‘’Papancuri’’ di RSUD Kotamobagu

UNGGAHAN totabuan.co, Sabtu, 22 Juni 2019, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Segel Gedung Radiologi RSU Kotamobagu, saya baca di antara perjalanan (panjang) kembali ke Jakarta. Saya sama sekali tidak terkejut.

Ketidakberesan di RSUD Kotamobagu—yang digadang-gadang jadi RS Rujukan di BMR—, sesungguhnya sudah jadi rahasia umum. Penyengelan Instalasi Radiologi (yang baru selesai dibangun) hanya puncak gunung es pencurian (untuk tidak buru-buru menyimpulkan korupsi) kelas kakap yang patut diduga dilakukan secara berjenjang dan terencana.

Datanglah ke RSUD Kotamobagu, keliling dan lihat. Kasat mata fasilitas yang dibangun dengan nilai se-ho oh dan dibangga-banggakan oleh Walikota KK dan jajarannya ini, dikerjakan asal-asalan. Kelas kuaci. Bahkan orang picek pun tahu, yang berani bilang RS ini adalah fasilitas berkualitas yang bakal menjadi salah satu jangkar visi ‘’Kota Jasa’’, kalau bukan anggota komplotan maling (yang telah habis-habisan menjarah dana pembangunannya), maka saya haqul yakin dia pasti dungunya minta ampun.

Menara A dan B, yang menjadi pusat perawatan pasien (artinya pula adalah jantung RS), belum lama diresmikan tapi sudah berontokan. Saya tidak tahu apakah Walikota dan jajarannya pernah benar-benar masuk-keluar Menara A dan B, lengkap diiringi barisan hula hop yang biasa menempel bagai lintah dengan aneka rupa layanan dan mazmur puja-puji, sekadar melihat-lihat dan mengecek. Melaksanakan tugas paling sepelenya sebagai pimpinan birokrasi dan politik di KK. 

Saya paham, Walikota dan jajarannya yang amat-sangat beriman hampir setiap pekan sibuk ibadah (pengajian-lah, dzikir bersama-lah), tapi masak sihtidak punya keluangan satu-dua jam menelisik fasilitas vital itu? Bukankah tugas mereka adalah mengurusi kemaslahatan masyarakat; dan karenanya mesti memperbanyak pengetahuan masalah orang banyak hingga ke detil-detilnya.

Tanpa bermaksud menjadi penghujat, apalagi menghina keberimanan, kewajiban dan tanggung jawab itu tidak bakal tertunaikan hanya dengan pengajian dan dzikir. Terlebih keimanan bukanlah show, melainkan apa yang diimplementasikan. Barangkali, sekali lagi saya perlu menyarankan, Walikota dan jajarannya agar membaca kisah yang ditulis sastrawan A.A. Navis, Robohnya Surau Kami (1956).

Pembaca, warga KK tidak perlu punya gelar sarjana untuk memahami bahwa ‘’Kota Jasa’’ berarti meletakkan hajat-hidup orang banyak pada industri layanan. KK dengan keterbatasan luas wilayah di satu sisi dan (untuk sementara) menjadi titik pusat BMR), mau atau tidak, memang mesti mengandalkan masa depannya pada jasa: kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan bahkan pengolahan (mengingat produksi sumber daya alam di sekitarnya, pertanian sebagai contoh, cukup melimpah). 

Apa yang terjadi dengan RSUD Kotamobagu hari ini adalah bukti betapa bertolak belakangnya visi Pemkot KK dan fakta. Katanya mau membangun, eh, yang terjadi malah ramai-ramai jadi penjarah.

Dan memang, optimisme apa yang bisa dibangkitkan dari Menara A dan B RSUD Kotamobagu, yang—untuk menyebut beberapa—cacatnya mulai dari hal-hal paling mendasar. Kualitas konstruksinya lebih buruk dari pos kamling: saluran air mampet, keran bocor, langit-langit berjatuhan, keramik dinding somplak, AC yang malah jadi heater, termasuk pula jalur pasien yang alih-alih menjadi wilayah aman justru bisa berubah jadi jalan pintas menuju kematian.

Kebanggaan apa yang dapat dituai dari Gedung ICU, Laboratorium, dan Gudang Obat, yang ternyata tak dapat dioperasikan karena pembangunannya melawan seluruh spesifikasi teknis yang semestinya? Saya tidak tahu problem belum dioperasikannya Gedung ICU; tapi Laboratorium RS Kotamobagu yang dibangun tanpa meja beton (untuk peletakkan peralatan), jelas lelucon slapstick menyebalkan; demikian pula Gudang Obat yang dikelilingi jendela kaca.

Sarjana teknik tolol siapa yang merencanakan fasilitas itu? Makhluk idiot mana yang menyetujui? Dan kontraktor pandir mana dan pengawas tak punya otak siapa yang melaksanakan pekerjaan teknisnya? Apa masih kurang gerombolan cheer leader berlatar pendidikan teknik sipil yang ada di sekitar Walikota? Jika begitu adanya, rekrutlah staf khusus berlatar teknik sipil, alih-alih bakul nasi-bakul nasi yang kerjanya cuma meninabobokan Walikota.

2017 hingga awal 2018 lalu saya sempat turut memimpin pembangunan Puskesmas Rawat Inap berstandar tinggi (salah satu yang kini terbaik di Indonesia). sebelumnya, beberapa tahun lampau, saya juga ikut memimpin pembangunan RS Tipe C berstandar internasional. Dari pengalaman ini, saya tahu persis: dalam soal pembangunan fasilitas kesehatan, aturan di negeri ini sudah lebih dari lengkap. Mulai dari spesifikasi bangunan, infrastruktur, hingga detil-detil yang mutlak ada dan harus dipenuhi (entah itu RS, Puskesmas, klinik, bahkan Posyandu).

Jadi, kalau sampai hampir seluruh aspek dasar di RSUD Kotamobagu berantakan tidak karuan, simpulan paling sederhananya: ada korupsi dalam pembangunannya. Ada papancuri yang harus diseret untuk bertanggung jawab. Seorang investigator pemula saja tahu persis: mengingat perencanaan dan pembangunannya dilakukan secara berjenjang oleh struktur administrasi dan birokrasi, tidak penting penyelidikannya dimulai dari kepala atau ekor, muaranya akan tiba pada ular-ular mana yang bermain dan siapa naga di baliknya.

Katakanlah penelisikan dimulai dari Kabag Ekbang Pemkot KK yang mulut pesingnya dikutip Harian Radar Bolmong(Gedung Radiologi RSUD ‘’Disegel’’, Sabtu, 22 Juni 2019). Saya kagum dengan pernyataannya, bahwa stiker yang dipasang BAPETEN hanya peringatan. Eh, nickel head, stiker berwarna merah untuk fasilitas radiologi hanya berarti satu: stop! Barang ini tidak bisa digunakan! Bongkar dan ganti.

Saat ini beberapa peralatan (bernilai milyaran) telah dipasang di Instalasi Radiologi RSUD Kotamobagu, padahal tanpa dinding timbal, pintu baja, dan pendingin khusus. Ini berarti dua hal: diperlukan (lagi) dana untuk pembangunan gedung instalasi yang benar dan biaya siaga perawatan dan perbaikan peralatan (terpasang) yang memang rentan rusak jika tidak ditempatkan di ruangan yang menjadi peruntukannya. 

Ini pejabat ditemukan dari mana, ya? Bisa-bisanya Pemkot KK yang katanya menerapkan reward and punishment mendudukkan pejabat yang bodohnya melampaui kerbau? Yang bicara seolah-olah saat ini google masih hal mewah hingga tidak banyak yang bisa meng-googling untuk mengecek omongan sampahnya.

Paralel dengan Kabag Ekbang, penyelidikan dilakukan pula untuk Kepala RSUD Kotamobagu. Bila dia dokter profesional yang tahu tugas dan tanggung jawabnya, urusannya kian mudah. Pertanyaan yang diajukan cukup dua: (1) Siapa yang memerintahkan pembangunan Instalasi Radilogi (dan beberapa fasilitas kacangan di RSUD Kotamobagu yang tidak bisa digunakan itu) dilanjutkan kendati menyalahi semua spesifikasi yang sudah diatur ketat; dan (2) Berapa banyak sorokan yang dia kantongi untuk menutup mata dari serangkaian penyelewengan yang lalu-lalang di depan hidungnya?

Lagipula, betapa enaknya dia dengan gampang menyatakan, sebagaimana dikutip totabuan.co, ‘’Kami akan berupaya untuk menganggarkan (kekurangan di gedung Instalasi Radiologi) dalam APBD.’’ Satu penyelewengan ditutupi dengan penyelewenangan lain? Anda yang tidak becus kokAPBD yang harus menanggung? 

Apakah dengan dua alinea di atas saya menduga mereka korupsi? Ya! Kalau keberatan, buktikan sebaliknya. UU Tipikor mengenal pembuktian terbalik untuk mereka yang diduga atau disangka melakukan tindak korupsi. 

Tidak usah heran jika penyelidikan terhadap dua pejabat berwenang dan bertanggung jawab itu akan berujung ke Walikota KK dan bahkan pejabat di level lebih tinggi. Sudah menjadi common sense hampir semua kasus Tipikor selalu melibatkan rangkaian kekuasan (administrasi, birokrasi, atau politik) berjenjang. 

Saya justru akan benar-benar takjub kalau pejabat di atas mereka, bahkan Walikota KK, berlagak atau malah mengaku tidak tahu sangkarut di RSUD Kotamobagu ini.*** 

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

AC: Air Conditioner; APBD: Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah; BAPETEN: Badan Pengawas Tenaga Nuklir; BMR: Bolaang Mongondow Raya; ICU: Intensive Care Unit; Ekbang: Ekonomi dan Pembangunan; Kabag: Kepala Bagian; KK: Kota Kotamobagu; Pemkot: Pemerintah Kota; Posyandu: Pos Pelayanan Terpadu; Puskesmas: Pusat Kesehatan Masyarakat; RS: Rumah Sakit; RSU: Rumah Sakit Umum; RSUD: Rumah Sakit Umum Daerah; dan Tipikor: Tindak Pidana Korupsi.

Para Lintah Itu Mungkin Brutus dan Badut

HARI itu, 15 Maret 44 SM, Konsul Julius Caesar tiba di Gedung Senat Romawi. Diktator yang berkuasa Oktober 49 SM – Maret 44 SM, yang meluaskan kekuasaan Republik Romawi—antaranya—lewat ekspedisi militer ke Asia dan penaklukan Galia (Perancis saat ini), tak menduga sesi yang dia hadiri ternyata jadi akhir hidupnya.

Para sejarawan, salah satunya Plutarch, yang mencatat kudeta terhadap Caesar, memapar, di tengah perdebatan tiba-tiba salah seorang senator, Casca, merogoh pisau dan akan menusuk lehernya. Caesar berhasil berbalik, memegang tangan dan membentak Casca. Namun, dia patah daya karena para senator yang sudah berkonspirasi kemudian beramai-ramai menggebuk dia.

Konon, sekitar 60 orang terlibat ambil bagian dalam konspirasi menghabisi Caesar. Salah satunya bahkan ‘’teman baiknya’’ (yang dispekulasikan pula diperlakukan tak beda dengan putra sendiri oleh Caesar), Marcus Junius Brutus. Alkisah, sesaat sebelum tumbang (bagian ini masih menjadi perdebatan tak berkesudahan di kalangan sejarawan dan akademisi) dengan 23 luka tusukan, Caesar sempat berkata pada Brutus, ‘’Kai su, Teknon?’’ Kau juga, Nak?

Di tangan penyair, penulis naskah, dan aktor Inggris, William Shakespeare (1564-1616), pernyataan Caesar itu dipopulerkan dalam frasa Latin, ‘’Et tu, Brute?’’  Kau juga, Brutus? Drama terkenal Shakespeare, The Tragedi of Julius Caesar(judul awalnya The Tragedie of Iulius Caesar yang diduga ditulis pada 1599), menggambarkan, usai melontarkan perkataan itu pada Brutus, Ceasar roboh dan tewas. Di usia 55 tahun.

Keterlibatan Brutus dalam konspirasi pembunuhan Caesar jadi mitos yang diabadikan lewat persepsi ‘’seperti Brutus’’, ‘’kelakuan Brutus’’, atau‘’dasar Brutus’’. Diidentifikasi sebagai Brutus adalah stempel buruk. Penghianat, tukang telikung, dan segala yang cemar juga jahat di punggung kekuasaan.

Tapi ‘’Brutus’’, sebagaimana badut, memang hampir (kalau tidak mutlak) selalu ada di sekitar para penguasa dan kekuasaan (utamanya politik). Kadang-kadang dua identifikasi ini berada di sosok yang sama: sudah badut, Brutus pula.

Di Mongondow, setidaknya dalam 25 tahun terakhir, setiap rezim politik dan birokrasi selalu punya (para) Brutus dan badutnya sendiri. Memangnya kejatuhan dinasti Moha-Siahaan (faktanya dua tokoh utamanya, mantan Bupati Marlina Moha-Siahaan dan putranya, mantan anggota DPR RI, Aditya Moha, kini sedang menjalani hukuman pidana), sedikit-banyak tidak turut dikontribusikan oleh para Brutus dan badut di sekitar saat mereka berkuasa?

Orang-orang yang bersaksi dalam persidangan pidana Marlina Moha-Siahaan a.k.a Bunda Butet, adalah mereka yang berada amat dekat selama dia menduduki kursi Bupati Bolmong. Mereka yang di keseharian memanen berkah dan manfaat, sembari memainkan aneka peran: mulai dari pelayan, pembisik, penghibur, bahkan mungkin menyediakan shoulder to cry on. Sedemikian pula, apakah kita dengan naïf menerima begitu saja, bahwa tangkap tangan KPK terhadap Aditya Moha karena terlibat suap-menyuap hakim semata karena sadapan komunikasi telepon? Orang banyak mungkin meluputkan bahwa selalu ada informasi awal yang dikantongi penegak hukum sebelum mereka menggali lebih dalam satu atau lebih dugaan tindak pidana. Informasi yang sungguh rahasia ini, tentu tidak bakal datang dari orang atau pihak jauh yang biasanya cuma sekadar menduga-duga dan berspekulasi.

Maka untuk mereka, para tokoh, yang sedang berkuasa (tak peduli itu kekuasaan politik, birokrasi, ekonomi, atau sekadar persepsi), waspadalah terhadap orang-orang sekitar dan dekat di keseharian. Nasihat para orang tua bijak-bestari, ‘’Dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu?’’ Tidak ada salahnya dengan hati-hati melakukan pengecekan, mencermati kembali rekam-jejak orang-orang yang dipilih dan diberi kepercayaan jadi pendamping: sekadar sopir, ajudan, aspri, bahkan hingga tukang pel di kediaman resmi. Mereka semua toh punya mata, kuping, dan mulut; yang pikirannya belum tentu sejalan dengan perilaku yang ditunjukkan.

Tentang waspada, setiap tokoh yang berhati-hati semestinya pintar membaca tanda-tanda awal. Apalagi di Mongondow khususnya, sepengalaman saya selama ini, para Brutus dan badut biasanya mampu menempel selengket-lengketnya, ibarat lintah yang menyatu dengan kulit dan hanya bisa dienyahkan dengan air tembakau. Inang yang ditempeli kerap tak sadar hingga sang lintah sudah menggembung, kekenyangan, dan jatuh dengan sendirinya ketika selesai menyedot manfaat maksimal.

Lintah-lintah di sekitar kekuasaan juga sangat ilutif. Bukan hanya mengidentikkan diri dengan inang yang ditempeli. Kadang-kandang, demi meraup manfaat sebanyak-banyaknya, mereka kerap bereaksi lebih frontal dan tampak heroik ketika merasa inangnya terganggu. Kritik dan kritisi—yang tentu saja blak-blakkan dan sarkas—saya terhadap Wawali KK di dua unggahan terakhir di blog ini, sekali lagi membuktikan, keberadaan para Brutus dan badut di Mongondow, khususnya KK, bukan sekadar prasangka belaka.

Dunia yang telah tanpa batas dan seketika karena teknologi digital, juga sifat alamiah kaum ‘’pencari muka’’ yang mudah bereaksi tanpa pikir, menyebabkan dengan mudah kita mengetahui lalu lintas reaksi orang dari (setidaknya) unggahan di medsos. Lihat saja, hanya beberapa saat setelah publikasi kritik dan kritisi kepada Wawali KK 2018-2023, beberapa lintah yang dekat (atau merasa dekat dan penting), berkicau di medsos. Sayangnya, kebanyakan dengan cara pengecut: cuma menyerempet-nyerempet dan menyindir-nyindir.

Sudah lintah, pengecut pula. Dibanding beberapa tokoh yang sudah jadi mantan penguasa politik dan birokrasi di Mongondow, Wawali KK saat ini lumayan sial: orang-orang (yang masih berada) di sekitar dia tidak semilitan—katakanlah—barisan yang ada di seputaran mantan Bupati, Marlina Moha-Siahaan, atau mantan Walikota KK, Djelantik Mokodompit, yang harus diakui lebih berani, bermartabat, dan terang-terangan membela patron mereka.

Lucunya, jika bukan ironis, beberapa lintah berkicau yang menyindir-nyindir saya di medsos dulunya tak lain orang-orang yang juga menempel di sekitar Marlina atau Djelantik. Ketika dua orang ini jadi mantan dan peta kekuasaan berubah, para lintah berkicau ini terlempar paria. Mirip ronin, bahkan anak anjing, yang ditendang dari kawanan. 

Sekarang: tanyakan pada mereka, siapa yang telah dengan baik hati dan sukarela memberikan (atau membantu memperoleh) kesempatan kedua, mungkin pula ketiga dan keempat? Siapa atau kelompok mana yang memungut mereka dari tong sampah kekuasaan politik-birokrasi, memberikan perlindungan, dan bahkan membantu agar belanga dan tempayan airnya tidak kering-kerotang? Saya pastikan, setidaknya--walau hanya sebiji kerikil--ada sumbangsih saya atau orang-orang yang disinisi sebagai ‘’antek-antek saya’’ yang turut berkontribusi melapangkan jalan nafas mereka.

Manusia memang sering lebih tak beradab dibanding hewan piaraan. Pepatah tua Amerika bilang, ‘’don't bite the hand that feed you.’’ Dipercayai, anjing yang kapasitas otaknya amat sangat terbatas, paham betul dengan ujar-ujar ini. Akan halnya manusia, sejarah panjang peradaban membuktikan, ketika syawat kepentingan sudah terujung, tangan yang memberi makan pun bukan hanya digigit, tapi bisa jadi dikunyah hingga putus.

Itu sebabnya, kendati saya jengkel terhadap Wawali KK yang kelakuan terakhirnya sebagai tokoh dan pejabat publik, di ruang publik, sungguh menyedihkan; saya tetap menyedekahkan nasihat: sebelum melihat mereka yang jauh dari jangkauan, periksa kembali sesiapa saja yang ada sekitar Anda. Brutus selalu datang dengan senyum, puja-puji, dan loyalitas, sebelum menikamkan pisau ke jantung. Dan badut yang tampaknya menghibur bisa jadi cuma setan dengan seringai dan layanan menina-bobo, sebelum ikut serta memuntir leher Anda.

Akan halnya para lintah yang sekarang menempeli Wawali KK dan secara publik berkicau-kicau seolah pahlawan pembela tuannya, terkhusus lagi yang berstatus ASN, saya sedekahkan peringatan: periksa diri terlebih dahulu sebelum memulai perang (politik) di ruang publik. Tolong cek dengkul apakah cukup kuat atau tidak. Sebab pada waktunya, jika saya harus menebas kaki Anda-anda, dengan segala cara dan secukup daya, akan saya lakukan dengan senyum lebar. 

Bersedekah selalu melegakan hati. Selamat menyambut Tahun Baru 2019.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:
a.k.a: Also Known As; ASN:Aparatur Sipil Negara; Aspri: Asisten Pribadi; Bolmong:Bolaang Mongondow; DPR:Dewan Perwakilan Rakyat; KK:Kota Kotamobagu; Medsos:Media Sosial; RI:Republik Indonesia; SM:Sebelum Masehi; dan Wawali:wakil Walikota.

Wawali atau Bolai Inogoi-an in Tambor?

KESOMBONGAN, kata penulis yang juga penyair dan pendidik, Balroop Singh, adalah ‘’perlengkapan untuk mereka yang lemah’’. Lengkapnya, nukilan dari penulis Allow Yourself To Be A Better Person (2016) ini adalah, ‘’Arrogance is the armour of the weak. They are always at war to hide their real self.’’

Ganti kata ‘’kesombongan’’ (arrogance) dari kalimat milik Balroop dengan ‘’ketololan’’ (stupidity atau idiocy), Anda akan menemukan pemaknaan yang tak berbeda. Dan memang, jika bukan kembar siam, sombong dan tolol biasanya selalu beriringan penuh akrab dan mesra.

Tapi saya tak hendak membicarakan Balroop. Saya hanya langsung teringat pada penulis yang kini bermukim di San Ramon California ini, ketika ditelepon dan mendapat ‘’kisah lengkap’’ aksi ala preman leput Wawali KK di halaman Mapolres Kotamobagu, Jumat, 21 Desember 2018. Tentu pula amat tak pantas membandingkan Balroop dan Wawali KK. Balroop menggunakan otak dan rasa, sedang Wawali KK saya tidak yakin entah sedang pakai apa.

Namun, seorang pejabat publik yang berlaku seenaknya hanya pantas ditanggapi dengan cara yang—sebaiknya—lebih dari apa yang sudah diperbuat. Republik ini, khususnya KK, bukan milik nenek moyangnya seorang. Terlebih pejabat publik sesungguhnya adalah pencapaian posisi yang sepenuhnya atas kerelaaan (dan kasih sayang) orang banyak.

Kata informasi yang disampaikan dengan hati-hati ke saya; berita—utamanya online—, salah satunya Ini Kronologi Insiden Antara Wakil Walikota Kotamobagu dan Karyawan Jasa Raharja (http://totabuan.co/2018/12/ini-kronologi-insiden-antara-wakil-walikota-kotamobagu-dan-karyawan-jasa-raharja/); dan juga percakapan telepon saya dengan ‘’korban’’, Muhamad Gunawan Londa, semuanya bermula dari papasan di tengah kepadatan orang. Pagi itu, orang dan kendaraan memang bersesakan di sekitar dan di halaman Mapolres yang sedianya menggelar Apel Siaga Operasi Lilin Samrat 2018.

Sial sedang menyertai langkah Gunawan Londa. Dia yang tengah bersigegas, beradu jalan dengan Wawali dan rombongan yang terburu-buru, lalu Wawali no’i pintud. Versi seragam yang diaminkan adalah: kaki Gunawan Londa dan Wawali sama-sama berada di tempat yang salah di tengah kesempitan. Wawali nyaris roboh—pembaca, Anda tak perlu membayangkan seperti tong air plastik biru yang nyaris tumbang, sebab peristiwanya cuma ‘’nyaris’’.

Yang tak dinyana, ketidaksengajaan di tengah keriuhan dan massa yang berjejal itu ternyata jadi bencana untuk Gunawan Londa. Wawali, pejabat publik yang praktis jadi ‘’orang nomor dua’’ se-KK, kalap seperti kuda nil yang teritorinya diganggu. Cerita sekata dari orang-orang yang belakangan bertutur: kerah Gunawan dijambak, diangkat hingga tinjunya menabrak jakung, disertai kemarahan meledak. Sedemikian hingga—kurang-lebih—menyebur pula kalimat, ‘’Ngana nyanda kanal pa kita? Kita mo cari pa ngana biar sampe dimana!’’

Gunawan Londa, di foto yang saya lihat di hari kejadian, sedang mengenakan uniform institusi tempatnya bekerja. Akan halnya Wawali, hadir di Mapolres Kotamobagu dalam kapasitas sebagai pejabat publik, di acara publik. Keduanya sama dan setara: sedang bertugas sebagai pelayan publik. Bedanya, kelakuan Wawali (yang membuat saya masygul) dapat diibaratkan hanya setingkat dengan monyet yang baru dapat mainan; sedang Gunawan Londa terpaksa bersikap sebagaimana khas pekerja/karyawan/staf level menengah-bawah: segan membela haknya kendati 100% berada di posisi yang benar.

Pejabat publik, orang nomor dua se-Kota, saat melaksanakan tugas, di tengah orang banyak, lalu menjambak kerah baju seseorang yang dianggap (tak sengaja) bersalah dan melontarkan aneka sampah, juga ancaman? Adab dan akhlak macam apa ini?

Sejak kecil, sebagai orang Mongondow yang lahir dan tumbuh di Mongondow, saya kerap mendengar frasa ‘’na’ bolai inogoi-an in tambor’’.  Kalimat pendek ini, oleh mereka yang tahu persis kelakuan para monyet, pasti dengan segera dimahfumi. Berikan drum pada seekor monyet, yang akan dia lakukan (secara berurutan): memukul dan membuat kebisingan hingga puas hati, mengencingi, merobek-robek kulit dan menghancurkan drum, lalu sesudahnya petantang-petenteng seolah baru manaklukkan dunia.

Dengan peristiwa di Mapolres Kotamobagu itu Wawali KK langsung menyelesaikan dua tingkat tahapan bolai bo tambor: semena-mena dengan kekuasaannya dan mengencingi harga dirinya sebagai pejabat publik. Seingat dan sepengetahuan saya, dalam sejarah Mongondow yang kini telah dibagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, Wawali KK 2018-2023 adalah pejabat pertama yang patut diduga dan dicatat sebagai tokoh publik (berdasar standar etika dan norma umum) dengan otak dan kelakuan hanya setara bolai. Di derajat tertentu bahkan preman leput pun tampaknya masih lebih baik dan bermutu.

Peristiwa Gunawan Londa versus Wawali KK itu kian memalukan karena para pengiring Wawali (yang jumlahnya biasanya lebih dari 2-3 orang) kelihatannya juga sekadar kelompok hula-hula yang gampang tersirep. Tidak ada antisipasi, tidak pula crisis management and recovery. Kejadiannya dianggap sebagai kelakuan heroik seorang pemimpin yang pantas saja diperbuat, kendati penyebabnya adalah hal paling sepele sejagad. Dengan orang sekitar yang berkualitas babon, saya membayangkan, jika yang ter-pintud oleh Wawali hanya sekadar batu, boleh jadi yang dicari adalah kontraktor penyedia batu di halaman Mapolres, atau lebih buruk lagi tukang taman yang dianggap gagal mengurusi sang batu kapiran itu.

Dengan memahami hukum alam (buku yang menjelaskan ihwal ini berjejal di perpustakaan), saya juga tak heran dengan kelakuan para pengiring hula-hula di sekitar Wawali. Bukankah monyet memang hanya berkawanan dengan monyet? Makluk yang sedikit lebih tinggi tingkatannya, biasanya jika tidak geli dengan monyet, pasti memilih cara lain: menjadikan bagian dari santapan lezat. Tonton saluran televisi National Geographic atau Wild Life, dan lihat bagaimana monyet jadi kudapan gorila. Atau, di beberapa kelompok masyarakat—di Asia dan Afrika—, monyet jelas masuk daftar masakan yang dianggap makyusdan bermanfaat. 

Lingkaran keruntuhan adab dan akhlak yang dicontohkan Wawali KK itu kian lengkap setelah saya membaca tautan yang dikirimkan beberapa orang pada Sabtu malam, 22 Desember 2018. Di berita yang diunggah situs Bolmongnews, lengkap dengan foto Wawali dan Gunawan Londa tersenyum cerah pada dunia, Wawali dan Muhamad Londa Damai (https://bolmongnews.com/2018/12/22/wawali-dan-muhamad-londa-damai/), digambarkan keduanya telah menyelesaikan silang-selisih dengan anjangsana korban ke Rudis Walikota. Menurut berita ini, pertemuan itu disaksikan Kadis Budpar dan dan Sekretaris Dinas Perdagangan Kotamobagu.

Rezim pelayan publik 2018-2023 di KK sempurna sudah. Ada Wawali dengan keajaiban otak dan laku ibarat bolai, orang sekitar (para hula-hula) yang gesit menempelkan lidah di (maaf sangat) bokong atasan, dan warga masyarakat yang tak sadar (kalau bukan tidak punya keberanian) mempertahankan harga diri. 

Agar tak ada syak, apalagi duga-duga saya sedang memperkeruh situasi, penjelasannya adalah: ketika menelepon Gunawan Londa (semata-mata karena peristiwa yang dia alami adalah kejadian publik—saya juga masih waras untuk memilah mana yang pantas jadi perhatian dan yang tidak), saya menyampaikan simpati dan empati, juga dukungan dia wajib menjaga harga diri dan marwah (minimal) keluarganya—anak-istri yang muka dicoreng oleh penghinaan Wawali terhadap kepala keluarga mereka. Langkah terbaik yang patut diambil adalah memaafkan, tetapi harus tetap ada upaya hukum. Namun, jikapun akhirnya menggunakan pertimbangan kemanusiaan, ke-Mongondow-an, dan kekeluargaan, maka yang mesti menemui Gunawan Lonada adalah Wawali; bukan sebaliknya.

Saya bahkan menggunakan bahasa Mongondow, bahwa sekalipun kediaman Gunawan Londa hanya ‘’bambu dinaungi daun kelapa’’, dia pantas mendapatkan kehormatannya didatangi Wawali untuk satu kata saja: maaf. Sebab, di Mongondow, de’-emanbi’  lolaki aka dia’ kon harga diri.Permintaan maaf Wawali di tempat dan waktu yang tepat adalah pengembalian harga diri yang diinjak dengan sengaja di depan publik.

Laki-laki tanpa harga diri, kata para tua dan bijak Mongondow, tonga bi’ tobatu’ in batol-nea. Dengan alasan apapun, ketika Gunawan Londa berpasrah menyambangi Rudis Wawali demi rekonsiliasi, pemaafan, pemahfuman, atau apapun namanya, dia hanya menegaskan bahwa yang berpangkat lebih tinggi selalu benar. Di kelompok monyet, memang demikian. Tapi bagi manusia yang beradab, punya etika, norma, adat, dan tradisi, kehidupan macam apa yang sedang dijalani jika laku kita hanya setingkat monyet? Sudah begitu, bo tonga’ doman tobatu’ in batol-nea?

Sebab itu, saya ingin menutup tulisan ini dengan harapan tinggi: semoga saya dan orang-orang terdekat, termasuk para karib, di Mongondow—terkhusus lagi di KK—dijauhkan dari pikiran, perbuatan, dan bahkan sekadar berkelompok dengan para monyet. Walau para monyet itu dipimpin monyet bermahkota emas dengan barisan hula-hula yang mencengangkan.*** 

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Budpar:Kebudayaan dan Pariwisata; ITE:Informasi dan Transaksi Elektronik; KK:Kota Kotamobagu; Mapolres:Markas Kepolisian Resort; Rudis:Rumah Dinas; UU:Undang-undang; dan Wawali:Wakil Walikota.