Tumbal-Tumbal CPNS KK 2009

VONIS itu dijatuhkan Senin (11 Juni 2012). Asisten II Pemerintahan Kota (Pemkot) Kotamobagu, Hardi Mokodompit, diganjar satu tahun kurungan dan denda Rp 50 juta atau diganti dengan tambahan sebulan kurungan.

Saya menerima kabar putusan terhadap Hardi, yang didakwa berkaitan dengan skandal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Kotamobagu (KK) 2009, menjelang petang. Mengingat terlampau banyak bisik-bisik tidak bertanggungjawab, saya kemudian mengirim pesan pendek (SMS) dan BlackBerry Messenger (BBM), meng-cross check ke sejumlah orang. Termasuk ke beberapa kawan wartawan yang setahu saya intens mengikuti isu ini.

Ternyata info itu benar adanya, yang berarti Hardi Mokodompit menjadi terdakwa pertama yang sudah mendapatkan kepastian hukum (dua lainnya adalah mantan Sekretaris Kota –Sekkot, Muhamad Mokoginta dan mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Idris Manoppo). Kendati, menanggapi vonis yang dia terima, Hardi menyatakan masih berpikir apakah banding atau menerima keputusan Majelis Hakim.

***

Di Jalan Amal, puluhan tahun silam, Hardi Mokodompit adalah salah seorang yang kami (yang berusia lebih muda) kagumi. Dia tergolong generasi pertama dari lingkungan kami yang menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan masuk Perguruan Tinggi (PT) dengan sangat smooth. Ketika akhirnya saya menyusul ke fakultas yang berbeda di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Hardi sudah hampir menamatkan kuliahnya (dan tepat waktu).

Di era saya Hardi dikenal sebagai anak manis-baik. Jangankan membuat ulah, perkelahian antar kaum muda yang ketika itu sudah jadi semacam olahraga di Jalan Amal, dia sama sekali tak pernah terlibat. Orang-orang tua suka menjadikan dia contoh bagaimana anak-anak mesti bersikap. Saya kenyang mendengar omelan seperti, ‘’Lia pa Hardi, nyanda pernah bekeng ribut deng bekeng malo rupa ngoni-ngoni ini.’’

Tamat kuliah dia kembali ke Mongondow, menjadi birokrat dengan karir yang menanjak cepat dibanding rekan-rekan seangkatannya. Di beberapa kesempatan (terutama Idul Fitri), kami kerap bertemu dan bertukar cerita, apalagi dia kemudian membangun kediaman tepat berhadapan dengan rumah Ayah-Ibu saya.

Melihat karirnya, saya menyakini Hardi punya peluang terus meroket. Optimisme itu saya sampaikan ketika di hari kedua Idul Fitri 2011 lalu dia dan istri bertandang ke rumah Ayah-Ibu dan saya kebetulan ada. Sembari bergurau, saya mengatakan dia adalah kandidat terkuat Sekkot KK berikutnya. Kalau pun ada satu dan lain hal yang jadi pertimbangan, karena dia menyandang marga yang sama dengan Walikota: Mokodompit.

Di Mongondow, di mana marga menunjukkan hubungan kekerabatan, promosi politik dan birokrasi mudah dikait-kaitan dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dan demikianlah faktanya. Walau percaya terhadap kompetensi Hardi, saya juga tidak menutup mata pasti ada sinisme bila dia dijadikan kandidat Sekkot. Mudah bagi warga KK meruyakkan spekulasi, ‘’Nyanda herang, sama-sama Mokodompit toh….’’

***

Sedih adalah sesuatu yang gampang dikatakan, tapi sulit didiskripsikan. Mendengar vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Hardi, saya mesti mengakui didera campuran antara sesal dan amarah. Di sidang-sidang skandal CPNS KK 2009 yang saya ikuti, antaranya yang terus-menerus dilaporkan oleh Tribun Manado (http://manado.tribunnews.com), tampak jelas para terdakwa sebenarnya terjerat hanya karena mematuhi perintah atasan.

Bagi awam hukum seperti saya, dari sisi hirarki birokrasi, Hardi Mokodompit berada di posisi tengah, di bawah Sekkot dan Walikota. Dengan demikian, bila secara hukum dia terbukti bersalah, maka otomatis Sekkot bersalah. Kesalahan yang sama juga tak dapat dielakkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat KK.

Rabu (2 Mei 2012) Tribun Manado (Kedua Terdakwa Mengakui Keterlibatan Wali Kota Kotamobagu) menuliskan kesaksian Muhamad Mokoginta dan Idris Manoppo yang sudah menunjuk hidung: Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) KK ikut serta dalam ‘’permainan’’ CPNS KK. Aparat berwenang, terutama polisi, semestinya tidak tuli, buta, apalagi goblok, untuk segera menindak-lanjuti pengakuan (di bawah sumpah) yang dinyatakan di depan Majelis Hakim itu.

Atasan macam apa yang membiarkan bawahannya, yang hanya mematuhi perintah, harus menanggung risiko? Menurut hemat saya, atasan jenis ini bukan hanya tidak pantas dihormati, melainkan boleh diludahi tepat di kedua bola matanya. Sebaliknya, bawahan yang bersedia menerima risiko tanpa reserve atas sesuatu semata karena patuh, tidak lebih dari keledai.

Skandal CPNS KK bukan masalah administrasi atau kebijakan. Kasus ini adalah tindak-pidana. Sebab itu, kalau Hardi Mokodompit bersedia menerima hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim, dia berhak menggugat atasan yang telah menjerumuskan ke balik bui. Hal yang sama seharusnya dipahami pula oleh mantan Sekkot dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat KK.

Di sisi lain, atasan yang mestinya melindungi dan mengarahkan bawahan selayaknya tahu diri. Pernyataan Walikota KK di Harian Manado Post, Rabu, 13 Juni 2012 (CPNS Tak Masalah), lebih pantas dimaknai sebagai kata-kata orang mabuk. Di mana logika skandal CPNS KK 2009 tidak berkaitan dengan korupsi sebagaimana pengertian yang umumnya diketahui orang?

Definisi korupsi mana yang tidak diketahui Walikota yang terakhir bergelar master ekonomi? Adoh, Pak Walikota, makanya jangan beli ijazah. Uang negara yang dihambur-hamburkan, gagalnya kesempatan negara (khususnya KK) mendapatkan sumber daya manusia (SDM) terbaik, serta sogok-menyogok demi meluluskan CPNS, jelas adalah tindak pidana korupsi. Untuk urusan CPNS KK, lebih baik Walikota Djelantik Mokodompit menutup rapat-rapat mulutnya, lalu rajin berdoa (tidak perlu ke dukun) supaya aparat berwenang tetap mau ‘’diberi makan’’ agar malas dan akhirnya memasukkan dugaan keterlibatannya ke dalam file kategori dark number.

Mengorbankan tiga orang birokrat papan atas KK (dengan kemungkinan ada lagi ikutannya), sudah cukup pahit bagi warga Kotamobagu. Belum lagi kalau kasus ini dipersoalkan sebagai cacat yang akhirnya menggugurkan seluruh proses rekrutmen CPNS KK 2009. Kabar buruk ini berarti: Seluruh CPNS 2009 yang lulus dibatalkan dan mereka yang kini menyandang PNS dipaksa menggembalikan uang negara yang sudah diterima.***

Adipura dan Retorika Kota Bersih

LIMA kota dan kabupaten di Sulawesi Utara (Sulut) meraih Piala Adipura 2011-2012. Salah satunya adalah Kota Kotamobagu (KK) yang menerima penghargaan ini untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, dibanding 2011 (yang hanya menerima piagam) semestinya tahun ini KK lebih bersih dan tertata.

Warga Mongondow patut membanggakan prestasi itu. Kota yang bersih dan tertata adalah impian masyarakat yang sadar terhadap kenyamanan wilayah yang dihuni. Apalagi resik serta terencananya keseimbangan pembangunan dan daya dukung lingkungan sebuah kota telah lama menjadi salah satu indikator tingkat peradaban yang telah dicapai penghuninya.

Selamat untuk KK di bawah pemerintahan Walikota Djelantik Mokodompit-Wakil Walikota (Wawali) Tatong Bara. Atau barangkali cukup selamat buat Walikota dan jajarannya karena dalam isu Adipura Wawali hampir tak terdengar suara dan kiprahnya. Ini pula yang barangkali membuat sejumlah komentar di media sosial (terutama facebook) menuding anugerah itu kental aroma politik dan kepentingan jangka pendek Walikota yang dipastikan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, 2013 mendatang. Atau seperti dugaan yang ditulis http://beritamanado.com/, Rabu (6 Juni 2012), Piala Adipura itu diperoleh sebagai hasil ‘’jual-beli’’ dengan tim penilai.

Saya tak hendak membahas lebih jauh kaitan penghargaan itu dengan dinamika politik (praktis) dan kepentingan pemilihan walikota (Pilwako) 2013. Walau harus diakui dan tak dapat dielakkan perkembangan politik terkini di KK sangat mempengaruhi cara warganya mengapresiasi capaian dan prestasi Pemerintah Kota (Pemkot).

Demikian pula, dugaan ‘’jual-beli’’ Adipura tak lepas persepsi masyarakat terhadap galibnya praktek curang di kalangan pemerintah dan birokrasi. Sudah terlampau banyak contoh, misalnya bagaimana provinsi, kabupaten, atau kota yang pengelolaan keuangannya mendapat predikat wajar tanpa pengeculian (WTP), tapi tak lama kemudian gubernur, bupati, atau walikotanya diseret ke balik jeruji bui karena terbukti korup.

***

Bagaimana sebuah kota yang ideal? Jawaban terhadap pertanyaan ini sungguh kompleks. Namun secara sederhana dapat diajukan sejumlah aspek utama yang meliputi: Pertama, perencanaan yang terintegrasi, yang mengakomodasi seluruh kebutuhan ruang warganya (hunian, komersil, hingga ruang publik dalam bentuk taman atau arena bermain umum).

Kedua, infrastruktur yang memadai (jalan, transportasi umum, pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, air bersih, hingga saluran air dan buangan). Aspek kedua ini tak lepas dari aspek pertama, karena sebuah kota tidak statis sehingga kebutuhan terhadap infrastruktur harus diperhitungkan jauh ke depan.

Ketiga, keterhubungan dan harmonisasi dengan wilayah di sekitarnya. Apa pun alasannya sebuah wilayah tidak dapat berdiri sendiri, sepenuhnya seperti enclave yang memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan terus tumbuh. KK dengan luas wilayah relatif kecil dan terletak di tengah lembah Bolaang Mongondow (Mongondow), tak dapat ditolak memiliki ketergantungan tinggi terhadap daerah tingkat II lain.

Ketergantungan itu di jangka panjang dapat dipastikan bahkan hingga pada aspek-aspek paling dasar bagi kebutuhan warga KK. Tidak memerlukan analisis dengan kerumitan tinggi untuk menyebut, suplai air bersih serta produk-produk konsumsi hasil pertanian dan peternakan sebagai contoh. Terlebih sejak lepas dari Kabupaten Bolmong dan berdiri sebagai daerah otonom baru, secara alamiah KK harus menerima pilihan menjadi kota jasa.

Di atas peta seperti itu, menurut pendapat saya, Anugerah Adipura yang untuk pertama kalinya diterima semestinya disambut sebagai tanda awas. Menampilkan sebuah kota seperti KK mendadak jadi bersih selama dua tahun terakhir bukan pekerjaan sulit, apalagi bila setiap hari (dan khususnya Jumat) pegawai negeri sipil (PNS) habis-habisan dikerahkan bekerja bakti mengurusi sampah dan ikutannya.

Seberapa lama ‘’bersih’’ itu bertahan lama? Dengan definisi bersih yang seperti apa dan di bagian kota mana saja? Seluruh kota atau hanya di etalasenya, yang tak lebih dari ‘’menyapu debu dan sampah ke bawah karpet’’? Apakah pula bersih itu sejalan dengan tertatanya kota, pada tempatnya, serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota (RTRWK)?

Sepanjang pengetahuan saya kebersihan satu kota tak lepas dari manajemen lingkungan yang terencana, diaplikasi dengan baik, dievaluasi, dan terus-menerus disempurnakan. Pembaca, lebih khusus warga KK, apakah Anda pernah mendengar konsep pengelolaan sampah (dan lingkungan secara umum) dari Pemkot atau otoritas yang bertanggungjawab?

Konsep yang dimaksud termasuk hal-hal teknis seperti pengumpulan sampah, penampungan dan pengelolaan, penegakan disiplin dan sanksi terhadap aturan-aturan terkait (dalam Peraturan Daerah –Perda—Kebersihan Kota), hingga kampanye yang mendorong warga KK menerapkan budaya bersih dan peduli lingkungan. Mudah-mudahan saya keliru, tetapi sejauh ini yang ada adalah retorika yang dipaksakan, yang (apa boleh buat) menunjukkan program kebersihan kota hanyalah target politis jangka pendek.

Tidaklah keliru meletakkan kebersihan kota sebagai sebuah target jangka pendek. Tapi cara ini sekadar aspirin di saat kepala pening tanpa menelisik lebih jauh penyebabnya karena panas matahari, gejala flu, atau kanker otak. Berpuas diri setelah mencapai tujuan jangka pendek hanyalah awal dari pengabaian terhadap tujuan jangka panjang yang fundamental, semisal 3R (reduce, reuse, recycle), land and water management, atau isu-isu global lingkungan yang membutuhkan konsep dan manajemen lebih rumit.

***

Maka Piala Adipura 2011-2012 adalah prestasi yang sebaiknya disambut tanpa gegap-gempita. Pemkot dan jajarannya memang harus mampu membuat kota yang mereka kelolah bersih, karena itulah mereka digaji oleh uang negara yang berasal dari pajak, termasuk yang dikontribusikan oleh masyarakat KK.

Gaya Walikota Djelantik Mokodompit yang memboyong sejumlah pejabat (termasuk yang dinas atau lembaganya tak relevan) dan supporter lainnya ke Jakarta saat menerima anugerah itu, lebih mirip sirkus ketimbang ekspresi syukur. Apalagi KK bukan satu-satunya, tetapi hanya salah satu satu dari puluhan kota dan kabupaten di Indonesia yang menerima penghargaan ini.

Memperlakukan Piala Adipura sangat istimewa, termasuk mengarak keliling kota –seperti yang umum dilakukan oleh daerah lain di Sulut--, saya kira mengada-ada dan berlebihan. Alangkah lebih baiknya biaya rombongan Walikota ke Jakarta menonton seremoni beberapa menit dan arak-arakkan, misalnya dialokasikan sebagai insentif untuk petugas kebersihan kota. Mereka yang berada di garda depan ini, yang sehari-hari berlumur sampah dan bau busuknya, biasanya terlupa atau sengaja dilupakan ketika hasil kerja mereka berbuah prestasi.

Lagipula mengapa Adipura harus diarak sementara siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau Sekolah Menengah Umum (SMU dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di KK yang meraih nilai spektakuler di Ujian Akhir (UA) dan Ujian Nasional (UN) sama sekali tak dilirik oleh Pemkot, khususnya Walikota dan para elit politik serta birokrasi. Apakah karna nilai politis Adipura lebih seksi untuk kepentingan jangka pendek, ketimbang mengapresiasi generasi masa depan KK yang adalah urusan jangka panjang yang tak ada untungnya dilakukan hari ini?***

Kau yang Memulai, Kau yang Mengakhiri

HAMPIR sepanjang siang hingga malam, Minggu (3 Juni 2012), saya melahap karya James Fallows, Postcards from Tomorrow Square: Reports from Cina (Knopf, 2009). Tidak ada yang lebih nikmat dari membaca buku bagus yang ditulis seorang pencerita mahir.

James Fallows memang piawai. Apalagi yang harus diragukan dari penulis yang bertahun-tahun bekerja sebagai wartawan The Atlantic Monthly, editor U.S. News & World Report, serta Ketua Tim Penulis Pidato (Presiden) Jimmy Carter? Minatnya yang luas terekspresi dari buku-buku yang dipublikasi, semisal National Defense (Random House, 1981), Breaking the News: How the Media Undermine American Democracy (Pantheon Books, 1996), Blind into Baghdad: America's War in Iraq (Vintage,2006), hingga yang terbaru, China Airborne (Random House, 2012).

Di salah satu bagian dari buku yang tak hendak saya letakkan sebelum selesai hingga halaman terakhir, saya terbahak-bahak membaca bagaimana James Fallows menulis mantan Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi, sebagai ‘’si idiot’’. Penahbisan ini karena kunjungan kehormatannya ke pekuburan tentara Jepang dan korban Perang Dunia (PD) II, Yasukuni Shrine, pernah mengakibatkan hubungan Cina-Jepang meriang dan sentiment anti Jepang memanas di Cina.

Penilaian blak-blakkan terhadap PM Jepang itu bukan sekadar serapah yang tercetus begitu saja. James Fallows menuliskan alasan-alasan kuat mengapa akhirnya Junichiro Koizumi memang pantas disebut ‘’si idiot’’.

Seketika pula saya teringat pada sutradara film dokumenter dan penulis eksentrik, Michael Moore, yang menulis buku penuh hujatan dan serapah terhadap Presiden Amerika Serikat (AS), George Bush Jr. Stupid White Men (HarperCollins, 2001) menjadi salah satu buku favorit saya bukan semata karena itu hadiah sangat berarti, melainkan karena isinya memang asyik.

***

Senin siang (4 Juni 2012), di antara beberapa pesan BlackBerry Messenger (BBM) yang masuk, salah satunya berisi foto berita Harian Radar Totabuan, halaman 16, Katamsi-Fahri Diminta Debat Publik. Yang dikutip sebagai sumber masing-masing Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Kotamobagu (KK), Rubiyanto Suid, dan Ketua Karang Taruna KK, Sofian Bede.

Reaksi pertama saya adalah bertanya-tanya, ‘’Apa maunya Radar Totabuan?’’ Kamis pekan lalu (31 Mei 2012) harian ini memuat tulisan Fahri Damopolii yang isinya (sebagaimana dua tulisan sebelumnya) mencaci-maki saya secara verbal, fisik, dan bersifat pribadi. Di hari yang sama, lewat telepon Pemimpin Redaksi (Pemred) Radar Totabuan menyampaikan karna satu dan lain hal, tulisan tanggapan saya tidak akan dimuat lagi. Pendeknya: Radar Totabuan menghentikan sahut-sahutan antara saya dengan Fahri Damopolii.

Sekali lagi saya harus menuliskan, saya memahami sikap Radar Totabuan. Tetapi dengan pemberitaan terbaru koran ini, tampaknya harus diingatkan bahwa, pertama, Radar Totabuan-lah yang memulai genderang serangan yang bersifat pribadi dengan memuat tulisan A. R. Thomas atawa Fahri Damopolii. Kedua, tanggapan atas tanggapan tulisan saya oleh Fahri Damopolii, secara terang-terangan melanggar semua asas dan kepatutan publikasi media massa umum, yang anehnya tetap diberi ruang oleh Redaksi Radar Totabuan.

Asas dan kepatutan yang saya maksud adalah, media boleh memuat kritik, hujatan, hinaan, bahkan caci-maki verbal terhadap seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau institusi, sepanjang itu punya dasar dan alasan yang kuat. Yang tak kurang penting, tidak bersifat tendensius, fisik, dan pribadi. Contohnya seperti yang ditulis James Fallows atau Michael Moore.

Ketiga, kalau pun sudah terlanjur –dengan alasan apa pun--, semestinya kedua pihak yang berhadap-hadapan mendapat porsi yang sama. Saya kira untuk isu saling sahut antara saya dan Fahri Damopolii, Redaksi Radar Totabuan harus mengakui telah bersikap semena-mena. Fahri Damopolii memulai serangan, saya tanggapi, dia menyerang lagi, saya tanggapi, dia terus menyerang, dan kemudian giliran saya ditutup. Apa boleh buat, Radar Totabuan yang memulai, Radar Totabuan pula yang mengakhiri. Puas atau tidak, itu sepenuhnya hak mereka.

Saya tidak heran bila ada spekulasi yang mengatakan Radar Totabuan memang berkonspirasi untuk menciderai sikap kritis saya, khususnya terhadap beberapa pejabat publik di Mongondow. Karena saya tidak menyukai spekulasi dan teori konspirasi, ya, duga-duga itu diabaikan saja.

Yang jelas, saya memang diperlakukan dengan tidak adil. Apalagi di satu sisi dicaci secara verbal, fisik, dan tanpa dasar kuat; sementara di sisi lain saya tetap setia pada sikap bahwa celaan –bahkan cacian dan hinaan-- sampai taraf yang brutal sekali pun, boleh sepanjang dasar dan alasannya kuat dan rasional. Sikap ini saya kira bisa diuji oleh satu panel independen yang khatam seluk-beluk tulis-menulis.

***

Pemberitaan Katamsi-Fahri Diminta Debat Publik pada akhirnya mengundang prasangka. Demi kepentingan apakah dan siapakah berita itu ditulis? Kalau kepentingan publik, apa yang harus diperdebatkan? Caci-maki pribadi Fahri Damopolii terhadap saya; atau sikap kritis saya, termasuk dengan membedakan wilayah publik dan private?

Kalau caci-maki pribadi, saya tidak punya niat sama sekali menyepelekan orang-orang Mongondow yang sudah tahu pasti mana yang wilayah pribadi dan mana ranah umum. Masak anak muda mengalomania yang merasa besar kepala sendiri harus ditanggapi serius?

Sikap kritis saya terhadap kepentingan publik? Bila isu ini yang akan diperdebatkan, siapa yang akan duduk berhadapan dengan saya? Apa masalah yang akan dikupas? Bukankah kepentingan publiklah yang saya tuliskan selama ini, yang sesungguhnya sudah menjadi pengetahuan umum yang di keseharian dilihat, didengar, dan diketahui masyarakat Mongondow? Bedanya saya menyuarakan dengan terbuka, sementara yang lain (dengan alasan yang hanya Tuhan dan orang per orang yang tahu) memilih menyikapi dengan cara masing-masing.

Dengan tetap menghormati Rubiyanto Suid dan Sofian Bede (utamanya sebagai ketua organisasi), saya menyarankan keduanya untuk lebih kreatif. Ada banyak isu lain yang memerlukan sumbang-saran Anda berdua. Mengusulkan debat tidak perlu bukan hanya lebay dan buang-buang waktu, tetapi juga mengundang prasangka lain: Niat apa lagi yang ada di balik usul yang seolah-olah atas nama kepentingan umum itu? Dan umum yang mana yang dimaksud?

Lebih elegan bagi KNPI KK melakukan terobosan demi kepentingan kaum muda, misalnya soal pendidikan, mentalitas, independensi, kreativitas, dan kejujuran. Demikian pula dengan Karang Taruna KK yang setahu saya namanya terdengar tetapi tak ada (bahkan sekadar) bunyi dan desau berkaitan dengan kerja nyatanya.

Namun bila debat tetap dianggap perlu, rumah kopi (Jalan Roda) KK bisa jadi arena yang akomodatif. Kalau dianggap kurang memadai dan seru, ada Jalan Roda di Manado. Dan percayalah, ‘’pembantaian’’ di Jalan Roda –terlebih di Manado—lebih kejam dari ruang opini Radar Totabuan.***