Gelar Adat: ‘’(Maaf) Cari Muka, Dapa Panta’’

HINGGA Selasa, 24 November 2015, saya tak henti menerima SMS, BBM, dan telepon ihwal anugerah ‘’Punu’ Molantud’’ untuk Pejabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono. Musababnya adalah tulisan Gelar Odong-odong Organisasi ‘’Tarepak’’ untuk Pejabat Gubernur Sulut yang saya unggah di blog ini.

Karena gelar adat Mongondow yang disematkan Amabom (atas nama masyarakat Bolmong) tak lebih dari tipu-tipu dan lelucon, mulanya saya tidak terlampau serius menanggapi berbagai ‘’curahan hati’’ yang berdatangan itu. Bukan sekali-dua apa yang saya tulis, sekalipun kebenarannya 100% tak terbantahkan, menjadi sekadar perhatian dan keprihatinan pribadi sebab tak banyak orang Mongondow yang menunjukkan kepedulian.

Pada salah seorang kawan dekat yang mengontak, saya menyampaikan, demi kewarasan dan tidur nyenyak kita semua, anggap saja prosesi anugerah gelar adat Mongondow dari Amabom itu tak lebih dari pertunjukan ketoprak. Pejabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono, yang kebetulan berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, pasti tahu persis apa itu ketoprak. Walau, sejatinya ‘’ketoprak’’ punya arti ganda: sejenis makanan dengan komponen utama tahu, bihun, mentimun, taoge, emping, dan ketupat; dan seni pentas khas Jawa—yang lagi-lagi kebetulan—sangat digemari di Jawa Timur.

Pentas ketoprak yang biasanya diangkat dari legenda atau sejarah Jawa, belakangan melahirkan varian ‘’ketoprak humor’’. Di pertunjukan ketoprak humor (yang galib tampil di layar-layar teve kita), logika boleh jungkir-balik, termasuk raja pun boleh dipermain-mainkan. Amabom cuma LSM (yang sangat saya ragukan punya akte notaris sebagai dokumen legal paling dasar), bukan lembaga atau representasi budaya, adat, dan tradisi Mongondow; Pejabat Gubernur Sulut baru menduduki kursinya berbilang hari dan karenanya tak heran kalau dia  belum menyumbang apa-apa terhadap masyarakat daerah ini; serta yang paling menggelikan, gelar ‘’Punu’ Molantud’’ yang entah dipungut dari kearifan budaya, adat, dan tradisi Mongondow yang mana.

Orang gila urusan dengan mulut beracun dan gemar dikutip media semacam Muliadi Mokodompit tentu punya kilahan bahwa Amabom adalah bagian dari jaringan AMAN (di mana dia dicantumkan sebagai Pd AMAN Bolaang Mongondow Tengah—kapankah Bolaang Mongondow Tengah ini diresmikan?). Pembaca, luangkan waktu untuk menegok situs AMAN (http://aman.or.id/) dan Anda tidak akan tersesat lagi di tengah abab dan liur orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu.

AMAN adalah Ormas. Tidak beda dengan organisasi sejenis yang jumlahnya puluhan ribu di Indonesia. Walau punya pengurus daerah di BMR, organisasi ini tidak punya hak sebiji sawi pun mengatasnamakan masyarakat Bolmong dan kemudian memberikan gelar adat Mongondow pada seseorang. Memangnya komunitas mana yang memberikan mandat pada Muliadi Mokodompit, Jemmy Lantong, dan beberapa orang yang disebut sebagai ‘’Pd AMAN’’ di BMR hingga berani-beraninya mereka mengklaim sebagai respresentasi adat Mongondow?

Dengan mengetahui duduk-soal dan hal ihwal yang biasanya dijadikan senjata oleh (terutama) Jemmy Lantong dan (kini ditambah) Muliadi Mokodompit menjual-jual adat Mongondow, saya meredakan kejengkelan karena anugerah gelar untuk Pejabat Gubernur Sulut memang cuma lakon. ‘’Punu’ Molantud’’ itu boleh diterjemahkan sebagai Raja Agung dalam lakon ketoprak yang disutradarai Jemmy Lantong dengan penulis skenario Muliadi Mokodompit dan diperanutamai Pejabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono.

Namun, urusan memang menjadi serius. Saya mencatat, secara umum komentar, pendapat, bahkan cemohan terhadap keriuhan gelar adat untuk Pejabat Gubernur Sulut ini melahirkan dua isu utama.

Pertama, kalangan yang menganggap Amabom adalah lembaga representasi adat Mongondow menyoal, mengapa tokoh-tokoh (paling tidak) yang pernah memimpin Sulut dan punya perhatian terhadap Bolmong seperti E. E. Mangindaan atau Sinyo Sarundajang tak ‘’dianggap’’ oleh orang Mongondow, setidak dengan penghormatan gelar adat?

Bahkan, yang lebih dekat lagi, sesungguhnya ada sentimen apa hingga tokoh yang jelas-jelas anak-temurun Mongondow seperti mantan Wagub Sulut, Abdullah Mokoginta, juga tidak ‘’direken’’ dengan gelar—minimal lebih rendah—seperti yang diberikan pada Pejabat Gubernur. Kurang apa ketokohan dan sumbangsih Om Dula’—demikian dia dikenal akrab di kalangan dekatnya—setidaknya terhadap kebanggaan masyarakat Bolmong?

Sebab itu, sungguh aneh tanpa mendung dan angin, Pejabat Gubernur Sulut yang masa berkuasanya baru berbilang hari, tiba-tiba dianugerahi gelar adat sangat tinggi oleh orang segerombolan orang atas nama Mongondow. Pasti ada sesuatu yang amis dan menjijikkan dari yang tontonan ‘’mendadak gelar adat Mongondow’’ dari Amabom itu.

Dan kedua, mereka yang lebih paham tata-aturan dan seluk-beluk berorganisasi memperkuat kejengkelan (yang sudah saya tuliskan) terhadap tabiat bengkok segelintir orang yang menjual-jual budaya, adat, dan tradisi Mongondow. Penganugerahan gelar dari satu entitas masyarakat, terlebih berlabel adat, semestinya adalah peristiwa budaya yang khimat. Kecuali kalau anugerah itu sekadar tontonan hiburan atau konsumsi pariwisata demi memuaskan keingintahuan turis asing terhadap eksotisme Indonesia, khususnya Mongondow.

Pendek kata, gerundelan terhadap anugerah ‘’Punu’ Molantud’’ atas nama adat Mongondow itu hingga menyerempet aspek yang agak segan saya ungkap lebih jauh, terlebih anak-temurun (langsung) pewaris darah biru Kerajaan Bolmong masih dengan mudah bisa kita temui. Lagipula, harus diakui pertanyaan semacam ‘’Siapa itu Jemmy Lantong? Siapa Muliadi Mokodompit? Anak-cucu raja yang mana? Siapa yang memberikan hak pada mereka mempermain-mainkan adat Mongondow?’’ tidaklah mengada-ada dilontarkan orang banyak yang masih punya kewarasan.

Tapi kita memang tidak sedang bicara kewarasan. Melihat rekam jejak beberapa nama yang terlibat di pusaran anugerah gelar adat itu, semestinya mereka sudah berakhir di RS Ratumbuysan atau kantor polisi. Dan kalau cecuguk macam Muliadi Mokodompit—yang tampaknya kian tidak punya tempat di luar Mongondow—tersinggung dengan yang saya tuliskan ini, mari kita berperkara. Inta! Sin tua bi’ in ta inolatku.

Agar tak mengulang-ngulang lagu yang sama, isu kedua tentu tak perlu dibahas lagi.

Akan halnya isu pertama, jika pun diperbincangkan pasti berakhir sebagai spekulasi dan duga-duga. Apalagi anugerah adat semestinya bukan sekadar ‘’penghargaan’’, terlebih cuma upaya politik murahan. Dia adalah simbol penerimaan sebuah entitas terhadap seseorang, baik sebagai tokoh maupun pribadi, yang memberikan lebih dari sekadar pelaksanaan tugas karena tuntutan kewajiban.

Anugerah adat bicara tentang rasa dan penerimaan, hormat yang tulus, yang sesungguhnya dapat ditakar di keseharian masyarakat Bolmong. Siapakah yang akan mendebat jika E. E. Mangindaan dan Sinyo Sarundajang (yang orangtuanya bahkan cukup lama bermukim di Mongondow) telah dengan konsisten menunjukkan penghormatan, penghargaan, dan sumbangsih untuk Mongondow. Juga Om Dula’ yang bahkan masih harus menunda bersenang-senang dengan cucu karena di usia senjanya tetap didaulat memimpin P3BMR.

Atau barangkali mereka memang tidak perlu diberi gelar adat Mongondow yang oleh Amabom diperlakukan tidak lagi dengan dengan kontes kecantikan produk pupur.  Toh masyarakat Mongondow sudah menerima mereka dengan penghormatan tulus dan tinggi.

Maka tak terelakkan, syak yang paling mungkin adalah anugerah gelar adat itu cuma didasari motif ‘’dagang politis atas nama orang ramai di Bolmong’’. Pengakuan Muliadi Mokodompit adanya permintaan dan rapat di Kantor Gubernur Sulut di Harian Sindo Manado, Selasa, 24 November 2015 (Gelar Adat Gubernur Dipolemikkan), menunjukkan mentalitas calo dan tukang jual apa saja yang sudah lama saya tahu menjadi tabiat khas orang-orang sejenis.

Pembaca, Anda yang mengikuti dinamika politik Sulut umumnya dan BMR khususnya, tak perlu pura-pura kaget. Ada seseorang di Kantor Gubernur yang tengah mempermainkan orang Mongondow, bersekongkol dengan Jemmy Lantong, Muliadi Mokodompit, dan kawan-kawan, menipu Pejabat Gubernur dengan gelar pepesan kosong. Targetnya? Apalagi kalau bukan kursi Pejabat Gubernur BMR—jika Insya Allah provinsi ini terwujud. Akan halnya Jemmy Lantong, (terutama) Muliadi Mokodompit yang beberapa waktu tertangkap tangan mengeruk keuntungan pribadi dari P3BMR, dan kawan-kawan, punya celah turut menepuk dada sebagai pahlawan pemekaran.

Melihat kegigihan banyak orang yang bekerja tanpa pamrih dan berisik ,serta janji Pejabat Gubernur yang juga Dirjen Otda, ada atau tidak ada ‘’gelar ketoprak

 ‘’Punu’ Molantud’’, PBMR tinggal menunggu waktu direlisasi. Karenanya, sungguh hanya para bedebah dia’ ko opoyu yang punya nyali mengail keuntungan untuk pribadi dan kelompoknya. Dengan menjual-jual adat Mongondow pula.

Dengan riuhnya tanggapan negatif orang banyak, dari awam yang bingung hingga tokoh-tokoh yang khatam budaya, adat, dan tradisi Mongondow—termasuk di Harian Radar Bolmong yang sebelumnya ‘’memuji’’ tinggi ‘’Punu’ (keptoprak Amabom) Malantud’’ untuk Pejabat Gubernur (Rabu, 25 November 2015, https://radarbolmongonline.com/polemik-gelar-adat-punu-molantub-hanya-untuk-raja/13541/) saya kira pentas Jemmy Lantong, Muliadi Mokodompit, dan kawan-kawan, serta dalang di balik mereka justru baru dimulai. Akal bulus dan pencatutan terhadap adat Mongondow pasti telah tiba di meja Pejabat Gubernur Sulut.

Sungguh terlalu jika Soni Sumarsono tidak mengambil tindakan apapun terhadap penipuan yang dilakukan terhadap dia. Sekalipun dengan cara yang santun, halus, dan diam-diam mengingat latar budaya Jawa-nya; tetapi sekaligus kerap lebih perih dibanding kemarahan yang dinyatakan terbuka.

Kita boleh bertaruh, sembari—jika perlu—mengambil tindakan hukum dan adat terhadap Jemmy Lantong, Muliadi Mokodompit, and the gank. Yang jelas, nujuman saya pasti: apa yang dilakukan Amabom akan berlabuh sebagaimana sinisme ‘’mo cari muka, eh, ternyata cuma dapa panta’’. ***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

Amabom: Aliansi Masyarakat Adat  Bolaang Mongondow; AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; BBM: BlackBerry Messenger; BMR: Bolaang Mongondow Raya; Bolmong: Bolaang Mongondow; LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat; Ormas: Organisasi Kemasyarakatan; P3BMR: Presidium Panitia Pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow; PBMR: Provinsi Bolaang Mongondow Raya; SMS: Short Message; Sulut: Sulawesi Utara; dan Wagub: Wakil Gubernur.

Gelar Odong-odong Organisasi ‘’Tarepak’’ untuk Pejabat Gubernur Sulut

SEMESTINYA para pemimpin politik dan birokrasi di KK terdidik dan berpendidikan, setidaknya dari gelar yang mereka letakkan di depan atau belakang nama; serta—yang paling penting—pencapaian jabatan publik yang diemban. Semestinya, karena mereka adalah ‘’pemerintah’’, pengemban amanat orang banyak, yang dijalankan adalah kepentingan yang lebih luas, strategis, dan jangka panjang.

Pemimpin politik dan birokrasi yang sebenar-benarnya pelayan publik semestinya bukan antek segolongan orang, terlebih dari para calo yang memanfaatkan setiap kesempatan dan kesempitan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Dan semestinya pula, sebelum mengambil tindakan atas nama publik, mereka menaati aturan yang dibuat secara struktural dari Pusat hingga Daerah. Negeri ini sebuah Republik (dengan ‘’R’’), yang punya norma, etika, hukum, tata, dan aturan. Sebagaimana Mongondow (dengan ‘’M’’ pula) punya pranata yang sama.

Karena itu, saya benar-benar terperanjat mengetahui Pejabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono, tiba-tiba diberi gelar adat (yang diklaim sebagai gelar adat Mongondow) dalam kunjungan resminya, Sabtu, 21 November 2015. Yang kian membuat saya tidak mengerti, mengapa Pemkot KK terlibat dalam penganugerahan gelar ini, mengingat yang memberikan adalah Amabom—setidaknya demikian yang saya baca di situs Radar Bolmong, Minggu, 22 November 2015, ‘Dega Nion Don Punu Molantud’: Pj Gubernur Bahas PBMR dan Terima Gelar Adat (https://radarbolmongonline.com/dega-nion-don-ima-gelar-adat/13429/).

Pembaca, Amabom bukanlah institusi yang mewakili budaya, adat, dan tradisi Mongondow. Lembaga ini cuma LSM, yang pengurusnya pun sesuka-sukanya mengangkat dan mengklaim representasi untuk dirinya sendiri. Memangnya siapa saja masyarakat Mongondow yang mengangkat Jemmy Lantong, Muliadi Mokodompit, atau orang-orang petantang-petenteng mengaku Amabom sebagai representasi adat Mongondow? Dengan cara apa mereka diangkat dan diakui?

Sepanjang mereka tidak melakukan tindakan kriminil, pelanggaran etika atau norma, dan lebih khusus lagi budaya, adat, dan tradisi Mongondow; sikap saya: sesuka-suka kalianlah! Tapi tidak untuk menjual Mongondow dengan harga murah seperti penganugerahan gelaradat  yang kian seenaknya dilakukan oleh lembaga ini, apalagi—belakangan dalam kasus Pejabat Gubernur Sulut—atas dukungan Pemda.

Pembaca, Kerajaan Bolmong dan satelit-satelitnya sudah lama berakhir. Ini fakta sejarah yang tak perlu diperdebatkan. Dengan berakhirnya kerajaan, maka berakhir pula segala hal-ihwal pewarisan kekuasaan, struktur pemerintahan, dan atribut-atribut yang melekat bersamanya. Jika pun masih ada penghormatan terhadap masa lalu, termasuk untuk anak-temurun para pemimpin Kerajaan Mongondow dari masa nostalgi itu, semata sekadar tradisi yang kian lama kian meredup.

Mau Anda berdarah biru kek, biru tua kek, keturunan Tuang Raja kek, atau sekadar ‘’tukang nae kalapa’’, harus diakui tidak lagi penting di kekinian Mongondow. Sepanjang Anda tidak kompeten dan hanya mengandalkan ‘’kisah jaya masa lalu’’, hari ini Anda bukan siapa-siapa.

Tapi orang Mongondow bukan ‘’bangsa yang tidak berbudaya dan nir-adab’’. Masa lalu dihormati, dan karena itu sejumlah budaya, adat, dan tradisi tinggi tetap dipelihara. Ada atau tidak Amabom atau aku-mengaku dari mereka yang masih mimpi era kerjaan dan merasa berdarah biru. Sebab itu, setiap tindakan melecehkan budaya, adat, dan tradisi itu semestinya dilawan dengan sungguh-sungguh.

Apalagi, kali ini Amabom sudah keterlaluan. Pejabat Gubernur diberi gelar ‘’Punu’ Molantud’’—menurut Sekretaris Amabom, Muliadi Mokodompit (tampaknya di setiap peristiwa yang bengkok di Mongondow nama ini selalu ada di depan, termasuk dalam kisruh UDK terakhir ini), diberikan untuk pemimpin tertinggi atau Raja Agung. Barangkali kita tinggal menunggu waktu nanti pejabat setara menteri akan diberi gelar (lucu-lucuan) ‘’Punu’ Totok Molantud’’, lalu Presiden RI disemati gelar entah apalagi di atas itu.

Berdasar Permendagri No 52/2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, ada tata cara yang harus ditempuh agar masyarakat (hukum) adat di satu daerah di wilayah RI diakui. Masyarakat (hukum) adat mana yang diklaim oleh Amabom? Dan bagaimana pengakuannya didapat, terutama dari otoritas berbangsa dan bernegara tertinggi di negeri ini, yaitu Pemerintah Indonesia?

Hingga tulisan ini dibuat, sepengetahuan saya belum ada satu pun pengakuan terhadap masyarakat (hukum) adat di wilayah Mongondow yang diproses. Lain soal kalau dilakukan diam-diam; tetapi dengan demikian ada hak orang banyak yang ditelikung oleh segelintir maling dan manipulator di Bolmong.

Konsekwensi dari posisi Amabom yang sedemikian itu, membuat hubungannya dengan Pemkot KK tidak memiliki payung hukum formal. Sederhananya: Dukungan Pemkot KK terhadap aktivitas Amabom tidak berbeda dengan dukungan terhadap KNPI, LSM, Ormas, atau organisasi mahasiswa. Ada proposal yang disampaikan, ada persetujuan dan alokasi anggarannya. Atau, dalam hal-hal yang lebih strategis semacam kerja sama untuk peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan Pemkot, ada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih jika kerja sama itu menggunakan APBD atau yang membawa-bawa nama Pemkot.

Tanpa dasar hukum yang jelas, dari aspek formal, tindakan Pemkot KK turut serta dalam penganugerahan gelar dari Amabom untuk Pejabat Gubernur Sulut adalah penyalahgunaan. Bahkan jika menggunakan APBD, keikutsertaan itu adalah korupsi. Sedang dari aspek budaya, adat, dan tradisi Mongondow, tak diragukan lagi, kehadiran jajaran Pemkot dalam anugerah gelar bodong oleh Amabom untuk Pejabat Gubernur Sulut adalah permufakatan dan persekongkolan jahat meredahkan harkat seluruh orang Mongondow.

Melihat sepak terjang Amabom, saya kira organisasi ini tak beda dengan komplotan ‘’mama minta pulsa’’. Saya meragukan pula dari aspek legalitas apakah organisasi ini memiliki kelangkapan  AD/ART dan kewajiban formal organisasi lainnya di negeri ini. Itu sebabnya, karena cuma LSM yang mengaku-ngaku, sebaiknya Jemmy Lantong dan seluruh pengurus Amabom harap tahu diri. Anda boleh memberikan gelar apapun, termasuk Kaisar untuk diri Anda sendiri, Sultan untuk Muliadi Mokompit, atau Paduka yang Mulia untuk siapa saja yang Anda sukai atas nama Amabom. Terserah. Tapi jangan atas nama budaya, adat, dan tradisi Mongondow.

Ingat, Amabom cuma LSM. Bukan pranata dan insitusi budaya, adat, dan tradisi Mongondow. Bahwa satu saat, di kesempatan lain ada yang akan menyampaikan pada Pejabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono, dia telah ditipu dengan gelar odong-odong dan dari organisasi tarepak, saya pastikan: Sayalah yang memberi tahu!***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

AD/ART: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; Amabom: Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow; Bolmong: Bolaang Mongondow; KK: Kota Kotamobagu; KNPI: Komite Nasional Pemuda Indonesia; LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat; Ormas: Organisasi Masyarakat; Pemda: Pemerintah Daerah; Pemkot: Pemerintah Kota; Permendagri: Peraturan Menteri Dalam Negeri; RI: Republik Indonesia; dan Sulut: Sulawesi Utara.

‘’Komkomci, Tampeleng, Kong Bekeng Kabur Aer’’

BUPATI Sehan Landjar diduga menempeleng seorang seorang remaja tanggung, warga Bangunan Wuwuk, Kecamatan Modayag, Boltim, Rabu malam (30 September 2015). Tak lama setelah mendapatkan info ini, saya yang sedang berada di luar Jakarta, menerima tautan situs zonabmr.com, Lagi, Sehan Landjar Dipolisikan, Kali ini Diduga Tampar Bocah (http://www.zonabmr.com/read/319213/lagi-sehan-landjar-dipolisikan-kali-ini-diduga-tampar-bocah.html).

Belum sempat mencerna informasi yang serba samar itu, lewat tengah malam atau Kamis menjelang dinihari, 1 Oktober 2015, saya menerima tautan baru dari situs yang sama, Eyang: ‘’Apa Ngana Pe Maksud Tu Komkomci?’’ (http://www.zonabmr.com/read/319433/eyang-apa-ngana-pe-maksud-tu-komkomci.html). O, tampaknya perkara tempeleng itu berkaitan dengan ‘’komkomci’’ yang memang belakangan menjadi salah satu isu panas berkenaan dengan Pilkada dan kandidat Cabup-Cawabup Boltim 2016-2021.

Dengan berupaya sangat netral, jeli, dan hati-hati, saya mencoba memahami duduk-soal dua pemberitaan berturut itu. Di berita pertama diungkapkan bahwa ada seseorang bernama Noval Sumendap yang ditampar oleh Eyang. Di berita kedua, Eyang menjelaskan bahwa memang ada peristiwa yang melibatkan dia di daerah Bangunan Wuwuk, akibat sapaan yang dibalas dengan perkataan ‘’komkomci’’ oleh orang yang kebetulan dia kenal, Weli Rompas (di media lain ditulis Welly Rompas).

Tetapi, dengan tegas Eyang membantah melakukan pemukulan. Artinya, walau berita pertama dan kedua yang diunggah zonabmr.com  memang berhubungan, tidak ada insiden yang terjadi. Sebab, Eyang hanya turun dari mobilnya karena perkataan ‘’komkomci’’ dan menghampiri kendaraan berisi Weli Rompas dan istrinya dari sisi kiri. Situs berita ini mengutip, ‘’Kita turun nda bapegang pa dia pe oto. Dia di stir, kita ada di sei pa depe bini, di sebela kiri, di pintu kiri. Kong ada polisi ada samua sekitar 20 orang stow di situ.”

Bantahan yang disampaikan Eyang itu juga dikutip Radar Bolmong, Jumat, 2 Oktober 2015, Bupati Boltim Dipolisikan (http://radarbolmongonline.com/2015/10/bupati-boltim-di-polisikan/). Serial bantahan ini terus berlanjut di zonabmr.com, Jumat, 2 Oktober 2015, Merasa Dicemarkan Nama Baik, Tim SERU Lapor Welly Cs (http://www.zonabmr.com/read/325004/merasa-dicemarkan-nama-baik-tim-seru-lapor-welly-cs.html) serta totabuan.co, Bupati Boltim Melapor di Polres (http://totabuan.co/2015/10/bupati-boltim-melapor-di-polres/).

Sebagai peristiwa dan fakta, isu Eyang menempeleng Noval Sumendap sudah bergulir ke wilayah hukum karena kedua belah pihak sama-sama melapor ke Polres Bolmong. Orang banyak tentu menunggu apa kata ‘’hukum’’ lewat penyelidikan dan penyidikan polisi. Walau, saya pribadi hampir skeptis dengan Polres Bolmong dalam urusan kasus atau dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat publik, politisi, atau tokoh di daerah ini.  Sepengetahuan saya, sebagaimana yang diberitakan media massa (lokal) beberapa waktu lalu, Polres Bolmong biasanya hanya sangat gesit tatkala menangani pinjam-pakai kendaraan dari Pemkot dan Pemkab di BMR untuk ‘’operasional’’ beberapa petingginya.

Tentu saya tak berani asal tulis. Pemberitaan manadoexpress.co, Senin, 30 Maret 2015, Empat Bulan Menjabat, Kapolres Bolmong 'Koleksi' Mobil Mewah (http://manadoexpress.co/berita-6603-empat-bulan-menjabat-kapolres-bolmong-koleksi-mobil-mewah.html), menjadi salah satu buktinya. Terlebih pemberitaan ini sama sekali tak pernah dikoreksi atau dibantah oleh Polres maupun Kapolres Bolmong.

Kembali ke isu penempelengan yang sudah dengan tegas dibantah oleh Eyang. Pertama, media umumnya menulis—juga berdasar kutipan langsung—bahwa isu ini dimulai karena ada perkataan ‘’komkomci’’ yang dilontarkan, yang membuat Eyang tersinggung. Pertanyaan saya: Apa tafsir Eyang terhadap  ‘’komkomci’’? Mengapa kata ini jadi mengundang ketersinggungan, padahal pengertian dan penggunaannya di BMR justru berkonotasi lucu dan menggemaskan?

Kalau ‘’komkomci’’ kemudian berubah makna (yang sebanarnya lumrah di jagad bahasa), khususnya berkaitan dengan Bupati Boltim sebagai pejabat publik atau Eyang dalam posisi pribadi, lalu kata ini menimbulkan ketersinggungan, artinya dia memang berkonotasi negatif hingga menjadi penghinaan? Kalau memang demikian, buat apa Eyang repot-repot turun dari mobil untuk menegur Weli (atau Welly) Rompas?

Sebagai Bupati, apa sulitnya dia melaporkan ‘’peng-komkomci’’ itu ke polisi karena penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, atau sejenisnya. Turun dari kendaraan, kemudian ‘’melabrak’’ orang yang mengucapkan ‘’komkomci’’ karena tersinggung, jauh dari menunjukkan kualitas bijaksana, cerdas, dan terkontrol dari seorang Bupati. Sebagai sahabat dekat Eyang, saya sedih dan menyesalkan karena aksinya itu lebih tepat dilakukan kriminil yang tertangkap basah dan malu, ketimbang seorang pejabat publik yang berharga diri dan berada di jalur yang benar dari aspek perilaku pribadi.

Kedua, remaja tanggung yang mengaku ditempeleng Eyang, Noval Sumendap, melaporkan dugaan terjadi tindak pidana terhadap dia ke Polres Bolmong. Sebaliknya, Eyang juga malaporkan namanya dicemarkan; bahkan juga meminta polisi mengusut dalang di balik pengakuan sang korban.

Sejujurnya, agak tak masuk akal jika Noval, warga Boltim yang—hingga peristiwa itu terjadi—masih dipimpin oleh Eyang, melaporkan Bupatinya sendiri (sosok yang punya pengaruh dan pendukung kuat) tanpa berdasar fakta sangat kokoh. Jika pengakuan bahwa dia ditempeleng oleh Eyang sekadar karang-karangan dan fitnah, saya harus mengatakan: dia tak beda dengan kerbau yang sangat tidak berotak, terganggu jiwa tingkat tinggi seperti Jenderal ‘’Zakaria Pota atawa Arudji Paputungan’’ Soedirman, atau—barangkali—memiliki urat kawat dan otot besi yang ampuh menahan serangan balik Bupati dan pendukunnya.

Sungguh terlalu jika ada warga Boltim yang silap mengenali Eyang, yang sebagaimana klaimnya, ‘’… hele gonone deng lalar kanal pa kita.’’ (zonabmr.com, Rabu, 23 September 2015, Tak Perlu Pasang Baliho, Eyang: “Biar lalar deng gonone kanal pa kita”, http://www.zonabmr.com/read/299173/tak-perlu-pasang-baliho-eyang-biar-lalar-deng-gonone-kanal-pa-kita.html).

Itu sebabnya, saya lebih percaya bahwa Noval memang ditempeleng oleh Eyang, yang sudah naik darah dan memerlukan penyaluran emosinya. Hanya, dia boleh dibilang sekadar korban yang berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, dan situasi yang salah.

Namun, siapa yang benar dan pendusta di antara kedua pihak yang kini berseberangan itu, kita tunggu dengan saksama sembari berharap: Polres Bolmong terlebih dahulu menyelidiki dan menyidik laporan Noval sebagai terduga korban; ketimbang Eyang sebagai terduga pelaku dan pelapor pencemaran nama baik. Sekali lagi, saya kuatir karena dalam kasus-kasus yang melibatkan ‘’orang kuat’’ di wilayah Mongondow, Polres Bolmong sudah berulang kali terbukti gampang ‘’masuk angin’’ dan lebih memihak yang punya kuasa dan uang.

Dan ketiga, baik Eyang maupun Tim SERU—tampaknya ini singkatan terakhir, setelah SERIUS, untuk pasangan Sehan Landjar-Rusdi Gumalangit—, eksplisit menuduh ada dalang di balik laporan Noval ke Polres Bolmong (zonabmr.com, Jumat, 2 Oktober 2015, Merasa Dicemarkan Nama Baik, Tim SERU Lapor Welly Cs, http://www.zonabmr.com/read/325004/merasa-dicemarkan-nama-baik-tim-seru-lapor-welly-cs.html dan Sabtu, 3 Oktober 2015, Lantaran ‘’Komkomci’’, Bupati dan Warganya Saling Lapor (http://www.zonabmr.com/read/325315/lantaran-komkomci-bupati-dan-warganya-saling-lapor-polisi.html). Tuduhan ini sekadar spekulasi ala teori konspirasi atau fakta dengan bukti-bukti tak terbantahkan? Alangkah luar biasanya—jika sosoknya memang ada—sang terduga dalang yang mampu mengatur rangkaian peristiwa yang melibatkan Eyang, Weli (atau Welly), Noval, dan serombongan orang di Bangunan Wuwuk, yang tampaknya adalah insiden emosional, sebagai bagian dari rencana rapi jali merusak nama seorang Bupati yang juga petahana Pilkada Boltim 2015.

Sadarkah Eyang dan Ketua Tim Pemenangan SERU, Yusra Alhabsyi, jika tuduhan itu ternyata pepesan kosong, cuma mo kase kabur aer, konsekuensinya bisa beraneka rupa: mulai dari sinisme paranoid orang panik hingga konfirmasi pada warga Boltim bahwa Bupati yang mereka puja dan banggakan lima tahun terakhir ini ternyata hanya berintegritas kacangan.

Menghadapi isu tempeleng ini, Eyang memang harus merapatkan barisan, mengumpulkan bukti-bukti, serta membuktikan validitas bantahan dan tuduhannya. Bila tidak, bukan tak mungkin dia dan tim pemenangannya hanya memperlebar jurang kekalahan yang kian dalam karena olok-olok ‘’komkomci’’, dugaan tindak pidana terhadap seorang remaja tanggung, tuduhan membabi-buta tanpa dasar, dan entah apa lagi yang akan mencuat hingga Desember 2015 mendatang.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

BMR: Bolaang Mongondow Raya; Bolmong: Bolaang Mongondow; Boltim: Bolaang Mongondow Timur; Cabup: Calon Bupati; Kapolres: Kepala Kepolisian Resor; Pemkab: Pemerintah Kabupaten; Cawabup: Calon Wakil Bupati; Pemkot: Pemerintah Kota; Pilkada: Pemilihan Kepala Daerah; Polres: Kepolisian Resor; SERIUS: Sehan Landjar-Rusdi Gumalangit; dan SERU: Sehan Landjar-Rusdi Gumalangit.