Wawali atau Bolai Inogoi-an in Tambor?

KESOMBONGAN, kata penulis yang juga penyair dan pendidik, Balroop Singh, adalah ‘’perlengkapan untuk mereka yang lemah’’. Lengkapnya, nukilan dari penulis Allow Yourself To Be A Better Person (2016) ini adalah, ‘’Arrogance is the armour of the weak. They are always at war to hide their real self.’’

Ganti kata ‘’kesombongan’’ (arrogance) dari kalimat milik Balroop dengan ‘’ketololan’’ (stupidity atau idiocy), Anda akan menemukan pemaknaan yang tak berbeda. Dan memang, jika bukan kembar siam, sombong dan tolol biasanya selalu beriringan penuh akrab dan mesra.

Tapi saya tak hendak membicarakan Balroop. Saya hanya langsung teringat pada penulis yang kini bermukim di San Ramon California ini, ketika ditelepon dan mendapat ‘’kisah lengkap’’ aksi ala preman leput Wawali KK di halaman Mapolres Kotamobagu, Jumat, 21 Desember 2018. Tentu pula amat tak pantas membandingkan Balroop dan Wawali KK. Balroop menggunakan otak dan rasa, sedang Wawali KK saya tidak yakin entah sedang pakai apa.

Namun, seorang pejabat publik yang berlaku seenaknya hanya pantas ditanggapi dengan cara yang—sebaiknya—lebih dari apa yang sudah diperbuat. Republik ini, khususnya KK, bukan milik nenek moyangnya seorang. Terlebih pejabat publik sesungguhnya adalah pencapaian posisi yang sepenuhnya atas kerelaaan (dan kasih sayang) orang banyak.

Kata informasi yang disampaikan dengan hati-hati ke saya; berita—utamanya online—, salah satunya Ini Kronologi Insiden Antara Wakil Walikota Kotamobagu dan Karyawan Jasa Raharja (http://totabuan.co/2018/12/ini-kronologi-insiden-antara-wakil-walikota-kotamobagu-dan-karyawan-jasa-raharja/); dan juga percakapan telepon saya dengan ‘’korban’’, Muhamad Gunawan Londa, semuanya bermula dari papasan di tengah kepadatan orang. Pagi itu, orang dan kendaraan memang bersesakan di sekitar dan di halaman Mapolres yang sedianya menggelar Apel Siaga Operasi Lilin Samrat 2018.

Sial sedang menyertai langkah Gunawan Londa. Dia yang tengah bersigegas, beradu jalan dengan Wawali dan rombongan yang terburu-buru, lalu Wawali no’i pintud. Versi seragam yang diaminkan adalah: kaki Gunawan Londa dan Wawali sama-sama berada di tempat yang salah di tengah kesempitan. Wawali nyaris roboh—pembaca, Anda tak perlu membayangkan seperti tong air plastik biru yang nyaris tumbang, sebab peristiwanya cuma ‘’nyaris’’.

Yang tak dinyana, ketidaksengajaan di tengah keriuhan dan massa yang berjejal itu ternyata jadi bencana untuk Gunawan Londa. Wawali, pejabat publik yang praktis jadi ‘’orang nomor dua’’ se-KK, kalap seperti kuda nil yang teritorinya diganggu. Cerita sekata dari orang-orang yang belakangan bertutur: kerah Gunawan dijambak, diangkat hingga tinjunya menabrak jakung, disertai kemarahan meledak. Sedemikian hingga—kurang-lebih—menyebur pula kalimat, ‘’Ngana nyanda kanal pa kita? Kita mo cari pa ngana biar sampe dimana!’’

Gunawan Londa, di foto yang saya lihat di hari kejadian, sedang mengenakan uniform institusi tempatnya bekerja. Akan halnya Wawali, hadir di Mapolres Kotamobagu dalam kapasitas sebagai pejabat publik, di acara publik. Keduanya sama dan setara: sedang bertugas sebagai pelayan publik. Bedanya, kelakuan Wawali (yang membuat saya masygul) dapat diibaratkan hanya setingkat dengan monyet yang baru dapat mainan; sedang Gunawan Londa terpaksa bersikap sebagaimana khas pekerja/karyawan/staf level menengah-bawah: segan membela haknya kendati 100% berada di posisi yang benar.

Pejabat publik, orang nomor dua se-Kota, saat melaksanakan tugas, di tengah orang banyak, lalu menjambak kerah baju seseorang yang dianggap (tak sengaja) bersalah dan melontarkan aneka sampah, juga ancaman? Adab dan akhlak macam apa ini?

Sejak kecil, sebagai orang Mongondow yang lahir dan tumbuh di Mongondow, saya kerap mendengar frasa ‘’na’ bolai inogoi-an in tambor’’.  Kalimat pendek ini, oleh mereka yang tahu persis kelakuan para monyet, pasti dengan segera dimahfumi. Berikan drum pada seekor monyet, yang akan dia lakukan (secara berurutan): memukul dan membuat kebisingan hingga puas hati, mengencingi, merobek-robek kulit dan menghancurkan drum, lalu sesudahnya petantang-petenteng seolah baru manaklukkan dunia.

Dengan peristiwa di Mapolres Kotamobagu itu Wawali KK langsung menyelesaikan dua tingkat tahapan bolai bo tambor: semena-mena dengan kekuasaannya dan mengencingi harga dirinya sebagai pejabat publik. Seingat dan sepengetahuan saya, dalam sejarah Mongondow yang kini telah dibagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, Wawali KK 2018-2023 adalah pejabat pertama yang patut diduga dan dicatat sebagai tokoh publik (berdasar standar etika dan norma umum) dengan otak dan kelakuan hanya setara bolai. Di derajat tertentu bahkan preman leput pun tampaknya masih lebih baik dan bermutu.

Peristiwa Gunawan Londa versus Wawali KK itu kian memalukan karena para pengiring Wawali (yang jumlahnya biasanya lebih dari 2-3 orang) kelihatannya juga sekadar kelompok hula-hula yang gampang tersirep. Tidak ada antisipasi, tidak pula crisis management and recovery. Kejadiannya dianggap sebagai kelakuan heroik seorang pemimpin yang pantas saja diperbuat, kendati penyebabnya adalah hal paling sepele sejagad. Dengan orang sekitar yang berkualitas babon, saya membayangkan, jika yang ter-pintud oleh Wawali hanya sekadar batu, boleh jadi yang dicari adalah kontraktor penyedia batu di halaman Mapolres, atau lebih buruk lagi tukang taman yang dianggap gagal mengurusi sang batu kapiran itu.

Dengan memahami hukum alam (buku yang menjelaskan ihwal ini berjejal di perpustakaan), saya juga tak heran dengan kelakuan para pengiring hula-hula di sekitar Wawali. Bukankah monyet memang hanya berkawanan dengan monyet? Makluk yang sedikit lebih tinggi tingkatannya, biasanya jika tidak geli dengan monyet, pasti memilih cara lain: menjadikan bagian dari santapan lezat. Tonton saluran televisi National Geographic atau Wild Life, dan lihat bagaimana monyet jadi kudapan gorila. Atau, di beberapa kelompok masyarakat—di Asia dan Afrika—, monyet jelas masuk daftar masakan yang dianggap makyusdan bermanfaat. 

Lingkaran keruntuhan adab dan akhlak yang dicontohkan Wawali KK itu kian lengkap setelah saya membaca tautan yang dikirimkan beberapa orang pada Sabtu malam, 22 Desember 2018. Di berita yang diunggah situs Bolmongnews, lengkap dengan foto Wawali dan Gunawan Londa tersenyum cerah pada dunia, Wawali dan Muhamad Londa Damai (https://bolmongnews.com/2018/12/22/wawali-dan-muhamad-londa-damai/), digambarkan keduanya telah menyelesaikan silang-selisih dengan anjangsana korban ke Rudis Walikota. Menurut berita ini, pertemuan itu disaksikan Kadis Budpar dan dan Sekretaris Dinas Perdagangan Kotamobagu.

Rezim pelayan publik 2018-2023 di KK sempurna sudah. Ada Wawali dengan keajaiban otak dan laku ibarat bolai, orang sekitar (para hula-hula) yang gesit menempelkan lidah di (maaf sangat) bokong atasan, dan warga masyarakat yang tak sadar (kalau bukan tidak punya keberanian) mempertahankan harga diri. 

Agar tak ada syak, apalagi duga-duga saya sedang memperkeruh situasi, penjelasannya adalah: ketika menelepon Gunawan Londa (semata-mata karena peristiwa yang dia alami adalah kejadian publik—saya juga masih waras untuk memilah mana yang pantas jadi perhatian dan yang tidak), saya menyampaikan simpati dan empati, juga dukungan dia wajib menjaga harga diri dan marwah (minimal) keluarganya—anak-istri yang muka dicoreng oleh penghinaan Wawali terhadap kepala keluarga mereka. Langkah terbaik yang patut diambil adalah memaafkan, tetapi harus tetap ada upaya hukum. Namun, jikapun akhirnya menggunakan pertimbangan kemanusiaan, ke-Mongondow-an, dan kekeluargaan, maka yang mesti menemui Gunawan Lonada adalah Wawali; bukan sebaliknya.

Saya bahkan menggunakan bahasa Mongondow, bahwa sekalipun kediaman Gunawan Londa hanya ‘’bambu dinaungi daun kelapa’’, dia pantas mendapatkan kehormatannya didatangi Wawali untuk satu kata saja: maaf. Sebab, di Mongondow, de’-emanbi’  lolaki aka dia’ kon harga diri.Permintaan maaf Wawali di tempat dan waktu yang tepat adalah pengembalian harga diri yang diinjak dengan sengaja di depan publik.

Laki-laki tanpa harga diri, kata para tua dan bijak Mongondow, tonga bi’ tobatu’ in batol-nea. Dengan alasan apapun, ketika Gunawan Londa berpasrah menyambangi Rudis Wawali demi rekonsiliasi, pemaafan, pemahfuman, atau apapun namanya, dia hanya menegaskan bahwa yang berpangkat lebih tinggi selalu benar. Di kelompok monyet, memang demikian. Tapi bagi manusia yang beradab, punya etika, norma, adat, dan tradisi, kehidupan macam apa yang sedang dijalani jika laku kita hanya setingkat monyet? Sudah begitu, bo tonga’ doman tobatu’ in batol-nea?

Sebab itu, saya ingin menutup tulisan ini dengan harapan tinggi: semoga saya dan orang-orang terdekat, termasuk para karib, di Mongondow—terkhusus lagi di KK—dijauhkan dari pikiran, perbuatan, dan bahkan sekadar berkelompok dengan para monyet. Walau para monyet itu dipimpin monyet bermahkota emas dengan barisan hula-hula yang mencengangkan.*** 

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Budpar:Kebudayaan dan Pariwisata; ITE:Informasi dan Transaksi Elektronik; KK:Kota Kotamobagu; Mapolres:Markas Kepolisian Resort; Rudis:Rumah Dinas; UU:Undang-undang; dan Wawali:Wakil Walikota.

Menghormati Tai Sapi? Blum Stau!

Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup; dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia.

(Ali bin Abi Thalib, 599-611 M)

SELASA, 25 September 2018, sama dengan hari biasa lainnya. Saya bangun subuh, menyeret badan yang sedang diterjang flu dan batuk (barangkali gara-garatravelingterus-menerus dalam beberapa pekan terakhir), menyeduh kopi, dan bersiap berangkat ke kantor. Hari biasa dengan pagi cerah yang menandakan matahari bakal terik hingga petang.

Langit yang cerah membuat hari gembira. Itu sebabnya saya riang-riang belaka menjawab telepon yang masuk—sembari menikmati tol Sentul-Jakarta yang mulai dipadati rayapan mobil—, yang menanyakan apakah saya akan hadir di pelantikan Walikota-Wawali KK 2018-2023. Tentu tidak, bukan hanya karena saya sedang tidak berada di Sulut, tetapi juga sebab banyak alasan ‘’memalukan’’ yang terpaksa mesti saya akui.

Pertama(dan terutama), saya tidak mendapat undangan. Jangankan dalam bentuk surat yang biasanya dihiasi gambar garuda; sekadar SMS atau WA basa-basi pun (yang pasti tidak saya harapkan dari TB atau NK) sama sekali tak ada. Dua, yang sangat terkait dengan poin pertama, memangnya siapa saya? Bukan ketua parpol; bukan pemuka masyarakat; tidak pula masuk kategori tokoh agama, adat, atau aktivis; lalu mengapa mesti berharap diundang? Dan ketiga, saya memang tidak punya jasa atau ‘’saham’’ terhadap terpilihnya Walikota-Wawali KK 2018-2023, kecuali sebagai penonton.

Bahwa, misalnya ada dugaan saya berada di balik beberapa orang yang menjadi tokoh kunci tim pemenangan TB-NK (yang sukses terpilih dan dilantik sebagai Walikota-Wawali KK), juga mengada-ada belaka. Yang benar, Ketua Tim Pemenangan, Syarif Mokodongan, pernah sekadar sambil lalu bertanya, apa pendapat saya jika dia mendukung TB-NK. Tentu respons saya ketika itu adalah mendukung 100%. Mau bagaimana lagi, tidak saya dukung 1.000% pun dia tetap akan menyokong dan bekerja keras untuk pasangan ini. Syarif orang merdeka yang berhak atas kemerdekaannya, termasuk merdeka mendukung atau tidak mendukung calon Walikota-Wawali.

Demikian pula sosok lain, Ismail Dahab, yang menjadi ‘’kembar siam’’ Syarif, yang mulanya enggan dengan macam-macam alasan yang sifatnya sangat personal. Kepada Ismail, saya hanya mencandai, otak rasionalnya sudah tercemar ego melankolis. Apa-apa pakai baper, padahal sebagai aktivis yang bertahun-tahun berada di pusaran politik praktis (mulai dari tukang sigi hingga pengatur strategi dan operator kandidat di kompetisi politik), dia mestinya khatam: perasaan adalah faktor ke 113 yang diperhitungan dalam politik.

Setelah ber-ha ha-he he dengan beberapa penelepon, juga membalas sejumlah WA dengan kegembiraan yang sama, saya menenggelamkan diri dalam kepadatan lalu lintas dengan membayangkan Syarif Mokodongan dan Ismail Dahab hadir dengan setelan rapih di pelantikan Walikota-Wawali KK 2018-2023. Mereka berdua tentu saja duduk di kursi paling depan dengan senyum paling lebar yang dimiliki—dalam bayangan saya, gigi mereka mungkin perlu sering-sering dibilas karena senyum yang tak putus-putus selalu membuat gigi kering-kerotang. 

Kerja politik siang-malam yang dilakukan Syarif, Ismail, dan sejumlah orang (termasuk mereka yang kerap saya sebut ‘’adik-adik’’), jelas sangat melelahkan. Lahir-bathin. Menguras tenaga, juga emosi. Apalagi yang dihadapi bukan hanya kandidat dan tim lawan, tetapi juga kebodohan, kengawuran, sok tahu, dan macam-macam yang bikin ‘’hati lelah’’ di internal tim.

Lelah-luluh-lantak Syarif, Ismail, dan tim yang mendukung TB-NK terbayar dengan kemenangan. Saya tahu persis bagaimana sukacitanya mereka, yang bahkan masih tetap bersiaga, waspada, dan bekerja, jauh setelah hari pencoblosan selesai. Kandidat lawan, Jadi-Jo, kendati sudah terbukti kalah, masih tetap melakukan perlawanan. 

Bayangan indah itu yang menjelang siang mendorong saya menelepon Syarif, berbual-bual menanyakan bagaimana suasana pelantikan, sambil tak lupa mengucapkan selamat. Sungguh saya terkejut karena dengan nada datar Syarif menginformasikan bahwa pasangan TB-NK sama sekali tidak mengundang dia. Kalau pun ada undangan di tangannya, itu datang dari Pemkot yang ditujukan ke Ketua Nasdem KK (kebetulan Syarif-lah sang ketua dimaksud). 

Barangkali Syarif cuma sedang memprovokasi saya. Karenanya saya kemudian menelepon Ismail, yang setelah berkali-kali akhirnya tersambung dan menyahut dengan suara masih terdengar setengah memeluk bantal. Dia baru bangun tidur dan memang setengah harian bermalas-malasan karena tidak punya agenda keluar rumah. Termasuk agenda menghadiri pelantikan Walikota-Wawali KK, sebab, katanya sambil terbahak-bahak, ‘’Saya tidak tahu dan memang tidak diundang.’’

Walau lebih sering jauh dari Sulut dan KK beberapa waktu setelah Pilwako selesai dan pemenangnya diumumkan, saya tetap mendapat info lengkap ada ketidaksepahaman kecil antara Syarif dan Wawali terpilih. Masalah sepele tentu tak perlu didramatisir, apalagi misalnya antara Wawali terpilih dan Syarif, yang hubungannya lebih dari sekadar perkawanan. Yang paling gampang, lepaskan seluruh titledan embel-embel, panggil Syarif, dudukkan, marahi (jikapun dia memang melakukan kekeliruan) dan urusan selesai. 

Pemimpin yang sebenarnya adalah promotor kebijaksanaan dan solusi; kakak yang baik adalah pengusung akal sehat. Lagipula, manusia mana yang tidak terpeleset (bahkan terperosok) dalam kekeliruan? 

Sayangnya, sesuatu yang ‘’mendadak wah’’ memang kerap mengguncang yang tidak siap, bahkan seketika bisa mencerabut seseorang dari akar. Kekuasaan—jabatan dan (juga) uang, sepasang godaan yang selalu tak bisa dipisahkan—tampaknya tetap valid sebagai penguji. Dalam kasus Syarif—dan Ismail—, saya kira, mereka menjadi korban kenaifan prasangka bahwa seseorang yang diantar ke gerbang kekuasaan tetaplah dia yang dikenal sejak berpuluh tahun. Barangkali pula, sebagai dua orang yang kini total memasuki politik praktis, Syarif dan Ismail telah siap menerima perubahan yang paling menyakitkan sekalipun. Sayalah mungkin yang akhirnya tersadar dan menolak ‘’ketidakhormatan’’ tetap harus dibalas dengan ‘’kehormatan’’.

Buat saya, ‘’tak dianggapnya’’ Syarif dan Ismail saat pelantikan Walikota-Wawali KK 2018-2023, tak beda dengan memperlakukan mereka berdua dengan sangat tidak terhormat. Apapun kekhilafan dan kekeliruan yang mereka lakukan, sebesar gunung sekalipun, semestinya mereka lebih dari pantas tetap didudukkan dengan wajah tegak. Terlebih alasan utama bersedianya mereka bekerja (politik) untuk TB-NK (sudah saatnya saya membeber ini) bukanlah karena TB, melainkan semata dan sesungguhnya karena NK.

Dengan apa yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelantikan TB-NK sebagai Walikota-Wawali KK, saya (yang tentu, sekali lagi, bukan siapa-siapa) belajar satu lagi peringatan yang disampaikan kerabat, sahabat, dan menantu Nabi Muhammad SAW, Alih bin Abi Thalib, bahwa: ‘’Jika ingin menguji karakter seseorang, hormati dia. Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormati dirimu. Namun jika dia memiliki karakter buruk, dia akan merasa dirinya paling baik dari semuanya.’’

Hari ini, jikapun seluruh KK, Sulut, bahkan seisi bumi, menghormati orang yang saya maksudkan dalam tulisan ini; barangkali karena yang dilihat adalah labelyang sedang disandang. Saya sendiri cukup puas dengan memandang dia tak lebih baik dari seonggok tai sapi. Hanya orang tak waras yang bersedia menghormati tai sapi. Dan saya kira saya masih sangat waras.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Baper:Bawa Perasaan; Jadi-Jo:Jainuddin Damopolii-Suharjo Makalalag; KK:Kota Kotamobagu; Nasdem:Nasional Demokrat; NK:Nayodo Kurniawan; Parpol:Partai Politik; Pemkot:Pemerintah Kota; SMS:Short Message; Sulut:Sulawesi Utara; TB:Tatong Bara; WA:WhatsApp; dan Wawali:Wakil Walikota.

Kemonyetan Massal Orang-orang Kalah

APAPUN dan bagaimanapun, kalah memang menyakitkan. Bikin galau, sesak dada, kurang tidur, bahkan bisa-bisa menaikkan tensi, gula darah, dan kolesterol. Tidak sedikit pula orang kalah yang tampaknya potensial berakhir sebagai pengidap gangguan jiwa.

Hari-hari ini, setelah pencoblosan Pilwako KK 2018, Rabu, 27 Juni 2018, yang disusul quick countdan real count, gegar kekalahan itu dipertontonkan tanpa malu-malu oleh pendukung dan simpatisan pasangan Jadi-Jo. Penghinaan, celaan, cacian, fitnah, dan provokasi bertaburan—terutama di media sosial. Saking patah hatinya karena Cawali-Cawawali yang didukung tumbang, mereka lupa baru saja susah payah menabung amalan di Ramadahan dan bermaaf-maafan di Idul Fitri 1439 H.

Adab macam apa yang ditulis, misalnya, oleh Achmadi Manangin, ‘’TBNK-Tuyul Baru Naik Kertas/Pake tuyul ba coblos sampe tatambah dorang pe suara, dengan TPS yang tatambah itu TPS Mangkubi’’? Apa dia punya bukti yang jadi dasar tuduhan? Atau, otak yang diberi makan sekolahan mana yang memproduksi model provokasi seperti yang didisiarkan Berlian Binol, yang seolah-olah pintar dengan membandingkan jumlah WP di Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Kota Selatan; dengan perolehan suara TB-NK dan Jadi-Jo; yang tidak menggunakan hak pilih; dan yang suaranya rusak.

Substansinya, Berlian yang menulis bahwa ada 8.400 WP di Kotamobagu Barat dan 2.994 WP di Kotamobagu Selatan yang tidak menggunakan haknya atau suara rusak, sedang memprovokasi dan mendorong orang banyak mengkongklusi ada yang main curang dalam kontestasi ini. Siapa itu? Tunjuk hidung saja supaya urusan ini segera diselesaikan setegas-tegasnya. Memangnya kurang transparan apa Pilwako dilaksanakan? Begitu transparannya hingga publik bahkan leluasa mendedah bagaimana pendukung Jadi-Jo kalap menyita sedekah untuk dhuafa menjelang Idul Fitri lalu, dengan tuduhan keikhlasan beramal itu adalah money politic.

Terhadap monyet-monyet seperti Achmadi Manangin dan Berlian Binol (mohon dicatat: saya menulis dua orang ini sebagai monyet supaya mereka melaporkan saya ke polisi dan mari kita menguji keampuhan UU IT. Apakah UU ini tokcermenjerat idiot seperti dua orang ini atau tidak), saya ingin menceritakan kesaksian pribadi. Satu pagi menjelang siang, dua hari sebelum Idul Fitri (kami sekeluarga memang berusaha selalu berlebaran di KK), saya menyaksikan langsung ada pemberian ‘’amplop uang buka puasa’’ yang dilakukan ‘’orangnya Jadi-Jo’’. Di depan kepala dan mata saya. Bukan sekadar anggota tim sukses, tapi saya pastikan sang pemberi adalah kerabat sangat dekat salah satu di antara pasangan calon ini.

Dari fakta itu, saya menyarankan pada pendukung Jadi-Jo yang masih berhalusinasi Pilwako KK belum berakhir: bila ingin menuduh lawan panuan, periksa dulu jangan-jangan Anda sendiri ternyata kudisan, bisulan, dan bahkan korengan. 

Akan halnya penyitaan sedekah yang terjadi di Kelurahan Mogolaing, belakangan saya tahu persis duduk-soalnya. Apalagi kejadiannya berlangsung hanya beberapa (ratus) meter dari rumah Ayah-Ibu saya. Dan sungguh memalukan. Terlebih orang-orang yang terlibat saya kenal betul. Mereka umumnya orang-orang tua yang semestinya menjadi tokoh panutan, yang sayangnya ternyata cuma berlangit pikir dan adab kelas dhuafa.

Apakah politik praktis Pilwako yang hanya marak dalam hitungan bulan begitu mustahak pentingnya hingga membuat manusia rela menurunkan derajatnya setara monyet? Yang isi kepalanya hanya dijejali dengan satu kredo: ‘’pokoknya kita harus menang!’’

Tapi memang, kearifan lama selalu banyak benarnya: monyet hanya berkumpul dan berkaum dengan sesama monyet. Sebaliknya, singa dan harimau juga hanya berkawanan dengan sesama singa dan harimau. Sialnya, bahkan sudah jelas monyetpun, masih terang-terangan dan tanpa malu-malu tak henti meyakinkan orang banyak, bahwa: kami memang monyet. Silahkan ditertawai betapa dungunya kami ini!

Yang membuat saya tak habis pikir, banyak dari anggota gerombolan monyet itu secara formal makan bangku sekolah. Terdidik di tingkatan yang cukup tinggi. Ada yang mencap diri ustadz, dokter, aktivis, mengaku-ngaku wartawan, bahkan tokoh adat dan panutan sosial-kemasyarakatan. Maka itu, saya kira, bila kita serius ingin tahu apa penyebab ‘’kemonyetan massal’’ ini, diperlukan kerumitan riset ilmiah dan waktu yang panjang hingga terungkap tuntas asal-muasalnya.

Alih-alih jengkel, setiap kali mendapat capturelalu lintas unggahan di media sosial, terutama dari kaum pendukung Jadi-Jo yang belum move on, saya tak urung terbahak-bahak. Sudah tepat sekitar 55% warga KK yang menggunakan hak pilih memberikan suara ke TB-NK. Setidaknya pasangan ini dan tim di belakang mereka. lebih-kurang, masih bisa mengontrol laku dan tindak pendukung mereka, terutama di media sosial. Walau, di Mongondow, harus diakui batas antara baterek(loleke) dan menghina hanya setipis rambut. Tafsirnya sangat tergantung volume otak dan skala kecerdasan yang ada di dalamnya.

Di akhir kontestasi Pilwako KK 2018, yang akan dikukuhkan adalah Walikota-Wawali yang memimpin seluruh masyarakat. Pemimpin yang sebenar-benar pemimpin, minimal, mampu memberikan contoh normatif dan menggendalikan yang dipimpin. Jika para pendukung saja berkelakuan seperti monyet gila, tanpa mampu dikontrol oleh patron mereka, simpulan yang paling masuk akal: siapapun yang dipatronkan itu, dia jauh dari layak dipilih sebagai lokomotif umum.

Demokrasi, kata orang-orang pintar (termasuk yang ditulis Youval Noah Harari di publikasi best seller-nya, Sapiens: A Brief History of Humankind, 2011), sebagaimana adab sosial, adalah salah satu proses pencapaian sejarah kecerdasan manusia. Dalam demokrasi, mengakui kekalahan mencerminkan seberapa jauh evolusi memparipurnakan adab dan kecerdasan para pelakunya. Melihat ulah dan tingkah (terutama) pendukung Jadi-Jo saat ini, termasuk ‘’yang diarahkan’’ oleh patron mereka, tidak diharamkan bila kita menyederhanakan penilaian dengan: kasihan, mereka hanya orang-orang bodoh yang evolusinya mandeg, yang dengan gagah perkasa tunjung bodok.

Demi rasa kasihan dan atas nama persaudaraan di seantero Mongondow, saya kira sudah waktunya (khususnya) para pendukung dan simpatisan TB-NK berhenti bereaksi terhadap segala yang lalu-lalang di publik KK dan media—utamanya—sosial. Ingat saja, salah satu tontonan yang tak lekang digerus zaman adalah topeng monyet. Apa salahnya satu-dua minggu ini dinikmati saja, dengan khimat dan penuh apresiasi, gelaran topeng monyet orang-orang kalah yang kedunguan dan energi mencak-mencaknya masih berlimpah?

Toh, di pertunjukan topeng monyet pun ada waktunya sang monyet kelelahan, pawang bosan, dan penonton akhirnya habis selera.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Cawali:Calon Walikota; Cawawali:Calon Wakil Walikota; H:Hijriah; ITE:Informasi dan Transaksi Elektronik;Jadi-Jo: Jainuddin Damopoli-Suharjo Makalalag; KK:Kota Kotamobagu; Pilwako:Pemilihan Walikota (dan Wakil Walikota); TB-NK:Tatong Bara-Nayodo Kurniawan; TPS:Tempat Pemungutan Suara; UU:Undang-undang; Wawali:Wakil Walikota; dan WP:Wajib Pilih.