Marabahaya di PG Bolmong?

Pohon beringin yang kerap

diidentikkan dengan Partai Golkar.

Foto: Internet

SEPOKOK beringin raksasa yang tegak di pelataran belakang Kantor Bupati Bolmong di Kotamobagu, Sabtu (2 April 2011), tumbang dihantam badai yang mendera hampir sebagian besar wilayah Sulut dan Filipina. Kejadian ini adalah peristiwa alam biasa. Jangankan beringin, tonggak papan reklame yang dibenamkan dengan tiang pancang bermeter-meter ke lapisan keras tanah di bawahnya pun cukup banyak yang berguguran.

Tidak ada hubungan antara beringin tua dan rimbun, yang kebetulan tumbuh di halaman Kantor Bupati, dengan peristiwa mutakhir di Mongondow, seperti Pilkada Bolmong yang baru saja usai. Tak ada pula relevansinya pohon itu dengan Partai Golkar (PG) yang berlambang beringin, yang kandidat usungannya, Didi Moha-Norma Makalalag, kalah di Pilkada lalu. Tumbangnya penaung mobil dan sepeda motor milik pegawai Pamkab yang biasanya di parkir di bawah rindangannya, juga tak punya tautan dengan masa depan PG di seluruh wilayah Mongondow.

Namun begitulah, sebuah peristiwa yang semestinya wajar saja, mendadak menjadi multi tafsir. Ada yang berkomentar peristiwa itu adalah petanda berakhirnya dinasti politik beringin (artinya PG) di Mongondow, yang bakal sulit bangkit lagi dalam waktu yang panjang. Alasannya, dari satu kota dan empat kabupaten di Mongondow, hanya Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang dimenangkan kandidat usungan PG. Empat lainnya, dimulai dari Kota Kotamobagu, kemudian Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim), serta Bolmong Induk, seluruh kandidat yang diusung PG kalah. Padahal di atas kertas (dan fakta Pemilu 2009), PG adalah partai peraih suara terbesar di seluruh wilayah Mongondow.

Ada yang mendebat bahwa Walikota Kotamobagu saat ini, Djelantik Mokodompit, adalah juga Ketua PG Kotamobagu. Itu benar, sama dengan mengatakan bahwa Bupati Bolsel, Herson Mayulu, sebelumnya adalah kader PG (bahkan terpilih sebagai anggota DPR Bolmong –dan tidak pernah dilantik—dari PG di Pemilu 2009); serta Salihi Mokodongan (Bupati Bolmong 2011-2016 terpilih) masih tercatat sebagai Wakil Ketua PG Bolmong.

Tapi harap dicamkan, Djelantik Mokodompit terpilih sebagai Walikota atas dukungan Partai Amanat Nasional (PAN); Herson Mayulu karena diusung PDI Perjuangan; dan Salihi Mokodongan oleh PAN, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Politikus dengan adab yang baik tentu mampu mengapresiasi hubungannya dengan pihak-pihak yang menjadi penyokong. Kita tahu Herson Mayulu menunjukkan komitmennya dengan menjadi Ketua PDI Perjuangan Bolsel dan Salihi Mokodongan tinggal menunggu waktu mungkin akan memimpin PAN Bolmong (yang sudah ditinggal Wahida Mokoagow.

Akan halnya Djelantik Mokodompit, saya tidak mengatakan seberapa tinggi dia memahami adab, etika, dan moralitas politik yang benar. Yang saya lihat bukan saja dia segera kembali ke pangkuan PG setelah memenangkan kursi Walikota; tetapi hubungnnya dengan partai pengusung, khususnya PAN, langsung memburuk. Ibarat pernikahan, belum lagi bulan madu berakhir, piring dan gelas sudah berhamburan; pasangan mempelai masing-masing telah kembali ke rumah orangtuanya.

Bagaimana dengan Bolmut dan Boltim? Walau pun Hamdan Datungsolang diusung oleh PG, tetapi dia bukanlah Ketua PG. Apalagi sudah jadi pengetahuan umum Ketua PG Bolmut yang juga Ketua DPR bertekad akan maju memperebutkan kursi bupati di Pilkada yang akan datang. Sedang Boltim, saya cenderung menduga Sehan Lanjar tidak bakal beralih ke PG; melainkan mencari alternatif ke Partai Demokrat atau partai ‘’tengah’’ seperti PAN dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tanpa menghubung-hubungkan dengan tumbangnya beringin di halaman Kantor Bupati Bolmong, dengan memahami seluruh peta politik Mongondow saat ini, kita dapat menyimpulkan PG memang menghadapi ‘’jalan terjal politik’’ untuk waktu yang lama. Lagipula kalau setiap peristiwa alam dihubung-hubungkan dengan fenomena politik, bisa jadi gerhana matahari ditafsir sebagai petanda gelapnya masa depan PAN; atau kecelakaan yang melibatkan Marcedes Benz dinujum sebagai sinyal buruk buat Partai Demokrat –yang lambangnya memang mirip Mercy. Lalu di saat Idul Adha kita hanya mengorbankan kambing, sebab kepala sapi dan banteng sepintas tak jauh beda, apalagi sapi unggul yang moncongnya berwarna putih.

Bendera Putih-Merah

Belum lagi reda aneka analisis ‘’politik pohon beringin tumbang’’, Senin (4 April 2011) dari Sekretariat PG Bolmong datang kabar bendera yang dikibarkan dipasang terbalik. Alih-alih merah-putih, yang melambai-lambai dipermainkan angin justru putih-merah.

Sekali lagi, kejadian ini tidak perlu ditafsirkan kemana-mana. Kita menduga saja si pengibar bendera di Sekretariat PG Bolmong melakukan tugasnya saat masih binombulou (yang artinya: setengah mimpi, setengah tidur, dan melindur pula). Atau, yang sedikit ilmiah, oknum dimaksud mungkin buta warna. Sekali pun ada uturan ketat dalam memperlakukan bendera, pihak berwenang dan hukum pasti tak tega menghukum orang yang melakukan kesalahan tak sengaja, katakanlah hanya karena buta warna.

Sebetulnya, begitu mengetahui terbaliknya bendera yang dikibarkan terbalik itu, saya langsung teringat film The Last Castle (2001) yang disutradarai Rod Lurie. Film yang dibintangi sejumlah aktor kawakan seperti Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Stave Burton, dan Delroy Lindo, berkisah tentang Letnan Jenderal (Letjen) Eugene Irwin yang dijebloskan ke penjara militer berkeamanan maksimum karena melawan keputusan Presiden AS untuk mengirim tentara ke Burundi, Afrika.

Akibat pembangkangannya, Letjen Irwin yang dikenal sebagai salah satu legenda di kalangan militer, dihukum kerangkeng 10 tahun.

Di dalam penjara, dia kemudian memimpin pemberontakan terhadap kesewenang-wenangan sipir, Kolonel Winter, yang menegakkan aturan dengan tanggan besi, termasuk memerintahkan tembak mati terhadap seorang kopral hanya karena dia memberi hormat resmi militer pada Jenderal Irwin. Di penjara militer pangkat memang tidak berlaku. Semua tahanan sama statusnya: orang hukuman.

Singkat cerita, pemberontakan ini berakhir dengan ditembak matinya Jenderal Irwin oleh Kolonel Winter, yang menduga  sang jenderal akan mengibarkan bendera Amerika secara terbalik, yang tujuan akhirnya untuk mendiskreditkan kepemimpinan. Kolonel Winter mati-matian menghalangi karena pengibaran bendara secara terbalik tak lain adalah sinyal klasik adanya marabahaya.

Mengingat The Last Castle dan makna bendera yang dikibarkan terbalik, moga-moga putih-merah yang berkibar di Sekretariat PG Golkar bukanlah petanda permohonan bantuan sebab ada marabahaya yang sedang melanda partai ini di Bolmong. Dan tak ada hubungannya pula dengan beringin yang roboh dihajar badai di halaman belakang Kantor Bupati.***

Politisi Bolmong: Bercerminlah pada Stoner dan Rossi

Pembalap Ducati Marlboro, 

Vaelntino Rossi.

Foto: Internet

LEWAT 8 menit dari pukul 00.00 WIB, Senin (4 Maret 2011), saya membaca Detik.Com dan menemukakan transkrip percakapan antara pembalap MotoGP Australia yang bergabung dengan Repsol Honda, Casey Stoner, dan pembalap Italia yang bergabung di tim Ducati Marlboro, Valantino Rossi. Percakapan di antara keduanya terjadi setelah ‘’duel’’ di Sirkuit Jarez, Minggu (3 Maret 2011), di mana Rossi hanya finis di urutan ke lima sedangkan Stoner gagal mencapai garis akhir.

Stoner tersingkir di tengah berlangsungnya balapan setelah Rossi yang berusaha menyalip dari sisi dalam tingkungan terjatuh. Efek dominonya antara lain ikut menyeret Stoner terhempas. Rossi berhasil menyelesaikan balapan, sedangkan Stoner harus kembali ke pole dengan nilai akhir nol.

Sesaat setelah balapan, sebagaimana yang dilansir Detik.Com (mengutip situs Crash), mereka berdua terlibat percakapan. Saya kutipkan lagi dialog antara keduanya di sini.

Stoner (tersenyum): Bagaimana bahumu? Apa baik-baik saja?

Rossi (masih mengenakan helm): Aku sangat menyesal.

Stoner: Tak apa-apa. Kamu masih memiliki masalah dengan bahumu?

Rossi: Aku membuat sebuah kesalahan.

Stoner: Yeah. Keinginanmu tadi jelas melebihi kemampuanmu (ingin menyalip).

Rossi: Eh?

Stoner: Keinginan melebihi kemampuan.

Rossi: Aku sangat menyesal.

Stoner: Tidak masalah.

Orang-Orang Terhormat

Di dunia olahraga, di mana kompetisi berlangsung sangat berat dan ketat, sportivitas adalah kehormatan yang menjadi penakar seorang atlet berkualitas dunia atau kelas kampungan (saya tidak menyebut kampung, sebab ‘’kampung’’ dan ‘’kampungan’’ punya arti yang jauh berbeda). Atlet yang mencapai prestasi tinggi dan dihargai di tengah komunitasnya –dan juga fans—adalah mereka yang bekerja keras dengan jalan lurus; dan tetap berlaku sebagai ‘’orang-orang terhormat’’ di dalam dan di luar arena.

Bukan sekali-dua kita menyaksikan pertandingan sepakbola, di mana sepanjang laga para pemain kerap bukan hanya menendang atau menanduk bola, tapi juga tulang kering dan dada lawan. Saling sikut dan tarik kaos –bahkan mungkin dibarengi cubitan— juga dilakukan. Tapi begitu pluit akhir pertandingan ditiup, dua tim yang saling berhadapan itu bisa berpelukan, saling tukar kaos (Anda bisa membayangkan kebiasaan menjijikkan ini justru menjadi ekspresi keakraban para pemain bola), dan bergandengan ke ruang ganti. Tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Tentu pertandingan sepakbola yang saya maksudkan itu bukan di Indonesia, yang dalam banyak kejadian lebih mirip pertandingan tinju atau demonstrasi, ketimbang sebuah tontonan indah. Mungkin hanya di Indonesia (selain di Amerika Latin di 1970-an), tim sepakbola harus diangkut dengan kendaraan lapis baja ke dan dari stadion, agar keselamatan mereka terjamin.

Dari dunia olahraga (celakanya sangat sedikit yang bisa dirujuk dari negeri sendiri) kita belajar banyak bagaimana menjadi pemenang yang menghormati lawan dan kalah; dan bagaimana yang kalah tidak kehilangan muka dan kehormatan di hadapan pemenang. Pengakuan keliru dan penyesalan yang berkali-kali yang disampaikan Rossi pada Stoner adalah salah satu contoh di mana keduanya sama-sama patut diacungi jempol.

Rossi sudah berusaha mati-matian mengalahkan Stoner di lintasan; sedangkan Stoner telah berjuang habis-habisan mengungguli Rossi. Kalau kemudian terjadi insiden di tengah kompetisi dan salah satu tersingkir, itu bagian dari proses. Boleh jadi satu saat giliran Stoner yang melakukan kekeliruan dan menyebabkan kerugian pada Rossi. Dan karena itu dia menanggapi dengan kebesaran hati seorang gentlemen. Hal yang sama juga dilakukan Rossi.

Alangkah indahnya menonton MotoGP Jerez. Terasa lebih sedap lagi setelah saya mengetahui dialog di antara kedua pembalap papan atas itu.

Cermin untuk Politisi Bolmong

Pesan moral apakah yang bisa kita petik dari dialog antara Stoner dan Rossi itu? Di antara pikuk isu gugatan kandidat Bupati di Pilkada Bolmong 2011-2016, Limi Mokodompit-Meidy Pandeirot dan Didi Moha-Norma Makalalag, ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dugaan pasangan pemenang, Salihi Mokodongan-Yani Tuuk, melakukan politik uang (money politic), saya membayangkan mereka punya waktu luang dan sempat membaca dialog Stoner-Rossi.

Dua pasang kandidat yang menggugat ke MK itu bisa bercermin dari Stoner-Rossi bagaimana menjadi petarung yang habis-habisan selama laga berlangsung; sekaligus menjadi pemenang dan yang kalah dengan lega serta tak kehilangan penghormatan. Menggugat dengan alasan politik uang, apalagi di Pilkada era reformasi saat ini (kita semua tahu demokrasi Indonesia setelah reformasi dan otonomi daerah adalah ‘’demokrasi biaya mahal’’), sungguh menggelikan. Ibarat pembalap yang sama-sama terjatuh, tetapi kemudian salah satu bisa bangkit dan menyelesaikan seluruh lap, yang kalah semestinya memberi selamat dan berusaha lebih baik di masa datang.

Di banyak diskusi dan percakapan saya suka mengatakan Pilkada bukanlah Musabaqah Tilawatil Qur’an. Sebab dalam politik segala daya (dan tipu) dipersepsi sah dilakukan, sepanjang tidak disemprit otoritas yang bertanggungjawab sebagai pegawas. Di Pilkada Bolmong, di mana salah satu kandidat adalah putra Bupati incumbent, yang kita sama tahu selama ini juga punya pengaruh kuat terhadap seluruh institusi birokrasi dan masyarakat, kalau ada pelanggaran seperti politik uang, semestinya Panwas, polisi, dan jajaran birokrasi yang terlibat pengawasan Pilkada sudah jauh-jauh hari ramai berkicau.

Ketimbang hanya memperpanjang-panjang masalah (serta biaya yang potensial dikeluarkan bila MK akhirnya menerima gugatan kandidat yang kalah), saya kira sebelum semuanya kasip, Limi Mokodompit-Meidy Pandeirot serta Didi Moha-Norma Makalalag, sebaiknya menarik kembali gugatannya. Kalau pun mereka tetap bersikukuh, tentu menjadi hak hukum dan konstitusinya.

Saya dan kita yang rakyat biasa ini, paling-paling hanya menunggu hasil akhirnya dengan sabar. Atau, menghibur hati dengan mencemooh kandidat yang kalah dan keras kepala merasa benar sendiri sebagai politisi kampungan. Tidak cocok untuk kompetisi berkelas. Dan memang begitulah adanya.***

Aktivis? LSM? Poki Domok Mako!

TIAP kali pulang ke Kotamobagu saya suka mendengar dua kata disebutkan, ‘’aktivis’’ dan ‘’LSM’’ (lembaga swadaya masyarakat), dengan macam-macam ekspresi. Namun umumnya seperti menceritakan sesuatu yang bisa membuat jerih dan takut.

‘’Hati-hati, dia itu aktivis’’ tak beda dengan mengatakan ‘’Awas, ada bambao’ di pohon beringin di ujung Ongkag.’’ Atau, ‘’Dorang itu LSM. Jangan cari gara-gara.’’ Seolah-olah LSM sudah seperti polisi, jaksa, hakim –dan belakangan juga petugas pajak— yang bila kita semua tak awas, alamat cilaka 12 menunggu.

Bahkan seorang kerabat, perempuan Mongondow yang di kesehariannya hanya sibuk berurusan dengan anak dan tetek-bengek rumah tangga, satu ketika spontan berkomentar ketika mendengar saya dan beberapa orang yang asyik bercakap-cakap, menyebut ‘’aktivis’’ dan ‘’LSM’’. ‘’Sabanarnya ta dimbolo’ ko onda in aktivis bo LSM tua? Poki domok mako bain dia’ salalu mopo gogondog (Sebenarnya setan di mana aktivis dan LSM itu? Minta ditangkap saja supaya tidak selalu menakut-nakuti).’’

Hampir saja saya menunjuk rumpun bambu di ujung Jalan Amal sebagai tempat dimbulo’ aktivis dan LSM itu. Mengingat hantu bisa memicu kepanikan (bisa pula anarki), saya mengurungkan niat nakal itu. Yang terbayang adalah orang berbondong membawa parang ke rumpun bambo milik orang, menebang sampai habis, dan dan menganggap sudah memusnahkan ‘’rumah’’ dimbulo’; sedang saya harus mengganti rugi bambu tak berdosa milik orang.

Komentar spontan kerabat yang lucu itu yang segera meloncat di kepala saya ketika Kamis (31 Maret 2011) mendengar cerita kemarahan salah seorang Kasubag di bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkab Bolmong terhadap salah seorang staf dari Bagian Hukum. Musabab naik darahnya sang Kasubag karena merasa dilecehkan oleh si staf Bagian Hukum, yang meminta disediakan kliping berita dengan membawa-bawa nama salah seorang kandidat yang bertarung di Pilkada Bolmong 2011-2016.

Sang staf, kata pencerita yang mengurai insiden yang menjurus ke fisik itu, merasa boleh berlaku seenak pohon mangga neneknya karena dekat dengan sejumlah elit politik Bolmong. ‘’Walau pangkatnya lebih rendah dari Kasubag, dia berani begitu karena dia itu aktivis,’’ ungkap si pencerita dengan mimik dan suara meyakinkan. O, jadi karena aktivis lalu oleh seenaknya?

Di hari yang sama, saya menerima telepon seorang kerabat yang menceritakan bahwa di Harian Posko Manado ada berita yang mengutip Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif-Legislatif (LPKEL) Reformasi, Effendi Abdul Kadir, yang menyesalkan pernyataan Ketua komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu, Nayodo Kurniawan. Yang disoal Ketua LPKEL Reformasi berkaitan dengan pernyataan Noyodo yang mempertaruhkan kepalanya bila Pilkada Bolmong akan diulang.

‘’Harusnya Nanang (demikian Nayodo di kenal luas di Bolmong) tidak sembarangan bicara. LSM bisa keberatan. Dan sudah terjadi, kan,’’ ujar si kerabat. Saya hampir mengatakan, ‘’Kalau LSM keberatan, terus apa? Mereka boleh bicara, Nanang juga boleh. Ini negeri merdeka.’’ Komentar yang sudah nyaris tersembur itu saya telan lagi dan hanya mangut-mangut (persis beo) sambil terus menempelkan telepon di kuping.

Dimbulo’ seperti apakah aktivis dan LSM ini? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005, mengartikan ‘’aktivis’’ sebagai: (1) orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan suatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya; dan (2) –politik-- seseorang yang menggerakkan (demonstrasi dan sebagainya). Serta LSM sebagai: organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Merujuk pengertian di atas, saya bisa mengatakan bahwa hampir tidak aktivis dalam pengertian yang sebenarnya di Mongondow, yang justru banyak berkoar-koar di media selama ini. Aktivis yang rill justru lebih banyak  tidak terdengar sepak-terjangnya; dan yang saya amati umumnya dari kalangan petani atau kaum perempuan. Akan halnya aktivis (politik), kalau pun ada demonstrasi –sebagaimana pengertian kedua dari KBBI—tak lebih dari kepentingan sesaat dan atas pesanan sponsor tertentu.

Karenanya, saran saya pada siapa pun di Mongondow (termasuk para birokrat dan pengusaha yang paling sering ditakut-takuti dengan kata ‘’aktivis’’), bila ada yang mengaku aktivis dan bikin ulah, semisal Sehan Ambaru --janjinya untuk mundur dari PNS akan saya tagih setelah Salihi Mokodongan-Yani Tuuk dilantik--, maka tempeleng saja. Kalau tidak tega melakukan, saya bersedia ditelepon untuk mewakili.

Begitu pula dengan LSM? Memangnya ada berapa banyak LSM dalam pengertian sebenar-benarnya di Mongondow? Jenis lembaga seperti LPKEL Reformasi bukanlah LSM. Apa yang sudah disumbangkan oleh organisasi ini terhadap masyarakat Mongondow? Kertas kerja, konsep, dan program apa yang sudah secara nyata dilahirkan oleh lembaga semacam LPKEL Reformasi –-serta banyak lembaga sejenis lain? Kalau hanya sekadar berkomentar di koran, menurut saya tidak perlu atas nama lembaga yang namanya seolah-olah ‘’keren’’.

Di sisi lain, media (utamanya para wartawan) semakin malas dan tidak kreatif mencari berita; dan itu juga menunjukkan kualitas personal jurnalisnya sekaligus kualitas media bersangkutan. Kalau Effendi Abdul Kadir yang tampak seperti ‘’master segala bidang’’ menjadi sumber berita tetap, pengetahuan macam apa yang ada di kepala si wartawan? Mengapa bukan dosen hukum atau pengacara bereputasi baik yang dimintai komentar atas pernyataan Noyodo Kurniawan, yang dia ungkapkan dengan menggunakan nalar dan pengetahuan dengan dasar yang rasional dan kokoh.

Menjengkelkan betul membaca keberatan yang jauh dari subtansi dan sekadar reka-reka. Nayodo Kurniawan berani mempertaruhkan kepalanya dengan konteks yang jelas; sedang Effendi Abdul Kadir mengomentari dari perspektif yang logikanya entah dipungut dari mana.

Yang lebih mengherankan saya, orang-orang yang saat ini mengaku sebagai aktivis dan penggiat LSM, yang berlaku (termasuk bicara seenaknya) di Mongondow, tidak saya kenal reputasinya selama tahun-tahun saya berada di Perguruan Tinggi dan LSM. Nama-nama orang Mongondow yang aktif di berbagai aktivitas (terutama) selama masa kuliah, baik di Manado, Makassar, dan Yogyakarta (enclave terbesar mahasiswa asal Bolmong di luar tanah kelahirannya) setidaknya saya ingat dengan baik.

Sangat mudah mengaku sebagai aktivis di Mongondow, terutama kalau Anda tidak punya kesibukan lain. Sama mudahnya dengan mengaku LSM, sembari melirik kiri-kanan untuk mendapatkan kontrak bersoal di media atau berpolitik-praktis yang ujung-ujungnya berkaitan dengan proyek APBD atau kepentingan pribadi sejumlah elit politik dan birokrasi lokal.

Kalau ada di antara nama-nama dan mereka yang merasa aktivis serta LSM di Mongondow keberatan; saya menantang mareka berdebat di depan orang banyak untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini ada di batok kepala dan yang mereka praktekkan, bukanlah aktivisme dan LSM dalam pengertian subtantifnya.***