O, Cuma Proklamasi Orang-Orang Bermartabat Receh (2)

KEMBALI pada caci-maki yang ditujukan ke saya. Sejelasnya, pertama, konsistensi seperti apa yang ingin diukur dari saya? Benar, saya menulis bahwa Salihi Mokodongan ‘’harusnya’’ layak dicalonkan sebagai Bupati Bolmong. Itu sepenuhnya benar. Ada kata ‘’harusnya’’ dan ‘’dicalonkan’’ atau ‘’sebagai calon’’.

Proses yang kemudian berlangsung membuktikan Salihi Mokodongan hanya layak ‘’dicalonkan’’ sebagai Wabup Bolmong. Apa yang salah dengan fakta tersebut? Dimana pula inkonsistensi saya?

Tidak akan diperdebatkan bahwa saya terimpresi dengan prestasi pribadinya (merintis usaha dari nol, aktivitasnya di dunia politik dan kemasyarakat); tetapi dengan catatan bahwa di banyak peristiwa politik dia terkesan hanya ‘’dimanfaatkan’’. Mengapa bagian sepenting ini tidak dikutip kelompok sok tahu di balik Metamorfosis Katamsi ke Wujud ‘’Makin Lucu!’’ (1 dan 2) –khususnya yang mencermati tulisan-tulisan saya tentang Salihi Mokodongan-Yani Tuuk.

Bahkan untuk licik pun ternyata kalian tak punya kecerdasan cukup. Blog saya masih di situ, demikian pula tulisan-tulisan di dalamnya. Silahkan dipelototi tulisan demi tulisan dan kalau langit kalian cukup tinggi, subtansi utamanya adalah: kesetiaan saya bukan pada orang, tetapi ide dan visi.

Kedua, Kamis (28 April 2012) ketika Salihi Mokodongan-Yani Tuuk memenangkan gugatan Pilkada Bolmong di MK, saya menulis Hore…! Di alinea ketiga terakhir, saya menyatakan: Agar mereka selalu awas, kontrol dan kritik harus terus-menerus dilakukan dengan ketat. Saya, hari ini –di saat kebanyakan warga Bolmong meneriakkan ‘’hore…!’’ menegaskan: Saya akan selalu mengambil jarak dengan kekuasaan. Artinya, sampai di sini dukungan saya terhadap Om Salihi dan Yani Tuuk. Setelah itu, dukungan saya terhadap mereka berdua adalah kritik dan koreksi yang mungkin saja bakal memerahkan kuping dan memicu amarah.

Ketiga, sangat bathil menafsir-nafsir dan menuduh sikap saya terhadap isu publik dilandasi kepentingan pribadi, apalagi mengaitkan-ngaitkan dengan kerabat. Track record  saya dalam 15 tahun terakhir menunjukkan: kritik terhadap para elit politik dan birokrasi di Bolmong tidak pernah menjadi dagangan atau nilai tawar jabatan untuk kerabat, saudara kandung sekali pun.

Berbeda tentu dengan cecungguk-cecungguk yang bahkan bersedia merendahkan harga diri demi sekadar dianggap orang dekat Walikota atau Bupati, naik sebagai kepala seksi, kepala bagian, atau kepala SKP. Saya bisa menunjuk hidung orang per orang, terutama yang terlibat di tulisan berisi serapah terhadap saya, apa saja yang mereka jual semata demi jabatan.

Benar, kerabat saya, yang pertama Kakak Ipar, bergeser posisinya di-rolling jabatan eselon II yang dilakukan Bupati Bolmong beberapa waktu lalu. Tapi dia masih berada di eselon II. Artinya, bahkan pengetahuan paling dasar masih salah, lalu apa yang bisa dibanggakan dari orang-orang di balik Metamorfosis Katamsi ke Wujud ‘’Makin Lucu!’’ (1 dan 2)?

Kedua, adik kandung saya, Parman Ginano, mundur sebagai Sespri Bupati Bolmong. Mundur, bukan dipecat.

Apakah saya terlibat, menyodorkan atau mendorong Parman menjadi Sespri. Sewaktu mengetahui rencana menjadikan dia Sespri Bupati, saya menegur yang mengusulkan, menyatakan ketidak-setujuan. Sepengetahuan saya, rencana itu terus berjalan sampai satu ketika Parman menelepon dan menginformasikan bahwa dia berniat mundur karena ada hal-hal prinsipil yang sudah tidak sejalan.

Tanyakan pada Bupati Bolmong apakah saya pernah menelepon, bicara atau menyinggung mundurnya adik kandung saya sebagai Sespri (posisi yang dianggap sebagai mata, telinga, tangan dan sebagian otak Bupati). Sama sekali tidak. Parman sudah dewasa, memahami dengan baik tugasnya sebagai birokrat, dan sudah menerima konsekwensi apa pun sebagai adik kandung saya.

Andai berkeinginan, apa susahnya saya meminta jabatan untuk kerabat dekat? Orang-orang yang tidak punya saham politik dan pengaruh sosial (hanya mengandalkan lidah dan liur) di Bolmong saja banyak yang menghiba melakukan itu, apalagi saya yang pantang merendahkan kepala di hadapan politikus?

Harga diri kami, keluarga dan kakak-beradik, tidak semurah itu. Kami tidak pula dibesarkan dan di sekolahkan dengan duit korupsi. Insya Allah kalau pun terantuk rintangan, kami tidak akan merendahkan diri di telapak sepatu orang-orang yang ubun-ubunnya lebih pantas dijadikan tatakan ludah.

Tuduhan di luar konteks itu pantas membuat saya marah dan akan membela harga diri kerabat-kerabat yang bertahun-tahun secara langsung jadi korban (terutama karir mereka terhambat), sebab saya bersikap kritis dan tak mau berkompromi. Bahkan bila pembelaan itu harus berdarah-darah, saya akan lakukan. Kami dilahirkan bukan sebagai penakut dan pengecut; dan tidak akan pernah menjadi penakut dan pengecut.

Cuma Kulit

Apakah tanpa hujan dan angin mendadak saya harus mengkritik Bupati Bolmong, istri dan beberapa antek di sekitarnya? Oho, orang-orang di balik tulisan penghujatan pribadi terhadap saya memang tidak penting bahkan untuk info sesepele itu. Tanyakan saja pada Bupati berapa kali isu-isu tersebut sudah disampaikan ke dia, siapa saja yang sudah menyampaikan dan apa tindakan yang diambil?

Lagipula, apa yang saya tuliskan hanyalah yang sudah dilihat, diketahui dan dipergunjingkan orang banyak. Cuma kulit semata. Saya masih menghormati Salihi Mokodongan sebagai pribadi, istri dan keluarganya. Tanpa penghormatan itu, saya bisa menulis lebih brutal dan kejam; lalu siapa pun yang keberatan boleh sama-sama kita ke pihak berwenang.

Tidak pula saya sebutkan bagaimana orang-orang yang berada di sekitar istri Bupati berlaku memalukan, hanya sekadar demi benda-benda dan fasilitas agar tampak ‘’kaya’’, ‘’punya jabatan’’ dan ‘’terhormat’’. Cuih!

Jadi, para pembela Bupati, kritik yang saya tulis dalam dua pekan terakhir tidak berbeda dengan teriakan anak kecil di The Emperor’s New Clothes. Tapi kalau Anda sekalian ingin bukan peringatan yang saya sampaikan, konsultasilah dengan Bupati. Ada hal besar yang saya tahu dan miliki, yang bukan hanya seketika menghentikan mulut-mulut kotor penuh puja-puji di sekitar Bupati, tapi bisa jadi jabatan yang kini dia duduki.

Camkan, saya tidak sedang mengertak!***

O, Cuma Proklamasi Orang-Orang Bermartabat Receh (1)

TERSEBUTLAH dua penipu lihai yang berhasil mendekati seorang raja. Kepada baginda mereka menjanjikan pakaian maha indah dipandangan semua orang, kecuali mereka yang tidak pantas, tidak kompeten atau bodoh. Yang sebenarnya, dua tukang tipu itu hanya mematut-matut, berbuat seolah-olah sedang mengukur dan mengemas pakaian.

Raja bukannya tak punya pertanyaan. Tapi karena malu dianggap tak pantas duduk di jabatannya, tak kompeten dan bodoh, apa yang sudah di ujung lidah ditelan kembali.

Singkat kata, pakaian sang raja selesai dan dipertontonkan lewat parade di hadapan khalayak. Semua mata tertuju dan banyak mulut yang mendecakkan kagum, hingga seorang bocah berteriak nyaring, ‘’Tapi bukankah raja tidak mengenakan apa pun?’’

Ya, bayangkan raja berparade hanya dengan cawat tetapi lengkap bermahkota, tongkat kebesaran, diiring pejabat tinggi kerajaan dan decak kagum orang banyak. Tak satu pun berani mengatakan raja sedang mempermalukan dirinya, kerajaan, dan seluruh rakyat hanya karena kuatir dianggap tak pantas, tidak kompeten atau bodoh.

Kisah yang saya petik dari The Emperor’s New Clothes karya Hans Christian Andersen ini  pertama kali diterbitkan C. A. Reitzel bersama cerita klasik lain, The Little Mermaid, pada 1837 di Kopenhagen. Nestapa raja yang ditipu mentah-mentah ini adalah dongeng abadi anak-anak yang tetap relevan mengajarkan kejujuran dan integritas. Dan lucunya, sangat kontekstual dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) hari ini.

Bupati Bolmong dan istri dikelilingi para bajingan dan pejabat-pejabat yang sama banditnya, dengan sengaja menjerumuskan mereka dan membiarkan ditertawai di mana-mana. Tatkala ada yang mengingatkan, dianggap sebagai tindakan pongah, lancang, tidak tahu diri, tidak beradab, dan jauh dari sopan-santun.

Martabat Recehan

Saya tahu persis serial tulisan yang mengkritik Bupati, istrinya dan para antek di sekitar yang dipublikasi di blog Kronik Mongondow  (lalu dilansir pula oleh Harian Radar Totabuan dan Media Totabuan) bakal mengundang reaksi. Tidak perlu dukun sakti untuk menduga akan ada serangkaian tuduhan, hujatan, ejekan dan sejenisnya yang dialamatkan ke saya (yang tidak akan keberatan sepanjang itu punya dasar yang kokoh).

Tidak pula saya mesti marah ketika mendapatkan transkrip percakapan di group facebook ‘’Radar Manado Berita Biro Bolmong Raya’’ di mana Hendro Dedulah sesumbar akan menulis pembelaan terhadap Bupati Bolmong. Seperti biasa, saya terbahak-bahak saja karena si entah siapa ini bergaya seolah-olah mendapat restu Bupati; seolah-olah orang dekat; dan seolah-olah punya ilmu digjaya yang siap dikeluarkan melawan pendapat saya.

Siapa anak ini? Di mana dia waktu Salihi Mokodongan menghadapi ejekan dan hinaan selama proses pencalonan Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Bolmong? Kemana pula pahlawan kesiangan kita ini ketika harga diri Salihi Mokodongan sedang dipertaruhkan di Mahkamah Konstitusi (MK)?

Banyak betul kutu kurap di Bolmong saat ini yang tiba-tiba merasa jagoan hanya bermodal klaim.

Pertanyaan yang sama melintas di kepala ketika mengetahui Radar Totabuan menurunkan tulisan Metamorfosis Katamsi ke Wujud ‘’Makin Lucu!’’ (1 dan 2), Senin (14 Mei 2012) dan Selasa (15 Mei 2012). Siapa orang-orang ini? Atas kepentingan apa mereka tiba-tiba menyembulkan kepala?

Saya tahu siapa-siapa di balik tulisan itu. Bertahun-tahun menggeluti huruf, kata dan kalimat, melatih saya dengan mudah mengenali tulisan orang per orang. Pilihan kata, bentuk kalimat (lengkap dengan kesalahan tanda-baca) dari tulisan tersebut membawa saya pada simpulan: A. R. Thomas hanya sebuah nama. Tulisannya sendiri adalah hasil rembuk dengan satu orang (yang saya tahu dan kenali persis) sebagai dirijennya.

Menjadi munafik dan pengecut mungkin menyenangkan –biasanya juga punya daya tahan dan adaptasi luar biasa. Tapi buat saya manusia-manusia seperti itu adalah jenis yang paling rendah: martabatnya seharga recehan. Apa susahnya berhadap-hadapan, toh risikonya hanya diejek?

Berani betul dia meremehkan jaringan perkauman yang bertahun-tahun saya bangun, khususnya dengan media. Tidak perlu teori konspirasi kalau saya ingin mengetahui lebih pasti. Cukup datang ke Radar Totabuan dan mendapatkan copy asli artikelnya (lupakan saja, misalnya, menanyakan siapa yang mengantar artikel itu atau dikirim dengan email apa, sebab itu melanggar etika). Jejak elektronik yang ada di artikel itu dengan mudah menunjuk di komputer mana dan kapan artikel itu ditulis.

Pandir dengan nafsu mengebu-gebu memang gemar menggali liang lahat sendiri. Saya pura-pura tidak tahu saja. Hanya: Jangan lupa, saya pengingat yang baik. Bertingkah tidak tahu bukan berarti melupakan.

Sekali Lagi: Langit Pendek

Bagaimana dengan isi tulisan yang mendadah saya habis-habisan itu? Satu kata: Payah! Lanjutannya: Sok canggih menggunakan kata, tapi malah norak (semakin terlatih dan pintar seorang penulis, semakin sederhana dan tepat pilihan katanya). Ingin mengejek dan memaki (bahkan menghina) tapi justru tampak memelas dan tak berdaya. Dan yang terpenting, gagal menggunakan diksi, stilistika, dan substansi tulisan saya untuk menyerang baik.

Saya malah heran Radar Totabuan meluluskan artikel yang tujuan satu-satunya hanya memaki-maki saya (dilakukan pula dengan cara pengecut). Substansi apa yang ingin disampaikan? Membela Bupati Bolmong dan istri, tapi implisit mengatakan mereka bodoh dan teramat tolol?

Semarah-marah saya pada Bupati Bolmong dan istrinya, tak ada satu kalimat pun di artikel saya yang menyebut mereka bodoh dan teramat tolol. Alih-alih ingin melakukan pembelaan, gerombolan di balik artikel atas nama A. R Thomas justru ‘’membelah’’ Bupati Bolmong dan istri, mengumumkan bahwa yang saya tulis ini sepenuhnya benar.

Masalahnya: Mengapa harus ditulis? Kalau ini jadi problem, apa urusannya? Bukan saya yang punya persoalan, melainkan orang per orang yang keberatan. Bila tidak ingin membaca, abaikan. Jangan melongok ke blog saya supaya nyanda tereng deng makang hati.(Bersambung)

Somasi? ‘’Inta…!’’

KURANG dari 24 jam setelah diunggah, tulisan Pasal ‘’P’’ DPR ‘’Biongo’’ yang juga dipublikasi dua media terbitan Kotamobagu, Radar Totabuan dan Media Totabuan, Kamis (3 Mei 2012), ditanggapi beberapa orang yang tahu persis pangkal isunya. Sejumlah tanggapan bahkan berisi info baru yang semestinya sangat menarik bagi kalangan media.

Salah seorang ‘’orang dalam’’ yang tahu persis latar dilaporkannya wartawan Radar Totabuan, Mawardi Mamonto, ke Polsek Urban Kotabunan oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Bolaang Mongondow Timur (Boltim), James Tine, blak-blakan menceritakan kisah di balik layarnya. Sejatinya, kisah ‘’orang dalam’’ ini, Ketua BK DPR Boltim tidak bermasalah dengan berita yang ditulis Mawardi.

Bahkan ketika James Tine sudah melaporkan dugaan pencemaran nama baik lewat pemberitaan dan dia bertemu Mawardi, keduanya justru terlibat percakapan akrab dan lepas. Ketua BK baru menjelaskan ketika Mawardi yang sebelumnya diberitahu sesama wartawan bahwa dia dilaporkan ke kepolisian, mengkonfirmasi kebenaran informasi itu.

Penjelasan Ketua BK DPR Boltim (kurang lebih) bahwa dia senang institusinya dan anggota dewan yang terhormat dikritik. Perjalanan dinas, kunjungan kerja (Kunker), atau bimbingan teknis (Bimtek), silahkan diberitakan. Termasuk siapa yang kerap melakukan perjalanan dinas, siapa yang doyan Kunker dan Bimtek, pun yang rajin masuk kantor dan yang hobi bolos.

Bahwa sebagai Ketua BK yang tugasnya mengawal kehormatan anggota dewan, James Tine terpaksa melaporkan Mawardi ke kepolisian karena dia didesak sejumlah anggota DPR Boltim. Yang menjadi alasan tercemarnya kehormatan anggota DPR adalah bagian dimana Mawardi menulis telah diagunkannya Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai anggota DPR ke bank.

Kalau benar demikian dasar perasaan tercemarnya kehormatan itu, ada dua cara pandang yang dapat digunakan: Pertama, SK tersebut adalah dokumen yang melekat pada seorang tokoh publik yang dipilih para konstituen lewat Pemilihan Umum (Pemilu). Dapat diartikan konstituen memang berhak tahu apa yang diperbuat wakil mereka, termasuk diperlakukan seperti apa dokumen negara yang menjadi dasar sah-nya seseorang sebagai anggota DPR.

Kedua, benar bahwa anggota DPR dipilih orang banyak, tetapi SK pengangkatan mereka adalah obyek pribadi dan karenanya konstituen tidak berhak tahu diapakan dan dikemanakan? Kalau cara pandang ini yang digunakan, lalu dari sisi publik apa dasar seseorang resmi dan berhak menyandang sabutan anggota DPR yang terhormat?

Saya sependapat cara pandang pertamalah yang lebih tepat. Dengan demikian anggota DPR yang sudah mengagunkan SK-nya tidak berhak merasa tercemar kehormatannya ketika media menyiarkan isu tersebut. Semestinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim dan rakyatlah yang merasa kehormatannya cacat sebab belum mampu menyediakan anggaran yang pantas untuk DPR.

Perlu dipikirkan kartu kawan, kotak sumbangan, sponsorship dan donasi, serta komite khusus yang melibatkan semua pemangku kepentingan DPR di Boltim, supaya kecukupan anggaran dan kesejahteraan mereka dapat dimaksimalkan. Tidak elok rasanya menuntut DPR banting tulang mewakili masyarakat mengawasi dan mengontrol pemerintahan sementara mereka juga pening memikirkan isi kantong.

Bisik-Bisik Somasi

Hampir sepekan dipublikasi di media massa cetak, saya mengira isu dilaporkannya wartawan Radar Totabuan, Mawardi Mamonto, SH, telah surut dan ‘’diam-diam dibereskan’’ (sebagai langkah elegan menyelamatkan muka pihak-pihak terkait dan tersebut) di Polsek Urban Kotabunan. Eh, ternyata tidak, bahkan kini melebar dengan ‘’katanya’’ ada rencana yang sedang digodok untuk melayangkan somasi ke saya.

Saya menerima kabar rencana somasi itu pada Rabu sore (9 Mei 2012) dari salah seorang wartawan yang meminta tanggapan lewat BlackBerry Messenger (BBM. Reaksi pertama saya adalah geli dan menyakini rencana itu semata gosip mendinamisasi dinamika sosial dan politik di Boltim. Saya tidak percaya DPR Boltim sebagai institusi dan anggotanya  orang per orang sukarela terjerumus ke lobang yang sama: mengambil tindakan yang keliru dari semua aspek.

Namun rencana itu tampaknya bukan sekadar bise-bise dan spekulasi. Wartawan yang kemudian saya telepon itu bahkan menegaskan, ‘’Info terakhir akan ada rembuk apakah somasi itu dilakukan atau tidak.’’ Cross check yang saya lakukan terhadap beberapa orang di Boltim, meng-amin-kan bahwa apa yang disampaikan itu mengandung kebenaran.

Nah, dengan berprasangka baik, selain memberi pernyataan pada wartawan yang melaksakan kewajiban jurnalistiknya, mengingat keterbatasan ruang di sebuah berita, sebelum DPR Boltim atau anggota-anggotanya (sekali lagi) bertindak gegabah, saya ingin menjelaskan: Pertama, di bagian mana dari tulisan saya yang akan disomasi? Judul yang ‘’kejam’’, Pasal ‘’P’’ DPR ‘’Biongo’’-kah? Kalau ini yang dipermasalahkan, cermati dengan hati-hati sebab ada ratusan DPR kabupaten, provinsi, ditambah DPR RI, di negeri ini.

Kedua, bila yang disoal adalah penggunaan kata ‘’biongo’’, saya kutipkan lagi sebagaimana yang telah dipublikasi: Dengan memahami UU Pers dan fakta-fakta tentang Radar Totabuan dan pemberitaan yang jadi musabab perkara, menurut hemat saya tidak ada satu alasan pun yang masuk akal perihal laporan BK DPR Boltim ke Polsek Urban Kotabunan. Kecuali, DPR Boltim lewat BK-nya, ingin menunjukkan kualitas sejumlah anggotanya memang hanya dapat didefinisikan dengan satu kata: biongo!

Di alinea tersebut saya tidak menuding DPR Boltim, BK DPR Boltim, tetapi ‘’sejumlah anggotanya memang hanya dapat didefinisikan dengan satu kata: biongo!’’ Para ahli hukum tidak akan berdebat bahwa siapa pun yang mengajukan somasi terhadap tulisan saya, pasti bukan DPR atau BK DPR Boltim sebagai institusi; melainkan orang per orang anggota DPR Boltim yang merasa dituding ‘’biongo’’.

Sembari terus menyakini bahwa rencana somasi yang bakal dilayangkan itu sekadar rumor tidak bertanggungjawab, saya menunggu penuh penasaran, adakah anggota DPR Boltim yang bersedia unjuk jari mengakui dirinya ‘’biongo’’. Kalau pun ada, babak berikut pasti seru. Saya akan menolak mencabut tulisan yang jadi pangkal soal, apalagi minta maaf.

Himbauan saya, siapkan saja pikiran, tenaga, dan biaya, karena prosesnya mesti berlangsung di Jakarta (saya menulis dan mengunggah tulisan itu dari rumah di Jakarta Selatan). Siapkan pula ahli hukum, ahli di bidang komunikasi dan jurnalistik, ahli bahasa, bahkan kalau perlu ahli kutukan; karena setelah itu saya pasti balik menggugat pidana dan perdata.***