Mengapa Saya Mempertimbangkan Mendukung DjM? (1)

PERNYATAAN mempertimbangkan mendukung Walikota Kota Kotamobagu (KK), Djelantik Mokodompit (DjM, maju kembali di Pilwako 2013 yang saya tulis di Politik Bolmong, Politik Para Pedagang (1 dan 2), mengundang aneka reaksi. Isu politik memang selalu jadi santapan lezat publik Mongondow, apalagi kalau menyangkut nama-nama yang diketahui sedang berseteru.

Bila disarikan, tanggapan yang berdatangan itu dapat dibagi dalam dua arus utama: Pertama, tidak percaya dan menduga sikap saya itu semata karena sedang marah pada kelompok pesaing DjM. Kedua, mengisyaratkan memahami alasan saya dan memberi dukungan sebagai upaya menjaga keseimbangan politik di KK khususnya dan Bolmong umumnya.

Semestinya saya boleh tidak peduli apa pendapat orang. Sebagaimana yang berulang kali saya tulis: Memangnya siapa saya di tengah jutaan jiwa yang bermukim di Mongondow?

Saya hanyalah anak Mongondow biasa yang tumbuh-besar di Jalan Amal, belajar tentang dunia, lalu mencoba mengkontribusi pengetahuan (yang terbatas ini) sebagai sebuah diskursus sehat dengan komunitas saya. Komunitas yang amat sangat terbatas, hanya mereka yang kebetulan membaca tulisan-tulisan saya. Selebihnya, kelompok kecil yang setia beriuangan (kadang-kadang sambil mengudap durian, pisang goroho, menikmati tinutuan disambung ikang garang rica atau bebek masak pedas).

Agar tidak menjadi spekulasi dan duga-duga, tampaknya saya mesti menjelaskan mengapa ada pernyataan ‘’mempertimbangkan’’ mendukung DjM yang saya tuliskan.

Resep Kedaluwarsa

Dinamika politik di Mongondow sesungguhnya mudah diduga. Kompetisi para elit politik yang duduk di puncak-puncak kekuasaan dan peran publik dari daerah ini, setidak hampir 15 tahun terakhir, selalu terpolarisasi dengan jelas. Di masa ketika mantan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Marlina Moha-Siahaan, berkuasa; kita tahu dia memiliki dua pesaing utama, Djelantik Mokodompit (saat itu anggota DPR RI) dan Syarial Damopolii (di masa itu adalah Ketua DPR Sulut). Ketiga tokoh elit Mongondow ini berasal dari partai yang sama: Partai Golkar (PG).

Siapa pun yang telaten mengikuti naik-turunnya politik Mongondow belum lupa bagaimana ketiga tokoh itu tidak pernah benar-benar sependapat (termasuk untuk kepentingan orang banyak), kecuali pada kondisi mereka terpaksa bekerjasama karena menghadapi ‘’musuh’’ atau kepentingan yang sama.

Masa berganti, Marlina Moha-Siahaan dan Syarial Damopolii surut, tertinggal DjM yang masih menjabat Walikota KK. Di saat yang sama kelompok politik dengan afiliasi ke anggota DPR RI yang juga Ketua Komisi V, Yasti Mokoagow, lahir sebagai kekuatan baru. Kelompok ini harus diakui dengan cepat menguat, apalagi suksesor Marliha Moha-Siahaan, Didi Moha, cenderung mempraktekkan politik low exposure; generasi kedua Syarial Damopolii lebih tekun menjadi birokrat profesional dan anggota DPR yang kurang lebih juga tak menonjol di media.

Tak pelak yang kemudian high exposure adalah DjM dan anaknya, Raski Mokodompit, di satu sisi dengan kelompok baru yang mengerucut ke Yasti Mokoagow di sisi lain. Pengecualiannya barangkali adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Lanjar, yang kendati kini menjadi salah satu kader Partai Amanat Nasional (PAN) –setelah bergabungnya Partai Bintang Reformasi (PBR) ke PAN— relatif independen dan tahu persis teknik politik stepping in the edge.

Apa relevansi dari polarisasi itu terhadap sikap saya sebagai warga negara, khususnya yang lahir di Mongondow dan mengenal para ‘’pemain politiknya’’ dengan baik? Ada yang berspekulasi situasi terkini pemerintahan dan birokrasi di Bolmong Induk serta pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Herson Mayulu, yang disampaikan di Restoran Lembah Bening, Kamis (19 April 2012), yang menjadi pemicu.

Dugaan itu sama sekali keliru. Bagi saya politik adalah visi dan seni yang sebaiknya dingin dan tidak melibatkan emosi mendalam. Dengan memegang teguh keyakinan ini, saya terbebas dari kemarahan dan menyadari sepenuhnya, orang paling cerdas, baik, santun dan bersahaja sekali pun, ketika bersentuhan dengan politik sebagai praktek dan kehilangan keawasan, dengan mudah tergelincir menjadi seseorang yang sama sekali tak kita kenal lagi.

Menurut cermatan saya, masing-masing kelompok yang saat ini sedang menancapkan kekuasaan politik di Mongondow, telah kehilangan keawasan itu dan terpeleset mempraktekkan politik ‘’kelas rendah’’. Rolling eselon II di Bolmong Induk dan pernyataan Bupati Bolsel yang akan mendudukkan beberapa warga Kota Kotamobagu sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkaitan dengan Pilwako KK, adalah konfirmasi telanjang dan blak-blakkan.

Di satu sisi, Walikota KK yang semestinya mencerdasi situasi tersebut, merespons dengan tindakan yang sama. Rolling yang dia lakukan terhadap sejumlah jabatan dan posisi, membuktikan DjM tidak lebih pintar dari kelompok yang kini berbaris dan bersiap mengeroyok dia. Pembaca, Anda boleh mengecek sendiri, tetapi di rolling yang beberapa waktu lalu dilakukan, DjM dengan sembrono menyingkirkan para birokrat profesional yang ‘’terduga’’ terafiliasi dengan kelompok seberang; serta mengangkat orang-orang yang dianggap menjadi lingkaran terdekat, bahkan yang belum memenuhi syarat sekali pun.

Salah satu contoh adalah pengangkatan beberapa PNS baru (benar-benar baru karena masih ‘’bau’’ Pra Jabatan) dan PNS ‘’impor’’ (dari seantero wilayah Bolmong) yang baru tiga-empat bulan pindah ke KK, ke jabatan Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Sub Bagian (Kasubag). DjM barangkali tidak sadar bahwa tindakan tersebut justru menimbulkan antipati massal.

Masyarakat KK relatif sangat sadar informasi dan aware politik. Meremehkan dua aspek ini, menurut hemat saya, tak beda dengan menggali lobang kubur sendiri.

Dugaan pengaturan jabatan di Bolmong, kemudian ‘’janji’’ Bupati Bolsel, begitu diketahui warga KK, sebenarnya dengan drastis telah menurunkan ‘’tingkat keterpilihan’’ Tatong Bara sebagai calon yang digadang-gadang menjadi penantang kuat DjM. Apalagi akar kelompok penyokongnya belumlah sekokoh yang mereka yakini.

Tokoh politik sekuat Marlina Moha-Siahaan, yang selama 10 tahun berhasil membangun loyalitas para birokrat, di masa akhir kejayaannya membuktikan resep itu kedaluwarsa dan tak ampuh lagi. Putranya, anggota DPR RI dari PG yang mencalonkan diri sebagai Bupati Bolmong di Pilkada 2011, hanya berada di urutan ketiga dari empat pasang calon.***(Bersambung)

Surat untuk Bupati Bolmong: Dibaca atau Tidak, Tidak Masalah

YANG Terhormat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Salihi Mokodongan, di Motabang, Lolak (atau di mana pun saat mengetahui adanya surat ini).

Bila kondisi kesehatan sedang baik, tekanan darah stabil, gula darah normal dan berkenan, bacalah surat ini. Bila ada di antara aspek-aspek itu yang tidak semestinya, lupakan saja. Mungkin di lain hari saya akan menulis lagi.

Pak Bupati, yang selalu dan tetap saya hormati –terutama sebagai pribadi--, apa yang dituliskan di sini sangat tidak nyaman dan pasti membangkitkan ketidak-senangan dan amarah Anda. Saya bukan tidak peduli; tapi apa boleh buat, sudah waktunya ada yang menyampaikan segala yang pahit dengan sejelas-jelas dan segamblang-gamblangnya.

Lame Duck

Begini, Pak Bupati, ketika orang-orang bersikukuh ingin mencalonkan Anda di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolmong lalu; saya satu-satunya yang menentang Anda diusung sebagai calon Bupati. Pertimbangannya, jabatan politik untuk Salihi Mokodongan yang secara ekonomi dan usia telah mapan, lebih sebagai prestise ketimbang mencapai visi tertentu yang besar dan agung. Terlebih Anda tidak punya pengalaman memadai di bidang politik dan pemerintahan.

Saya setuju bila Anda dicalonkan sebagai Wakil Bupati (Wabup), berpasangan dengan seseorang yang minimal bila tak paham seluk-beluk dan detil pemerintahan, maka punya pengetahuan dan kefasihan berpolitik.

Tapi dalam satu pertemuan di Hotel Sahid Jakarta, berbekal hasil survei popularitas dan elektibitas para bakal calon Bupati dan Wabup Bolmong, saya benar-benar kalah suara. Pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan majal, didebat dan mati-matian dimentahkan, bahkan oleh Ismail Dahab (salah seorang adik yang sejak awal bekerja menyiapkan Anda ke Pilkada Bolmong).

Hasil proses demokrasi sering tidak memuaskan, tapi harus dijunjung. Itu yang saya lakukan: turut mengawal (Anda tentu akan marah bila saya mengklaim pernah melakukan sesuatu yang berarti –kita semua tahu kerja politik hanya urusan mulut dan bicara. Untuk satu hal ini, buat saya bukan pekerjaan tapi kesenangan).

Karena hanya mengawal, setelah Anda dan Yani Tuuk terpilih dan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dari para pesaing; saya menyadari sudah waktunya menarik diri. Apalagi di saat itu Anda dan istri (yang telah resmi menjadi Ibu Bupati), dengan cepat berubah hingga saya nyaris tidak mengenal lagi Papa Da’a yang baru beberapa waktu sebelumnya saya kenal sebagai sosok bersahaja.

Anda shock begitu tahu betapa luar biasanya jadi Bupati. Orang-orang berdatangan, bukan hanya ingin menyelamati, tetapi hadir dengan puji-pujian dan sanjungan. Anda terbuai, Pak Bupati, hingga beberapa orang yang sebelumnya mencaci di depan dan di belakang Anda, tiba-tiba menjadi orang dekat dengan kekuasaan luar biasa. Seorang Linda Lahamesang, misalnya, mendadak menjadi pengatur ini-itu atas (mohon maaf) jaminan Ibu Bupati.

Tahukah Anda, Pak Bupati, banyak hal yang dilakukan orang-orang itu yang bukan hanya keliru, tapi mempermalukan Anda sebagai Bupati. Yang terakhir, yang tiba di telingga saya yang jauh dari Mongondow ini, adalah Anda menggunakan lambang-lambang di tempat yang salah ‘’konon’’ karena advise dari orang-orang yang Anda ‘’pelihara’’ dan dengarkan itu.

Miris saya mendengar dan mengetahui sebagai Bupati, Anda diperlakukan tidak lebih dari boneka oleh seseorang yang bahkan bagi banyak orang sama sekali tidak diperhitungkan. Musababnya (dan ini harus saya sampaikan dengan permohonan maaf pula), Istri Anda terlampau banyak menerabas dan ikut campur terhadap urusan yang semestinya tidak ada di tangannya.

Kekuasaan super Linda Lahamesang, yang hanya staf Sespri Bupati –atas nama siapakah dia berhak men-skors atau menempeleng Satuan Polisi Pamong Praja atau menyematkan pin Garuda di kerah baju suaminya yang tenaga honorer di rumah dinas Bupati?--, sepengatahuan saya tidak lepas dari restu Ibu Bupati. Tidak banyak di antara kita yang siap menghadapi mulut manis berlidah panjang dengan kata-kata bagai mutiara. Sebab itu saya menuliskan ini untuk mengingatkan Anda, Pak Bupati, dan kita semua.

Mencintai, menghormati, mendengarkan, dan mematuhi istri adalah puncak ekspresi seorang suami. Tapi mencampur-adukkan wilayah yang menjadi urusan publik (yang bila salah bahkan dapat menyeret Anda ke bui) dan relasi domestik, menunjukkan sebagai pemimpin Anda sama sekali tidak berdaya. Just like a lame duck.

Jadi, Pak Bupati, tolong ingatkan dan kontrol sepak-terjang Ibu Bupati (yang tidak akan saya rinci satu per satu), lalu ambil tindakan tegas (singkirkan benalu dan cacing pita di sekitar Anda). Gantilah dengan orang-orang yang lebih bermartabat dan mampu menjaga Anda, sekali pun mereka mungkin tidak suka menyanjung-nyanjung dan memuji. Dengan melakukan itu, lebih 50 persen masalah kepemimpinan dan citra sebagai Bupati telah Anda selesaikan.

Memilih Nakhoda

Bagaimana dengan birokasi dan pemerintahan Bolmong setelah rolling eselon II beberapa waktu lalu? Pak Bupati, saya tidak akan mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah diputuskan; apalagi mempersalahkan. Apa hak saya?

Untuk masalah ini, saya ingin mengingatkan satu ketika di tengah proses pencalonan Pilkada Bolmong, kita pernah membicarakan bagaimana dengan sederhana birokrasi dan pemerintahan serta sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya dimaksimalkan. Ketika itu saya mengandaikan seperti Anda memanej armada kapal ikan (yang memang Anda pahami hingga ke detil-detil terkecilnya).

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak beda dengan satu unit kapal penangkap ikan yang memerlukan nakhoda, kepala kamar mesin, juru mudi, juru mesin, juru tangkap, dan koki. Gantikan kata nakhoda dengan Kepala SKPD dan seterusnya, seketika Anda akan menemukan bahwa manajemen itu perkara yang sesungguhnya dikuasai dan praktekkan bertahun-tahun.

Bila Anda memerlukan seorang nakhoda, Anda tahu dia memang mampu memimpin kapal penangkap dan (yang terpenting): memegang teguh kepercayaan dan loyal. Apakah pertimbangan-pertimbangan seperti itu sudah digunakan saat Pak Bupati memilih para pembantu, eselon II yang baru saja diangkat?

Yang saya lihat sebagian besar keliru. Ada yang sesungguhnya cuma pantas jadi juru mudi, Anda dudukkan sebagai nakhoda. Ada yang semestinya jadi koki, Anda tunjuk sebagai juru mesin. Di atas kapal dengan kekacauan kompetensi, apakah pantas berharap seluruh awak bakal kembali dengan selamat dengan membawa hasil tangkapan maksimal?

Yang Terhormat Bupati Bolmong, Salihi Mokodongan, tidak pernah ada kata terlambat. Selalu ada cara untuk memperbaiki kekeliruan dan kerusakan yang terlanjur terjadi. Saran saya: Temukan dan dapatkan itu dari orang-orang yang nothing to lose. Anda tahu di mana menemukan mereka. Mereka masih ada, hanya cukup lama Anda telah melupakan dan meninggalkan mereka.

Akan halnya saya, setelah Anda membaca surat ini, pasti ada kemarahan dan kebencian tak terperih. Sebab itu, dengan takzim saya sampaikan: Saya tidak peduli. Yang jelas saya menulis ini dengan perasaan sayang dan hormat; serta dengan harapan Anda menjadi salah seorang Bupati Bolmong yang dicatat dalam sejarah. Bukan sekadar orang mujur yang kebetulan terpilih sebagai Bupati dan berakhir tidak lebih dan kurang sebagai mantan di catatan kaki sejarah Bolmong.

Semoga Tuhan selalu menyertai Anda, juga keluarga Anda, Pak Bupati.***

Politik Bolmong, Politik Para Pedagang (2)

SAYA mengambil jarak dan menyaksikan bagaimana satu per satu orang-orang yang sejak awal gigih mendukung dan berusaha menjaga ‘’keawasan’’ Salihi Mokodongan-Yani Tuuk, tersingkir. Yang datang menggantikan bagai lalat merumbungi bangkai adalah mereka yang bukan hanya berbeda pendapat, tetapi jelas-jelas beberapa waktu lalu justru menjadi garda paling depan pembusukan dan pembunuhan karakter (utamanya) terhadap Salihi Mokodongan.

Merangkul para musuh dan mereka yang berseberangan adalah bentuk kecerdasan strategi dan taktik seorang politikus. Tetapi bila disaat bersamaan melepaskan orang-orang yang sebelumnya dengan telaten dan sungguh-sungguh telah memberikan dukungan penuh, adalah bentuk vulgar dari ‘’kebodohan tingkat dewa’’.

Kekuasaan memang membutuhkan orang-orang yang siap dan tabah. Siap untuk tak gegar dan tabah menjaga kesadaran.

Gerombolan Kalap

Saya tidak melihat kesiapan dan ketabahan itu dimiliki para politikus Bolmong yang kini saling kait-mengait karena hutang-piutang politik dan afiliasi politik. Mereka ibarat kelompok yang tiba-tiba kalap dan yakin bisa melakukan apa pun, mendapatkan apa pun, karena semua orang bisa bersetuju tersebab jerih dan segan berdiri di sisi lain arus besar yang bakal melindas para penentang.

Kekalapan itu, salah satunya, terekspresi dari rolling eselon II yang dilakukan Bupati-Wapub Bolmong beberapa waktu lalu.

Bertahun-tahun bekerja di perusahaan multi nasional, bukan di posisi cecere, telah mengajarkan banyak hal. Antaranya: Ketika kita memilih para pembantu, di level penting setingkat manajer (atau kepala dinas dan badan di kabupaten), penilaian utama adalah kompetensi dan rekam jejak. Setelah itu barulah menyusul faktor lain, misalnya loyalitas dan kemerataan.

Menelusuri nama-nama yang dipilih Bupati-Wabup Bolmong membantu mereka selama lima tahun ke depan sebagai kepala dinas dan badan, pengetahuan manajerial yang saya pelajari bertahun-tahun terguncang keras. Saya tidak melihat faktor kompetensi dan rekam jejak menjadi pertimbangan utama. Spekulasi dan bisik-bisik yang sampai dan disampaikan ke kuping saya mengatakan: Kabinet Salihi Mokodongan-Yani Tuuk disusun demi melapangkan jalan Wakil Walikota (Wawali) Kota Kotamobagu (KK) yang juga Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) partai tempat Salihi bernaung ke kursi Walikota KK.

Murah betul harga visi besar yang pernah didengung-dengungkan pasangan Bupati-Wabup ini ketika mereka ‘’bertarung’’ memperebutkan kursinya.

Namun dengan kewarasan kepala dan hati yang dingin, saya menolak spekulasi dan bisik-bisik itu. Tentu ada pertimbangkan-pertimbangan matang dan kajian yang sudah mendahului penunjukkan para kepala dinas dan badan itu. Birokrasi, seburuk apa pun, punya sistem dan mekanisme baku yang saya yakin secara alamiah mampu memilih orang-orang terbaik dan kompeten dengan rekam jejak solid, sekali pun itu pilihan buruk di antara yang terburuk.

Penolakan itu membuat saya menelepon patron politik Salihi Mokodongan, yang pengaruhnya lebih tinggi dari Ketua DPW. Yang mengejutkan, bukannya mendapat jawaban, saya justru diinformasikan perihal seorang kerabat (yang harus diakui adalah kerabat sangat dekat) yang digeser dari kepala dinas menjadi staf ahli bupati. Alasannya, karena Menteri Anu kurang berkenan dengan loyalitas sang kepala dinas.

Seketika jantung saya serasa dipalu. Menggeser setan belang sekali pun dari kepala dinas jadi tukang sapu, sepenuhnya hak Bupati-Wapub atau siapa pun yang memberi saran, nasihat, masukan dan pertimbangan ke keduanya. Tapi memberikan alasan yang menista akal sehat, sungguh sukar diterima bahkan oleh orang seperti saya yang sadar bukan siapa-siapa dan karenanya tak berhak berharap dan meminta apa-apa, kecuali (kalau pun itu berkenan) menyampaikan satu-dua pertanyaan.

Menteri mengurusi gubernur, kepala dinas/badan provinsi (di bawah yuridiksinya), bupati atau walikota, masih masuk akal. Tapi kepala dinas, di kabupaten setara Bolmong pula, jelas kumur-kumur tak bertanggungjawab.

Saya merasa isi kepala dan pengetahuan saya dihina. Seolah-olah saya (dan kebanyakan kita) hidup diketiak batu dan buta-tuli terhadap hirarki politik dan birokrasi di negeri ini.

Akhirnya: Cuma Sekumpulan Pedagang

Keterhinaan itu, termasuk sebagai orang Mongondow, kian getir ketika membaca tulisan Amato Assagaf (Drama Lembah Bening yang Menggelikan, Radar Totabuan, Kamis, 26 April 2012) di mana dia menukil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Herson Mayulu. Di acara reses anggota DPR RI yang juga Ketua Komisi V, Yasti Mokoagow, Mayulu memaklumatkan: ‘’Saya sudah siapkan strategi, termasuk penempatan sejumlah SKPD asal Kotamobagu, bisa jadi ujung tombak kemenangan Pilwako nanti…’’

Jadi begitukah cara para politikus di Mongondow memanfaakan kekuasaan politik yang ada di genggamannya? Mereka memperdagangkan kepercayaan rakyat dan profesionalisme (juga independensi) birokrasi demi kepentingan mendudukan seseorang? Tidakkah Bupati Bolsel menyadari bahwa pernyataan itu adalah niat terbuka menyeret birokrasi melepaskan indepensinya dan melacur demi kepentingan politik?

Bahkan pelopor ilmu politik modern, Niccolo di Bernardo Machiavelli, yang diidentikkan dengan penghalalan segala cara demi mencapai kekuasaan (sebab itu perilaku demikian dilabeli sebutan Machiavellian), barangkali bakal jijik mendengar pernyataan seperti itu.

Bagi saya pribadi, ‘’drama Lembah Bening’’ (menurut tafsir Amato) hanya mengkonfirmasi bahwa sekelompok orang yang saat ini punya kekuasaan politik di Mongondow memang hanya pedagang dengan isi kepala keuntungan jangka pendek: kekuasaan. Maka lupakan saja visi besar membangun Mongondow. Di tangan sekelompok orang kalap, serakah dan celakanya sedang berkuasa, hajat hidup orang banyak tak masuk dalam daftar prioritas.

Di sisi lain, berhubungan dengan pedagang tak bisa tidak membuat kita harus menggunakan logika jual-beli. Untuk konteks Mongondow, lebih khusus Pilwako KK yang sebentar lagi akan berlangsung, saya menolak berdagang politik. Karena itu, saya sungguh serius mempertimbangkan mendukung Djelantik Mokodompit untuk masa jabatan kedua (lagipula siapa yang bisa melarang saya menggunakan hak sebagai warga negara?), Muhammad Salim Lanjar, atau calon alternatif lain.

Adalah lebih terhormat mendukung Djelantik Mokodompit yang secara terbuka diketahui berseberangan dengan saya (karena posisinya jelas dan tegas; yang bakal membuat saya tidur nyenyak dan terjaga di pagi hari dengan pikiran bahagia: Apa lagi omelan yang akan dituliskan untuk dia?), ketimbang sekelompok orang yang tidak saya kenali lagi ideologi dan pemihakannya. Pilihan lain adalah Muhammad Salim Lanjar, yang di isu-isu tertentu bisa cakar-cakaran dengan saya, tetapi selalu menjadi kawan diskusi menyenangkan kala kami bertemu dan menyeruput kopi.

Kalau sekelompok orang yang kebetulan sedang berada di posisi elit politik ingin membawa Mongondow menjadi sekadar sekeranjang onde-onde, mengapa tidak sekalian kita jadikan saja daerah ini toko camilan?***