. Termasuk Pitres-kah?***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Bolmong: Bolaang Mongondow; Boltim: Bolaang Mongondow Timur; Caleg: Calon Legislatif; Dapil: Daerah Pemilihan; DPR: Dewan perwakilan Rakyat; DPW: Dewan Pengurus Wilayah; MARA: Majelis Amanat Rakyat; PAN: Partai Amanat Nasional; Parpol: Partai Politik; Pemilu: Pemilihan Umum; PG: Partai Golkar; RI: Republik Indonesia; dan Sulut: Sulawesi Utara.

Gagal Ujian Walikota-Wawali KK di Mogolaing

GERUNDELAN, tanya, dan kecewa menggantung di udara yang sarat asap rokok. Satu malam akhir pekan lalu saya terus-menerus menyemburkan batuk –yang sudah mengganggu sejak penerbangan dari Jakarta ke Manado, Rabu, 26 Maret 2014— sembari menatap wajah-wajah kesal yang tengah reriungan.

Pertemuan sembari menatap hamparan permukaan kolam yang menghitam memantulkan cahaya di malam yang menua itu, adalah kehadiran kesekian saya di beberapa majelis yang hampir mirip. Isunya bukanlah tentang gonjang-ganjing kampanye Pemilu 2014 yang sedang memasuki puncak hingar-bingarnya. Bagi lanskap politik Bolmong Raya, bahkan KK, isu yang dideras orang-orang yang datang berhimpun, kecil belaka.

Memang, di skala makro, apa signifikansi penggantian Lurah Mogolaing bagi pemerintahan, birokrasi, dan dinamika sosial-politik-kemasyarakatan di KK? Bukankah wajar belaka ada pergeseran dan perubahan peta birokrasi dan birokrat (sebagai pelayan warga) di periode-periode tertentu? Begitu istimewakah proses penggantian Lurah Mogolaing hingga sejumlah tokoh dan orang-orang berpengaruh, tak hanya di kalangan warga Mogolaing, mendadak berkumpul dan membahasa isunya dengan serius.

Bukan karena menjadi bagian dari Kelurahan Mogolaing sejak sebelum dilahirkan lalu saya mampu memahami pentingnya isu ini di skala mikro dan makro KK, khususnya intervensi politik sempit dalam penyelenggaraan birokrasinya. Pergantian Lurah Mogolaing di antara (kalau tak salah ratusan) perubahan jabatan yang dilakukan Walikota KK, Tatong Bara, dan Wawali Jainuddin Damopolii, Kamis (27 Maret 2014), menjadi tanda awas berlanjutnya model pemerintahan warisan mantan Walikota terdahulu, Djelantik Mokodompit. Pemerintahan yang pengambilan keputusan birokrasi dan politiknya acak-acakan, tanpa pertimbangan matang, hanya berlandas bisik-bisik dan kepentingan sempit, serta jauh dari mengedepankan substansi fundamental: kenyamanan dan stabilitas masyarakat.

Saya memang tak ambil pusing dengan rolling yang dilakukan Walikota- Wawali. Adalah hak prerogatif mereka untuk melakukan perubahan kapan saja dengan menempatkan siapa saja, sepanjang itu sejalan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai Kepala Daerah. Masalahnya, seorang atau dua Kepala Daerah semestinya menunjukkan apapun kebijakan dan putusannya, telah dengan sungguh-sungguh diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif.

Pertama, sejak tumbangnya rezim Orba, umumnya Kepala Daerah di Indonesia adalah juga politisi (karir maupun karbitan) yang terafiliasi dengan Parpol. Imbas dari fakta ini adalah, pengambilan keputusan birokrasi yang memang tak lepas dari pertimbangan politis dan politik, kian terjerumus pada politisasi. Penunjukkan seorang Kepala SKPD misalnya, tak lepas dari intervensi persepsi loyalitas yang melebihi kesetiaan birokrat profesional. Sederhananya, loyalitas Kepala SKPD juga berkaitan atau dikaitkan dengan kesediaan turut mengindahkan kepentingan Parpol yang terafiliasi dengan Kepala Daerah.

Kepentingan utama Parpol adalah mengikat (dan memperluas) kesetiaan konstituen. Di tingkat paling kecil, salah satu yang sangat efektif adalah perangkat kelurahan dan desa. Menguasai para perangkat di level pemerintahan terendah ini berarti mengoptimalkan penetrasi pengaruh hingga ke akar rumput paling terbawah.

Dalam politik, the winner takes all adalah hal lumrah. Tapi memanen keuntungan di saat tak tepat, sama dengan menggali lobang neraka. Penggantian dan pergeseran jabatan yang dilakukan Walikota-Wawali KK beberapa hari sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan; adalah kedunguan  yang sulit dimaafkan. Kebijakan ini mudah dituduh sebagai upaya memenangkan Parpol asal pasangan ini; atau lebih buruk lagi menunjukkan inkompetensi seorang Kepala Daerah yang mestinya mengedepankan stabilitas dan keamanan agar Pemilu 2014 berlangsung sukses.

Dan kedua, Kepala Daerah yang benar-benar menginginkan kemajuan wilayah yang dia pimpin, pasti mengedepankan pertimbangan profesionalisme dan kinerja saat memilih dan menata perangkat birokrasi pembantunya. Di kasus penggantian Lurah Mogolaing (sebagai contoh paling terasa dan telanjang bagi warga kelurahan ini), adakah petimbangan itu menjadi dasar utama? Di mana cacat profesional dan kinerja buruk mantan Lurah yang baru menjalankan tugas kurang dari 1,5 tahun?

Sepanjang kehadiran saya di semua pertemuan dan pembicaraan membahas nasib mantan Lurah, tak ada satu pun keberatan yang disuarakan. Bagi warga Mogolaing, mantan lurah yang juga seorang jiow sejauh ini berhasil menunjukkan profesionalisme dan kinerja optimal, yang salah satunya dibuktikan dengan netralitasnya di Pilwako 2013 lalu. Yang tak dapat ditampik, sudah menjadi semacam tradisi, masyarakat Mogolaing sangat menghormati dan gigih menjunjung pemimpin lokalnya, terutama mereka yang dianggap benar-benar menjadi pelayan dan pengayom masyarakat.

Tradisi yang sangat lokal ini dimanifestasi dengan masa jabatan hampir semua Lurah Mogolaing yang rata-rata di atas delapan tahun. Bahkan Lurah Ati Ginoga ‘’diminta’’ tetap meneruskan jabatannya beberapa waktu setelah pensiun, karena kepemimpinannya memang minimal berhasil menjaga kelurahan di jantung KK ini relatif aman-tenteram.

Maka wajar ada pertanyaan semacam ‘’Apa Lurah pe salah?’’; ‘’Ini Walikota-Wawali mo kase tunjung dorang pe kekuasaan?’’; atau ‘’Kiapa so jadi sambarangan bagini ini Walikota-Wawali?’’ dilontarkan terang-terangan. Sama dengan cacian bahwa sejumlah pembisik Walikota yang diketahui dekat karena menjadi penyokong politiknya, berlaku culas terhadap mantan Lurah, yang kepentingan akhirnya demi meraup dukungan di Pemilu 2014. Orang-orang itu, yang namanya disebutkan dengan tambahan ‘’Mo pilih pa dorang? Blum stau!’’, sudah menjadi pengetahuan umum adalah lingkaran non struktural dan non formal Walikota, yang pengaruhnya nyaris tanpa batas dan filter.

Menjadi pemimpin politik dan birokrasi pada akhirnya adalah parade pengetahuan kompleks seseorang terhadap berbagai aspek terkait di wilayah dan masyarakat yang dia ayom. Penggantian Lurah Mogolaing menjelang Pemilu 2014 dengan cara yang tidak mempertimbangkan konteks sangat lokal, menunjukkan Walikota-Wawali KK memang politisi dan pemimpin sangat amatir. Mengecewakan betul. Terlebih, sekali pun Tatong Bara berlatar Matali, hampir satu dasawarsa terakhir dia adalah penduduk Mogolaing, yang semestinya paham dan khatam bagaimana laku dan tindak masyarakat di kelurahan ini.

Apa boleh buat, isu bagai api dalam sekam yang kini menjalar di Kelurahan Mogolaing menjadi cermin kebijakan lebih besar Walikota-Wawali, setidaknya di tingkat kecamatan dan Kota. Di Mogolaing, di awal masa pemerintahan mereka, Walikota-Wawali sudah menyemai bibit yang cepat atau lambat bakal dituai panenannya. Sebab, sebagaimana yang diutarakan seorang tokoh masyarakat termuka di kelurahan ini, ‘’Mo ganti deng sapa pun, nyanda masalah. Tapi depe waktu baganti deng cara baganti yang jadi masalah.’’

Saya mesti mengingatkan, khususnya pada Walikota Tatong Bara, cara masyarakat Mogolaing menghukum pemimpin yang dianggap tak karuan, seringkali sangat menyakitkan. Mantan Walikota Djelantik Mokodompit sudah merasakan, sebagai penduduk Kelurahan Mogolaing, dia dengan telak kalah di tempatnya bermukim di Pilwako 2013 lalu. Dia di-delegitimasi oleh masyarakat yang seharusnya menjadi jangkar sosial dan politik utamanya.

Saya lahir dan tumbuh di Mogolaing. Saya memahami apa yang dipikir, dirasa, dan menjadi sikap masyarakatnya. Sebab itu juga yang kini berkecamuk di benak dan hati saya. Para elit birokrasi dan politik di KK tampaknya terlalu bebal mempelajari, bahwa mempercayai para pembisik tanpa reserve, tak beda dengan menarik gerbong perlawanan dan delegitimasi. Diam-diam dan terang-terangan.  Dan itulah yang kini dilakukan Walikota-Wawali di Kelurahan Mogolaing.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Bolmong: Bolaang Mongondow; KK: Kota Kotamobagu; Orba: Orde Baru; Parpol: Partai Politik; Pemilu: Pemilihan Umum; Pilwako: Pemilihan Walikota; SKPD: Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Wawali: Wakil Walikota.