Kuliner Mongondow Memang Dasyat!

KONON kian panjang rentang usia seseorang makin kerap dia menengok ke belakang. Di usia melewati 40 tahun saya pun tak kuasa menolak kecenderungan itu. Tapi setidaknya, untuk saya pribadi, masa kini selalu punya tautan dengan sesuatu yang dapat ditengok ke belakang.

Mengikuti dinamika di Bolaang Mongondow (Bolmong) saat ini pun tak lepas dari ingatan yang kadang-kadang menggelikan bagi generasi kini. Anak-anak saya, misalnya, hanya nyengir ketika diungkapkan bahwa setiap kali melakukan perjalanan dari Manado ke Kotamobagu (ke rumah Aki dan Ba’ai mereka), saya selalu lega setelah melewati kelokan tajam Inobonto –menjelang Jembatan Kaiya yang setia tegak beberapa ratus meter di sisi kanannya.

Rumah Ayah-Ibu makin terasa dekat setelah melewati sepotong jalan di ruas Lobong yang sejak masa remaja saya terus-menerus bikin masalah; lalu Tugu Nenas yang jadi penanda komoditi andalan desa ini; dan terakhir kelokan menjelang gerbang Kotamobagu (dulu) yang biasanya dihiasi baliho raksasa sejak zaman Bupati Bolmong Marlina Moha-Siahaan.

Tugu Nenas (yang sekarang tampaknya tak lagi diperdulikan orang) bukanlah sebuah monumen besar. Dia hanya sepotong adonan semen, batu dan pasir dengan puncak dihiasi nenas dengan ukuran tak mencolok. Tak sebesar Tugu Kacang di Kawangkoan yang langsung memaku pandangan begitu kita memasuki kota ini dari arah Tomohon.

Tapi sebagaimana Tugu Kacang, Tugu Nenas melekat di benak saya dan jadi penanda karena sejumlah pengetahuan yang jadi alasan. Warga Lobong pantas mengabadikan nenas sebagai ‘’sesuatu’’. Buah ini berhasil menjadi komoditi utama yang membawa kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Di antara duri-duri daun nenas yang pedih dan gatal bila tertusuk kulit, buah ini seperti emas yang siap dipetik.

Diam-diam selama bertahun-tahun saya mengangguk penuh hormat setiap kali melewati Tugu Nenas. Mereka yang membangun –kemudian membiar begitu saja—mungkin sudah usai mengekspresikan apapun nilai yang ingin diabadikan dari tugu itu. Namun buat saya pribadi, sebagai simbol, tugu itu menyimpang pesan yang seharusnya melewati generasi ke generasi: Sumber kehidupan kerap datang dari sesuatu yang sebelumnya bukan hal penting bagi kebanyakan kita.

Nilai itu pula yang membuat saya menghormati simbol Mongondow yang lain: Patung Bogani. Saya sangat yakin sosok Bogani yang sebenarnya barangkali sangat berbeda dengan yang digambarkan lewat patungnya. Tapi seorang gagah yang berdiri dengan tameng dan tombak, dengan wajah menengadah penuh percaya diri, sungguh semestinya mewakili orang Mongondow: Mereka yang tanpa gentar dan ragu menyatakan diri.

Dari Patung Bogani saya mengidentifikasi diri sebagai orang Mongondow. Selepas Sekolah Menengah Atas (SMA), saya yang sebenarnya bukan seorang pemberani (terlebih dengan tubuh tinggi kurus tanpa otot), setelah jauh dari rumah Ayah-Ibu bisa tiba-tiba beringas membela diri bila diperlakukan semena-mena, hanya dengan membayangkan sosok Bogani. Bayangan yang ada di kepala saya, lucunya, hanya meminjam semangat berani yang digambarkan dari patungnya.

Pembaca, Anda mungkin tidak percaya bahwa sebuah patung dapat membangkitkan nyali. Tapi orang Mongondow siapa –setidaknya mereka yang pernah dengan cermat mengamati-- yang bisa membantah, bila disalami dengan khusuk, Patung Bogani memang mampu menggentarkan hati?

***

Ada pesan yang sarat nilai dari penanda seperti Tugu Nenas atau Patung Bogani. Pesan itu pula yang susah payah saya kais tatkala membaca Djelantik Letakan Batu Pertama Pembangunan Tugu ‘’Binarundak’’ di http://www.beritamanado.com/ pada Sabtu, 25 Agustus 2012 (sebagai catatan: Penulis berita ini mesti belajar bahasa Indonesia dengan lebih serius, sebab seharusnya bukan ‘Letakan’ tetapi ‘Letakkan’).

Tanpa bermaksud membuat tersinggung seluruh warga Motoboi Besar yang bersuka ria, bergotong royong dan memestakan pembangunan Tugu Binarundak itu, saya ingin bertanya: Tugu itu ingin menyimbolkan apa? Pesan dan nilai apa yang ingin disampaikan?

Apakah binarundak ditemukan dan hanya dibuat di Motoboi Besar? Apakah jenis makan ini bersumber dari kelurahan ini? Atau adakah tradisi asli warganya yang terikat erat dengan binarundak, sehingga dia absah diabadikan sebagai sebuah tugu? Seingat saya, di acara-acara tertentu binarundak umum ditemukan di seluruh Mongondow. Berbeda, misalnya, dengan ilulut (daging, kulit, jeroan, dan tulang sapi yang dimasak tanpa garam –tapi anehnya tidak tawar) yang hanya khas Motoboi Kecil.

Dengan rendah hati saya ingin mengingatkan bahwa binarundak harus dikaji dengan serius apakah memang berakar di Mongondow atau hasil adopsi tata cara kuliner dari persentuhan budaya, sosial dan ekonomi dengan masyarakat lain. Di luar Mongondow, di Sulut warga Minahasa mengenal binarundak sebagai ‘’nasi jaha’’. Di konteks yang lebih luas, masyarakat Indonesia tahu bahwa makanan dari beras pulut yang diadon dengan santan dan ditanak di dalam tabung (bambu) adalah ‘’lemang’’.

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), jenis makanan ini juga tidak dibakukan sebagai ‘’binarundak’’ atau ‘’nasi jaha’’, melainkan ‘’lemang’’.

Dengan pula memohon maaf sebesar-besarnya pada warga Motoboi Besar, bila benar alasan pembangunan tugu itu (sebagaimana yang ditulis Beritamanado.Com) sebagai tanda peringatan acara binarundak yang dilaksanakan setiap tahun, bangun-membangun tugu yang sekadar tugu sebentar lagi bakal jadi trend percuma di seantero Mongondow (sebagaimana trend rekor Museum Rekor Indonesia –MURI—yang pernah mewabah). Yang paling mudah diduga adalah bakal ada Tugu Ketupat, sebab masyarakat Mongondow sekarang juga ghirah berlebaran ketupat. Lalu setelah itu ada Tugu Dinangoi, Tugu Kacang Goyang, Tugu Pisang Goroho Goreng, Tugu Tude Bakar, dan tidak tertutup kemungkinan Tugu Biapong.

Sebagai warga Mongondow, saya tidak keberatan. Setidaknya dengan demikian cukup banyak tempat yang dapat diklaim sebagai situs wisata (kuliner) di Bolmong. Walau, di balik itu saya pening memikirkan bagaimana bentuk Tugu Yondog Binango’an, mengingat makanan ini –selain kuliner eksotis sangat khas seperti ilulut dan dinangoi— bukan sekadar pengganjal perut bagi orang Mongondow, melainkan nyaris menjadi identitas budayanya.

Jauh di rantau, dengan mengesampingkan tugu-tuguan yang barangkali bakal bertumbuhan itu, saya bersaksi dengan serius: Kuliner Mongondow memang dasyat! Nyam-nyam….***

Makar Goblok Orang-Orang Barbar

ANARKI meletus seusai upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Jumat (17 Agustus 2012), di Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Musababnya, menurut yang saya baca dari sejumlah situs berita (termasuk situs terkemuka http://www.detik.com/), karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memindahkan lokasi upacara dari ibukota kabupaten, Tutuyan, ke Kotabunan.

Orang-orang yang marah kemudian berinisiatif menggelar upacara HUT Proklamasi ‘’pertikelir’’ dengan dipimpin Sangadi (Kepala Desa) Tutuyan, Piantai Potabuga, di Lapangan Pondabo. Usai upacara, massa berbondong ke perbatasan Tutuyan-Tombolikat dan menghadang para peserta upacara  (resmi) yang akan kembali ke Tutuyan.

Aksi massa yang tampaknya sudah dididihkan amarah tak sekadar menghadang. Bupati Boltim, Sehan Lanjar, yang bersigegas menemui mereka disambut dengan tindakan membabi-buta. Konon kendaraan dinas Bupati dan rombongan dihujani timpukan hingga rusak, dan bahkan dari satu foto yang saya lihat di sebuah situs berita, seseorang tampak tengah beraksi di atas kap mobil Bupati, bagai preman mabuk alkohol murahan.

Luar biasa! Lengkap sudah tindakan goblok dan barbar yang dipertunjukkan segelintir orang di Boltim.

Beruntunglah para pandir itu karena: Pertama, aksi mereka dilakukan di penghujung Ramadhan, di mana semua orang dengan amat ketat dan hati-hati menjaga adabnya (kecuali tentu saja mereka tidak terdidik itu). Kedua, Bupati yang mereka perlakukan semena-mena adalah Sehan Lanjar, sosok yang saya kenal pemaaf, humoris, dan jauh dari sifat pendendam. Ketiga, tidak ada satu pun tokoh yang berbalik menggerakkan massa, yang pada akhirnya meletuskan ‘’perang sipil’’ di antara warga Boltim sendiri. Diakui atau tidak, jumlah yang mencintai dan mendukung Sehan Lanjar sebagai Bupati jumlahnya masih berlipat kali dibanding mereka yang tidak menyukai dan menentang dia.

***

Apa yang ada di batok kosong kepala orang-orang yang beraksi di saat seluruh warga negeri ini tengah mensyukuri kemerdekaannya? Bila semata rumor dipindahkannya upacara HUT Proklamasi ke Kotabunan, kemudian dikait-kaitkan dengan teori konspirasi bahwa itu petanda adanya niat memindahkan ibukota kabupaten, akal budi mereka jelas korsleting (kortsluiting).

Saya yakin Bupati Boltim dan jajarannya masih sangat waras untuk kehilangan akal sehat dan berencana memindahkan ibukota kabupaten, setelah sebagian infrastruktur pemerintahan sudah berhasil dibangun di Tutuyan. Memangnya memindahkan ibukota kabupaten semudah membuat binarundak? Bahkan binarundak pun memerlukan perencanaan dan proses pembuatan yang memakan tenaga, waktu, dan uang.

Maka jelas orang-orang yang beraksi pada Jumat (17 Agustus 2012) di Boltim itu dapat dikategorikan sebagai: Sekumpulan otak udang yang mencoba tunjung jago dan tunjung pande.

***

Mari kita telaah apa dasar pelaksanakan upcara bendera umumnya di negeri ini. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih adalah yang pertama kali menjadi dasar pelaksanaan upacara bendera yang kita kenal sekarang ini.

Inpres yang ditujukan pada para Menteri, Jaksa Agung RI, para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, para Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, para Kepala/Pimpinan Lembaga Non Departemen, dan para Pimpinan Bank Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara, ini berisi instruksi antaranya (yang terpenting): Menyelenggarakan Upacara Pengibaran bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus setiap bulan. Jika tanggal 17 Agustus jatuh pada hari libur maka upacara diadakan pada hari kerja berikutnya.

Kemudian, upacara diadakan dalam lingkungan dan tempat pekerjaan masing-masing yang merupakan satu kesatuan dan diikuti oleh semua pejabat/karyawan di lingkungan pekerjaan yang bersangkutan. Acara upacara adalah: 1) Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi dengan lagu Kebangsaan 
Indonesia Raya. 2) Mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah 
gugur. 3) Pengucapan/pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4) Pengucapan/Pembacaan Pancasila yang di ikuti oleh para peserta 
upacara. 5) Pengucapan/Pembacaan Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik 
lndonesia yang diikuti oleh para peserta upacara.

Lima acara utama itu dapat disi pula dengan 6) Acara lain seperti pemberian tanda jasa/kehormatan atau penghargaan lainnya; pelepasan mereka yang pensiun; pengumuman/pemberitahuan mengenai mutasi-mutasi jabatan dan 
kenaikan pangkat, tindakan-tindakan atau langkah-langkah penertiban 
yang telah diambil dalam lingkungan masing-masing dan sebagainya. Serta 7) Sambutan Inspektur Upacara apabila dipandang perlu.

Namun Inpres Nomor 14 Tahun 1981 itu kemudian dicabut dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih.

Inpres Nomor 6 Tahun 2000 yang ditujukan pada para Menteri, Jaksa Agung, para Gubernur, para Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, para Kepala/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non/Departemen, serta para Pimpinan Bank Pemerintah dan badan Usaha Milik Negara ini menegaskan, Pertama, kecuali Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, meniadakan kegiatan upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 setiap bulan di lingkungan masing-masing. Kedua, dengan Instruksi Presiden ini maka Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dinyatakan tidak berlaku.

Dengan dasar hukum itu, di manakah posisi dan hak orang-orang yang dipimpin Piantai Potabuga menggelar upacara HUT Proklamasi pertikelir dan kemudian menghadang para peserta upacara yang dipimpin Bupati, yang memang melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai aturan yang berlaku di negeri ini?

***

Peristiwa di perbatasan Tutuyan-Tombolikat kini di tangan polisi. Menurut hemat saya, polisi semestinya tidak boleh bertindak setengah-setengah,. Tangkap dan proses hukum seluruh mereka yang terlibat dalam upacara liar yang dipimpin Piantai Potabuga. Tangkap dan proses pula siapa pun aktor di belakang mereka. Tindakan orang-orang ini jelas makar. Mereka telah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan upacara resmi HUT Kemerdekaan yang bernilai sakral bagi setiap warga negara Indonesia.

Di luar itu, masyarakat umum boleh menggunakan hukuman yang berakar dari budaya, adat dan tradisi Mongondow: Usir para barbar pembuat onar itu dari kampung agar muka orang se kabupaten tidak tercemar kotoran.***

Berapa Ramadhan, Berapa Lebaran?

PAGI itu kami (saya, istri dan anak-anak) berjalan kaki dari Mounts Bay Road ke Kings Hotel di Hay Street, Perth. Minggu pagi (19 Agustus 2012) yang belia. Lalu lintas masih lengang, udara pagi akhir winter terasa dingin-segar.

Belum lagi Esplanade Bus Station terlewati, saya tiba-tiba disergap rindu pada Kotamobagu. Hingga masa akhir di Perguruan Tinggi (PT), di punghujung Ramadhan kami kakak-beradik berbondong pulang dan puncaknya Sholat Id bersama di Lapangan Kotamobagu.

Ritus Idul Fitri di Kotamobagu selalu sama. Dibangunkan subuh buta oleh Ayah dan Ibu, bergegas mandi dan berwudhu, berganti pakaian, lalu memulai jalan kaki dari Jalan Amal, Jalan Adampe Dolot, dan akhirnya Lapangan Kotamobagu. Sepanjang perjalanan orang-orang dari Kelurahan Mongolaing dan sekitarnya yang tak membawa kendaraan membentuk iring-iringan jalan kaki bersama yang khusyuk dengan komat-kamit takbis dan tahmid.

Usai Sholat Id, tradisi yang bertahun-tahun dijalankan dimulai. Pertama, berkumpul di rumah Nenek (yang bentuknya kini hanya tersisa ingatan karena bersulih menjadi bangunan rumah toko –Ruko). Lalu berkunjung ke saudara Ayah (almarhum Pa’ Tua’ dan Papa Ela), ke pekuburan Mongolaing menziarahi makam Kakek dan para kerabat, ke rumah adik Ayah (Papay), dan pulang ke Jalan Amal untuk mempersiapkan safari lanjutan: Ke rumah Nenek dan kerabat dari sisi Ibu di Kopandakan, serta ke rumah Pa’ Tua’ Gode’ di Gogagoman.

Di saat-saat tertentu, terutama ketika Idul Fitri di musim hujan, selalu ada spekulasi: Apakah tahun ini Sholat Id dilangsungkan di Lapangan Kotamobagu atau di Mesjid Jami’ (Baithul Makmur)? Ya, di masa PT saya, Mesjid Baithul Makmur yang pendiriannya dirintis sejak era Bupati Oe. N. Mokoagow akhirnya selesai dibangun.

Mesjid itu sungguh luar biasa. Sebagai masjid utama di Bolaang Mongondow (Bolmong) ketika belum dimekarkan seperti saat ini, pembangunannya merentang melewati kepemimpinan lima Bupati. Baithul Makmur akhirnya rampung dan menjadi kebanggaan orang Mongondow di masa kepemimpinan Bupati J. A. Damopolii, yang dengan gigih menggerakkan seluruh potensi masyarakat.

Generasi seangkatan saya, di atas dan di bawah saya, yang di masa itu duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), tak akan pernah lupa bagaimana kami –anak-anak sekolah— dengan gembira dan sukarela mengumpulkan botol bekas minuman bersoda yang kemudian dijual dan hasilnya disumbangkan untuk pembangunan Mesjid Baithul Makmur.

Jangan ditanya bersapa besar sumbangsih para orang tua dan macam-macam kelompok yang bertahun-tahun menunggu Mesjid Jami’ mereka berdiri dengan gagah.

Ketika akhirnya mesjid itu berdiri, dia disambut sebagai harapan yang terwujud dan menjadi kebanggaan seluruh warga Mongondow (bukan hanya yang beragama Islam). Bagi kaum Muslimin sendiri, Mesjid Jami’ ini menjadi simbol kerja keras dan kebersamaan.

Ayah saya yang sangat bangga dan bersyukur terhadap rampungnya pembangunan Mesjid Jami’ itu bahkan menyimpang undangan peresmiannya di file penting yang dia jaga dengan telaten hingga hari ini. Tatkala isu pembongkaran Mesjid Baithul Makmur jadi wacana panas, saya pernah bertanya pada Ayah, mengapa dia menghargai undangan itu setara surat-surat penting (termasuk dokumen rumah dan tanah) miliknya. Jawaban Ayah: ‘’Ada tiga simbol kebersamaan kaum Muslimin di Bolaang Mongondow. Mesjid Baithul Makmur, Rumah Sakit –RS-- Islam, dan Tugu Tilawatil Qur’an.’’

Kini yang satu sudah diratakan dengan tanah, yang dua lagi tak ketahuan nasibnya (RS Islam setahu saya tidak pernah mengantongi izin operasional). Walikota Djelantik Mokodompit-lah yang dengan sukses membumi-hanguskan simbol utama itu.

***

Tak ada aroma Idul Fitri yang mewarnai lanskap di Perth. Lebaran 1433 H baru tersesap takkala melewati lobi Kings Hotel ke ballroom yang dipilih Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Western Australia sebagai tempat Sholat Id bersama.

Usai Sholat Id, setelah bereriungan dengan sesama warga Indonesia yang saya kenal (termasuk kawan-kawan yang dulu bekerja di perusahaan yang sama dan sekarang bermukim di kota ini), saya menceburkan diri bersama orang banyak menikmati open house di kediaman Konsul Jenderal.

Dan rindu pada Mongondow kian kental. Bukan pada ayam daun salam, mujair woku bakar, atau binarundak yang setiap tahun pasti tersaji di meja makan rumah Ayah-Ibu. Tapi pada sesuatu yang sukar digambarkan. Atau mungkin ini semacam perasaan melankolis yang umum diidap orang-orang yang berada jauh dari tanah kelahirannya di momen-momen tertentu seperti Idul Fitri atau Natal.

Lalu di bus dalam perjalanan pulang, ingatan saya disergap lagi oleh Mesjid Baithul Makmur. Sudah seperti apa wujud mesjid pengganti yang dijanjikan dan digembar-gemborkan oleh Walikota Djelantik Makodompit saat dia bersikukuh merobohkan Baithul Makmur?

Sore itu, setelah merenggangkan kaki yang agak pegal diseret dari Esplanade Bus Station ke Mounts Bay, saya akhirnya bisa menelepon ke Kotamobagu. Usai selamat-selamat dan berbual-bual dengan sanak-kerabat, saya menelepon beberapa kawan dan teringat menanyakan kabar mesjid pengganti Baithul Makmur.

Jawaban yang saya dapat sungguh membuat pedih: Konon pembangunannya sudah berhenti beberapa bulan terakhir. Besi-besi yang didirikan sebagai penanda bakal ada gedung di tempat itu, mulai digerogoti karat. Gambar disain mesjid yang sebelumnya dipampang, sirna entah digondol angin, hantu belau atau tangan jahil. Dan pagar yang menutupi areal pembangunan sukses dicorat-coret sejumlah orang dengan kreativitas tinggi.

***

Saya tak bermaksud mencari gara-gara setelah Ramadhan dan Lebaran berlalu. Tak pula ingin mengusik Walikota Djelantik Mokodompit yang mungkin sama sekali tidak punya andil (apalagi ikut mengumpulkan botol bekas minuman soda) dalam periode panjang pembangunan Mesjid Baithul Makmur. Saya hanya ingin bertanya: ‘’Wahai Walikota, di saat Anda meletakkan batu pertama pembangunan Tugu Binarundak di Motoboi Besar beberapa hari lalu (yang saya baca dari situs http://www.beritamanado.com), terbayangkah Anda bahwa tugu itu mungkin sudah melewati beberapa musim ketika mesjid pengganti Mesjid Baithul Makmur rampung didirikan?’’

Melihat proses pembangunannya yang tersendat-sendat, bahkan diwarnai aneka ketidak-jelasan (termasuk kerja kontraktor yang ditunjuk), saya kuatir nasib bangunan mesjid pengganti Baithul Makmur bakal lebih buruk dari Bang Toyib yang sudah tiga Ramadhan dan tiga Lebaran tak pulang.

Tolong jawab, Pak Walikota yang sudah bergelar haji (karenanya pantang berbohong dalam urusan sepenting ini), harus berapa Ramadhan dan berapa Lebaran kami menunggu mesjid pengganti Baithul Makmur terwujud? Lebaran tahun ini tak terasa sebentar lagi telah berganti dengan Lebaran 1434 H. Atau haruskah kami, orang Mongondow, mulai mengerahkan segala upaya seperti di masa lalu (termasuk mengumpulkan dan menjual botol bekas minuman bersoda) untuk membiayai penyelesaian pembangunannya karena Anda akan cuci tangan di 2013 mendatang?***