Media, Jurnalis, dan ‘’Nanam Au’-a’’

KERIUHAN pemilihan Walikota-Wakil Walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu (KK), yang merentang beberapa bulan terakhir dan memuncak Senin (24 Juni 2013), perlahan surut. Suka ria mengiringi keunggulan duet Tatong Bara-Jainudin Damopolii (TB-JD) dan duka dari tiga pasangan kandidat pesaing sebentar lagi tinggal nostalgi yang sesekali ditegok dan dijadikan menu bual-bual.

Tim sukses (TS), pendukung, dan simpatisan yang sebelumnya berhadap-hadapan, harus bersigegas kembali menjalani keseharian. Alangkah bodohnya memelihara perseturuan dan ketidak-sepahaman hanya gara-gara perbedaan pilihan. Apalagi para kandidat yang mati-matian saling mengalahkan, pasti dengan segera bertegur sapa dan berbagi senyum, setidaknya di hadapan umum.

Nah, ketika pikiran nobui bidon kon ulu in naton komintan, saya tidak akan membicarakan lagi hal-ihwal berbau sikat-sikut politik di Pilwako KK. Ada aspek lain yang subtansial, sangat mewarnai Pilwako, hampir setiap hari disua oleh warga kota, mempengaruhi mereka, sekaligus juga diterima dan berlalu begitu saja.

Ihwal penting itu adalah bagaimana media dan para jurnalisnya memainkan peran di Pilwako KK –sesungguhnya secara umum juga di pemilihan kepala daerah (Pilkada), khususnya yang berlangsung di Sulawesi Utara (Sulut). Dengan menggunakan pengetahuan normatif (bukan berarti saya mengabaikan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan anutan-anutan dasar jurnalistik lainnya), kita dapat membagi sikap media di Pilwako KK ke dalam tiga kategori: memihak dengan tegas, netral, dan oportunis. Akan halnya para wartawan, terpolarisasi dalam dua kubu besar: memihak atau netral. Kubu kedua ini boleh diartikan sebagai mereka yang benar-benar berupaya menyajikan berita dan tulisan sesuai kaidah jurnalistik.

Dalam amatan saya (sekadar amatan yang amatiran), media kategori pertama, yang memihak, mengambil sikap mendukung satu pasang kandidat tidaklah dengan berbasis ideologi. Misalnya karena ide-ide dan pikiran kandidat  itu sejalan dengan yang dianut media bersangkutan. Pemihakan dilakukan berdasar faktor ekonomi (kontrak iklan, advertorial, atau sejenisnya), relasi khusus (biasanya hubungan baik antara media dan kandidat atau tokoh-tokoh partai politik pengusung), atau karena berita dan tulisan yang dipublikasi sangat bias pemihakan jurnalisnya.

Kategori kedua, yang netral, saya kira memang demikian media harus bersikap tidak hanya di Pilwako.

Dan kategori ketiga, yang oportunis, adalah varian dari kategori pertama, dengan titik berat pada faktor ekonomi. Kandidat siapa pun pasti akan didukung sepanjang ada kontribusi bernilai ekonominya. Media kategori ini sedap dibaca karena setiap hari sukses membingungkan pemilih.

Bagaimana cirinya? Gampang, lihat saja berita utama ketika pasangan kandidat A berkampanye dan di hari yang sama memajang iklan, juga besoknya menaburi media yang bersangkutan dengan ‘’berita berbayar’’. Berita dan tulisan yang terpampang pasti berjudul bombastis –setengah tak masuk akal--, misalnya, ‘’Kampanye Terbesar dalam Sejarah’’. Jangan heran pula bila lusanya kandidat pesaing, yang juga beriklan dan berkontrak ‘’berita berbayar’’, dilayani dengan judul yang sama dasyatnya, katakanlah semacam, ‘’Rekor Baru Kampanye Kandidat’’.

Kearifan pembacalah menafsir mana kampanye yang benar-benar terbesar dalam sejarah dan menjadi rekor baru; atau dua-duanya omong kosong belaka. Sebab barangkali judul seram itu cuma pelebih-lebihan belaka. Kecap yang satu dengan lainnya sama-sama ‘’merasa’’ nomor satu. Terlebih takaran ‘’merasa’’ adalah perpaduan antara nyada dan abstark.  Contohnya, ganteng dan ‘’merasa ganteng’’ boleh jadi berarti mirip-mirip atau sama sekali bertolak belakang. Bukankah merasa ganteng kendati punya wajah bagai habis dilanggar tronton belum pernah dimasukkan sebagai tindak pidana?

Nah, untuk para jurnalis, bukan rahasia lagi selama Pilwako KK berlangsung, mereka yang tergolong kategori pertama, yang memihak, umumnya terbagi ke dalam tiga kubu: Djelantik Mokodompit-Rustam Simbala (DjM-RS), TB-JD, dan Muhamad Salim Lanjar-Ishak Raden Sugeha (MSL-IRS). Tidak sekadar memihak dalam bentuk memproduksi berita atau tulisan yang ‘’relatif’’ menguntungkan kandidat yang didukung, tetapi bahkan terlibat langsung mengelola materi kampanye dan berkampanye.

Walau luput dari telisikan warga umumnya, selama Pilwako berlangsung rivalitas di kalangan kubu-kubu para jurnalis itu berlangsung di tempo dan tensi tinggi. Satu dan yang lain berlomba menampilkan berita dan tulisan mengunggulkan kandidat dukungannya sembari sedapat mungkin mendegradasi kandidat pesaing.

Warga Kotamobagu tahu persis siapa saja jurnalis yang mengambil sikap memihak kandidat tertentu. Sama halnya dengan mereka hafal jurnalis mana yang tergolong kategori kedua, yang netral. Kabar buruknya, kategori kedua ini tak banyak, itu pun harus hati-hati bersiasat membaca arah angin, mengingat mayoritas media yang meramaikan Pilwako KK pantas diklasifikasi dalam kategori pertama atau ketiga.

Apa kerugian media dan jurnalis yang tak bersikap netral ketika Pilwako selesai? Menurut hemat saya, dampak negatif jangka pendek ke media yang memihak atau oportunis tidaklah signifikan. Paling-paling pembaca akan mewasdapai kredibilitas isi media kategori ini. Tapi kalau perilaku itu berulang dan tak hanya di event politik, di jangka panjang pembaca pasti meninggalkan media bersangkutan. Dan media minim atau tanpa pembaca tentu bukan yang bakal dituju dan dipilih para pengiklan.

Berbeda dengan media, jurnalis yang memihak, terutama yang kandidatnya ternyata gagal, langsung memikul dua dosa besar: Tidak profesional (karena mengabaikan etika dan kode etik jurnalistik) dan bodoh (sebab bersukarela mendukung pecundang). Sanksi terhadap dosa pertama menjadi wilayah media tempatnya bekerja atau organisasi profesi di mana sang jurnalis bernaung. Itu pun setelah sebelumnya dibuktikan sang tersangka yang di hadapkan di depan majelis memang memihak dalam kapasitasnya sebagai jurnalis. Artinya, dapat dipastikan nyaris tak ada sanksi apapun terhadap pelanggaran kategori dosa pertama ini.

Lain halnya dengan dosa kedua, yang hukumannya langsung dan biasanya tak tertahankan, terutama dari sesama pewarta yang tak segan mengolok dan menojor kepala berisi otak kosong sembari menyeburkan, ‘’Sinumuba’ bi na’ pangkola’, yo nanam au’-a! ’’ Teledor dan memihak yang kalah memang menyakitkan. Dan saya tahu derita itulah yang kini dipikul sejumlah kawan jurnalis di Mongondow, di hari-hari setelah TB-JD secara de facto memuncaki perolehan suara di Pilwako KK.

Saya tentu bersimpati dan empati. Selebihnya: Bo unuon?***

‘’Pulitik Memang Kras, Uyo”

HANYA satu-dua jam setelah hasil Pemilihan Walikota-Wakil Walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu (KK) mengindikasikan kandidat mana yang menjadi pemenang, pesta demokrasi ini sudah mencapai kulminasi. Senin malam (24 Juni 2013) ini, pasangan Tatong Bara-Jainudin Damopolii (TB-JD), tim sukses (TS), dan pendukungnya masih larut dalam pesta kemenangan. Tapi ketika matahari merekah besok, hidup akan kembali seperti hari-hari sebelumnya.

Tiga hari terakhir, menjelang hari H dan ketika Pilwako digelar, saya mencatat banyak hal yang mengundang gelak dari cara warga KK mengekpresikan pandangan dan sikap mereka terhadap hajat demokrasi ini. Tatkala para kandidat mulai mengeluarkan amunisi, ‘’menyerang’’ para konstituen dengan berbagai iming-iming (terutama duit) di dua hari terakhir masa tenang, komedi politik juga mulai dipentaskan.

Para kandidat, tim sukses (TS), dan pendukungnya mungkin mengira ‘’serangan umum 24 jam’’ itu memberi pengaruh signifikan terhadap perpindahan pilihan pemilih dari satu kandidat ke kandidat lain. Saya berkeyakinan sebaliknya, karena jauh-jauh hari mayoritas warga KK sesungguhnya sudah menjatuhkan pilihan, ada atau tidak ‘’serangan umum 24 jam’’ itu.

Kepada sejumlah politikus, juga wartawan, yang bersua di restoran ikan bakar di ujung Mogolaing pada Senin malam (10 Juni 2013), saya meramalkan pasangan manapun yang akan terplih (dari empat pasang kandidat yang bertarung), perolehannya ada di kisaran 42-45 persen total suara sah. Dasar analisis saya, di tengah rivalitas TB-JD dan Djelantik Mokodompit-Rustam Simbala (RS), Muhamad Salim Lanjar-Ishak R Sugeha (MSL-IRS) tiba-tiba menguat karena Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Lanjar, turun gunung mendukung pasangan ini.

Bupati yang akrab disapa Eyang, yang juga adik kandung MSL ini, berhasil menarik minat konsituen Pilwako untuk memberi perhatian pada pasangan yang dia dukung. Eyang adalah orator dan persuator ulung. Sayangnya, tewasnya Abdullah ‘’Ayu’’ Basalamah mengubah situasi yang mulanya telah memberi sinyal menguntungkan MSL-IRS. Gosip dan duga-duga tak mendasar, yang mengait-ngaitkan Eyang dengan tragedi itu, membuat ‘’krebilitasnya’’ goyah dan berimbas langsung pada MSL-IRS.

Andai tak ada tragedi Ayu (doa saya untuk Almarhum), peta perolehan suara para kandidat di Pilwako KK mungkin agak berbeda dengan apa yang tersaji saat ini.

Kembali pada respons warga terhadap apa yang dilakukan para kandidat, salah satu yang terkesan naif namun khas orang Mongondow, diekspresikan oleh seorang kakek yang bermukim di wilayah Lolayan. Di tengah riuhnya pembagian ‘’serangan umum’’, menukil BlackBerry Messenger (BBM) yang saya terima, dia dengan santai berkomentar: ‘’Masa na’a, komintan calon legislatip (kata ini sesuai aslinya) bo kapala daerah tatap bi’ mo bogoi aka aindon momili’. Aka ko-inako’, anggap don no bali’ kabiasaan don tua, na’ mo gutat. Aka oyu’on ta dia’ no bogoy, dega kinoliongan-nea, nodait don in ta sinadia, atau kita ta dia’ don noko uma.’’

Menurut kakek yang patut kita acungi jempol ini, ‘’Da’ tatap bi’ mo mili’ in pilihan naton tontani, ta korasa’an naton ta mopira, nobogoy ka dia’ in sia. Sin serangan tua tonga’ bi’ hiburan ko’i nanton. Sin aka aindon noi-litu’, ta onda in ugat mo bogoy, sia-sia bi’ doman in ugat mo gakut.’’

Pernyataan itu sungguh kearifan yang luar biasa. Terlebih bukan datang dari para pemikir, teoritikus, dan praktisi politik yang bergerombol di sekitar para kandidat, yang menganggap para pemilih mudah disilaukan iming-iming Rp 100 ribu, Rp 300 ribu, atau bahkan Rp 500 ribu. Orang Mongondow di KK tahu persis, ‘’ta onda in ugat mo bogoy, sia-sia bi’ doman in ugat mo gakut’’.

Sama dengan keyakinan sebagian besar warga yang bertekad, pasangan mana saja boleh jadi pemenang, kecuali DjM-RS. Keyakinan ini melahirkan kelucuan lain seperti yang terjadi di salah dari bagian kota di saat perhitungan suara masih berjalan. Ketika itu, kisah saksi mata kejadian, seorang pendukung DjM-RS sesumbar telah menyediakan berkarung-karung tissue yang akan digunakan pendukung kandidat lain menyeka airmata.

Begitu peta suara perolehan para kandidat menunjukkan TB-JD dipastikan jadi pemenang, berbondong-bondong orang mendatangi kediaman penyokong DjM-RS itu dan menghaburkan tissue toilet di sepanjang jalan di depan rumahnya. Menurut hemat saya, yang terjadi bukan balas dendam, tetapi cara orang Mongondow menuntaskan greget tanpa menjadi anarki. Dengan pikiran jernih dan terbuka, menghamburan tissue toilet itu justru menjadi humor yang bakal dibicarakan berhari-hari setelah gegar Pilwako berlalu.

Demikian pula dengan komentar-komentar yang lalu-lalang selama proses perhitungan suara berlangsung. Misalnya, ketika saya mengirim BBM menanyakan adakah yang tahu di mana Sehan Lanjar berada, balasan yang tiba membuat saya terbahak-bahak: ‘’Eyang ada samantara kompres depe kapala. Kase turung saki kapala karna lia ini Laris (tagline yang digunakan MSL-IRS) pe perolehan suara.’’

Tentu itu karang-karangan belaka. Tidak berbeda dengan BBM panjang yang saya terima, yang menggambarkan bahwa di kediaman DjM di Mongolaing dipenuhi orang-orang, yang berkerumun tanpa suara. Yang lucu adalah imbuhannya, ‘’Dorang ada ba tunggu DjM ada samantara uru. Baru abis pololok lei, gara-gara inimbalu’ in quick count.’’

Yang lebih dramatis lagi, mereka yang keluar dari kediaman DjM dilukiskan bagai habis mengunjungi kedukaan. Wajah penuh kesedihan dengan mata memerah seperti habis menumpahkan tangis. Tangis yang sama ternyata juga ditumpahkan para pendukung TB-JD. Pokoknya, kata sang pemotret suasana, ‘’Orang-orang yang pake atribut Kota Untuk Semua manangis baku polo di pinggir jalan, persis hari raya….’’

Namun, menurut saya, momen skala baterek-nya paling luar biasa adalah kretivitas sejumlah orang yang tiba-tiba berkumpul, menghiasi bentor berwarna kuning dengan balon-balon sewarna, menaikkan ke mobil pick-up, siap diarak diiringi barisan sepeda motor dengan pengendara dan yang dibonceng ber-tolu (topi caping), menenteng buah pinang dan pisang.

Sewaktu ditanyai apa yang akan mereka lakukan, jawabannya sungguh kocak dan sekaligus memiriskan: ‘’Mo ka Rudis. Mo kase pinang pa DjM kong abis itu mo antar dengan bentor ka Lolan.’’

Politik memang milik para pemenang. Siapa yang peduli baru beberapa jam lalu Djelantik Mokodompit adalah Walikota KK yang disegani, dijunjung, dan dipatuhi? De facto dia telah kalah dalam kompetisi sangat ketat yang dilalui dengan segala strategi dan taktik yang mungkin dilakukan, termasuk yang kotor sekali pun. Dan kalah berarti minggir dan dipinggirkan, tak peduli dengan cara sopan atau kurang ajar.

Kalau pun ada yang peduli, paling-paling hanya bersimpati dengan komentar khas Mongondow (yang juga saya terima via BBM), ‘’Pulitik memang kras, Uyo. Poko sabar don, sin lima notaong na’a kami in no sabar doman.’’***

‘’Talipa Toh, Bo Onuon?’’

KEPALA daerah –gubernur, bupati, atau walikota— petahana yang gagal terpilih di periode kedua pasti luar biasa tak sukai rakyat yang dipimpin. Saya tidak ingat pengamat politik siapa yang mengucapkan, ‘’Hanya incumbent yang bodohnya tak ketulungan yang gagal menjabat lagi di periode kedua.’’ Tanpa repot menelusuri muasal kalimat itu, saya 100 persen sependapat.

Walikota Kota Kotamobagu (KK) 2008-2013, Djelantik Mokodompit (DjM), membuktikan dia dianggap tak pantas lagi melanjutkan jabatan yang disandang selama lima tahun terakhir. Tak peduli berapa selisih kemenangan yang menyungkurkan DjM dari kursi kekuasaan, mayoritas warga kota telah menjatuhkan pilihan. Dan pilihan itu bukan untuk sang patahana.

Di Pemilihan Walikota-Wakil Walikota (Pilwako) KK hari ini, Senin (24 Juni 2013), pasangan TB-JD yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) --dari berbagai versi hitungan sementara-- mengalahkan duet Djelantik Mokodompit-Rustam Simbala (DjM-RS) yang didukung dua raksasa, Partai Golkar (PG) dan PDI Perjuangan. Angka kemenangan TB-JD pun cukup telak, diperkirakan di atas 50 persen warga mendukung pasangan ini, melawan DjM-RS yang meraih suara di kisaran (lebih-kurang) 40-an persen.

Seberapa valid hitungan sementara itu? Mari kita abaikan hitungan-hitungan itu, sebab boleh jadi DjM-RS dan pasangan lain, Nurdin Makalalag-Sahat Robert Siagian (NM-SRS) serta Muhamad Salim Lanjar-Ishak R Sugeha (MSL-IRS), juga punya versi mereka sendiri. Kita gunakan saja lalu lintas informasi dari warga di seantero KK yang mengabarkan hampir di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) pasangan TB-JD mendominasi perolehan suara.

Relatif kecilnya wilayah KK, padatnya populasi penduduk, serta infrastruktur informasi yang lebih baik dibanding daerah lain di Bolaang Mongondow (Bolmong), menjadikan peristiwa apapun dengan segera terpantau dan menjadi pengetahuan warganya. Mudah bagi orang per orang yang peduli terhadap hasil Pilwako saling mengontak dan membagikan hasil pilihan warga di TPS, lalu  mentabulasi, dan mengkonklusi hasilnya.

Monografi KK yang sedemikian itu juga membuat segala upaya curang dan manipulatif (tidak hanya dalam bentuk ‘’serangan 24 jam’’) tak punya cukup celah. Secara teoritis, hasil hitungan riil Pilwako KK bahkan dapat diketahui hanya beberapa jam setelah seluruh TPS menyelesaikan proses penghitungan suara. Maka cukup masuk akal bila setelah pukul 15.00 Wita sudah ada pendukung TB-JD yang merayakan kemenangan kandidatnya.

Bagi saya pribadi, hasil Pilwako yang mendudukkan TB-JD di urutan pertama bukanlah kemenangan pasangan ini, melainkan kekalahan DjM sebagai Walikota, yang sebenarnya sudah diprediksi sejak tiga tahun terakhir. Salah satu faktor utama, begitu menduduki kursi Walikota, DjM segera meninggalkan partai dan orang-orang yang mendukung dia. Sebuah kesalahan politik fatal yang dengan sombong dia abaikan.

DjM adalah tipe pelitikus dan pemimpin publik dengan kepercayaan diri terlampau tinggi, jumawa, yang mempraktekkan gaya kepemimpinan lama. Gaya yang tak lagi kontektual dengan tututan zaman dan perkembangan terkini masyarakat KK.

Yang saya amati, bagi DjM, dengan segala privilege, seorang pemimpin tak pernah keliru dan harus dipatuhi tanpa reserve. Keputusan membongkar Mesjid Raya Baitul Makmur (MRBM) atau merelokasi Pasar Serasi dan 23 Maret (sekaligus menggantikan dengan pusat belanja modern), adalah contoh kesenangannya yang hanya mendengar dan mempercayai kata-kata sendiri. Tak ada transparansi, apalagi konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dan berhak didengar.

Perilaku ‘’mau menang sendiri’’ itu dipertegas klaim seolah-olah hanya dia seoranglah (di beberapa kasus ditambah kelompok dan pendukungnya) yang jadi pusat apapun yang dianggap kemajuan di KK. Piala Adipura yang dua kali diterima KK di bawah kepemimpinan DjM adalah misal yang paling telanjang. Dengan atraktif penghargaan ini diarak konvoi kuning keliling kota. Celakanya, pesta itu harus mengorbankan pengawai negeri sipil (PNS) yang tak hanya dipaksa ikut serta, tetapi wajib merogoh kantong untuk menutupi aneka biaya yang dibutuhkan.

DjM kalah karena sepanjang masa pemerintahannya dia dengan penuh takzim menciptakan musuh dan ketidaksukaan dari orang banyak. Karena itu, sekalipun bukan Tatong Bara yang menjadi pesaing utama, siapa pun pasangan yang diajukan, sepanjang memenuhi kriteria minimal yang ada dipersepsi warga KK, DjM pasti turun dari kursi Walikota.

Dia menuai apa yang selama ini telah disemai, tumbuh, dan berbuah. So talipa toh, (meminjam istilah yang dipopulerkan pendukung DjM-RS) bo onuon? Adapun TB-JD yang tampaknya tak terbantahkan lagi bakal dikukuhkan sebagai Walikota-Wawali KK 2013-2018, walau berhak mengklaim bekerja keras memenangkan pilihan rakyat, sebenarnya sejak mula telah diuntungkan oleh pengetahuan dan persepsi negatif mayoritas masyarakat terhadap DjM.

Bagi saya pribadi, kekalahan DjM juga menjadi akhir dari sikap kritis saya terhadap dia. Saya tidak pernah tak menyukai, membenci, atau sentimen terhadap DjM. Yang saya kritik dan kritisi adalah perilaku dan kebijakannya sebagai Walikota KK. Tanpa kursi kekuasaan, dia tidak lebih dan tidak kurang adalah warga masyarakat biasa yang berhak mendapat perlakuan dan penghormatan yang sama.

Selamat menanggalkan jabatan, Djelantik Mokodompit. Selamat datang di tengah orang banyak yang biasa ini. Semoga Anda mampu segera membiasakan diri.

Mungkin Anda malah bakal bergabung dengan saya, mengawasi, mengkritisi, mengkritik, dan mencaci Walikota-Wawali 2013-2018, bila mereka lancung dari tanggungjawab dan fungsi yang diemban. Ini pekerjaan menantang yang pasti bakal terbeber di hadapan kita. Sebab sudah menjadi pengetahuan umum, setelah duduk di kursi Walikota-Wawali, pasangan TB-JD harus mulai mengkalkulasi dan membayar hutang politik dan sosial yang diakumulasi dari masa pencalonan hingga terpilihnya mereka.

Bila benar bisik-bisik yang beredar dari mulut ke mulut, bahwa dua hari menjelang hari H Pilwako pasangan pemenang menggelontorkan ‘’serangan 24 jam”’ mencapai Rp 15 milyar, dapat dibayangkan kerja keras lima tahun menggembalikan hutang sebesar itu (ditambah biaya kampanye dan sebagainya). Politik bukanlah relasi pertemanan dan karenanya tidak pernah ada makang siang gratis.

Saya berharap, setelah DjM menyelesaikan hutang-hutangnya (dia juga mengeluarkan banyak biaya selama proses Pilwako), kalau masih tercatat sebagai penduduk KK, mari sama-sama dengan saksama kita telisik kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan TB-JD. Percayalah, menjadi tukang kritik itu selalu menyenangkan.***