Djelas Dua Jempol untuk Djelantik Mokodompit

BERBAHAGIALAH warga Kota Kotamobagu (KK). Hari-hari terakhir ini mereka sedang menyaksikan lahirnya seorang tokoh yang bakal melegenda di Mongondow dan di kalangan orang Mongondow yang masih merawat keterikatan dengan tanah asalnya.

Tokoh yang namanya akan dikenang dan dirujuk itu, terutama setiap kali ada peristiwa politik semisal pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan umum (Pemilu), punya kegigihan, keliatan, daya tahan, serta yang terpenting sikap ‘’nimau tau’’ dan ‘’nintau diri’’. Dia, tokoh kita ini, tak lain dan tak bukan adalah Djelantik Mokodompit, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dua kali mantan calon Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) ketika kabupaten ini belum dimekarkan, sebentar lagi akan mantan Walikota KK, dan ‘’mungkin’’ bakal calon anggota DPR KK 2014-2019.

Di jagad politik Sulawesi Utara (Sulut) Djelantik Mokodompit adalah contoh politikus berdaya tahan tinggi. Merintis karir di bidang koperasi, dia dengan cepat memperoleh pengaruh yang lalu digunakan sebagai batu loncatan ke politik praktis. Tak usah ditegok lagi jejak perkoperasiannya. Sepengetahuan saya koperasi-koperasi di mana dia pernah terlibat tinggal kabar angin sepoi-sepoi. Beda dengan sepak-terjang politiknya.

Lewat Partai Golkar (PG) Djelantik Mokodompit meraih dukungan ke DPR RI. Dua periode duduk mewakili masyarakat Sulut di lembaga tinggi negara ini, dia sukses menjadi politikus biasa-biasa saja. Tak terdengar bersuara, tak pula dikutip satu pun media massa terbitan Jakarta. Yang saya tahu, dari cerita dan komentar-komentar selintas, ‘’Dia so kaya!’’

DPR RI tampaknya kurang menantang, karenanya dia lalu kembali ke Bolmong dan terjun di kompetisi pemilihan Bupati. Kita tahu (ketika itu) DPR Bolmong lebih memilih Marlina Moha-Siahaan ketimbang Djelantik Mokodompit.

Zaman berganti dan Bupati-Wakil Bupati (Wabup) tak lagi dipilih DPR. Era pemilihan langsung menjelang. Bermodal dukungan yang dimotori Partai Amanat Nasional (PAN), Djelantik Mokodompit sekali lagi menyasar jabatan Bupati Bolmong, menghadapi incumbent Marlina Moha-Siahaan. Dan kembali dia tersungkur.

Peruntungannya membaik tatkala berlaga di pemilihan Walikota-Wakil Walikota (Wawali) KK berpasangan dengan Tatong Bara. Bukan diusung partai asalnya, melainkan –sekali lagi— disokong PAN. Kali ini Djelantik Mokodompit berhasil menggapai impiannya. Dia terpilih sebagai Walikota KK 2008-2013. Kekuasaan di tangan pun kian lengkap karena dia ‘’pulang rumah’’ ke PG dan berjaya meraih kursi Ketua DPD KK. Dia adalah Walikota sekaligus tokoh paling kuat yang mengontrol partai dengan perolehan suara mayoritas di DPR.

Sembari bersegera menancapkan kekuasaan dan pengaruh di KK, mengikuti ‘’manual politik khas Indonesia, dia mendorong keluarga dan orang-orang sangat dipercaya merambah politik. Yang pertama mendudukkan anak tertua, Raski Mokodompit, ke DPR Provinsi Sulut. Berikutnya, cermati saja Daftar Calon Sementara (DSC) PG untuk Pemilu 2014, temukan dan hitung sendiri siapa-siapa calon legislator yang terkait langsung dengan Djelantik Mokodompit. Mulai dari anak kandung, adik atau kakak, sepupu, hingga mereka yang sehari-hari kita kenal sebagai ‘’antek-antek’’ setianya.

Tak pelak hingga di hari ‘’H’’ Pilwako, Senin, 24 Juni 2013, hanya sedikit orang yang percaya Djelantik Mokodompit akan gagal mempertahankan jabatan Walikota KK. Harus diakui, keyakinan dia tetap berkuasa hingga 2018, bagi politikus, praktisi politik, dan pengamat amatiran, berdiri di atas alasan kokoh. Apalagi pilihan berpasangan dengan Rustam Simbala, membuat dia menyatukan kekuatan dua rakasasa: PG dan PDI Perjuangan. Mesin dua partai ini diperkuat pula pengerahan aparat birokrasi serta kecukupan dana.

Tidak mengherankan di hari-hari kampanye Pilwako pendukung dan penyokong Djelantik Mokodompit-Rustam Simbala (DjM-RS) merajalela. Tanpa sungkan mereka menyerang, mengecilkan, dan meremehkan kandidat lain dan pendukungnya, khususnya pasangan yang jadi pesaing utama, Tatong Bara-Jainudin Damopolii (TB-JD). Seolah-olah keajaiban sekali pun tak bakal membuat jagoan mereka kalah.

Padahal, rasionalitas lain yang tak kurang kuatnya menunjukkan, bagi mayoritas warga KK, Djelantik Mokodompit bagai buku yang harus segera ditutup. Sampulnya saja yang mentereng. Tampak bagus, elegan dan berkelas. Isinya, ternyata cuma roman ternyata picisan yang kelasnya jauh di bawah selera umumnya warga Kotamobagu.

Perolehan DjM-RS yang hanya 27.768 suara dari total 71.350 suara sah di Pilwako KK adalah bukti obyektif Djelantik Mokodompit memang tak memiliki cukup kredibilitas di hadapan masyarakat yang dia pimpin. Dengan ditambahkannya warga yang menolak menggunakan hak pilih, sekitar 15 ribu orang, kita dapat menyimpulkan: Cuma sekitar seperempat penduduk KK yang masih bersedia memberi dia kesempatan berkuasa kedua kalinya.

Modal sosial itu –saya yakin tidak seluruhnya diperoleh karena keikhlasan pemilik suara— yang masih dipertaruhkan lagi lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Situs Totabuan.Co (http://totabuan.co/2013/07/03/djelas-resmi-ajukan-gugat-ke-mk/), Rabu (3 Juni 2013), lewat berita bertajuk DjelaS Resmi Ajukan Gugat ke MK memastikan langkah hukum pasangan DjM-RS.

Tidak perlu menduga-duga. MK pasti menolak gugatan itu. Cuma sarjana hukum yang tak paham arti tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang gemar membentur-benturkan kepala kosongnya ke tembok batu. Ada pelanggaran luar biasa apa di Pilwako KK bila hingga tulisan ini dibuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) hanya punya satu laporan (tertulis), itu pun tanpa disertai bukti dan saksi?

Sembari menanti atraksi aktor-aktor  Pilwako di MK, kita simak dulu (katanya) wacana pencalonan Djelantik Mokodompit sebagai anggota DPR KK dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kotamobagu Barat dan selanjutnya Ketua DPR KK 2014-2019. Agar gadang-gadang ini terwujud, dia harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan Walikota. Namun rentang waktunya sangat kasip, mengingat Daftar Calon tetap (DCT) Calon Legislatif (Caleg) kini sedang difinalisasi.

Kalau PG sungguh-sungguh mencalegkan Djelantik Mokodompit di Pemilu 2014, tercatat atau tidak di DPT, dia telah menjadi legenda. Terlebih bila pencalegannya sukses dan ternyata gagal meraih kursi –artinya musnah pula cita-cita menduduki kursi Ketua DPR. Dia akan menjadi misal dari semua nasihat orang-orang tua Mongondow terhadap generasi di bawah yang berkiprah di dunia politik: ‘’Kong bae-bae ba politik, jang sama dengan Djelantik Mokodompit!’’

Saya menunggu lahirnya legenda politik Mongondow itu dengan dada ditambur debar.***

Di Jembatan Kaiya Pesan Itu Dititip

BILA satu saat di waktu dekat ini memergok saya sedang berdiri di depan salah satu tiang Jembatan Kaiya –yang melintas di atas Sungai Ongkag, di persimpangan tak jauh dari Inobonto ke arah Kotamobagu dan Lolak--, tak perlu berprasangka ada ritual yang tengah dideras. Saya belum menjadi penggemar jin penunggu jembatan, tidak pula mengintai buaya yang mungkin masih berkeliaran di sungai di bawahnya, ancang-ancang melontar kail, atau bahkan mengincar baut dan besi jembatan.

Kawan dan kerabat jangan pula menduga saya sudah meheng dan buru-buru mengontak orangtua di Jalan Amal atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Ratumbuysang, andai mengetahui saya sedang bercakap-cakap dengan salah satu tiang Jembatan Kaiya. Saya sepenuhnya waras, tahu persis apa yang dilakukan, dan karena mungkin ini cara terbaik menyampaikan pendapat dan kritik terhadap praktek-praktek politik, pemerintahan, dan birokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

Mengapa di Jembatan Kaiya? Apakah karena saya terpengaruh salah satu karya novelis Brazil, Paulo Coelho, By the River Piedra I sat Down and Wept atau Na margem do rio Piedra eu santei e chorei (1994)?

Sama sekali tidak. Tulisan penerima Crystal Award dari World Economic Forum dan France’s  Legion d’honneur yang merupakan bagian pertama dari trilogi On the Seventh Day (dua yang lain adalah Veronika Decides to Die atau Veronika decide morrer, 1998 dan The Devil and Miss Prym atau O Demônio e a srta Prym, 2000) itu,memang dasyat dan menginspirasi. Tentang satu minggu dimana seseorang yang biasa mengalami hal-hal yang luar biasa.

Tidak! Sebagai bagian dari komunitas besar orang Mongondow, bukan hanya satu minggu melainkan setiap hari, sebagai warga biasa saya mengalami hal-hal yang luar biasa.

Beberapa hari terakhir, misalnya, saya ikut geram dan mengutuk ketika Abdullah ‘’Ayu’’ Basalamah ditemukan tewas menggenaskan di dalam ruangan Salon Ayu miliknya di Kelurahan Kotamobagu, Kota Kotamobagu (KK). Saya ikut larut dalam sukacita orang-orang Kotamobagu yang mendapat ‘’serangan 24 jam’’ dari para kandidat calon Walikota-Wakil Walikota (Wawali) 2013-2018. Dan saya menghanyutkan diri bersama sukaria orang banyak ketika Tatong Bara-Jainudin Damopolii (TB-JD) memenangi pemilihan Walikota-Wawali (Pilwako) KK.

Peristiwa-peristiwa itu luar biasa, mewarnai kehidupan saya, dan menyeret saya (sebagai warga Mongondow) terlibat di dalamnya. Sama luar biasanya dengan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berturutan keluar dan diterima kabupaten dan kota di wilayah Mongondow. Terakhir adalah Kabupaten Bolmong yang sukses menerima penilaian disclaimer dua kali berentengan, Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012.

Tak jelas benar kapan disclaimer untuk TA 2012 resmi diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong. Pejabat-pejabat berwenang yang dihubungi media hampir seluruhnya mengeluarkan ‘’jurus pura-pura sibuk menghindarkan pertanyaan’’ atau aksi pamungkas ‘’bekeng stau jo’’. Bukan hanya orang banyak, khususnya warga Bolmong, yang bertanya-tanya. Jajaran birokrasi di lingkungan Pemkab pun tak kurang terlongo-longonya.

Padahal disclaimer bukanlah cap hukuman mati atau aib tak terampunkan. Tengoklah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang di Tahun Anggaran 2010 dan 2011 mendapat predikat sama, yang bangkit dan akhirnya pada Kamis, 13 Juni 2013, naik peringkat ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Saya tahu persis bagaimana sumringahnya Bupati Sehan Lanjar dan jajarannya ‘’dinaik-kelaskan’’ dalam urusan pengelolaan keuangan daerah oleh BPK. Hari itu, sebelum Bupati resmi menerima WDP, hampir satu jam kami beriuangan dan berbual-bual ditemani kopi, sembari tak henti terbahak-bahak.

Saya ingat sewaktu Boltim menerima disclaimer kedua kalinya, 2012 lalu, saya sempat mengingatkan Bupati yang akrab disapa Eyang ini, bahwa dia mesti menjelaskan pada seluruh warga Boltim apa dan mengapa sampai predikat jelek itu tersemat. Di saat yang sama, birokrasi juga mesti diletup punggungnya agar patuh pada ketatalaksanaan pengelolaan keuangan.

Capaian WDP TA 2012 itu tentu bukan karena kebetulan saya sempat berbicara dengan Bupati, melainkan Eyang sebagai pemimpin pemerintahan dan birokrasi memang mau terbuka, mau bicara, mau mendengar, dan mau mengubah yang perlu diubah. Ihwal terbuka dan mendengar, harus diakui Eyang memiliki kontrol emosi yang terjaga, seberapa kejam sekali pun kritik yang disampaikan padanya.

Keterbukaan, kesediaan bicara, dan kerelaan mendengar jadi kelebihan Eyang dibanding Walikota dan Bupati lain di wilayah Mongondow. Walau kita juga mesti siap, setelah mendengarkan tiga kalimat yang disampaikan, dia akan balik dengan pendapat, bantahan, atau penjelasannya yang cukup untuk disusun menjadi satu dokumen pertanggungjawaban Bupati di Paripurna DPR.

Tentu tidak adil membandingkan Eyang dan Bupati Salihi Mokodongan. Eyang adalah politikus alamiah yang matang dan khatam sangkarut-kelindang politik pemerintahan, dan birokrasi. Akan halnya Salihi Mokodongan, dia entrepreneur sukses yang lalu terjun ke politik dan menjadi pemimpin pemerintahan dan birokrasi di Bolmong hampir hanya ‘’bermodal nekad’’.

Repotnya, kendati cukup terbuka, mau bicara, (tampak) mau mendengar, dan mungkin mau mengubah, sejauh ini tak ada apapun yang berhasil dia capai di dua tahun pemerintahannya dan Wakil Bupati (Wabup) Yani Tuuk. Catatan yang saya kumpulkan dari amatan selama ini menunjukkan, kebanyakan pernyataan yang dilontarkan Bupati Salihi Mokodongan berakhir sebagai sekadar ‘’ancaman’’ dan ‘’peringatan’’ kosong.

‘’Akan menegakkan disiplin PNS, ‘’Melakukan pengawasan lebih ketat’’, atau ‘’Memperingatkan agar jajaran Pemkab Bolmong melaksanakan tugas dengan profesional dan bertanggungjawab’’, sudah menjadi mantra penghias media massa yang lama kehilangan tuah. Siapa yang peduli dan takut terhadap Bupati, bila tindakan yang sedianya dapat dilakukan untuk menunjukkan wewenang dan keseriusannya, mudah diveto tangan-tangan lain yang de facto lebih berkuasa.

Karena itu saya menyimpan berbagai saran, masukan, kritik, yang semestinya diucapkan –atau dituliskan—demi kemajuan Kabupaten Bolmong. Percuma menyampaikan sesuatu yang dianggap sekadar kicauan orang ‘’gila urusan’’ dan kurang kerjaan.

Sekali pun demikian, lama-kelamaan saya tak bisa membuta-tuli pada sejumlah banyak usikan yang berdatangan, yang di hari-hari belakangan ini utamanya menanyakan, ‘’Apa pendapat Anda tentang disclaimer yang diterima Pemkab Bolmong untuk kedua kalinya?’’ Demi ketenangan hari-hari saya yang selalu menakjubkan, hormat pada Bupati Bolmong dan jajarannya, serta warga Mongondow umumnya, saya sudah menumpahkan segala sesuatu (kritik hingga cacian brutal) pada salah satu tiang yang menopang Jembatan Kaiya.

Saya berharap semoga tiang jembatan itu menyampaikan sesegera mungkin ke Bupati dan jajarannya. Siapa tahu, sekecil apapun itu, mungkin berguna bagi kemajuan Kabupaten Bolmong ke depan.***

PNS KK: ‘’Goso Jo Sampe Mangkilap’’

DI ZAMAN kasur umumnya masih terbuat dari kapas dan dihampar di ranjang kayu, kutu busuk (sering pula disebut ‘’bangsat’’) menjadi teror menyiksa. Jangan berharap ada nyenyak bagi yang tidur di atas kasur dan ranjang yang dibiaki hewan sialan ini.

Berbeda dengan nyamuk yang setidaknya bisa ditanggulangi dengan menyelimuti tubuh rapat-rapat; hanya ada satu cara memenangkan perang melawan kutu busuk. Beber kasur yang digunakan di bawah panggangan terik matahari, semprot seluruh ranjang dengan racun serangga, cuci, dan jemur. Agar gangguan tak berulang, jemur-menjemur kasur minimal dilakukan sekali sebulan dan ritual ‘’meruwat ranjang’’ paling tidak setiap enam bulan sekali.

Selain kutu busuk, tikus adalah momok lain yang bikin jengkel. Di masa ketika wilayah Jalan Amal umumnya masih persawahan, di saat-saat tertentu ada saja tikus yang kesasar menjarah rumah orangtua kami. Kalau cuma lemari makan yang dibobol atau karung beras yang dikerat, paling-paling kami sekeluarga harus sabar menikmati omelan Ibu. Celakalah bila sepatu atau buku dan tas sekolah yang dianiaya.

Di luar itu, sesekali ada kaki seribu yang iseng jalan-jalan masuk rumah (biasanya di musim penghujan), menyelinap di ranjang, dan tengah malam salah satu dari kami bersaudara melolong dihajar sengatannya. Akan halnya ular yang biasanya banyak di area persawahan yang dikelilingi kebun dan semak, justru sangat jarang disua. Kalau pun ada ular yang ditemui, jenisnya lebih sekadar menggelikan dibanding membahayakan. Biasanya piton yang konsumsi utamanya adalah tikus.

Tak mengherankan di masa kecil kami terbiasa menangkap ular dan menjadikan teman. Asal jangan sampai ketahuan Ibu atau Almarhumah Nenek, yang pasti bersegera mengangkat apapun yang ada di tangan untuk memusnahkan mainan eksotik itu. Jangankan ular, cacing saja bisa membuat mereka berteriak-teriak seolah langit akan runtuh di kepala.

Bagi Ibu dan Almarhumah Nenek, semua yang lidahnya bercabang, terlebih bersuara mendesis, pasti adalah kabar buruk. Bahaya besar! Kalau pun dia tidak beracun, belitannya tetap bisa merengut nyawa. Maka yang lidahnya bercabang dan mendesis harus disingkirkan dengan hantaman dodutu di kepala.

Untunglah kebanyakan bangsa ular yang ditemui di Bolaang Mongondow (Bolmong) bukan dari jenis langka dan terancam kelestariannya. Membunuh satu-dua piton atawa patola belum membuat lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan blingsatan dan meneriakkan kecaman.

Lama setelah meninggalkan Jalan Amal dan sesekali pulang menengok orangtua, juga menyambangi kebun –yang tersebar di Kopandakan hingga Pusian--, saya perhatikan momok-momok masa kecil itu nyaris telah menghilang. Kutu busuk tak punya tempat lagi karena kasur sudah terbuat dari busa berteman ranjang besi atau kayu artificial; tikus habis dihalau kucing peliharaan adik bungsu; kaki seribu entah bertransmigrasi ke mana; dan ular kehilangan tempat berbiak.

Namun saya justru melihat (dan mengalami) hewan-hewan itu bermetamorfosis dalam perilaku segelintir orang Mongondow. Paling umum adalah perilaku ular yang  pertama kali saya cermati dengan serius menjelang, selama, dan sesudah pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bolmong Induk berlangsung 2011 lampau.

Ketika itu dengan telanjang dan terang-terangan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan aktivis mencaci dan mengolok-olok kandidat Bupati Salihi Mokodongan --yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati (Wabup) Yani Tuuk. Tak akan pupus dari ingatan saya, misalnya, bagaimana salah seorang PNS bersafari kemana-mana meneriakkan hinaan dengan memplesetkan inisial Salihi Mokodongan, SBM, menjadi ‘’Salihi Belajar Membaca’’.

Begitu Salihi Mokodongan-Yani Tuuk memenangkan Pilkada, Selasa (22 Maret 2011), keajaiban terjadi. Hanya dalam tempo singkat PNS-PNS yang mencaci, mengejek, merendahkan, dan menista berbondong menghaturkan takzim, seolah mereka adalah pendukung dan penyokong utama yang telah berdarah-darah mengantar dia ke kursi Bupati.

Hebatnya, bukan hanya dengan seketika menjadi orang dekat Bupati Bolmong dan istri, mereka juga sukses mendepak orang-orang yang dengan setia dan tanpa pamrih mengantar Salihi Mokodongan-Yani Tuuk ke kursi kekuasaan. Hingga hari ini ular-ular itu masih berkeliaran, melata, membelit, dan mendesis di sekitar Bupati Bolmong, istri, dan keluarga dekatnya.

Persulihan mirip ular berganti kulit itu pula yang terjadi hari ini tatkala rombongan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Kotamobagu (KK) menyambangi Walikota-Wakil Walikota (Wawali) 2013-2018 terpilih, Tatong Bara (TB) dan Jainudin Damopolii (JD). Tidak perlu ditutup-tutupi, sebagian Kepala SKPD dan PNS bawahannya yang mengunjungi TB dan JD umum diketahui sejak lama terang-terangan memusuhi dan menghinakan mereka.

Mengingat aneka hujatan yang telah diruahkan ular-ular itu, terutama ke TB pribadi, saya hanya mengurut dada. Betapa tebalnya kulit muka mereka hingga tahan terhadap rasa malu yang mestinya ditanggung karena omongan yang ludahnya belum kering  dan perbuatan yang bekasnya masih berdarah. Tapi selalu ada kabar baik, paling tidak selain melestarikan ular, KK juga punya spesies hewan hibrida baru: badak.

Betapa cepat mereka berganti ‘’kulit’’? Bahkan ketika Djelantik Mokodompit masih sah sebagai Walikota KK, setidaknya hingga September 2013 mendatang. Betapa pula tidak profesional dan tahu dirinya mereka, beramai-ramai melakukan kunjungan yang dibalut alasan silahturrahim, di saat semestinya aparat birokrasi tengah memberikan pelayanan pada masyarakat.

Silahturrahim? Empat tahun baru, empat Idul Fitri, dan empat Idul Adha berlalu tanpa silahturrahim berombongan dan terbuka ke TB (sebagai Wawali KK 2008-2013) dari jajaran SKPD KK, lalu tiba-tiba praktek luhur agama dan hubungan sosial ini teringat? Alasan seperti ini jelas omongan orang dengan mulut bau got.

Tatong Bara boleh memberikan penghiburan dengan pernyataan, “Tidak usah terbawa suasana politik. Bekerjalah dengan profesional,” sebagaimana yang dipublikasi situs Totabuan.Co (PNS Kotamobagu Mulai ‘’PeDeKaTe’’ ke TB-JaDi, http://totabuan.co/2013/07/01/pns-kotamobagu-mulai-pedekate-ke-tb-jadi/), Senin, 1 Juli 2013. Walikota terpilih ini boleh pula menenangkan PNS yang selama ini bersikap dan bertindak tak profesional. Yang jadi konsern saya adalah: Apakah TB akhirnya bakal tergelincir seperti Salihi Mokodongan dengan membiarkan dirinya, sebagai Walikota terpilih, dibelit dan dibuai desis para ular?

Sayangnya kecambah keterlenaan itu sudah menunjukkan petanda. Dengan bersikap akomodatif, TB memberikan sinyal bahwa dia suka pula ‘’dijilat-jilat’’ dan ‘’di-goso-goso’’ oleh bawahan. Lagipula hanya pemimpin yang benar-benar berdaya tahan spartan yang kuat menahan godaan. Untuk soal ini, sejujurnya, saya tidak yakin dengan Walikota terpilih ini.

Jadi kita, warga KK, bersiap-siap saja mengikhlaskan bila pada akhirnya para ular yang sebelumnya oposan kelas wahid ternyata sukses berganti kulit menjadi lingkaran dekat Walikota TB-Wawali JD. Tuhan menciptakan dada manusia dengan skala lebih luas dari bagian tubuh lain agar kita tak kesulitan mengusap-ngusap setiap kali melihat dan menyua hal-ihwal yang mematah hati.

Sementara itu, pada mereka yang terbukti pakar bersulih rupa dan ganti kulit, goso jo sampe mangkilap! Hanya berhati-hatilah, kami yang tumbuh di masa sebagian wilayah KK masih belukar, persawahan, dan kebun, terbiasa menjadikan ular sekadar mainan dan kesenangan.***